cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Reza
Contact Email
muhammadreza@unsyiah.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jimhukumkenegaraan@unsyiah.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111 Telp: (0651) 7410147, 7551781. Fax: 755178
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan
Published by Universitas Syiah Kuala
ISSN : -     EISSN : 25976885     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan merupakan jurnal berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, dengan durasi 4 (empat) kali dalam setahun, pada Bulan Februari, Mei, Agustus dan November. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan menjadi sarana publikasi artikel hasil temuan Penelitian orisinal atau artikel analisis. Bahasa yang digunakan jurnal adalah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ruang lingkup tulisan harus relevan dengan disiplin ilmu hukum Yang mencakup Bidang Hukum Kenegaraan. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan merupakan media jurnal elektronik sebagai wadah untuk publikasi hasil penelitian dari skripsi/tugas akhir dan atau sebagian dari skripsi/tugas akhir mahasiswa strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala yang merupakan kewajiban setiap mahasiswa untuk mengunggah karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk yudisium dan wisuda sarjana. Artikel ditulis bersama dosen pembimbingnya serta diterbitkan secara online.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 272 Documents
 9   10   11   12   13 
PERAN UNIFEM DALAM MELINDUNGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA DARFUR DITINJAU DARI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL Muammar Ilham Fajar; Mahfud Mahfud
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 4, No 1: Februari 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak- Konflik Darfur merupakan konflik antara Janjeweed dengan suku non-Arab di Darfur. Perempuan dan anak kerap menjadi korban dan mengalami dampak buruk yang berkepanjangan dari konflik tersebut. Hal ini menuai perhatian UNIFEM sebagai organisasi yang bergerak dibidang pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender di bawah naungan PBB. Upaya yang dilakukan oleh UNIFEM dalam konflik Darfur yang dibentuk berdasarkan CEDAW yaitu menciptakan kesejahteraan hak-hak kaum perempuan dan anak di Darfur dengan cara melalui politik, ekonomi, keamanan, pelatihan, serta budaya.Kata Kunci : CEDAW, Darfur, Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak, UNIFEM
Studi Evaluasi Terhadap Program Legislasi Kota Banda Aceh Tahun 2016 Reza Muhammad Fahri; Eddy Purnama
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 2, No 3: Agustus 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Didalam menjalankan fungsi legislasinya, DPRK Banda Aceh dituntut untuk membuat Peraturan Daerah/Qanun. Dalam pembuatan Qanun tersebut dikenal adanya Program Legislasi Kota yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang diturunkan ke dalam Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun. Pada tahun 2016, DPRK Banda Aceh hanya mampu mengesahkan 3 (tiga) Rancangan Qanun dari 20 (dua puluh) Rancangan Qanun yang masuk dalam Program Legislasi Kota Banda Aceh tahun 2016, hal ini menunjukkan kinerja DPRK Banda Aceh dalam pembuatan Qanun sangat rendah. Penulisan ini untuk menjelaskan tentang pelaksanaan Program Legislasi Kota Banda Aceh tahun 2016 dan untuk mengetahui konsekuensi yuridis terhadap Program Legislasi Banda Aceh tahun 2016 yang tidak dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat normatif, maka metode pengumpulan data yang tepat yang digunakan dalam penelitian ini adalah tela’ah peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya serta telaah kepustakaan dan hasil wawancara di lapangan sebagai pelengkap data didalam penulisan skripsi ini. Berdasarkan penelitian, kinerja DPRK Banda Aceh dalam mengesahkan Rancangan Qanun yang masuk dalam Program Legislasi Kota Banda Aceh tahun 2016 menjadi Qanun sangat rendah, dilihat dari jumlah Rancangan Qanun yang disahkan menjadi Qanun hanya 3 (tiga) dari 20 (dua puluh) Rancangan Qanun yang masuk dalam Program Legislasi Kota Banda Aceh tahun 2016. Meskipun tidak ada sanksi yang memaksa agar DPRK Banda Aceh harus menyelesaikan Program Legislasi Kota Banda Aceh tahun 2016 tepat pada waktunya, namun pada dasarnya DPRK Banda Aceh telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik dan aturan yang telah dibuat oleh DPRK Banda Aceh sendiri. Saran kepada DPRK Banda Aceh agar dipertegasnya aturan dan sanksi bagi Badan Legislasi DPRK Banda Aceh apabila Program Legislasi Kota Banda Aceh tidak diselesaikan tepat waktu sehingga Program Legislasi dapat diselesaikan pada waktunya dan menjadi prioritas yang harus dilaksanakan oleh DPRK Banda Aceh.
