cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rudi Salam Sinaga
Contact Email
redaksigovernance@gmail.com
Phone
+6281376883177
Journal Mail Official
redaksigovernance@gmail.com
Editorial Address
Jalan, Eka Prasetya No. 61 Desa Tanjung Gusta. Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Provinsi Sumatera Utara
Location
Kab. deli serdang,
Sumatera utara
INDONESIA
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan
Published by Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik
ISSN : 24068721     EISSN : 24068985     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan mempublikasi hasil penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi bidang 1. Politik Lokal (Perilaku dan partisipasi politik, Pemilihan kepala daerah, Pemilihan legislatif di tingkat daerah, dan lain sebagainya). 2. Kelembagaan Politik (Eksekutif dan Legislatif di Tingkat Daerah) 3. Kebijakan Daerah (Implementasi dan Evaluasi). 4. Kelompok Masyarakat di arena politik dan di arena kebijakan. 5. Pembangunan Daerah (multi aspek)
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 864 Documents
 78   79   80   81   82 
BATASAN PENGGUNAAN PENAMBAHAN MODAL MELALUI PRIVATE PLACEMENT PADA PERSEROAN TERBUKA ATAS IMPLIKASI TERHADAP PERGESERAN HAK PEMEGANG SAHAM MINORITAS Aqsha Atallah
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 9 (2026): 2026 September
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Minority shareholders in publicly traded companies are in a vulnerable position when the company raises capital through a private placement. Problems arise because this mechanism does not grant existing shareholders preemptive rights, so the issuance of new shares to specific parties can result in dilution. Such dilution not only reduces the percentage of ownership but also impacts the economic rights, voting rights, and legal standing of minority shareholders. This study aims to analyze the regulations governing private share offerings in relation to the rights of existing shareholders and the legal protections afforded to minority shareholders in publicly traded companies.
MENGUKUR IMPLEMENTASI ASAS PENGAKUAN DAN JAMINAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KONSEP NEGARA RULE OF LAW DAN EROPA KONTINENTAL Nadir Nadir; Lailatul Jannah; Hery Indratulloh Maulida; Usman Usman; Ali Mukti
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 8 (2026): 2026 Agustus
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i8.1114

Abstract

Konsep negara hukum diwujudkan melalui dua tradisi utama, secara khusus konsep rule of law dalam sistem hukum Anglo-Saxon dan konsep rechtsstaat dalam sistem hukum Kontinental Eropa. Kedua konsep tersebut memiliki tujuan yang sama, yakni menempatkan hukum sebagai landasan tertinggi dalam penyelenggaraan negara serta menjamin pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis implementasi asas pengakuan dan jaminan perlindungan dalam perspektif Rule of Law dan Rechtsstaat serta mengidentifikasi indikator yang digunakan untuk mengukur implementasinya dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi asas pengakuan dan jaminan perlindungan dalam Rule of Law dan Rechtsstaat dapat diukur melalui beberapa indikator utama, yaitu supremasi hukum, kepastian hukum, persamaan di hadapan hukum, perlindungan hak asasi manusia, independensi peradilan, pembatasan kekuasaan, dan akses terhadap keadilan. Secara hukum, Indonesia telah menerapkan prinsip-prinsip tersebut melalui Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti pelanggaran HAM, penyalahgunaan kewenangan, dan belum optimalnya akses terhadap keadilan.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI DESA DALEMAN, KECAMATAN TULUNG, KABUPATEN KLATEN Adwinda Juliana Difa; Moh. Aris Munandar
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 8 (2026): 2026 Agustus
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i8.1116

Abstract

Penelitian ini mengkaji terkait partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air di Desa Daleman, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan berbagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air di Desa Daleman serta menganalisis faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan perangkat desa, BUMDes dan masyarakat desa, observasi lapangan dan dokumentasi. Penelitian dibuat berdasarkan teori partisipasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan sumber daya air. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air di Desa Daleman cukup beragam. Bentuk partisipasi tersebut meliputi keterlibatan dalam musyawarah perencanaan, penyampaian aspirasi, kegiatan gotong royong, menjaga kebersihan lingkungan, penghijauan di sekitar sumber mata air, serta keterlibatan dalam pengelolaan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Faktor pendukung partisipasi masyarakat yaitu kesadaran masyarakat, antusias masyarakat, dan adanya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah desa dengan pihak luar. Faktor penghambat yaitu keterbatasan pengetahuan masyarakat terkait dengan konservasi air dan mindset kepemilikan Umbul Nilo dan mindset “time is money”, dan ketergantungan pada pihak luar. Penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, maka semakin besar tingkat keberhasilan pengelolaan sumber daya air di Desa Daleman. Sehingga menunjukkan bahwa pertisipasi aktif masyarakat merupakan kunci utama dalam menjaga keberlanjutan sumber daya air di Desa Daleman, Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten.
IMPLEMENTASI SISTEM E-KATALOG V6 PT TELKOM INDONESIA DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENGADAAN BARANG DAN JASA INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT Aji Wicaksono; Suji Abdullah Saleh
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 8 (2026): 2026 Agustus
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i8.1117

