cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rudi Salam Sinaga
Contact Email
redaksigovernance@gmail.com
Phone
+6281376883177
Journal Mail Official
redaksigovernance@gmail.com
Editorial Address
Jalan, Eka Prasetya No. 61 Desa Tanjung Gusta. Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Provinsi Sumatera Utara
Location
Kab. deli serdang,
Sumatera utara
INDONESIA
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan
Published by Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik
ISSN : 24068721     EISSN : 24068985     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan mempublikasi hasil penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi bidang 1. Politik Lokal (Perilaku dan partisipasi politik, Pemilihan kepala daerah, Pemilihan legislatif di tingkat daerah, dan lain sebagainya). 2. Kelembagaan Politik (Eksekutif dan Legislatif di Tingkat Daerah) 3. Kebijakan Daerah (Implementasi dan Evaluasi). 4. Kelompok Masyarakat di arena politik dan di arena kebijakan. 5. Pembangunan Daerah (multi aspek)
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 864 Documents
 79   80   81   82   83 
PENGARUH PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI, PENANAMAN MODAL ASING, DAN TENAGA KERJA TERHADAP NILAI TAMBAH SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN DI PULAU SUMATERA Annisah Saajidah; Muhammad Yusuf
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 8 (2026): 2026 Agustus
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i8.1147

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA), dan Tenaga Kerja terhadap Nilai Tambah Sektor Industri Pengolahan di Pulau Sumatera periode 2017–2024. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori dengan data panel sekunder dari 10 provinsi di Pulau Sumatera yang bersumber dari BPS dan BKPM. Analisis dilakukan menggunakan regresi data panel dengan Fixed Effect Model (FEM) yang dipilih berdasarkan Uji Chow dan Uji Hausman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PMDN berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai tambah industri pengolahan (koefisien = 0,000352, prob. = 0,0160). PMA dan Tenaga Kerja masing-masing berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap nilai tambah industri pengolahan (PMA prob. = 0,1686, Tenaga Kerja prob. = 0,7318). Secara simultan, PMDN, PMA, dan Tenaga Kerja berpengaruh signifikan terhadap nilai tambah industri pengolahan dengan F-statistik sebesar 39,16 dan Adjusted R-squared sebesar 85,29%, yang berarti ketiga variabel mampu menjelaskan 85,29% variasi nilai tambah industri pengolahan di Pulau Sumatera. Implikasi kebijakan menekankan perlunya penguatan insentif investasi domestik, peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan vokasi, serta reformasi kebijakan PMA agar lebih berorientasi pada keterkaitan dengan industri lokal.
SOLIDARITAS MASYARAKAT PESISIR DALAM TRADISI SKILOT DI KECAMATAN LEKOK KABUPATEN PASURUAN Ahmad Erik Hidayat; Sarmini Sarmini
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 8 (2026): 2026 Agustus
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i8.1154

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis solidaritas sosial masyarakat pesisir dalam tradisi Skilot di Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan. Tradisi Skilot merupakan kearifan lokal yang masih dilestarikan oleh masyarakat pesisir dan menjadi bagian penting dari identitas budaya setempat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi partisipatif, dan dokumentasi terhadap panitia, masyarakat, pedagang, sponsor, dan pengunjung yang terlibat dalam pelaksanaan tradisi Skilot. Hasil penelitian menunjukkan bahwa solidaritas sosial masyarakat pesisir terbentuk melalui tiga aspek utama, yaitu kebersamaan, perilaku sosial, dan bantuan sosial. Kebersamaan tercermin dari partisipasi aktif masyarakat dalam persiapan dan pelaksanaan tradisi, perilaku sosial ditunjukkan melalui gotong royong, kerja sama, musyawarah, dan interaksi sosial antarwarga, sedangkan bantuan sosial diwujudkan melalui santunan kepada anak yatim dan kaum duafa. Temuan ini sejalan dengan teori solidaritas mekanik Émile Durkheim yang menekankan pentingnya kesamaan nilai dan kesadaran kolektif dalam membentuk ikatan sosial. Selain memperkuat solidaritas sosial, tradisi Skilot juga memberikan manfaat ekonomi melalui aktivitas perdagangan, keterlibatan sponsor, dan meningkatnya kunjungan masyarakat selama kegiatan berlangsung. Dengan demikian, tradisi Skilot berperan penting dalam menjaga kohesi sosial sekaligus mendukung kehidupan ekonomi masyarakat pesisir.
IMPLEMENTASI PROGRAM SMART FISHERIES VILLAGE DI DESA PANEMBANGAN KECAMATAN CILONGOK KABUPATEN BANYUMAS Akmal Zaqi Hidayat; Chamid Sutikno; Indah Ayu Permana Pribadi; Andi Zaelani; Zaula Rizqi Atika
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 8 (2026): 2026 Agustus
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i8.1155

