cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Reza
Contact Email
muhammadreza@unsyiah.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jimhukumkenegaraan@unsyiah.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111 Telp: (0651) 7410147, 7551781. Fax: 755178
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan
Published by Universitas Syiah Kuala
ISSN : -     EISSN : 25976885     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan merupakan jurnal berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, dengan durasi 4 (empat) kali dalam setahun, pada Bulan Februari, Mei, Agustus dan November. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan menjadi sarana publikasi artikel hasil temuan Penelitian orisinal atau artikel analisis. Bahasa yang digunakan jurnal adalah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ruang lingkup tulisan harus relevan dengan disiplin ilmu hukum Yang mencakup Bidang Hukum Kenegaraan. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan merupakan media jurnal elektronik sebagai wadah untuk publikasi hasil penelitian dari skripsi/tugas akhir dan atau sebagian dari skripsi/tugas akhir mahasiswa strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala yang merupakan kewajiban setiap mahasiswa untuk mengunggah karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk yudisium dan wisuda sarjana. Artikel ditulis bersama dosen pembimbingnya serta diterbitkan secara online.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 272 Documents
 8   9   10   11   12 
Peran Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau (Studi di Wilayah Kota Banda Aceh) Saidus Syuhur; Sufyan Sufyan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 4, No 2: Mei 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan wilayah perkotaan minimal harus memiliki RTH sebesar 30 % dari luas wilayah , dengan pembagian 20 % RTH publik dan 10 % RTH privat. Pengaturan mengenai penyediaan dan pemanfaatan RTH Kota Banda Aceh diatur dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2018. RTH Kota Banda Aceh  saat ini tercapai 13,77 %,masih membutuh 6,23 %. Penulisan ini bertujuan untuk melihat perkembangan perencanan dan penyediaan RTH serta melihat faktor yang membuat RTH diwilayah Kota Banda Aceh tidak maksimal. Metode yang dipergunakan pada penulisan ini adalah metode yuridis empiris. Hasil yang ditemukan pada penelitian faktor penghambat pertumbuhan yaitu harga tanah tinggi, ketersediaan anggaran yang terbatas, pertumbuhan penduduk serta pengalihfungsian lahan menjadi bangunan. Disarankan bagi Pemerintah Kota Banda Aceh agar dapat agar dapat menjalin kerjasama dengan pihak swasta. Selain itu dengan menetapkan lahan yang sudah menjadi RTH dalam bentuk regulasi sehingga tidak beralih fungsinya.Kata Kunci : Pemerintah Daerah,  Ruang Terbuka Hijau, Kewenangan, RTRW.
Penerapan Asean Agreement On Transboundary Haze Pollution Dalam Mengatasi Pencemaran Udara Lintas Batas Di Sumatera Meutia Riskiyana Zuhra; Nurdin Nurdin
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 2, No 3: Agustus 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia adalah negara yang setiap tahunnya mengalami kebakaran hutan yang disebabkan oleh perubahan iklim maupun aktivitas korporasi dan menimbulkan dampak yang turut dirasakan oleh Negara Malaysia dan Singapura. Maka dari itu, dibutuhkan tindakan pencegahan dan pemantauan agar kebakaran  tersebut tidak terjadi secara meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar. Demi mengatasi hal tersebut, Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara atau Association of Southeast Asean Nations (ASEAN) telah menandatangani sebuah perjanjian regional yaitu ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution pada bulan Juni tahun 2002 dan diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 2014. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab negara dan korporasi dalam mengatasi polusi asap lintas batas berdasarkan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution. Disamping itu, untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi terkait pelanggaran prinsip hukum lingkungan internasional berdasarkan Draft Articles on Responsibility of  States for Internationally Wrongful Acts, Rio Declaration, Deklarasi Stockholm dan juga peraturan nasional Indonesia. Untuk memperoleh data dalam penulisan artikel ini dilakukan penelitian kepustakaan yaitu dengan cara mempelajari sejumlah peraturan perundang-undangan, buku teks, tulisan ilmiah, surat kabar, dan literatur-literatur yang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas dalam penulisan ini. Berdasarkan hasil penelitian dari penulisan artikel ini menunjukkan bahwa secara umum, penerapan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) belum dimanfaatkan secara maksimal untuk mengatasi pencemaran lintas batas di regional ASEAN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia belum membentuk sebuah badan untuk memitigasi terkait pencemaran udara yang diakibatkan oleh kebakaran hutan untuk selanjutnya berkoordinasi dengan badan serupa yang berada dibawah naungan sekretariat ASEAN. Disarankan jika Indonesia bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan masalah pencemaran yang terjadi tiap tahunnya, agar secara sigap dan lugas menjalankan kewajiban yang tercantum didalam AATHP, terutama terkait pembentukan badan mitigasi sebagai bentuk keseriusan dari Indonesia untuk menangani permasalahan pencemaran.
