cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rissa Afni Martinouva
Contact Email
risaafni@malahayati.ac.id
Phone
+6285273193465
Journal Mail Official
risaafni@malahayati.ac.id
Editorial Address
http://ejurnalmalahayati.ac.id/index.php/hukummalahayati/about/editorialTeam
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
Jurnal Hukum Malahayati
Published by Universitas Malahayati
ISSN : 27758982     EISSN : 27758974     DOI : https://doi.org/10.33024/jhm.v1i1.3747
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
Jurnal Hukum Malahayati merupakan jurnal yang diterbitkan oleh Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Malahayati. Jurnal ini diterbitkan bulan April dan November setiap tahunnya bercirikan sesuai dengan bidang-bidang keilmuan pada Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional dan Hukum Kesehatan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 138 Documents
 10   11   12   13   14 
Enforcement Comparison Law To Marijuana Drug Abuse In Indonesia And Canada Ammartsena, Amonrat; Awabin, Soviq; Arjuna, Piki; Mashanda, Pasya Ayu; Wibowo, Prasetio Agung; Sinta, Pina Endriyan
Jurnal Hukum Malahayati Vol 6, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/jhm.v6i2.23864

Abstract

Enforcement law to abuse narcotics type marijuana show difference fundamental between Indonesia and Canada. In Indonesia, marijuana categorized as narcotics group I, with enforcement law of a nature repressive and focused on prevention as well as eradication use and distribution. Sanctions applied covers punishment harsh prison terms and high fines. In Canada, on the other hand, marijuana has legalized For use medical and recreational under cannabis act since 2018. Policy in Canada is more emphasize on regulation, reduction danger, and health society, with enforcement law directed at production and distribution illegal outside framework existing regulations. This study aims to analyze the comparative law enforcement against marijuana abuse in Indonesia and Canada. Using a qualitative descriptive method, this study presents the results related to the legal policies in force in both countries. In Indonesia, marijuana is classified as a class I narcotic based on Law No. 35 of 2009, with a strict legal approach without tolerance. Meanwhile, in Canada, marijuana is legalized through the 2018 Marijuana Act, with a policy that prioritizes legality and rehabilitation. Although the two countries have different approaches, both use positive law as the basis for imposing sanctions. Based on study This obtained conclusion namely Indonesia and Canada have different and similar views regarding law enforcement regarding the abuse of narcotics such as marijuana, apart from that it is different from Indonesia, Canada in enforcing the law on marijuana abuse actually issued the Cannabis Act as a form of legalization of marijuana narcotics, the Cannabis Legalization Act (The Cannabis Act). From this conclusion, the author can provide advice that Indonesia needs to continue to develop legal policies that not only emphasize severe punishment but also consider aspects of rehabilitation for drug abusers, in addition there is a program to adopt several approaches implemented in Canada, such as strengthening rehabilitation programs for marijuana abusers, can be an effective alternative in handling drug abuse cases. Kata Kunci : Law Enforcement, Drug Abuse, Marijuana
Implementasi Hukum Internasional Dalam Melindungi Hak Atas Pendidikan Bagi Anak Putus Sekolah Di Negara-Negara Asean Salsabila, Marsya Putri
Jurnal Hukum Malahayati Vol 6, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/jhm.v6i2.20018

Abstract

Hak atas pendidikan adalah kekuatan penggerak untuk memberdayakan potensi manusia, baik di tingkat individu maupun kolektif. Penelitian ini dibuat untuk mengetahui implementasi hukum internasional dalam melindungi hak atas pendidikan bagi anak putus sekolah di negara-negara ASEAN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN telah menjamin hak atas pendidikan dalam konstitusi atau undang-undang nasional mereka. Namun, aktualisasi dan pelaksanaan hak ini sangat dipengaruhi oleh sumber daya, kebijakan, dan dedikasi pemerintah masing-masing negara. Selain itu, realisasi hak-hak pendidikan bagi anak-anak putus sekolah terhambat oleh banyak faktor mulai dari keadaan politik, sosial hingga ekonomi dari negara-negara ASEAN tersebut.
Comparison Of Law Enforcement Against Perpetrators Human Organ Criminal Offence In Indonesia And Brazil Yaseen, Muhammad; Hikmah, Aureza Nurul; Oktariano, Muhammad Kahfi; Raflyalfasya, M Raflyalfasya; Alfachri, M. Deo
Jurnal Hukum Malahayati Vol 6, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/jhm.v6i2.23566

