cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Reza
Contact Email
muhammadreza@unsyiah.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jimhukumkenegaraan@unsyiah.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111 Telp: (0651) 7410147, 7551781. Fax: 755178
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan
Published by Universitas Syiah Kuala
ISSN : -     EISSN : 25976885     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan merupakan jurnal berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, dengan durasi 4 (empat) kali dalam setahun, pada Bulan Februari, Mei, Agustus dan November. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan menjadi sarana publikasi artikel hasil temuan Penelitian orisinal atau artikel analisis. Bahasa yang digunakan jurnal adalah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ruang lingkup tulisan harus relevan dengan disiplin ilmu hukum Yang mencakup Bidang Hukum Kenegaraan. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan merupakan media jurnal elektronik sebagai wadah untuk publikasi hasil penelitian dari skripsi/tugas akhir dan atau sebagian dari skripsi/tugas akhir mahasiswa strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala yang merupakan kewajiban setiap mahasiswa untuk mengunggah karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk yudisium dan wisuda sarjana. Artikel ditulis bersama dosen pembimbingnya serta diterbitkan secara online.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 272 Documents
 4   5   6   7   8 
PERANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DALAM PEMENUHAN HAK WARGA NEGARA TERHADAP PEMBUATAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DI KABUPATEN ACEH BARAT Sitti Mariya; Yanis Rinaldi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 3, No 1: Februari 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peranan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat dalam hal pemenuhan hak warga negara terhadap pembuatan KTP-el, menjelaskan hambatan-hambatan dalam proses pembuatan KTP-el, dan untuk mengetahui upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat dalam pemenuhan hak warga negara terhadap pembuatan KTP-el belum berjalan dengan baik.Beberapa hal yang menjadi hambatan kurangnya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia, terbatasnya sarana dan prasarana pendukung, faktor masyarakat yang tidak menetap di wilayah Aceh Barat, serta koordinasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat dengan setiap kecamatan masih belum maksimal. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah menyediakan sumber daya manusia yang cukup, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan, mensosialisasikan tentang proses pembuatan KTP-el serta meningkatkan koordinasi dengan setiap kecamatan di wilayah Aceh Barat. Disarankan kepada Bupati Aceh Barat untuk menempatkan sumber daya manusia yaitu jumlah tenaga kerja dan melengkapi peralatan yang memadai sesuai dengan kebutuhan yang di perlukan , mensosialisasikan tentang proses pembuatan KTP-el, serta meningkatkan koordinasi dengan setiap kecamatan, sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat dalam menjalankan wewenangnya dengan maksimal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
PERAN DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK KOTA LANGSA DALAM MENGAWASI PENERAPAN UPAH LEMBUR DAN WAKTU CUTI MINGGUAN PADA PERUSAHAAN PERSEORANGAN WARUNG KOPI DI KOTA LANGSA Faisal Adami; Suhaimi Suhaimi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 1, No 2: November 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan pengawasan terhadap upah lembur dan waktu cuti mingguan di Kota Langsa, dan kendala dalam melakukan pengawasan, serta upaya Dinas sosial tenaga kerja dan mobilitas penduduk Kota Langsa dalam merealisasi penerapan upah lembur dan waktu cuti mingguan pada perusahaan perseorangan warung kopi di Kota Langsa. Data dalam penulisan artikel ini diperoleh dengan dilakukan penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca perundang–undangan, buku, doktrin dan artikel. Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer yang berhubungan dengan penelitian ini melalui wawancara dan kuisoner tertutup dengan responden dan informan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa instansi terkait melakukan pengawasan terhadap upah lembur dan waktu cuti mingguan di beberapa perusahaan Kota Langsa, tetapi pengawasan tidak dilakukan secara maksimal, dan kendala dalam melakukan pengawasan disebabkan karena minimnya anggaran, kurang personil, serta hanya terfokus pada perusahaan yang menyediakan karyawan relatif banyak. Upaya instansi terkait dalam merealisasi penerapan upah lembur dan waktu cuti mingguan yaitu melalui proses penyuluhan perundang-undangan, melakukan pengawasan, serta dilanjutkan dengan tindakan represif berupa pemberhentian kegiatan usaha kepada pengusaha yang melanggar kewajibannya berdasarkan hasil evaluasi dari kegiatan  pengawasan. Disarankan untuk menambah personil agar mudah melaksanaan pengawasan serta menerapkan hukuman tegas berupa pemberhentian izin usaha apabila terjadi pelanggaran norma kerja dari hasil pengawasan pada perusahaan persorangan warung kopi Kota Langsa.