TANGGUNG JAWAB KEPALA KAMPUNG DALAM MENETAPKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Hendra Kusuma; Kurniawan Kurniawan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 1, No 2: November 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung merupakan salah satu kewenangan Kepala Kampung. Kepala Kampung diberikan langsung kewenangan dalam undang-undang yakni dalam Pasal 26 ayat (2) memberikan kewenangan Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Tujuan artikel ini mendeskripsikan Kepala Kampung telah menjalankan kewenangannya dalam menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung dan faktor yang menjadi kendala Kepala Kampung dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung serta implikasi jika realisasi anggaran tidak sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung. Dalam penelitian artikel ini menggunakan metode normatif-empiris. Penelitian ini menggunakan data kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan menghasilkan data sekunder yaitu dengan membaca dan menelaah buku-buku dan peraturan perundang-undangan sedangkan untuk data primer dilakukan dengan wawancara terhadap responden. Hasil penelitian artikel ini menunjukkan bahwa Kepala Kampung telah menjalankan kewenangannya dalam menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sesuai dengan amanah Undang-Undang. Terdapat kendala Kepala Kampung dalam hal menyusun RPJMK serta implikasi jika realisasi anggaran tidak sesuai dengan RPJMK akan berdampak kepada pembangunan kampung itu sendiri, keberadaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa masih memerlukan proses persiapan bagi perangkat Kampung dalam hal menyusun RPJMK. Disarankan kepada Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Gayo Lues untuk lebih dapat mengontrol dan mendampingi perangkat Kampung dalam hal menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung sehingga pembangunan kampung dapat berjalan dengan teratur dan maksimal.
Tanggung Jawab Komando Atas Penyalahgunaan Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Jenis Drone Dalam Hukum Humaniter Internasional Maman Abdullah; Adwani Adwani
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 3, No 2: Mei 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penggunaan senjata mutakhir seperti Unmanned Aerial Vehicle (UAV) jenis drone dalam konflik bersenjata sudah menjadi hal yang diterima secara umum. Namun sayangnya, penyalahgunan drone bermunculan tanpa adanya pertanggungjawaban yang dibebankan. Oleh karenanya tanggung jawab komando sangat patut diterapkan agar tujuan dari Hukum Humaniter Internasional untuk mengurangi dampak perang dapat tercapai. Tujuan penulisan ini adalah untuk menjelaskan mengenai konsep tanggung jawab komando dan penerapannya dalam penyalahgunaan senjata baru seperti drone dalam Hukum Humaniter Internasional. Penelitian dalam tulisan ini adalah Yuridis Normatif dengan kajian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep tanggung jawabn komando dapat diterapkan dalam hal penyalahgunaan drone sebagai senjata perang, namun sampai saat ini belum ada kasus penyerangan drone yang menimbulkan korban sipil yang diadili sesuai ketentuan yang berlaku.
Pengelolaan Sampah Di Tempat Pembuangan Akhir Desa Muyang Kute Mangku Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah T. Syarif Hidayatullah; Ilyas Ismail
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 2, No 4: November 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui praktik pengelolaan sampah, peran pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana persampahan serta konsekuensi yang diterima pemerintah dan upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mengatasi masalah pengelolaan sampah di TPA Desa Muyang Kute Mangku. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan sesuai topik pembahasan. Adapun jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, praktik pengelolaan sampah di TPA Desa Muyang Kute Mangku yang sudah berjalan selama ini belum dapat dikatakan baik, karena umumnya sampah hanya dibuang begitu saja di TPA setelah diangkut dari berbagai tempat. Pemerintah Daerah Kabupaten Bener meriah telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyediaan sarana dan prasarana persampahan di TPA Desa Muyang Kute Mangku. Meskipun demikian masih banyak kekurangan yang harus dibenahi oleh pemerintah daerah sehubungan dengan masalah pengelolaan sampah di Desa Muyang Kute Mangku agar tidak menimbulkan permasalahan yang merugikan masyarakat. Konsekuensi yang diterima pemerintah berkaitan dengan masalah pengelolaan sampah di TPA Desa Muyang Kute Mangku yaitu banyaknya pengaduan dari masyarakat tentang dampak yang timbul dari adanya TPA tersebut. Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mengatasi masalah pengelolaan sampah di TPA Desa Muyang Kute Mangku yaitu dengan mendaur ulang sampah. Disarankan kepada masyarakat agar  pemanfaatan sampah yang dilakukan lebih optimal di lingkungan masing-masing dan pada TPA. Hal ini didukung oleh  pemerintah  dengan  memberikan  penyuluhan  dan  sosialisasi  untuk menumbuhkan  kesadaran  masyarakat  akan  pentingnya  kebersihan  dan lingkungan hidup.
PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA KOTA BANDA ACEH TERHADAP KELAYAKAN DAN KEAMANAN ANGKUTAN UMUM DARAT DI KOTA BANDA ACEH Ruhul Fata; Mahdi Syahbandir
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 2, No 1: Februari 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, pengujian terhadap persyaratan laik jalan angkutan umum darat sekurang-kurangnya meliputi emisi gas buang kendaraan bermotor, tingkat kebisingan, kemampuan  rem utama, kemampuan rem parkir, kincup roda depan, kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama, akurasi alat penunjuk kecepatan, dan kedalaman alur ban. Namun pada kenyataannya di Kota Banda Aceh masih banyak terdapat angkutan umum yang tidak layak jalan dan tidak melakukan pengujian berkala namun tetap beroperasi sebagai angkutan umum. Penulisan artikel ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dishubkominfo Kota Banda Aceh terhadap angkutan umum darat di  kota Banda Aceh, penyebab angkutan umum yang tidak laik jalan namun tetap beroperasi, dan sanksi yang dikenakan kepada angkutan umum yang tidak melakukan pemeriksaan secara berkala. Untuk memperoleh data dalam penulisan artikel ini, dilakukan dengan metode penelitian yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan dengan sejumlah responden dan informan yang terkait langsung dengan masalah yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian, Dishubkominfo Kota Banda Aceh belum maksimal dalam melaksanakan pengawasan terhadap kelayakan jalan dan keamanan angkutan umum darat di Kota Banda Aceh. Hal tersebut dikarenakan belum lengkapnya semua alat uji kendaraan bermotor dan masih rendahnya pelaksanaan razia yang dilakukan di jalan. Penyebab angkutan umum yang tidak layak namun tetap beroperasi dipengaruhi oleh faktor ekonomi, faktor kurangnya kesadaran pelaku usaha angkutan umum untuk memenuhi kelayakan jalan angkutan umum, faktor kurangnya kesadaran hukum pengusaha angkutan umum dan faktor kurangnya pembinaan dan sosialisasi dari Dishubkominfo Kota Banda Aceh kepada pengusaha angkutan umum  mengenai kelayakan angkutan umum di Kota Banda Aceh. Sanksi yang diberikan terhadap angkutan umum yang terjaring razia dalam keadaan telah habis masa hasil uji maka akan diberikan surat tilang, sedangkan keterlambatan pengujian berkala diberikan denda 2% pertiap bulannya. Disarankan kepada Dishubkominfo Kota Banda Aceh agar melakukan pembinaan serta sosialisasi tentang pentingnya memenuhi standar kelayakan angkutan umum terhadap pelaku usaha angkutan umum di Kota Banda Aceh.
IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 61.K/TUN/2015 TENTANG PENETAPAN KOMISIONER KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA Chairul Umam
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 1, No 1: Agustus 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Berdasarkan Putusan pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 205/G/2013/PTUN-JKT tentang sengketa Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya telah mengabulkan permohonan Teuku Abdul Rasyid, S.E. Dkk (3 orang) atas dianulirnya nama-nama mereka oleh Ketua DPRK Nagan Raya atas hasil seleksi pencalonan anggota Komisi Independen Pemilihan oleh Komisi A DPRK Nagan Raya. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, KPU Pusat selaku tergugat melakukan upaya hukum banding ke pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan berakhir dengan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Namun Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan dengan menguatkan kembali Putusan pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 205/G/2013/PTUN-JK. Tujuan penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan apakah Implementasi dari putusan Mahkamah Agung Nomor: 61.K/TUN/2015 Tentang Penetapan Komisioner Komisi Independen Pemilihan di Kabuapten Nagan Raya sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa keputusan pengadilan tata usaha negara masih sangat jauh dari asas kepastian hukum, ini dapat dilihat dengan seringnya pejabat-pejabat publik mengabaikan isi putusan hakim dalam sengketa tata usaha negara. Sehingga