Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan merupakan jurnal berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, dengan durasi 4 (empat) kali dalam setahun, pada Bulan Februari, Mei, Agustus dan November. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan menjadi sarana publikasi artikel hasil temuan Penelitian orisinal atau artikel analisis. Bahasa yang digunakan jurnal adalah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ruang lingkup tulisan harus relevan dengan disiplin ilmu hukum Yang mencakup Bidang Hukum Kenegaraan. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan merupakan media jurnal elektronik sebagai wadah untuk publikasi hasil penelitian dari skripsi/tugas akhir dan atau sebagian dari skripsi/tugas akhir mahasiswa strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala yang merupakan kewajiban setiap mahasiswa untuk mengunggah karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk yudisium dan wisuda sarjana. Artikel ditulis bersama dosen pembimbingnya serta diterbitkan secara online.
Articles
272 Documents
<![CDATA[PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN ACEH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH ]]>
<![CDATA[Sayed Mahathir]]>;
<![CDATA[Zainal Abidin]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 1, No 2: November 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pembentukan Panwaslih Aceh yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan hambatan yang dialami oleh DPRA dalam pembentukan aturan sebagai dasar pembentukan Panwaslih Aceh, serta upaya penyelesaian yang ditempuh DPRA dalam mengatasi hambatan yang dimaksud. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan menggunakan data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan diperoleh dengan cara mewawancarai responden dan informan, sedangkan data kepustakaan diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal, tulisan ilmiah, dan literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pembentukan Panwaslih Aceh tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Hambatan yang dihadapi oleh DPRA dalam pembentukan aturan sebagai dasar pembentukan Panwaslih yaitu disebabkan oleh polemik kewenangan antara Pusat dan Aceh dalam pembentukan Panwaslih, tidak ada yang mengusulkan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh untuk dilakukan perubahan, dan akibat tafsir undang-undang berbasis kepentingan. Sedangkan upaya penyelesaian yang dilakukan adalah Qanun Nomor 7 Tahun 2007 akan dilakukan perubahan, segera dibentuk Qanun baru tentang penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, Qanun baru akan memisahkan rezim Pemilu dan Pilkada, dan telah dilakukan pertemuan diantara instansi terkait untuk mencari solusi terkait persoalan ini. Disarankan kepada DPRA agar segera dapat membentuk aturan sebagai dasar pembentukan Panwaslih. Kemudian DPRA dan Pemerintah Aceh agar dalam pembentukan aturan sebagai dasar pembentukan Panwaslih nantinya selalu berpedoman dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh UUPA. Serta dalam perubahan Qanun Nomor 7 Tahun 2007 nantinya dilibatkan semua unsur terkait]]>
<![CDATA[STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 56/PUU XIII/2015 DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2002 TENTANG GRASI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG GRASI YANG DIBERIKAN OLEH PRESIDEN ]]>
<![CDATA[Muhammad Ramadhan Nasution]]>;
<![CDATA[Husni Djalil]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 1, No 1: Agustus 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak - Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pengujian Undang-Undang 22 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang grasi. Pasal 11 ayat (1) dan (2) bertentangan dengan beberapa pasal yang terdapat di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan hasil analisis mengenai pengujian Undang-Undang Grasi, prinsip negara hukum tidak boleh ditegakkan dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, perlu ditegaskan pula bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (constitutional democracy) yang diimbangi dengan penegasan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum yang berkedaulatan rakyat atau demokratis (democratis cherechtstaat). Disarankan masalah pemberian grasi dalam Undang-Undang Grasi diatur secara tegas pengaturannya. Karena pemberian grasi selalu dibayangi ketidakjelasan ukuran objektif bagi penerima grasi.Kata Kunci : president, grasi Abstract - The purpose of this study to describe the testing of constitution number 22 of 2002 as amended by constitution number 5 of 2010 about clemency. Article 11 paragraph (1) and (2) contrary to several articles contained in constitution of 1945. Based on the analysis of testing laws clemency, the rule of law should not be enforced by ignoring the principle of democracy set out in constitution of 1945. Therefore, it should be stressed that sovereignty rests with the people who carried out according to constitution of 1945. Offset by the assertion that the Indonesian state is a state of law or democratic sovereignty of the people (democratis cherechtstaat). Suggested problem in the granting of pardon in constitution of clemency strictly regulated settings. Since the granting of clemency is not always obvious to the recipient objective measures of clemency.Keywords: president, granting]]>
<![CDATA[PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PENGELOLA WARUNG INTERNET YANG MEMBIARKAN AKSES SITUS PORNOGRAFI DI KOTA BANDA ACEH ]]>
<![CDATA[Putri Ramadhani]]>;
<![CDATA[Suhaimi Suhaimi]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 3, No 1: Februari 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 64 Tahun 2010 tentang Pengawasan dan Petunjuk Operasional Kegiatan Usaha Jasa Layanan Internet disebutkan bahwa Pengusaha/pengelola/penyedia jasa usaha warung internet dilarang menyediakan atau membiarkan pengguna jasa internet untuk membuka situs porno atau yang mengandung unsur pornografi, perjudian, transaksi narkoba atau perbuatan lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun dalam kenyataanya warung internet internet masih membiarkan pengguna untuk mengakses situs pornografi. Tujuan penulisan artikel ini ialah untuk menjelaskan bagaimana penerapan sanksi administratif terhadap pengelola warung internet yang masih membiarkan akses situs pornografi dan penyebab warung internet yang masih membiarkan akses pornografi. Untuk memperoleh data yang bersifat teoritis dalam penulisan artikel ini dilakukan penelitian kepustakaan dengan mempelajari literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan sanksi administratif terhadap para pengelola warung internet yang masih membiarkan pengguna mengakses situs pornografi hanya sebatas pada teguran pertama yaitu teguran secara tertulis. Penyebab warung internet membiarkan pengaksesan situs pornografi disebabkan pengelola warung internet yang lebih mengutamakan keuntungan finansial, tidak adanya tempat pengaduan bagi masyarakat, dan kurangnya sosialisasi oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik. Disarankan kepada instansi pemerintah, khususnya Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh untuk meningkatkan penyebarluasan atau sosialisasi sanksi administratif terkait akses situs pornografi kepada pengelola warung internet dan menerapkan sanksi secara tegas. Kemudian disarankan kepada masyarakat pengguna warung internet untuk ikut berperan dalam mengawasi penerapan sanksi terhadap pengelola warung internet yang membiarkan akses situs pornografi.]]>
<![CDATA[LEGAL ANALYSIS OF RECOGNITION FOR THE STATE UNDER INTERNATIONAL LAW (CASE STUDY ON GENERAL ASSEMBLY OF UNITED NATION RESOLUTION NUMBER 2758 (XXVI) ABOUT RESTORATION OF THE LAWFUL RIGHT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA IN UNITED NATION) ]]>
<![CDATA[Aditya Gunawan]]>;
<![CDATA[Nellyana Roesa]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 1, No 2: November 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[In modern law, the problems related to status and recognition of statehood is still debatable in international community. The creation of states is still questionable by the way of new entity became a new state as part of international community, the problem causing it is, there’s no such international regulation about the creation of state and about the state that lost their legal personality (such as Taiwan which not consider as a state by majority of international community) the only international legal instrument that mention about the creation of new state is Montevideo Convention 1933 about the rights and duties of state. The purpose of this research article is to analyze the problem of the creation of state and the requirement which have to fulfill by an entity to become a new state, and also to analyze the problem of the state what lost their statehood in international law case study on UN