PERAN WILAYATUL HISBAH DALAM MEWUJUDKAN PEMAKAIAN BUSANA ISLAMI PADA PEMBUATAN VIDEOKLIP LAGU ACEH (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh) Syafridawati Syafridawati; Suhaimi Suhaimi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 1, No 1: Agustus 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Pasal 13 Qanun Nomor 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam bidang Akidah, Ibadah dan Syiar Islam menyebutkan bahwa setiap orang Islam wajib menggunakan busana Islami, Pasal 20 Perda No 5 Tahun 2000 tentang pelaksanaan syariat Islam menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban membentuk badan yang berwenang mengawasi pelaksanaan syariat Islam yaitu Wilayatul Hisbah. Di dalam pembuatan videoklip lagu Aceh banyak penyanyi dan model yang tidak menggunakan busana Islami, hal ini bertentangan dengan Syariat Islam.Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan pembuatan videoklip lagu Aceh tidak sesuai dengan syariat Islam, kendala-kendala yang dihadapi oleh Wilayatul Hisbah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dan upaya yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah untuk mewujudkan pemakaian busana Islami pada pembuatan videoklip lagu Aceh.Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini, dilakukan penelitian kepustakaan dan lapangan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Wilayatul Hisbah belum pernah melakukan pengawasan terhadap pemakaian busana Islami pada pembuatan videoklip lagu Aceh, dibuktikan dengan masih banyak beredar videoklip lagu Aceh yang menggunakan pakaian tidak sesuai dengan Syariat Islam, dalam menjalankan tugasnya Wilayatul Hisbah mengalami kendala-kendala seperti belum adanya aturan pelaksana, belum terjalinnya kerjasama, kurangnya kesadaran masyarakat, pemahaman yang beragam terhadap Agama didalam masyarakat, belum adanya sanksi, dan Wilayatul Hisbah melakukan upaya penyelesaian kendala dengan mengacu pada kendala-kendala yang dialami dalam mewujudkan pemakaian busana Islami pada pembuatan videoklip lagu Aceh.Disarankan kepada Wilayatul Hisbah agar menjalankan tugas dan wewenangnya dengan maksimal, dan membuat aturan serta membentuk sebuah lembaga sensor videoklip lagu Aceh dengan pihak-pihak terkait.Kata Kunci : Peran Wilayatul Hisbah, Mewujudkan, Pemakaian, Busana Islami, Videoklip Lagu Aceh Abstract - Article13 of Qanun Number 11 in 2002 about islamic syariat implemetation in the field of aqidah, ibadah and islamic syiar states that every moslem oblige to wearing moslem clothes, Pasal 20 perda Number 5 in 2000 about islamic syariat implementation states that the district goverment is obligated to create an organization which is competence to oversee islamic syariat implementation, that is Wilayatul Hisbah. In contracting Acheness song clipvideo, there are a lot of singers or models are not wearing moslem clothes, the case is contradictory toward islamic syariat. The purpose of the study is to explain the causes of Acehness song clipvideo contraction which is not appropriate to islamic syariat, to explain the obstacles which is faced by Wilayatul Hisbah in implementing its duties and functions and to explain the efforts of Wilayatul Hisbah to obtain wearing moslem clothes on Acehness song of clip video contraction. To collect the data in this study, the writer conducted library research and field research. Based on the result of this study, revealed that Wilayatul Hisbah was not doing surveillance yet toward wearing moslem clothes on Acehness song of  clipvideo contraction. It is proved by a lot of Acehness song of clipvideo are still spread which wear clothes is not appropriate to islamic syariat. In implementing the duty, wilayatul hisbah has obstacles such as there is no implementer rule yet, coorperation, less society awareness, various comprehension toward Religion in society, there is no punishment yet, and Wilayatul Hisbah make an effort to solve the obstacles by ponder a way on the obstacles to bring wearing moslem clothes into reality on contraction of Aceness song clipvidoe. Suggested that Wilayatul Hisbah implements its duty and competence dengan maksimal, makes rules and make an censor organization of Acehness song clipvideo with related people.Keywords: Wilayatul Hisbah’s role, obtaining, wearing, Islamis clothes , Acehness song clipvideo
Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Kekebalan Dan Keistimewaan Oleh Pejabat Diplomatik Menurut Konvensi Wina 1961 Rosmini Yanti; Lily Husni Putri