TINJAUAN YURIDIS TENTANG AMBANG BATAS DALAM PEMILU DI INDONESIA M. Hardiansyah; Zahratul Idami
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 1, No 2: November 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan Ketentuan tentang Ambang batas dalam pemilihan Presiden dan wakil Presiden serentak tahun 2019 di Indonesia dan Akibat hukum terhadap Pengaturan Ambang batas dalam pemilihan Presiden dan wakil Presiden serentak tahun 2019 di Indonesia. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif sedangkan teknik pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan atau bahan yang disebut dengan data sekunder yaitu mengutip dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder berupa dokumen yang berisi informasi seperti karya tulis ilmiah. Bahan hukum tersier berupa dokumen keterangan pendukung seperti kamus dan ensiklopedia. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa Ketentuan Ambang batas (Pasal 9 UU No.42/2008 tentang Pilpres) dalam pemilihan Presiden dan wakil Presiden serentak tahun 2019 di Indonesia tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya revisi yang dilakukan oleh pembentuk UU. Selanjutnya jika ketentuan Ambang batas diberlakukan untuk Pemilu serentak maka : a) Pembentukan aturan Ambang batas ini jika di bentuk telah memiliki dasar hukum yang kuat yaitu Pasal 6A ayat (2),(5) serta Pasal 22 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 dan UU No.42/2008 tentang Pilpres. b) Ketentuan ini mengakibatkan terpenuhinya Pasal 6A ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. c) Memperkecil kemungkinan terjadinya 2 putaran di dalam Pemilu Presiden dan wakil Presiden dan efektif dan efesien dalam penggunaan Anggaran Negara. d) Sesuai dengan Sistem Multipartai di Indonesia. e) Menguatkan Sistem Presidensial di Indonesia. Adanya ketentuan Ambang batas pemilihan Presiden dan wakil Presiden di Indonesia sejatinya masih diperlukan di dalam Pemilu Serentak di tahun 2019 mendatang. Sehingga sebaiknya Pembentuk UU segera melakukan Revisi Pasal 9 UU No.42 tahun 2008 tentang Pilpres yang mengatur ketentuan tersebut.
PENGAWASAN IZIN PENYELENGGARAAN PENGOBATAN TRADISIONAL DI KOTA BANDA ACEH Nurul Asmah; Yanis Rinaldi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 1, No 1: Agustus 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengobatan tradisional yang ada di Kota Banda Aceh, metode penelitian dilakukan dengan cara Penelitian Kepustakaan dan Penelitian Lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan teknik studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh belum berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadi hambatan, antara lain; berasal dari faktor internal pengawas yaitu karena terbatasnya dana dan kurangnya sumber daya manusia dalam menjalankan pengawasan, kurangnya pengetahuan pengawas mengenai ketentuan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan, dan kurangnya kesadaran dari pengawas untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Faktor penghambat lainnya berasal dari faktor eksternal, yaitu terbatasnya waktu dalam melakukan pengawasan, kurangnya pengetahuan dari pengobat tradisional dan masyarakat mengenai hak dan kewajibannya masing-masing. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain, mengusulkan penambahan dana kepada DPRK Kota Banda Aceh, mengusulkan penambahan jumlah pegawai yang memiliki kemampuan dalam bidang pengawasan pengobatan tradisional, mengadakan pelatihan pengawasan pada pegawai dalam lingkup Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, mengadakan sosialisasi untuk pengobat tradisional dan masyarakat umum, serta melaksanakan evaluasi kinerja bagi setiap tenaga kerja dalam ruang lingkup Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh khususnya bagian yang melakukan pengawasan pengobatan tradisional. Disarankan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh dapat segera memberikan tambahan dana, Pemerintah segera menambah jumlah tenaga kerja, dan Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh mengubah sistem pengawasan yang dilakukan, serta memberikan sanksi yang tegas dan sesuai ketentuan, bagi yang melakukan pelanggaran.Kata Kunci : Pengawasan, Izin, pengobatan tradisional. Abstract - The purpose of this legal writing to identify and explain the implementation of the monitoring of the implementation of traditional medicine in the city of Banda Aceh, the method of research conducted by Bibliography Research and Field Research. The results showed that, Monitoring conducted by the Health Office of Banda Aceh city has not been run in accordance with applicable regulations. It is caused by several factors that are a barrier, among others; comes from internal factors supervisor is due to limited funding and lack of human resources in carrying out supervision, lack of knowledge regarding the regulatory provisions stipulated in the legislation, and the lack of awareness of the inspectors to do their job properly. Other inhibiting factors from external factors, namely the lack of time to conduct supervision, lack of knowledge of traditional healers and the community about the rights and obligations of each. Efforts are being made to overcome these problems, among others, proposed adding funds to the House of Representatives of Banda Aceh city, the proposed increase in the number of employees who have skills in the field of supervision of traditional medicine, training surveillance on employees within the scope of the Health Office of Banda Aceh city, held socialization for traditional healers and the general public, as well as carry out the performance evaluation of all workers within the scope of the Health Office of Banda Aceh city, especially the part that does the supervision of traditional medicine. Suggested to the House of Representatives of Banda Aceh can immediately provide additional funds, the government will soon increase the number of workers, and the Health Department of Banda Aceh to change the system of supervision conducted, as well as providing strict sanctions and in accordance for those who commit violations.Keywords: monitoring, permission, Traditional Medicine.