General Assembly resolution number 2578.The method that used in this research is normative research. The data collected in this research is a library research, by collecting, reading, studying and understanding convention, laws and regulation, textbook, journals, and literature as well as data obtained from the internet that relevant to the issues discussed.The result of this research is that the status of an entity which only receives the limited recognition (De Facto) by other state on international community is not consider as a state because they not fully fulfill the requirements to became a new state, also the legal status of Republic of China (Taiwan) as a state or just part of People’s Republic of China (Mainland) because the impact of the resolution of General Assembly of United Nation number 2758 (XXVI) which restore all they rights as a state in UN and other organization related to it.In the order of achieve the understanding the creation of state. The entity has to get the recognition by other state in order to receive the legal personalities and became part of international communities. And also Republic of China (Taiwan) is no longer consider as a state which gain the sovereignty by majority of other state in international community, but they just part of People’s Republic of China (Mainland) and known as special administrative province of People’s republic of China and other state must respect POC rights as mainland of One China state that own international legal personality as state.]]>
<![CDATA[Pembatasan Periodesasi Masa Jabatan Anggota Legislatif ]]>
<![CDATA[Muhammad Al Kautsar]]>;
<![CDATA[Kurniawan Kurniawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 3, No 3: Agustus 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Sensitivitas anggota DPR yang telah lama menjabat untuk lebih peduli pada rakyat juga tak telihat. Justru malah ironi, dimana korupsi dikalangan anggota legislatif semakin menjadi. Terbukti dari data yang dirilis oleh KPK dari tahun 2010-2016 tingkat korupsi dibadan legislatif semakin memburuk. Hal ini memberikan pandangan bahwa anggota DPR saat ini yang tidak ada batasan masa jabatan sangat rentan akan terkena kasus korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dasar pertimbangan terhadap UU Pileg tidak memberikan batasan periodesasi masa jabatan dan implikasi terhadap ketiadaan pembatasan periodesasi masa jabatan anggota legislatif dikaitkan dengan asas kepastian hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan UU Pileg tidak memberikan batasan periodesasi terhadap masa jabatan anggota legislatif karena pada dasarnya pemilihan umum terhadap legislatif tidak boleh membatasi subjek untuk dapat bertarung dalam pemilihan umum secara serentak, telah ada ambang batas parlemen bagi partai politik untuk dapat menduduki kursi anggota legislatif dan hal-hal terkait pembatasan masa jabatan diatur didalam AD/ART Partai Politik. Implikasi dari ketiadaan pembatasan periodesasi masa jabatan anggota legislatif : banyak kasus korupsi yang menjerat anggota legislatif, kekuasaan yang ada pada anggota legislatif cenderung konservatif yang akan melahirkan demokrasi yang mengarah kepada demokrasi kapital, melahirkan kekuasaan yang bersifat absolutisme sehingga frame yang dibangun dalam lingkaran legislatif frame yang menguntungkan individu atau kelompok tertentu.]]>
<![CDATA[PENGATURAN IZIN TEMPAT USAHA PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA BANDA ACEH ]]>
<![CDATA[Furqan Furqan]]>;
<![CDATA[Ria Fitri]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 3, No 1: Februari 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Dalam Pasal 9 ayat (1) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan dan PembinaanPedagang Kaki Lima, dijelaskan “Untuk mempergunakan tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), setiap Pedagang Kaki Lima harus mendapatkan izin tertulis terlebih dahulu dari Walikota.” Namun dalam kenyataannya Pedagang kaki lima atau yang sering disebut PKL masih banyak yang belum mempuyai izin tempat usaha tertulis dan hal ini PKL menimbulkan persoalan mengenai terganggunya keindahan kota dengan berjualan memanfaatkan area pinggir jalan raya untuk memenuhi kebetuhan ekonomi. Tujuan penulisan artikel ini untuk menjelaskan pengaturan izin tempat usaha PKL, faktor-faktor yang menyebabkan PKL tidak mempunyai izin, tindakan hukum pemerintah Kota Banda Aceh terhadap PKL tidak mempunyai izin. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, bahan internet dan hasil karya ilmiah lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini serta penelitian lapangan yang dilakukan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan. Hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan izin tempat usaha berdagang PKL sampai saat ini belum mengikuti peraturan yang berlaku, dikarenakan Wali Kota Banda Aceh belum mengeluarkan peraturan penetapan lokasi tempat usaha PKL sebgaimana diperintahkan daalam pasal. Faktor-faktor penyebab tidak mengurus izin tempat usaha berdagang pemerintah kota sampai saat ini belum selesai merancang peraturan tempat lokasi untuk PKL dan kurangnya jumlah petugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Kota Banda Aceh, kurangnya sosialisasi yang dilakukan Dinas Pasar terkait tempa tusaha berdagang serta kurangnya kesadaran PKL dalam mengurus izin tempat usaha berdagang. Tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh terhadap PKL yang tidak mempunyai izin tempat usaha berdagang, memberikan teguran secara lisan dan teguran secara tulisan (surat pernyataan) serta mengambil tindakan langsung ke lapangan dengan tidak mengizinkan berjualan. Diharapkan pemerintah Kota Banda Aceh segera mengeluarkan peraturan penetapan usaha lokasi untuk PKL dan Pemerintah kota segera menyelesaikan rancangan peraturan walikota dan pemerintah kota mampu menyediakan lahan disetiap kecamatan untuk para PKL agar terpenuhinya kebutuhan PKL.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Perjanjian Penggunaan Siaran Televisi Berlangganan ]]>
<![CDATA[Rizal Fahmi]]>;
<![CDATA[Wardah Wardah]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 2, No 2: Mei 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Menurut ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata disebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian tersebut berlaku sebagai suatu undang-undang bagi pihak yang saling mengikatkan diri yang dinamakan perikatan. Meskipun telah mengikat para pihak, kenyataannya masih sering terjadi wanprestasi dalam perjanjian pengunaan siaran televisi berlangganan yang dilakukan oleh salah satu pihak. Penulisan artikel ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana bentuk-bentuk wanprestasi dalam perjanjian penggunaan siaran televisi berlangganan, faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian penggunaan siaran televisi berlangganan, serta upaya yang ditempuh para pihak dalam penyelesaian wanprestasi terhadap pelaksanaan perjanjian penggunaan siaran televisi berlangganan. Data yang diperlukan dalam penulisan artikel ini adalah data sekunder dan primer. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara mempelajarai buku-buku teks, peraturan perundang-undangan, serta pendapat para sarjana, sedangkan data primer diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan dengan mewawancarai responden dan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan pihak pelanggan adalah terlambat membayar iuran bulanan dan tidak mengembalikan peralatan khsusus ketika sudah berhenti berlangganan. Faktor penyebab timbulnya wanprestasi dikarenakan mahalnya iuran bulanan, kurangnya pemahaman terhadap isi dan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian serta ketidakpuasan pelanggan terhadap tayangan yang diberikan. Upaya yang ditempuh dalam penyelesaian wanprestasi terhadap perjanjian ini yaitu dengan memberikan pemberitahuan dan peringatan agar dapat dilakukan musyawarah dengan pihak pelanggan. Disarankan kepada calon pelanggan agar lebih teliti dalam memahami isi perjanjian dan kepada pihak penyedia jasa televisi berlangganan agar dapat memberikan informasi lebih jelas mengenai tata cara berlangganan sehingga pihak pelanggan dapat mengetahui tentang kewajibannya ketika sudah berlangganan.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DALAM BIDANG KESEHATAN (Kajian Terhdadap Pemakaian Vape Dalam Kawasan Tanpa Rokok) ]]>
<![CDATA[Muhammad Roby Fadhlan]]>;