Abstract

The digital transformation agenda in the public sector has encouraged the Indonesian government to strengthen electronic-based procurement systems to improve transparency, efficiency, and accountability in public procurement. One of the innovations introduced is e-Catalog Version 6 (V6), developed collaboratively by the National Public Procurement Agency (LKPP) and PT Telkom Indonesia as an integrated procurement platform. This study aims to analyze the implementation of e-Catalog V6 in improving the effectiveness of public procurement within the Government of West Java Province. The research employed a qualitative descriptive approach using interviews, observations, and documentation studies as data collection techniques. Data were analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña. The implementation process was examined through the Technology–Organization–Environment (TOE) framework, while system effectiveness was assessed using the dimensions of goal attainment, consistency and reliability, responsiveness, service quality, and user satisfaction. The findings indicate that e-Catalog V6 has contributed positively to procurement effectiveness by accelerating administrative processes, reducing paper-based procedures, enhancing transaction transparency, and facilitating real-time procurement monitoring. Furthermore, the system demonstrates satisfactory performance in terms of service quality, reliability, responsiveness, and user satisfaction. However, several challenges remain, particularly related to the integration of e-Catalog V6 with regional financial systems, disparities in user digital competencies, and delays in resolving technical issues. The study concludes that e-Catalog V6 has become an important instrument in supporting digital transformation and improving public procurement governance in local government institutions, although further optimization is required to maximize its effectiveness.
UPAYA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PASER DALAM PENGEMBANGAN MUSEUM SADURENGAS SEBAGAI DESTINASI WISATA BUDAYA DAN EDUKASI SEJARAH Nazwah Wanda Aisyah; Jefri Jefri; Jumansyah Jumansyah; M. Aviv Adhitya Putra Pratama
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 8 (2026): 2026 Agustus
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i8.1127

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser dalam pengembangan Museum Sadurengas sebagai destinasi wisata budaya dan edukasi sejarah. Museum Sadurengas memiliki peran penting dalam pelestarian budaya dan pembelajaran sejarah, namun masih menghadapi berbagai kendala dalam meningkatkan daya tarik dan kunjungan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, studi kepustakaan, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri atas Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser, pengelola museum, dan pihak terkait. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman dengan fokus penelitian pada peran pemerintah sebagai motivator, fasilitator, dan dinamisator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser telah berupaya mengembangkan Museum Sadurengas melalui kegiatan edukasi dan promosi, penyediaan fasilitas dan dukungan operasional, serta kerja sama dengan berbagai instansi dan masyarakat. Namun, pengembangan museum belum berjalan secara optimal karena dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya minat kunjungan masyarakat, informasi koleksi yang belum lengkap, pemanfaatan teknologi yang belum maksimal, serta penyebaran informasi yang belum menjangkau masyarakat secara luas. Faktor pendukung pengembangan museum meliputi dukungan anggaran dan kerja sama antarinstansi. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan promosi, penguatan sumber daya manusia, penyempurnaan layanan informasi, serta penguatan kerja sama dan partisipasi masyarakat guna mendukung pengembangan Museum Sadurengas sebagai destinasi wisata budaya dan edukasi sejarah.
POLITIK HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM PENGATURAN PERDAGANGAN DIGITAL DI INDONESIA PASCA UNDANG UNDANG CIPTA KERJA Moh Rozaq Asyhari
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 8 (2026): 2026 Agustus
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i8.1129