Kerja Sama Sister City Antara Kota Banda Aceh (Republik Indonesia) Dengan Kota Higashimatsushima (Jepang) Tentang Program Percepatan Rekonstruksi Bersama Wafa Aulia; M. Putra Iqbal
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 3, No 3: Agustus 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kota Banda Aceh (Republik Indonesia) dan Kota Higashimatsushima (Jepang) sama-sama pernah mengalami bencana Tsunami parah, kesamaan pengalaman yang dialami membuat Pemerintah Kota Banda Aceh dan Pemerintah Kota Higashimatsushima membentuk suatu kerja sama. Namun, pembentukan kerja sama kedua kota ini tidak mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Pemerintah Kota Banda Aceh tidak melakukan konsultasi, koordinasi, mendapat pertimbangan, dan persetujuan dari Kemenlu selaku penanggung jawab politik luar negeri. Faktor yang melatarbelakangi tidak diikutinya prosedur adalah faktor teknis yang mencakup lamanya proses birokrasi, kebutuhan budget yang besar, tidak adanya tuntutan dari mitra kerja sama untuk melaksanakan kerja sama sesuai dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia, selain itu kerja sama yang telah dilakukan sebelumnya juga tidak mengikuti peraturan yang berlaku dan tidak adanya permasalahan yang timbul. Penyelesaian sengketa dalam kerja sama ini akan diselesaikan melalui metode negosiasi. Kemenlu dapat ikut campur dalam penyelesaian sengketa yang timbul, meskipun tidak adanya koordinasi, konsultasi, pertimbangan serta persetujuan dari Kemenlu.
PERANAN PERANGKAT KAMPUNG DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG (Suatu Penelitian di Kecamatan Blangjerango Kabupaten Gayo Lues) Kasmawati Kasmawati; Zahratul Idami
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 3, No 1: Februari 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan sejauh mana peranan perangkat kampung berperan dalam pengelolaan keuangan kampung di Kecamatan Blangjerango Kabupaten Gayo Lues, faktor yang menghambat peranan perangkat kampung dalam pengelolaan keuangan kampung di Kecamatan Blangjerango Kabupaten Gayo Lues, dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan peranan perangkat kampung dalam pengelolaan keuangan kampung di Kecamatan Blangjerango Kabupaten Gayo Lues. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yang melakukan analisis terhadap permasalahan dan pendekatan kasus yang terjadi di lapangan dengan melakukan wawancara dengan responden dan informan serta mengacu pada buku-buku dan norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan pokok permasalahan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa perangkat kampung dalam pengelolaan keuangan kampung di Kecamatan Blangjerango Kabupaten Gayo Lues belum berperan secara maksimal. Adapun faktor yang menghambat peranan perangkat kampung dalam pengelolaan keuangan kampung adalah karena kurangnya kapasitas dan kapabilitas perangkat kampung dalam mengelola keuangan kampung, dana kampung tahap I terlambat diterima oleh kampung, satuan harga dari sebagai acuan bagi kampung dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung belum tersedia, kurangnya pengawasan terhadap peranan perangkat kampung sebagai Pejabat Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung, dan regulasi yang dianggap menyulitkan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan peranan perangkat kampung dalam pengelolaan keuangan kampung adalah meningkatkan kompetensi perangkat kampung dalam mengelola keuangan kampung, meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan kampung, dan memberikan pemahaman kepada masyarakat agar berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan kampung. Diharapkan pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat dapat memberikan pelatihan khusus kepada perangkat kampung terkait dengan pengelolaan keuangan kampung sehingga perangkat kampung dapat mengelola keuangan kampung sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pencalonan Kepala Daerah Yang Memiliki Hutang Pada Negara Wawan Sahanda; Zainal Abidin