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan Program Smart Fisheries Village (SFV) di Desa Panembangan, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas sebagai program pengembangan desa perikanan berbasis teknologi dan potensi lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Smart Fisheries Village. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Smart Fisheries Village di Desa Panembangan telah berjalan cukup baik melalui keterlibatan berbagai aktor, pengembangan kegiatan perikanan dari hulu hingga hilir, serta koordinasi antar pelaksana program. Program ini memberikan dampak positif berupa peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, meningkatnya partisipasi kelompok masyarakat, serta berkembangnya aktivitas ekonomi berbasis perikanan. Dengan demikian, Program Smart Fisheries Village di Desa Panembangan berkontribusi dalam mendukung pengembangan sektor perikanan berbasis potensi lokal melalui kolaborasi berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya.
ANALISIS KETERLAMBATAN PROSES PEMUATAN BATU BARA DI JETTY KRAKATAU BANDAR SAMUDERA YANG DI AGENI OLEH PT. PASMARITIM SAMUDERA NUSANTARA Andi Sita Hardianti; Sitti Syamsiah; Muhammad Hidayat
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 8 (2026): 2026 Agustus
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i8.1157

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab keterlambatan pemuatan batu bara di Jetty Krakatau Bandar Samudera yang diageni oleh PT Pasmaritim Samudera Nusantara serta mengidentifikasi dampak dan upaya penanganannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan pemuatan disebabkan oleh faktor alam, faktor sarana pengangkutan dan peralatan, serta faktor tenaga kerja bongkar muat (TKBM). Faktor yang paling dominan adalah sarana pengangkutan dan peralatan, terutama ketidakteraturan suplai muatan (waiting for cargo) yang menyebabkan kegiatan pemuatan sering terhenti. Keterlambatan tersebut berdampak pada meningkatnya waktu tidak produktif (idle time), memperpanjang durasi pemuatan, serta menurunkan efisiensi operasional. Upaya penanganan dilakukan melalui peningkatan koordinasi antar pihak, pengaturan distribusi muatan yang lebih terjadwal, serta peningkatan kesiapan fasilitas operasional agar proses pemuatan dapat berjalan lebih lancar.
STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENDUKUNG PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU Pesta Maria Silalahi
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 9 (2026): 2026 September
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i9.1159