<![CDATA[Sufyan Sufyan]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 4, No 2: Mei 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28H ayat (1) menegaskan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Tetapi banyak orang yang melakukan tindakan yang tidak menghargai hak kesehatan orang lain salah satunya dengan menggunakan rokok elektrik atau vape sembarangan. Uap yang dihasilkan oleh rokok elektrik mengandung partikel halus seperti asap rokok tembakau. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perlindungan hak konstitusional warga Negara terhadap penamakaian rokok elektrik dalam ruang lingkup kawasan tanpa rokok. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa rokok elektrik atau vape tidak diatur dalam Undang-Undang sehingga masih bisa digunakan dalam kawasan tanpa rokok, dikarenakan dalam pasal (1) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2016 karena defenisi rokok yang diatur dalam pasal tersebut tidak sesuai dengan beberapak kriteria yang dimiliki rokok elektrik atau vape.Kata Kunci : Rokok Elektrik, Kawasan Tanpa Rokok, Kesehatan]]>
<![CDATA[Peranan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banda Aceh Dalam Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Banda Aceh ]]>
<![CDATA[Cut Safia Yasmin]]>;
<![CDATA[Yanis Rinaldi]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 2, No 3: Agustus 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pasal 58 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62/PMK.01/2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan terhadap wajib pajak. Sesuai ketentuan Pasal 58 tersebut Kantor Pelayanan Pajak Banda Aceh belum melakukan pengawasan secara maksimal. Sehingga dalam kenyataannya kepatuhan wajib pajak masih tergolong rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Pratama Banda Aceh dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak, hambatan-hambatan dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak, dan upaya yang ditempuh dalam mengatasi hambatan pengawasan kepatuhan wajib pajak di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan teknik wawancara semi terstruktur terhadap responden dan informan. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan teknik dokumentasi dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku teks, dan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Pratama Banda Aceh dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak belum berjalan maksimal, hal ini disebabkan belum maksimalnya penerapan aturan dan kurang maksimalnya penegakan hukum atas wajib pajak yang tidak patuh. Hambatan dalam pengawasan dikelompokkan menjadi internal dan eksternal. Hambatan internal meliputihambatan sistem yakni sistem yang error, hambatan SDM yakni kurangnya petugas pajak, dan hambatan waktu yakni kurangnya waktu untuk sosialisasi kepada masyarakat. Sedangkan hambatan eksternal meliputi informasi data wajib pajak yang tidak lengkap, kurangnya kesadaran serta rasa kepercayaan masyarakat terhadap aparatur perpajakan. Upaya yang ditempuh terhadap hambatan-hambatan tersebut adalah melakukan pembinaan terhadap wajib pajak, menyadarkan dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, namun sistem dan jumlah petugas perpajakan khususnya dibidang pengawasan belum ada dilakukan upaya untuk menyelesaikan hambatan tersebut.Disarankan kepada KPP Pratama Banda Aceh agar lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan perpajakan, melakukan upgrade sistem secara berkala sehingga tidak ada wajib pajak yang merasa dirugikan serta penambahan petugas pajak serta kualitasnya khususnya pada bidang pengawasan.]]>
<![CDATA[The Protection Of Educational Rights For Child Labour ]]>
<![CDATA[Khairatunnisa Khairatunnisa]]>;
<![CDATA[M. Ya’kub Aiyub Kadir]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 3, No 2: Mei 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Indonesia has been ratified UNCRC through a Presidential Decree No. 36 of 1990. Meanwhile, under article 68 of Law No. 13 of 2003 on Labour, provide the prohibition of the employer from employing the children, with the exception in article 69.. In Central Aceh, it is become a habit for horse owners to hire children.This paper aim to find the protection of educational rights for child labour in Indonesia generally according to International Human Rights Instruments; and the protection of child labour especially in case of Child Labour at Horse Stable in Takengon, Central Aceh.The research use normative empirical approach. The result found the protection of educational rights have been stated in several International Human Rights Instruments; and it is the duty of government along with family toward the protection of educational rights for child labour. It is suggested to the Indonesian government to create a monitoring body that focus on Child Labour issue. The government of Central Aceh should make local regulation regarding the educational rights for child labour. ]]>