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 3, No 3: Agustus 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Konvensi wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik mengatur mengenai kekebalan dan keistimewaan untuk perwakilan diplomatik di suatu negara asing dengan tujuan agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara baik dan benar. Dalam praktiknya banyak diplomat yang melakukan penyalahgunaan kekebalan dan keistimewaan yang dimilikinya di negara tempat ia diakreditasikan. Seperti kasus yang menimpa sekretaris I kedutaan besar Korea Utara (Han Son Ik) yang melakukan penyelundupan barang ke Bangladesh. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sekretaris I kedutaan Korea Utara di Bangladesh telah menyalahgunakan hak kekebalan dan keistimewaan yang diberikan kepadanya. Han Son Ik juga telah melanggar ketentuan yang ada dalam Konvensi Wina 1961 dan hukum negara penerima (Bangladesh). Terhadap penyalahgunaan kekebalan dan keistimewaan yang dilakukan oleh Han Son Ik, pihak pemerintah Bangladesh dapat meminta kepada negara pengirim agar kekebalannya dicabut. Dalam kasus ini, Korea Utara tidak mencabut kekebalan yang melekat pada Han Son Ik, maka pihak pemerintah Bangladesh dapat menyatakan Persona Non Grata terhadap Han Son Ik.
PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN (PANWASLIH) DALAM PENGAWASAN PILKADA 2017 DI KOTA BANDA ACEH Irfan Ramadhan; M. Gaussyah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 3, No 1: Februari 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Panwaslih adalah Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota adalah panitia yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di seluruh Aceh dan Kabupaten/Kota. Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Aceh  ini disebutkan bahwa, Tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilihan adalah Melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota; dan, Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam peraturan perundang undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan peranan Panwaslih Kota Banda Aceh dalam melakukan pengawasan pada tahapan pemilihan kepala daerah 2017 di kota Banda Aceh dan Untuk mengetahui dan menjelaskan kendala yang akan dihadapi Panwaslih dalam melakukan pengawasan pada tahapan pemilihan kepala daerah 2017 di Kota Banda Aceh. Metode yang digunakan ialah metode penelitian yuridis empiris, yaitu metode penelitian pendekatan hukum sebagai norma (das sollen), yang menggunakan bahan-bahan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Penelitian hukum empiris berarti penelitian yang melihat hukum yang dikonsepkan sebagai perilaku nyata (actual behavior). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan peran pengawasan yang dilakukan Panwaslih Kota Banda Aceh belum maksimal terutama pada terlambatnya melakukan perekrutan Panitia Pengawas Kecamatan dan masih banyak di jumpai pemasangan alat peraga kampanye bukan pada tempatnya, Panwaslih perlu upaya penguatan fungsi Panwaslih, sepert memperluas kewenangan Panwaslih.
The Protection Of Child Labour In India Dilla Yuliani; Eka Kurniasari
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 2, No 2: Mei 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Child labour is a worldwide phenomenon but more focused is required on developing countries. India is a developing country with the second highest birth rate in the world after China. More than 200 million children in minimum age in the world that minors are forced into child labour and one of the countries with the largest child labour is India even in hazardous condition. As a federal state, government of India should uphold child rights in the society. The purposes of this thesis are to study and to understand the implementation of the law that ban children under the age of 18 to work; to scrutinize about the constraints faced by The Government of The Republic of India in addressing child labour; and to explain the protection on the rights of child in India and in Indonesia in comparison. This research uses normative research. Normative research is legal research theory, which identify and conceptualize the way the law as norms, rules, regulations including academic paper, research report, dictionary, etc. The result shows that India was among the first nations to sign the MoU with The International Programme on the Elimination of Child Labour (IPECL) to help in combating child labour. Unfortunately, the concerned authorities are unable to combat the rising cases of child labour because of varied reasons. UNICEF and BCC reports that poverty is the big cause of child labour in India. The girl child labourer is particularly alarming due to gender discrimination in large part of the society and also the complex relationship between social and child labour linked to the caste system. The caste system has been an enormous influence on the social and economic development of India. The Government of India has introduced numerous policy initiatives to try to reduce the effects of caste upon children’s life chances. It is suggested that in order to protect childrens in India, The Government of India is recommended to keep control and apply the law that ban children under minimum age to work and to prevent the scourge of child labour, the government of India should consistent and aware of the importances of respecting children’s rights.
PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH DINAS PENANAMAN MODAL dan PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP) TERHADAP USAHA LAUNDRY di KECAMATAN KUTA RAJA KOTA BANDA ACEH Rizki Ananda; Chadijah Rizki Lestari
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 4, No 2: Mei 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Menteri PerdaganganNomor 36 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Perdagangan Ayat (2) menyatakan Bupati atau Wali Kota dapat mendelegasikan kewenanganpelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) kepada Kepala Dinas Kabupaten/ Kota yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan. Pelaku usaha berkewajiban untuk mendaftarkan dan ngurus izin usaha ke Kantor DPM-PTSP Kota Banda Aceh sebagaimana yang telahdiaturdalamPasal 11 Ayat (1)Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2004 TentangIzin Usaha Industri,  Izin Usaha Perdagangan Dan Tanda Daftar Perusahaan.Kewenangan pengawasanan terhadap Pemberian legalitas kepada pelaku usaha/kegiatan usaha Laundry bertujuan untuk mengendalikan tingkah  laku masyarakat atau pembebasan/pelepasan dari suatu larangan yang telah diatur Undang-undang dan diamanatkan kepada DPM-PTSP.DPM-PTSP berkewajiban untuk mengendalian pelaksanaan penanaman modal dan melakukan pengelolaan data dan informasi perizinandan nonperizinan yang terintegritas.Namun kenyataannya pelaksanaan pengawasan tidak dilakukan dengan baik dan maksimal hal ini menyebabkan banyak pelaku usahaLaundry di kecamatanKuta Raja kota Banda Aceh tidak mendaftarkan usahanya maka pengawasan produksi usaha tersebut tidak berfungsi. Hasil penelitian diketahuibahwa pelaksanaan pengawasan yang dilakukanoleh DPM-PTSP terhadapusaha laundry di KecamatanKuta Raja Kota Banda Aceh belum berjalan sesuai dengan ketentuan. Hal ini disebabkan karena pengawasan, kesadaran hukum, serta penerapan sanksi belum sepenuhnya berjalan, terdapat tumpang tindih kewajiban dalam melakukan pengawasan.Upaya hukumhanya terbatas kepada teguransaja.Kata Kunci : Pelaksanaan Pengawasan, Dinas Penanaman Modal, Usaha Laundry
Kajian Yuridis Tentang Eksistensi Konsultasi Dan Pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Terhadap Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Iska Hardeka; Kurniawan Kurniawan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 2, No 3: Agustus 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mekanisme perubahan UU PA yang disyaratkan harus melalui konsultasi dan pertimbangan oleh DPRA maupun mengkaji porsedur dan tatacara pemberian konsultasi dan pertimbangan dimaksud. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku atau literatur-literatur dan pendapat para sarjana yang ada kaitannya dengan penelitian, serta diperkuat dengan hasil wawancara atas sejumlah responden yang terdiri dari akademisi dan praktisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan UU PA yang dimaksudkan di dalam Pasal 269 ayat (3) dimaksud yang mensyaratkan konsultasi dan permintaan pertimbangan dari DPRA hanya berlaku untuk perubahan melalui legislative review dan tidak untuk perubahan akibat judicial review, meskipun DPRA tetap memiliki peluang untuk memberikan pertimbangan atas perubahan akibat judicial review melalui tindakan Intervensi ataupun menjadi Pihak Terkait dalam perkara yang sedang berjalan. Adapun mengenai prosedur dan tatacara pelaksanaan konsultasi dan pertimbangan tersebut, meskipun dapat dilaksanakan dengan menggunakan dasar konvensi ketatanegaraan atau analogi kepada aturan hukum yang serupa, tetapi tidak memberikan kepastian hukum dan menjamin keadilan bagi Aceh sehingga pasal tersebut mesti direvisi atau dirumuskan lebih lanjut dalam suatu aturan yang terpisah serta bersifat rinci dan spesifik. Disarankan kepada DPRA agar proaktif dan peka terhadap urusan yang menyangkut kekhususan Aceh, termasuk dalam hal adanya pengujian UU PA oleh Mahkamah Konstitusi. Diharapkan kepada DPR agar segera merevisi Pasal 269 ayat (3) dimaksud atau membentuk aturan terperinci secara terpisah mengenai prosedur pelaksanaan konsultasi dan permintaan pertimbangan kepada DPRA untuk menjamin kepastian hukum pelaksanaan Pasal 269 ayat (3) tersebut. Kepada para Hakim Konstitusi disarankan pula untuk melibatkan pihak DPRA dalam setiap perkara pengujian UU PA sebagai bentuk penghormatan terhadap eksistensi Pasal 269 ayat (3) dimaksud.
Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII-2014 Dan Pasca Disahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Muna Rizki; Eddy Purnama
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 3, No 2: Mei 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan apakah yang menjadi kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan pasca putusan MK No. 76/PUU-XII-2014 dan UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang majelis permusyawarat rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah. Untuk menjelaskan konsekuensi yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD, Dan DPRD yang mengabaikan putusan MK NO 76/PUU-XII-2014. Data yang diperoleh dalam penulisan Artikel ini dilakukan dengan cara melakukan penelitian hukum normatif (studi kepustakaan). Hasil dari penelitian kepustakaan menunjukkan bahwa dalam putusannya, MK menggantikan kata izin tertulis MKD menjadi izin tertulis dari Presiden. Putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan hakim yang harus dianggap benar. Disarankan seharusnya DPR yaitu suatu kelembagaan tinggi negara, mempunyai fungsi legislasi sebaiknya benar-benar menjalankan fungsinya dengan benar, seharusnya DPR dalam membuat suatu produk undang-undang tanpa mengesampingkan putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah ada sehingga tidak menimbulkan polemik dalam masyarakat dan DPR juga seharusnya harus patuh pada putusan MK.
Mekanisme Mutasi Pejabat Struktural Yang Dilakukan Oleh Gubernur Aceh Muhammad Zahrul Mubaraq; Husni Jalil
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 2, No 4: November 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui mutasi pejabat yang dilakukan oleh Gubernur sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mengetahui konsekuensi hukum mutasi dilakukan tanpa melalui prosedur perundang-undangan yang berlaku. Data yang diperoleh dalam penulisan artikel ini dilakukan dengan cara melakukan penelitian hukum normatif (studi kepustakaan). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan serangkaian kegiatan membaca, menelaah dan menganalisis melalui data dan bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, yurisprudensi, buku, doktrin dan jurnal hukum. Hasil dari penelitian kepustakaan menunjukkan bahwa Gubernur Aceh harus mendapatkan surat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri dikarenakan juga menjadi pasangan calon Gubernur Aceh pada Pilkada serentak 2017, dalam perspektif hukum administrasi negara, sesungguhnya tindakan gubernur memutasi pejabat di jajaran Pemerintah Aceh bisa berbentuk legal bersyarat (legalitas bersyarat). Sanksi administratif yang bisa dijatuhkan kepada pejabat yang melanggar Pasal 80 ayat (2) dan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bisa dikenakan pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi, pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan atau pemberhentian sementara dengan tanpa memperoleh hak-hak jabatan. Disarankan Seharusnya Gubernur meminta persetujuan / izin tertulis terlebih dahulu kepada Menteri Dalam Negeri sebelum melakukan mutasi, bukan sesudah melakukan mutasi Pejabat Struktural Eselon II meminta izin tertulis, sehingga tidak ada dampak buruk atau konsekuensi baik bagi Gubernur sendiri maupun kepada pejabat yang telah dilantik, Seharusnya gubernur tetap harus tunduk pada peraturan tersebur, walaupun secara eksplisit tidak ada sanksi administrasinya pada akhir masa jabatan.

Page 6 of 28 | Total Record : 272

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2017 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 2: Mei 2023 Vol 7, No 1: Februari 2023 Vol 6, No 4: November 2022 Vol 6, No 3: Agustus 2022 Vol 6, No 2: Mei 2022 Vol 6, No 1: Februari 2022 Vol 5, No 4: November 2021 Vol 5, No 3: Agustus 2021 Vol 5, No 2: Mei 2021 Vol 5, No 1: Februari 2021 Vol 4, No 2: Mei 2020 Vol 4, No 1: Februari 2020 Vol 3, No 3: Agustus 2019 Vol 3, No 2: Mei 2019 Vol 3, No 1: Februari 2019 Vol 2, No 4: November 2018 Vol 2, No 3: Agustus 2018 Vol 2, No 2: Mei 2018 Vol 2, No 1: Februari 2018 Vol 1, No 2: November 2017 Vol 1, No 1: Agustus 2017 More Issue