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi pemerintah daerah dalam mewujudkan Pengarusutamaan Gender (PUG) serta mengkaji partisipasi masyarakat dalam mendukung implementasinya di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Wilayah ini memiliki Indeks Pembangunan Gender (IPG) terendah di DKI Jakarta sehingga isu kesetaraan gender menjadi penting dalam pembangunan daerah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus melalui wawancara mendalam terhadap sembilan informan yang berasal dari unsur pemerintah, pelaksana program, dan masyarakat. Analisis data menggunakan teori Gender Mainstreaming Caroline Moser (1993), Gender and Development (GAD), serta Ladder of Citizen Participation Arnstein (1969). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menerapkan lima strategi utama, yaitu penguatan kelembagaan gender, pelibatan perempuan dalam forum perencanaan pembangunan, peningkatan kapasitas aparatur, program pemberdayaan perempuan, serta sosialisasi kesetaraan gender. Namun, implementasinya belum optimal. Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan pembangunan masih berada pada tingkat tokenisme, yaitu keterlibatan yang bersifat formal tetapi belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan. Hambatan utama meliputi kuatnya budaya patriarki, lemahnya koordinasi kelembagaan, keterbatasan anggaran responsif gender, dan rendahnya kapasitas sebagian aparatur pemerintah. Penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan anggaran responsif gender, serta perluasan partisipasi substantif perempuan dalam seluruh tahapan pembangunan. Kata Kunci:Pengarusutamaan Gender, Strategi Pemerintah Daerah, Partisipasi Masyarakat, Kepulauan Seribu, Kesetaraan Gender
ANALISIS KEPUASAN PENGGUNA APLIKASI SIAK PADA DISDUKCAPIL KAB. BATANG DENGAN METODE EUCS Afni Khoirunnisa; Ichwan Kurniawan; Victorianus Aries S
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 8 (2026): 2026 Agustus
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i8.1163

Abstract

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, instansi pemerintah mulai menerapkan sistem informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu contohnya adalah peluncuran Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang. Meskipun demikian, sistem tersebut masih mengalami beberapa kesalahan (error) yang menghambat proses pelayanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kepuasan pengguna terhadap aplikasi SIAK menggunakan kerangka kerja End User Computing Satisfaction (EUCS). Kepuasan pengguna diukur berdasarkan lima dimensi, yaitu content (isi), accuracy (akurasi), format (tampilan), ease of use (kemudahan penggunaan), dan timeliness (ketepatan waktu). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner berskala Likert kepada 38 pengguna aktif aplikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi content memperoleh nilai rata-rata tertinggi, yaitu 4,25 yang menunjukkan tingkat kepuasan yang sangat tinggi. Sementara itu, dimensi format memperoleh skor 4,11, dimensi ease of use sebesar 4,01, dimensi timeliness sebesar 3,95, dan dimensi accuracy sebesar 3,82, yang seluruhnya termasuk dalam kategori puas. Selain itu, tingkat kepuasan pengguna secara keseluruhan mencapai grand mean sebesar 4,03, yang menunjukkan bahwa pengguna secara umum merasa puas terhadap aplikasi SIAK.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN INKLUSIF BAGI PENYANDANG DISABILITAS (STUDI KASUS FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN) Huznul Fadila; Reksa Burhan; Sry Reski Mulka; Asbudi Asbudi
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 8 (2026): 2026 Agustus
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i8.1164

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan kebijakan inklusif bagi penyandang disabilitas di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman. Fokus penelitian diarahkan pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam pelaksanaan layanan bagi mahasiswa penyandang disabilitas. Penelitian ini juga mengkaji berbagai kendala yang dihadapi fakultas dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang inklusif. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan inklusif di FISIP Universitas Mulawarman telah berjalan, namun belum optimal. Pada aspek komunikasi, fakultas telah melakukan upaya penyampaian pemahaman mengenai pembelajaran inklusif melalui pelatihan dosen dan penyampaian informasi akademik melalui media umum. Namun, komunikasi terkait layanan bagi mahasiswa penyandang disabilitas masih belum dilakukan secara khusus dan terarah sehingga informasi yang diterima mahasiswa masih bersifat umum. Pada aspek sumber daya, fasilitas aksesibilitas, tenaga pendamping khusus, dan dukungan anggaran masih terbatas. Pada aspek disposisi, pihak fakultas menunjukkan sikap terbuka dan mendukung mahasiswa disabilitas, meskipun pelaksanaannya masih menyesuaikan kondisi di lapangan. Sementara itu, pada aspek struktur birokrasi, fakultas belum memiliki SOP, unit layanan disabilitas, serta aturan turunan dari universitas terkait layanan bagi mahasiswa penyandang disabilitas.
KELEMAHAN REGULASI PERTANAHAN DALAM MENGANTISIPASI MODUS OPERANDI PEMBOBOLAN SISTEM ADMINISTRASI BADAN PERTANAHAN NASIONAL: STUDI DOKTRINAL TERHADAP CELAH HUKUM KEJAHATAN PERTANAHAN Kevin Niko Oala; Hery Chariansyah
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 8 (2026): 2026 Agustus
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i8.1166