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah menggeser praktik niaga dari cara konvensional ke ranah digital yang mengandalkan platform elektronik, yang menuntut penyesuaian kebijakan hukum agar selaras dengan laju ekonomi digital. Sejak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020 yang kemudian diperkuat dengan UU No. 6 Tahun 2023), peraturan perdagangan digital di Indonesia telah mengalami perombakan besar, dengan fokus utama pada fasilitasi bisnis, dorongan investasi, dan akselerasi digitalisasi ekonomi. Meskipun demikian, sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam terbesar di dunia, penggabungan nilai-nilai ekonomi syariah dalam regulasi perdagangan digital masih terkendala oleh tantangan baik dari segi norma maupun institusi. Kajian ini berupaya membedah arah kebijakan hukum ekonomi syariah dalam mengatur perdagangan digital di Indonesia pasca-UU Cipta Kerja, menelaah seberapa relevan peraturan yang ada dengan prinsip ekonomi syariah, serta merancang cetak biru ideal untuk kerangka regulasi perdagangan digital yang berlandaskan pada tujuan syariah. Pendekatan yang diadopsi adalah hukum normatif, yang mencakup tinjauan legislasi, kerangka konseptual, dan analisis kebijakan hukum. Hasil penelian menunjukkan bahwa kebijakan hukum perdagangan digital di tingkat nasional cenderung lebih memprioritaskan pertumbuhan ekonomi dan kemudahan berbisnis, sementara kaidah-kaidah syariah seperti kejujuran dalam transaksi (al-bayan), pengamanan harta (hifz al-mal), serta larangan spekulasi (gharar), perjudian (maisir), dan bunga (riba), belum terintegrasi secara sistematis dalam kerangka peraturan yang berlaku. Studi ini juga mengusulkan model Tata Kelola Perdagangan Digital Berbasis Syariah sebagai rancangan kebijakan hukum yang menyatukan prinsip tujuan syariah, perlindungan konsumen digital, sertifikasi halal, kepatuhan syariah pada platform digital, dan kerangka tata kelola perdagangan elektronik nasional, demi mewujudkan ekosistem perdagangan digital yang sesuai syariah, berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan.
OPTIMALISASI PEMANFAATAN ALUR SUNGAI MAHAKAM SEBAGAI DIVERSIFIKASI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Muhammad 'Ashim Khair; Jauchar B; Widya Astuti
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 8 (2026): 2026 Agustus
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i8.1130

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peluang pemanfaatan alur Sungai Mahakam sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) alternatif bagi Provinsi Kalimantan Timur, serta merumuskan strategi pemerintah daerah untuk memperluas basis PAD melalui pengelolaan sungai yang lebih produktif. Urgensi kajian ini dilatarbelakangi oleh penyempitan ruang fiskal akibat kebijakan efisiensi anggaran nasional yang menurunkan rasio kapasitas fiskal daerah secara drastis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi kepustakaan (library research) dengan menerapkan teknik analisis isi (content analysis) dan analisis tematik terhadap berbagai dokumen sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya intensitas lalu lintas kapal tongkang distribusi batu bara di Sungai Mahakam menghadirkan potensi ekonomi strategis, namun di saat yang sama memicu destruksi nilai publik berupa peningkatan risiko keselamatan dan kerusakan infrastruktur jembatan yang membebani daerah. Oleh karena itu, temuan utama merumuskan tiga strategi optimalisasi, memaksimalkan retribusi dari penggunaan fasilitas milik daerah di kawasan sungai, memperkuat peran BUMD dalam jasa pendukung sungai dengan mengadopsi skema tata kelola kolaboratif, merujuk pada keberhasilan model joint venture di Alur Sungai Barito dan intensifikasi Pajak Air Permukaan serta Pajak Alat Berat sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD. Melalui kerangka Public Value Governance (PVG), penelitian ini menyimpulkan bahwa diversifikasi PAD harus mampu menyeimbangkan penerimaan ekonomi dengan jaminan keselamatan pelayaran dan keberlanjutan ekologis. Sebagai implikasi kebijakan, pemerintah daerah didorong untuk segera menyusun Peraturan Daerah (Perda) khusus tata kelola kawasan sungai, serta menerapkan asas User Pays Principle dan Polluter Pays Principle guna mewujudkan keadilan fiskal secara komprehensif.
MANAJEMEN TATA KELOLA PARKIR BERBASIS APLIKASI SISTEM MANAJEMEN PARKIR BANYUMAS (SIMPAS) DI KOTA PURWOKERTO Dewi Fitriani; Ariesta Amanda; Chamid Sutikno; Indah Ayu Permana Pribadi
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 8 (2026): 2026 Agustus
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i8.1140