Abstract

Study This compare approach law Indonesian and Brazilian criminal cases in handle act criminal trading humans , in particular crimes involving exploitation body human . Urgency study This lies in the importance of strengthening the legal system and enforcement law to perpetrator in overcome trading human beings who continue growing in Indonesia and Brazil in overcome trading human beings who continue developing . The research method used is approach comparative with analysis of secondary data obtained from document laws , international agency reports , and studies case from both countries. Research results show that even though Indonesia and Brazil have different approaches , both face similar challenges in enforcement law , such as weakness enforcement law , limitations funding , and low Public awareness about danger trading human beings . In Indonesia, the punishment criminal heavy given to perpetrator as a preventive measure , while Brazil is more emphasize restorative approach with a focus on rehabilitation programs for perpetrators and victims. Victim protection in both countries includes protection efforts physical , identity , assistance law , and support For testify without fear , but its implementation often constrained by limitations resources and coordination inter-agency . Conclusion from study This is although there is difference in approach law , both countries have almost similar challenges in overcome trading human beings . Rehabilitation of victims in both countries includes training skills , education and assistance economy , but need existence strengthening more carry on For give impact significant . Research This recommend improvement Work The same international , improving rehabilitation mechanisms , and strengthening coordination inter- institutional for increase effectiveness in prevention and control trading man . Keywords: Enforcement law , crime , body organs
Pelaksanaan Restrukturisasi Perjanjian Kredit Antara Bank Sinarmas Dan Nasabah Di Kota Pekanbaru Andita, Nabitha Aisha Rahma
Jurnal Hukum Malahayati Vol 6, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/jhm.v6i2.20127

Abstract

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus Untuk Lembaga Jasa Keuangan Pada Daerah dan Sektor Tertentu di Indonesia yang Terkena Dampak Bencana Pasal 5 Ayat 3 poin b yaitu pasal tersebut mengatur tentang kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan. Masalah yang terjadi pada penelitian ini adalah adanya 20 nasabah yang mengalami kredit macet dikarenakan nasabah tersebut tidak diberikan restrukturisasi dari pihak kreditur yaitu Bank Sinarmas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit dan pelaksanaan restrukturisasi perjanjian kredit antara Bank Sinarmas dengan nasabah di Kota Pekanbaru. Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, dimana peneliti melakukan pendekatan tentang pengaruh faktor-faktor non hukum terhadap terbentuknya ketentuan-ketentuan hukum positif. objek pada penelitian ini adalah di Bank Sinarmas cabang Pekanbaru. Populasi terkait penelitian ini adalah pihak Bank Sinarmas Cabang Pekanbaru, serta nasabah yang tidak mendapatkan restrukturisasi dari pihak kreditur. Metode yang digunakan pada sampel penelitian ini adalah metode interview, yaitu mewawancarai pihak Bank Sinarmas Cabang Pekanbaru dan nasabah yang temasuk ke dalam daftar kredit macet di Bank Sinarmas Cabang Pekanbaru. Dari hasil penelitian ditemukan pelaksanaan perjanjian terjadinya wanprestasi/kredit macet pada Perjanjian Kredit Nomor 27 Akta Tanggal 27 Agustus 2018 antara pihak kreditur yaitu Bank Sinarmas dengan pihak debitur yaitu Bapak Alizar Ali yaitu : (1) Faktor ekonomi, dimana pihak debitur yaitu Bapak Alizar Ali mengalami penurunan pemasukan dari usaha rumah makan dikarenakan adanya Covid-19. (2) Faktor Eksternal, dimana Bank Sinarmas melanggar peraturan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus Untuk Lembaga Jasa Keuangan Pada Daerah dan Sektor Tertentu di Indonesia yang Terkena Dampak Bencana pada Bab 3 ayat 2 dan 3, dimana dari peraturan ini bank menerapkan perlakuan khusus kepada debitur yang terkena dampak bencana alam dengan kebijakan peningkatan kualitas aset dan restrukturisasi kredit atau pembiayaan. Upaya penyelesaian yang ditempuh akibat terjadinya wanprestasi/kredit macet pada Perjanjian Kredit Nomor 27 Akta Tanggal 27 Agustus 2018 antara pihak kreditur yaitu Bank Sinarmas dengan pihak debitur yaitu Bapak Alizar Ali dengan cara pihak kreditur meninjau ulang terhadap debitur-debitur yang tidak memperoleh kebijakan restrukturisasi dengan cara turun ke lapangan untuk melihat kondisi-kondisi debitur-debitur yang terkena dampak bencana alam.  
Juridical Analysis Of Iran's Weapon Conflict With Israel In The Perspective Of International Humanitarian Law Phattanasin, Korntima; Zazulki, Ridho; Hudaini, Zavina; Anggraini, Weli; Hasan, Yunica; Handayani, Yosi
Jurnal Hukum Malahayati Vol 6, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/jhm.v6i2.23908