Abstract

Transformasi digital administrasi pertanahan yang dilaksanakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) merupakan bagian dari upaya modernisasi pelayanan publik yang bertujuan meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan administrasi pertanahan. Di sisi lain, perubahan menuju sistem elektronik juga melahirkan tantangan hukum baru berupa berkembangnya kejahatan pertanahan yang memanfaatkan kelemahan sistem administrasi digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis kelemahan regulasi pertanahan dalam mengantisipasi modus operandi pembobolan sistem administrasi Badan Pertanahan Nasional serta merumuskan formulasi penguatan regulasi melalui pendekatan hukum doktrinal. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur pertanahan, informasi dan transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, serta hukum pidana, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, dan doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi pertanahan di Indonesia masih berorientasi pada pengaturan hak atas tanah dan prosedur administrasi sehingga belum mengatur secara komprehensif mengenai keamanan sistem administrasi elektronik, perlindungan basis data pertanahan, mekanisme audit forensik digital, pengendalian hak akses, maupun pertanggungjawaban pidana terhadap manipulasi sistem administrasi pertanahan. Kondisi tersebut menimbulkan celah hukum akibat belum terintegrasinya hukum pertanahan, hukum siber, dan hukum pidana. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi melalui pembentukan norma yang secara khusus mengatur keamanan administrasi pertanahan digital, audit keamanan sistem, pengendalian akses pengguna, serta mekanisme pertanggungjawaban pidana guna mewujudkan sistem administrasi pertanahan elektronik yang aman, adaptif, dan memberikan kepastian hukum.
KAPABILITAS PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT DALAM PELAKSANAAN PENANGGULANGAN BENCANA GEMPA BUMI TAHUN 2024–2025 Tegar Rizkiansyah Robbani; Nandang Alamsah Deliarnoor; Rudiana Rudiana
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 8 (2026): 2026 Agustus
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i8.1167

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya risiko bencana gempa bumi di Provinsi Jawa Barat akibat keberadaan berbagai sesar aktif dan tingginya konsentrasi penduduk, sehingga berpotensi menimbulkan korban jiwa dan kerugian besar. Kondisi ini menuntut Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki kapabilitas memadai dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana pada tahap pra-bencana, tanggap darurat, dan pascabencana. Penelitian ini menggunakan teori kapabilitas pemerintah dari Kusumasari yang mencakup enam dimensi, yaitu kelembagaan, sumber daya manusia, kebijakan untuk implementasi yang efektif, keuangan, teknis, dan kepemimpinan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, dianalisis menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña serta divalidasi melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapabilitas kelembagaan, kebijakan, dan kepemimpinan berada pada kategori memadai, ditopang oleh kerangka regulasi yang komprehensif, mekanisme koordinasi yang terstruktur, serta responsivitas kepemimpinan yang adaptif. Adapun kapabilitas sumber daya manusia, keuangan, dan teknis berada pada kategori cukup memadai, dengan tantangan utama berupa keterbatasan kompetensi teknis geospasial dan teknologi informasi, keterbatasan anggaran yang belum proporsional terhadap intensitas bencana, serta belum optimalnya integrasi data dan kesiapsiagaan masyarakat. Secara umum, kapabilitas Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam penanggulangan bencana gempa bumi tahun 2024–2025 berada pada kategori memadai, namun masih memerlukan penguatan pada sejumlah aspek kritis.
PENGUATAN EKONOMI LOKAL MELALUI PEMBERDAYAAN PADA UMKM KAMPUNG JAJAN BERBEK KABUPATEN SIDOARJO Anggraini Sofia Putri; Agus Muljanto Muhammad
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 8 (2026): 2026 Agustus
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i8.1172