Abstract

This study aims to analyze parking governance management through the Banyumas Parking Management System (SIMPAS) application in Purwokerto City. The study is motivated by problems in conventional parking management, including revenue leakage, weak supervision, inconsistent parking fees, and limited transparency. A qualitative method with a descriptive approach was employed, involving thirteen informants consisting of the Head of the Parking Division of the Banyumas Transportation Agency, SIMPAS operators, parking coordinators, parking attendants, and service users, selected through purposive and random sampling. Data were collected through interviews, observation, and documentation, and analyzed using George R. Terry's management theory comprising Planning, Organizing, Actuating, and Controlling (POA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen tata kelola parkir berbasis aplikasi Sistem Manajemen Parkir Banyumas (SIMPAS) di Kota Purwokerto. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan pengelolaan parkir konvensional, seperti kebocoran retribusi, lemahnya pengawasan, ketidaksesuaian tarif, serta rendahnya transparansi. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melibatkan tiga belas informan yang terdiri atas Kepala Seksi Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, operator SIMPAS, koordinator parkir, juru parkir, dan masyarakat pengguna layanan, yang dipilih melalui teknik purposive sampling dan random sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teori manajemen George R. Terry yang meliputi Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling (POAC). Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIMPAS merupakan inovasi digital yang mendukung pengelolaan parkir lebih transparan dan akuntabel serta berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan retribusi parkir. Namun, implementasinya belum optimal karena masih terdapat fitur yang belum terealisasi, rendahnya sosialisasi kepada masyarakat dan juru parkir, belum adanya struktur pengelola yang jelas, serta keterbatasan mekanisme pengawasan dan pengendalian sistem. Penelitian menyimpulkan bahwa SIMPAS memiliki potensi besar dalam meningkatkan tata kelola parkir di Kabupaten Banyumas, tetapi memerlukan penguatan kelembagaan, pengembangan teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan strategi sosialisasi yang lebih efektif untuk mendukung implementasi yang berkelanjutan. C). The findings indicate that SIMPAS is a digital innovation that supports more transparent and accountable parking management while contributing to increased parking retribution revenue. However, implementation has not been fully optimized due to incomplete features, limited public outreach, the absence of a clear management structure, and insufficient monitoring and control mechanisms. The study concludes that SIMPAS has significant potential to improve parking governance in Banyumas Regency, but requires stronger institutional support, technological development, human resource capacity building, and more effective outreach strategies to ensure sustainable implementation.
Keterlibatan Partai Keadilan Sejahtera dalam Penguatan Kebijakan Syariat Islam di Tingkat Lokal Studi: Kota Banda Aceh Rizka Alvirra; Silka Sulistia; Alif Fitra; Rahmat Hidayat; Nofriadi Nofriadi
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 8 (2026): 2026 Agustus
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i8.1144

Abstract

Studi ini mengkaji keterlibatan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam penguatan kebijakan publik berbasis Syariah di tingkat lokal, dengan fokus khusus pada Kota Banda Aceh, Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana PKS berkontribusi dalam perumusan, implementasi, dan penguatan peraturan Syariah dalam kerangka tata kelola daerah, khususnya melalui peran legislatif, partisipatif, dan pendukungnya. Studi ini dilatarbelakangi oleh posisi unik Aceh sebagai satu-satunya provinsi Indonesia yang memiliki wewenang formal untuk menerapkan hukum Islam melalui peraturan daerah (qanun), serta peran strategis partai politik dalam membentuk capaian kebijakan publik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif menggunakan wawancara mendalam dengan informan kunci, termasuk perwakilan legislatif PKS dan anggota masyarakat di Banda Aceh. Data dianalisis menggunakan model interaktif yang terdiri dari reduksi data, tampilan data, dan penarikan kesimpulan. Analisis ini dipandu oleh teori peran Soekanto, yang mengkategorikan peran ke dalam dimensi aktif, partisipatif, dan pasif. Temuan tersebut menunjukkan bahwa PKS berperan penting dalam memperkuat kebijakan Syariah melalui keterlibatan aktif dalam proses legislasi, termasuk penyusunan dan pemberlakuan qanun, serta melalui dukungan anggaran dan pengawasan kebijakan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRK) Banda Aceh. Selain itu, PKS menunjukkan keterlibatan partisipatif melalui kegiatan keagamaan berbasis masyarakat dan program sosialisasi yang mendukung internalisasi nilai-nilai Islam. Sementara itu, peran pasifnya tercermin dalam memberikan legitimasi politik dan dukungan normatif terhadap kebijakan berbasis Syariah tanpa keterlibatan langsung dalam penegakan teknis, yang dilakukan oleh lembaga eksekutif seperti Wilayatul Hisbah. Studi ini menyoroti bahwa PKS berkontribusi tidak hanya secara politik tetapi juga sosial dalam memperkuat tata kelola berbasis Syariah di tingkat lokal. Namun, efektivitas perannya dipengaruhi oleh koordinasi kelembagaan dan dinamika politik lokal. Kata kunci: Partai Politik, PKS, Hukum Islam
PERSEPSI GENERASI Z PADA EKSISTENSI KESENIAN DONGKREK SEBAGAI IDENTITAS BUDAYA KABUPATEN MADIUN Binti Chairinnisa; Bambang Martin Baru; Endang Murti
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 8 (2026): 2026 Agustus
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i8.1145