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 2, No 2: Mei 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 67 ayat (2) huruf m Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 33 Qanun Aceh 12 Tahun 2016 bahwa calon Gubernur/WakilGubernur, bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota tidak memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara. Akan tetapi dalam praktik Pilkada Serentak Aceh Tahun 2017 terdapat pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur dan calon Bupati/Wakil Bupati yang memiliki hutang pada negara dapat mencalonkan diri sebagai pasangan calon. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pencalonan pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati yang memilki hutang pada negara dan kedudukan mereka yang memiliki hutang pada negara tersebut dalam Pilkada Serentak Aceh Tahun 2017. Data yang diperoleh dalam penulisan artikel ini berupa data penelitian kepustakaan,dan lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca berbagai buku-buku, majalah dan peraturan perundang-undangan. Penelitian lapangan untu memperoleh data sekunder dengan cara mewawancarai para informan dan responden penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencalonan Gbernur/Wakil Gubernur, Bupati/wakil Bupati yang memiliki hutang pada negara diloloskan oleh KIP dalam proses penelitian administrasi dan faktual. Meloloskan calon yang tidak memenuhi syarat  merupakan pelanggaran serius yang dilakukan oleh Komisi Independen Pemilihan. Kedudukan bagi pasangan calon yang memiliki hutang pada negara pada Pillkada serentak Aceh 2017 adalah mereka tidak sah, karena pencalonan mereka tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Disarankan kepada KIP dan Panwaslih agar melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat melahirkan ketertiban dalam pelaksanaan Pilkada ke depan. Komisi Independen Pemilihan baik di level provinsi maupun kabupaten/kota yang melakukan pelanggaranhukumagar ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 Tentang Syarat-Syarat Kepala Desa Dapit Ardiwan; Faisal A. Rani
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 3, No 3: Agustus 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusan Nomor 128/PUU-XII/2014  membatalkan ketentuan Pasal 33 huruf g, yang menentukan bahwa calon kepala desa terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat minimal dalam 1 tahun. Dengan dibatalkan ketentuan pasal 33 huruf g tersebut dimungkinkan calon kepala desa bukan penduduk desa tersebut, yang  mana jika calon kepala desa bukan penduduk desa setempat maka tidak sesuai deangan asas otonomi desa. Penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam memutuskan kurang cermat dan mengabaikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia khususnya pada Pasal 18B ayat (2) serta asas otonomi. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa membuat syarat yang terdapat dalam Pasal 33 hurus g yang hakim Mahkamah Konstitusi membatalkan nya dengan pertimbangan bahwa setiap orang berhak mengaju diri sebagai pemimpin, sangat tidak tepat karena memang dalam konstitusi dijamin hak-hak tersebut, namun konstitusi merupakan norma yang sangat abstrak sehingga undang-undanglah sebagai peraturan yang mengatur hal lebih detail. Dan hak politik juga memiliki batasan yang batasan tersebut di atur oleh undang-undang. Yang mana seharusnya hakim mempertimbangkan beberapa hal tersebut dalam memutus kan perkara dengan Nomor 128/PUU-XII/2015.
Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Terhadap Peredaran Produk Pangan Olahan Impor Tanpa Izin Edar Di Kota Banda Aceh Muhammad Haikal; Efendi Efendi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 2, No 4: November 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penulisan artikel ini untuk menjelaskan penyebab masih ditemukannya produk pangan olahan impor tanpa izin edar di Kota Banda Aceh, faktor yang menyebabkan tugas dan fungsi pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran produk pangan olahan impor tanpa izin edar oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Kota Banda Aceh kurang berjalan,  upaya yang telah dilakukan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam mengatasi kendala pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran produk pangan olahan impor tanpa izin edar di Kota Banda Aceh. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, bahan internet dan hasil karya ilmiah lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini serta penelitian lapangan yang dilakukan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar POM terhadap peredaran produk pangan olahan impor tanpa izin edar di Kota Banda Aceh tidak berjalan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh perundang-undangan. Hal ini dikarenakan masyarakat lebih menyukai produk pangan olahan impor, harga produk pangan olahan impor relatif lebih murah, BBPOM sering terlambat dalam melakukan pemeriksaan atau pengkajian terhadap produk pangan olahan impor. Kurangnya jumlah pegawai petugas lapangan pemeriksaan BBPOM, perbandingan jumlah pegawai pemeriksaan dan sarana pangan, kurangnya sosialisasi oleh BBPOM Kota Banda Aceh terkait perihal adanya pemberlakuan izin edar terhadap produk pangan olahan impor. Upaya yang dilakukan oleh BBPOM dalam menghadapi kendala pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran produk pangan olahan impor tanpa izin edar antara lain mengajukan penambahan pegawai petugas lapangan pemeriksaan ke Badan Kepegawaian  Negara, melakukan pembinaan dan pemeriksaan terhadap pelaku usaha produk pangan olahan impor, memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya mengkonsumsi produk pangan olahan impor tanpa izin edar dari BBPOM. Diharapkan kepada Kepala BBPOM Kota Banda Aceh, agar dapat meningkatkan pengawasan terhadap peredaran produk pangan olahan impor yang beredar, serta melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha.
IMPLEMENTASI KETERSEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU DALAM WILAYAH KOTA BANDA ACEH Ikhlas Saradiwa; Efendi Efendi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 2, No 1: Februari 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan artikel ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan Ruang Terbuka Hijau Publik oleh Kota Banda Aceh, Untuk menjelaskan penyebab penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Banda Aceh belum dapat terlaksana sebagaimana mestinya dan Untuk menjelaskan Upaya yang dilakukan pemerintah dalam memenuhi ketersediaan Ruang Terbuka Hijau. Penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan yaitu melakukan penelitian dengan mempelajari literatur peruturan perundang-undangan, buku-buku teks yang relevan dengan masalah yang diteliti serta penelitian lapangan yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dengan melakukan wawancara terhadap terhadap responden dan informan. Hasil penelitian menjelaskan dalam merealisasikan pembangunan penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Kawasan Kota Banda Aceh penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik  masih belum terlaksana sesuai dengan proporsi luas peruntukanya, hanya 13% dari luas yang diamanatkan, penyebab belum terlaksananya penyediaan ruang dan belum sesuai dengan peruntukanya dikarenakan pembangunnan, penyediaan dan pengelolaan RTH Publik di kelola oleh swasta, peruntukan pembanguna RTH bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berdampak tidak terwujudnya tujuan dan fungsi RTH, kurangnya alokasi anggaran untuk pembangunan dan keterbatasan lahan. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh ialah mengupayakan penambahan anggaran yang diperoleh dari dana Otsus disetiap tahunnya sehingga juga dapat dilakukan pembebasan lahan dengan anggaran tersebut terhadap kawasan yang dikuasai dan dimiliki oleh perorangan dan swasta, serta untuk terlihatnya upaya pemerintah Kota Banda Aceh dalam memenuhi penyediaan RTH yang sesuai dengan peruntukannya. Diharapkan kepada pemerintah untuk mengupayakan agar keberadaan Ruang Terbuka Hijau yang telah ada agar tidak dialih fungsikan, serta menambah alokasi anggaran untuk pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik agar mencapai 20% dan lebih fokus pada pembagunan ruang terbuka hijau sesuai dengan peruntukannya.

Page 10 of 28 | Total Record : 272

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2017 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 2: Mei 2023 Vol 7, No 1: Februari 2023 Vol 6, No 4: November 2022 Vol 6, No 3: Agustus 2022 Vol 6, No 2: Mei 2022 Vol 6, No 1: Februari 2022 Vol 5, No 4: November 2021 Vol 5, No 3: Agustus 2021 Vol 5, No 2: Mei 2021 Vol 5, No 1: Februari 2021 Vol 4, No 2: Mei 2020 Vol 4, No 1: Februari 2020 Vol 3, No 3: Agustus 2019 Vol 3, No 2: Mei 2019 Vol 3, No 1: Februari 2019 Vol 2, No 4: November 2018 Vol 2, No 3: Agustus 2018 Vol 2, No 2: Mei 2018 Vol 2, No 1: Februari 2018 Vol 1, No 2: November 2017 Vol 1, No 1: Agustus 2017 More Issue