Abstract

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengembangkan potensi lokal guna memperkuat ekonomi daerah. Kampung Jajan Berbek di Kabupaten Sidoarjo merupakan sentra UMKM jajanan tradisional yang memiliki peran dalam menciptakan lapangan kerja dan menjadi sumber penghasilan masyarakat setempat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberdayaan masyarakat sebagai upaya penguatan ekonomi lokal pada UMKM Kampung Jajan Berbek berdasarkan teori tujuan pemberdayaan menurut Mardikanto dan Soebiato (2019) yakni perbaikan pendidikan, perbaikan akesisbilitas, perbaikan tindakan, perbaikan kelembagaan, perbaikan usaha, perbaikan pendapatan, perbaikan lingkungan, perbaikan kehidupan, dan perbaikan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat di Kampung Jajan Berbek meskipun belum sepenuhnya optimal tetapi, telah berhasil memberikan kontribusi terhadap penguatan ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pengenalan produk UMKM, penguatan kelembagaan melalui paguyuban, serta tumbuhnya kemandirian ekonomi masyarakat. Indikator perbaikan kelembagaan, perbaikan pendapatan, perbaikan lingkungan, perbaikan kehidupan, dan perbaikan masyarakat menunjukkan hasil yang cukup baik. Namun, pada indikator perbaikan pendidikan, perbaikan aksesibilitas, perbaikan tindakan, dan perbaikan usaha masih ditemukan berbagai kendala, seperti pelatihan yang belum berkelanjutan, keterbatasan akses permodalan dan sarana usaha, serta rendahnya inovasi produk.

Page 81 of 87 | Total Record : 864

 79   80   81   82   83 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 11 (2026): 2026 November Vol. 13 No. 10 (2026): 2026 Oktober Vol. 13 No. 9 (2026): 2026 September Vol. 13 No. 8 (2026): 2026 Agustus Vol. 13 No. 7 (2026): 2026 Juli Vol. 13 No. 6 (2026): 2026 Juni Vol. 13 No. 5 (2026): 2026 Mei Vol. 13 No. 4 (2026): 2026 April Vol. 13 No. 3 (2026): 2026 Maret Vol. 13 No. 2 (2026): 2026 Februari Vol. 13 No. 1 (2026): 2026 Januari Vol. 12 No. 2 (2025): 2025 Desember Vol. 12 No. 1 (2025): 2025 September Vol. 11 No. 4 (2025): 2025 Juni Vol. 11 No. 3 (2025): 2025 Maret Vol. 11 No. 2 (2024): 2024 Desember Vol. 11 No. 1 (2024): September 2024 Vol. 11 No. 1 (2024): 2024 September Vol. 10 No. 4 (2024): 2024 Juni Vol. 10 No. 3 (2024): 2024 Maret Vol. 10 No. 2 (2023): 2023 Desember Vol. 10 No. 1 (2023): 2023 September Vol. 9 No. 4 (2023): 2023 Juni Vol. 9 No. 3 (2023): 2023 Maret Vol. 9 No. 2 (2022): 2022 Desember Vol. 9 No. 1 (2022): 2022 September Vol. 8 No. 4 (2022): 2022 Juni Vol. 8 No. 3 (2022): 2022 Maret Vol. 8 No. 2 (2021): 2021 Desember Vol. 8 No. 1 (2021): 2021 September Vol. 7 No. 4 (2021): 2021 Juni Vol. 7 No. 3 (2021): 2021 Maret Vol. 7 No. 2 (2020): 2020 Desember Vol. 7 No. 1 (2020): 2020 September Vol. 6 No. 4 (2020): 2020 Juni More Issue