Abstract

This study aims to describe Generation Z's perception of the existence of Dongkrek art as a cultural identity of Madiun Regency and identify its supporting and inhibiting factors. The study used a descriptive qualitative method with a focus on cognitive, affective, and conative aspects. Data were collected through interviews, observations, and documentation with informants consisting of representatives of the Madiun Regency Tourism, Youth and Sports Office, the Head of Mejayan District, the Head of Mejayan Village, the Chairperson of the Dongkrek Arts Association Krido Sakti, and Generation Z in Madiun Regency. The results showed that Generation Z generally knew and understood Dongkrek as a traditional art typical of Madiun Regency that has cultural and historical value. From the affective aspect, Generation Z showed a positive attitude and pride in Dongkrek as a regional cultural identity. However, from the conative aspect, their involvement in preserving Dongkrek is still low. Most of the younger generation has not actively participated in arts activities or cultural preservation efforts. Factors supporting perception include cultural experiences from family and school, the use of social media, and support from the government, community, and arts associations. Inhibiting factors include low interest from the younger generation, the influence of modern culture and digital entertainment, and the weak regeneration of artists. Overall, Dongkrek is still seen as a cultural identity of Madiun Regency, but requires more adaptive preservation strategies to remain relevant in the digital age.

Page 80 of 87 | Total Record : 864

 78   79   80   81   82 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 11 (2026): 2026 November Vol. 13 No. 10 (2026): 2026 Oktober Vol. 13 No. 9 (2026): 2026 September Vol. 13 No. 8 (2026): 2026 Agustus Vol. 13 No. 7 (2026): 2026 Juli Vol. 13 No. 6 (2026): 2026 Juni Vol. 13 No. 5 (2026): 2026 Mei Vol. 13 No. 4 (2026): 2026 April Vol. 13 No. 3 (2026): 2026 Maret Vol. 13 No. 2 (2026): 2026 Februari Vol. 13 No. 1 (2026): 2026 Januari Vol. 12 No. 2 (2025): 2025 Desember Vol. 12 No. 1 (2025): 2025 September Vol. 11 No. 4 (2025): 2025 Juni Vol. 11 No. 3 (2025): 2025 Maret Vol. 11 No. 2 (2024): 2024 Desember Vol. 11 No. 1 (2024): September 2024 Vol. 11 No. 1 (2024): 2024 September Vol. 10 No. 4 (2024): 2024 Juni Vol. 10 No. 3 (2024): 2024 Maret Vol. 10 No. 2 (2023): 2023 Desember Vol. 10 No. 1 (2023): 2023 September Vol. 9 No. 4 (2023): 2023 Juni Vol. 9 No. 3 (2023): 2023 Maret Vol. 9 No. 2 (2022): 2022 Desember Vol. 9 No. 1 (2022): 2022 September Vol. 8 No. 4 (2022): 2022 Juni Vol. 8 No. 3 (2022): 2022 Maret Vol. 8 No. 2 (2021): 2021 Desember Vol. 8 No. 1 (2021): 2021 September Vol. 7 No. 4 (2021): 2021 Juni Vol. 7 No. 3 (2021): 2021 Maret Vol. 7 No. 2 (2020): 2020 Desember Vol. 7 No. 1 (2020): 2020 September Vol. 6 No. 4 (2020): 2020 Juni More Issue