Abstract

This research is motivated by the weapons conflict that occurred in Iran and Israel which is based on humanist conflict and its resolution using International Humanitarian Law. The urgency of this research is to find out the obstacles in resolving the conflict between Israel and Iran. The method used is normative legal research or library research, namely legal research by examining library materials or secondary data consisting of primary legal materials. The result of this study is that the two countries have basically configured their armed forces not to fight each other but to serve broader strategic goals: Israel must defend its territory and borders from hostile neighbors, including through forward operations, while Iran must protect its government and project itself into asymmetric conflicts. But their power structures have been defined by wars of survival rather than conquest. The conclusion to this study is that the resolution of this conflict requires greater international attention and cooperation in law enforcement to prevent further violations and promote a just peace. Without a deep resolution to these fundamental issues, a long and stable peace between Iran and Israel seems difficult to achieve. This research recommends that efforts to support the implementation or application of International Humanitarian Law need to be increased to prevent as many violations of this Humanitarian Law as possible, address the abuse of militant groups and third parties, strengthen civilians, and increase cooperation in countering nuclear weapons. Keywords: Arms Conflict, International Humanitarian, Humanity.
Pembuktian Tindak Pidana Mengalihkan, Menggadaikan Benda Yang Menjadi Obyek Jaminan Fidusia Tanpa Izin Triono, Denni; Hartanto, Hartanto; Marbun, Warasman
Jurnal Hukum Malahayati Vol 6, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/jhm.v6i2.19544