pelaksanaan putusan pengadilan cenderung lebih kepada kesadaran pejabat itu sendiri karena tidak adanya daya mengikat yang kuat. Disarankan dalam Peradilan TUN supaya adanya lembaga esekutor seperti layaknya peradilan pidana yang memiliki lembaga esekutor seperti jaksa, sehingga hak konstitusional warga negara tidak di permainkan oleh kekuasaan seorang penguasa dan cita-cita Negara hukum dapat ditegakkan di republik ini.Kata Kunci : Implementasi, MahkamahAgung, Komisi Independen Pemilihan. Abstract - Based on the verdict of Jakarta State Administrative Court Number: 205 / G / 2013 / PTUN-JKT on the legal action of Independent Election Commission of Nagan Raya Regency, the request of Teuku Abdul Rasyid’s, S.E. Et al (3 people) on the annulment of their names by the chairman of DPRK Nagan Raya on the nomination of members of the selection result of Independent Election Commission DPRK Nagan Raya had been approved. Based on the decision of Jakarta State Administrative Court, Central Election Commission as the defendant did an appeal to Jakarta High Administrative Court and ended with a cassation to Supreme Court of Republic of Indonesia. However, Jakarta State High Administrative Court and Supreme Court released a decision to strengthen the verdict from Jakarta State Administrative Court No. 205 / G / 2013 / PTUN-JK. This study was aimed at determining whether the implementation of the decision from Supreme Court No. 61.K / TUN / 2015 On Establishment of Independent Election Commission Commissioner in Nagan Raya Regency had been running well and in accordance with legislation or not. Based on the result of the research, it revealed that the decision of Administrative Court was still quite far from the principle of legal certainty.  This could be seen by the frequent public officials ignored the verdict of the judge on the legal action of State Administration. So, the execution of court decision tended to be official consciousness itself in the absence of a strong binding power. The writer suggested having executor institutions like criminal justice having institutions, such as the prosecutor, so that the constitutional rights of citizens are not played around by the power of a ruler and the ideals of the state law can be enforced in this republic.Keywords: Implementation, Supreme Court, Independent Election Commission
Implementasi United Nations Convention On Biological Diversity Sebagai Upaya Pelestarian Taman Nasional Gunung Leuser Lidya Aulia A; Muazzin Muazzin
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 2, No 2: Mei 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk bertujuan untuk menjelaskan bagaimana Indonesia mengimplementasi ketentuan United Nations Convention On Biological Diversity (UN-CBD) dalam upaya pelestarian Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) serta hambatan dalam upaya pelestarian  kawasan TNGL. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Data primer, terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan implementasi UN-CBD dalam pelestarian TNGL melalui pembentukan Perundang-undangan nasional tentang kehutanan, penataan ruang dan dukungan undang-undang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya serta meratifikasi Cartagena Protocol dan Nagoya Protocol untuk membantu mencapai tujuan UN-CBD, namun tujuan tersebut belum didapat dengan maksimal karena Indonesia belum menjalankan ketentuan yang diatur untuk pembentukan Balai Kliring dan lemahnya pengawasan atas pemanfaatan sumber daya genetik. Hambatan yang dihadapi pemerintah dalam pelestarian TNGL dikarenakan adanya kebijakan pemerintah yang masih menghambat pelestarian TNGL, lemahnya pengawasan di kawasan TNGL, dan kurangnya partisipasi masyarakat. Pemerintah Indonesia diharapkan dapat membentuk Balai Kliring, meningkatkan pengawasan hasil penelitian dan pengembangan sumber daya genetik dan bagi pengembangan Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL) diharapkan mengoptimalkan kerjasama dengan penegak hukum, membangun dan memperkuat kerjasama dengan masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat.
Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Fungsi Pemeriksaan Terhadap Laporan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Ade Mulya; Faisal A. Rani
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 2, No 4: November 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan seberapa besar kewenangan yang dimiliki oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK RI. Penelitian ini ialah penelitian yang bersifat normatif, yaitu suatu penelitian ilmiah yang bertujuan menemukan kebenaran berdasarkan pada kebenaran logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan yang hanya membaca dan menganalisa bahan-bahan tertulis dan tidak harus bertatap muka langsung dengan informan atau responden. Hasil penelitian ini diketahui bahwa kewenangan yang dimiliki oleh BPK kewenangan yang bersumber langsung dari UUD NRI 1945 melalui atribusi. Teori atribusi ini juga berlaku bagi institusi BPK perwakilan ditiap-tiap provinsi, Sebagaimana diketahui bahwa lembaga perwakilan provinsi dari Badan Pemeriksa Keuangan ialah perpanjangan tangan dari Badan Pemeriksa Pusat yang langsung dipimpin oleh Ketua BPK Republik Indonesia. Dalam peraturan BPK jelas tersirat bahwa anggota bpk ri mempunyai wilayah masing masing dalam kewenangannya, termasuk Pemerintah daerah dan BUMN. Secara kelembagaan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia haruslah menjadi lembaga yang independen, termasuk intervensi yang dilakukan oleh Ketua dan Wakil Ketua BPK itu sendiri, dikarenakan untuk menentukan kerugian dalam pengelolaan keuangan, Anggota BPK yang berada di wilayah perwakilan harus berkoordinasi dengan Ketua dan Wakil Ketua BPK RI dan mengumumkan laporan hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan negara mengatasnamakan lembaga Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
OPTIMALISASI PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL DARI DANA TAMBAHAN MINYAK DAN GAS BUMI DALAM UPAYA MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI ACEH Abdul Jabar; Kurniawan Kurniawan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 2, No 1: Februari 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Alokasi dana Otsus untuk Aceh menurut Pasal 183 ayat (2) Undang-Undang Nomor.11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh mengamanatkan Pemerintah Pusat sejak tahun 2008 menetapkan besaran dana Otsus 2% (dua persen) dari Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional selama 15 tahun dan 1% (satu persen) selama 5 tahun yang berakhir pada tahun 2027. Selain Dana Bagi Hasil sebagaimana disebutkan di atas, Pasal 182 Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan Pemerintah Aceh berwenang mengelola Tambahan Dana Bagi Hasil minyak dan gas bumi sebagai pendapatan dalam APBA. Paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari pendapatan tersebut dialokasikan untuk membiayai pendidikan di Aceh yang merupakan bagian dari penerimaan Pemerintah Aceh, yaitu bagian dari pertambangan minyak sebesar 55% (lima puluh lima persen), dan bagian dari pertambangan gas bumi sebesar 40% (empat puluh persen). Penulisan artikel  ini bertujuan untuk mengetahui sesuai atau tidaknya anggaran  yang dialokasikan oleh pemerintah Aceh dari dana pendidikan yang bersumber dari tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi sebagaimana yang diamanatkan dalam  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Yuridis Normatif-Empiris (legal applied research), yaitu data yang di peroleh dari penelitian kepustakaan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini, secara bersamaan juga dilakukan penelitian lapangan yaitu dengan mewawancarai responden dan informan.  Hasil penelitian menunjukkan dana alokasi TDBH telah sesuai dengan Pasal 182 Undang-Undang Pemerintah Aceh. Alokasi terbesar pendidikan menengah (SD, SMA/MA). Alokasi  menyerap 70 Persen dari alokasi bidang pendidikan, selain itu terdapat pula alokasi untuk program pembinaan dan pengembangan pendidikan tinggi serta kualitas dan kuantitas tenaga kependidikan (11,3%), pendidikan anak usia dini (6,7%), pendidikan dayah (5,1%), sementara program lainnya mendapat alokasi relatif kecil, yaitu pembinaan olahraga dan kepemudaan (2,2%), pengembangan mutu pendidik (1,9%), pendidikan non formal (1,6%) dan perpustakaan (1,1%).  Mutu pendidikan yang rendah disebabkan karena distorsi perencanaan pendidikan dan masih minimnya potensi dan jumlah guru dari serta banyak dana di dinas pendidikan Aceh disalahgunakan tidak digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Disarankan kepada pemerintah Aceh pemerintah kabupaten atau kota diseluruh wilayah membelanjakan tambahan dana bagi hasil di sektor pendidikan sebanyak 30% di belanjakan untuk peningkatan mutu pendidikan khususnya kepada pengajar dan siswa serta dapat melakukan perubahan mendasar melalui aspek paradigma dan aspek management pendidikan yang diatur didalam perundang-undangan berupa Qanun Aceh, Peraturan Gubernur.

Page 11 of 28 | Total Record : 272

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2017 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 2: Mei 2023 Vol 7, No 1: Februari 2023 Vol 6, No 4: November 2022 Vol 6, No 3: Agustus 2022 Vol 6, No 2: Mei 2022 Vol 6, No 1: Februari 2022 Vol 5, No 4: November 2021 Vol 5, No 3: Agustus 2021 Vol 5, No 2: Mei 2021 Vol 5, No 1: Februari 2021 Vol 4, No 2: Mei 2020 Vol 4, No 1: Februari 2020 Vol 3, No 3: Agustus 2019 Vol 3, No 2: Mei 2019 Vol 3, No 1: Februari 2019 Vol 2, No 4: November 2018 Vol 2, No 3: Agustus 2018 Vol 2, No 2: Mei 2018 Vol 2, No 1: Februari 2018 Vol 1, No 2: November 2017 Vol 1, No 1: Agustus 2017 More Issue