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum apabila debitor menyewakan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari PT. Sinar Mas Multifinance dan untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa antara PT. Sinar Mas Multifinance dengan debitor apabila debitor terbukti menyewakan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga. Maka penulis mengambil judul tesis Pembuktian Tindak Pidana Mengalihkan, Menggadaikan Benda Yang Menjadi Obyek Jaminan Fidusia Tanpa Izin Tertulis Dari Penerima Fidusia. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan di bidang hukum jaminan, peraturan mengenai jaminan fidusia, buku-buku yang berkaitan dengan fidusia dan artikel-artikel sedangkan data primer digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai opini para informan yang berkaitan dengan kenyataan yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum yang ditimbulkan yaitu debitor dapat dikategorikan melakukan perbuatan wanprestasi dan dapat dituntut melakukan tindak pidana penggelapan dan/atau tindak pidana menyewakan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Junto Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (1). Proses penyelesaian sengketanya yaitu PT. Sinar Mas Multifinance menyelesaikan sengketa tersebut dengan melakukan penarikan objek jaminan fidusia secara paksa maupun penyerahan secara sukarela yang dilakukan oleh debitor ataupun pihak. (2). Dengan adanya jaminan fidusia maka dokumen yang berkenan dengan kepemilikan barang yang bersangkutan seperti BPKP sehingga pinjaman tersebut lunas.
Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Perbankan Syariah Atas Gangguan Transaksi Digital Ningrum, Wahyu Apria; Firmansyah, Ade Arif; Hamzah, Hamzah; Adnan, Sepriyadi; Sunaryo, Sunaryo
Jurnal Hukum Malahayati Vol 6, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/jhm.v6i2.20981

Abstract

Di Indonesia sistem transaksi digital dalam lingkup perbankan syariah sudah sejak lama berkembang. Namun di era transformasi, sektor perbankan termasuk perbankan syariah menghadapi tantangan besar terkait keamanan data, perlindungan identitas pribadi, dan risiko siber, yang berdampak pada kepercayaan publik dan stabilitas ekonomi nasional. Pendekatan yang dilakukan menggunakan undang-undang dan konsep, serta menganalisis peraturan yang relevan seperti UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta kebijakan OJK dan Bank Indonesia. Implementasi kedaulatan digital dilakukan melalui penguatan layanan sistem elektronik, regulasi, dan pengelolaan data nasional, namun perlindungan hukum bagi nasabah perbankan syaraiah digital masih bersifat umum dan belum diatur secara spesifik. Oleh karena itu diperlukan lembaga khusus untuk melakukan peningkatan pengawasan, dan memperkuat kerja sama dengan OJK dalam melakukan pemantauan penegakan hukum terhadap segala aspek pelanggaran di ruang digital, serta membuat standar operasional yang transparan dan akuntabel agar selaras dengan prinsip kehati-hatian, kepatuhan syariah, dan perlindungan konsumen. Dengan keadaan tersebut, pemerintah baik OJK dan Bank Indonesia patut segera merumuskan regulasi perlindungan hukum perbankan syariah digital yang sesuai prinsip syariah dan menyediakan mekanisme pengaduan yang berbasis digital dan terintegrasi.
Pelaku Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Diatur Dalam Pasal 340 Kuhp Nugraha, Erlangga Yudha; Hartanto, Hartanto; Wiryadi, Uyan
Jurnal Hukum Malahayati Vol 6, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/jhm.v6i2.19540

Abstract

Salah satu modus yang dilakukan dalam tindak pidana pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama. Permasalahan yang timbul dari adanya pembunuhan secara bersama-sama adalah kesulitan para penegak hukum dalam membongkar aktor intelektual, disamping kesulitan pula menjatuhkan hukuman terhadap masing-masing pihak yang terlibat. Hal ini didasarkan pada asas bahwa seseorang tidak dikenai hukuman karena kejahatan orang lain dan seseorang harus dihukum sesuai dengan tindak kejahatan yang dilakukannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif hukum pidana terhadap orang yang turut serta dalam tindak pidana pembunuhan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (library research), dengan menggunakan metode deskriptif analisis terhadap ketentuan hukum pidana dalam masalah hukum orang yang turut serta dalam tindak pidana pembunuhan berencana dengan mengacu kepada Pasal 340 KUHP. Hasil dalam penelitian ini ada 2 (dua) macam bentuk tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama adalah: 1). Beberapa orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama dengan ada kesepakatan sebelumnya; 2). Tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama yang sebelumnya telah direncanakan dan disepakati bersama, bahwa sekelompok orang yang sepakat untuk membunuh dan mereka semua berperan secara langusng dalam pembunuhan, maka semuanya wajib dikenai hukum pidana; Apabila sekelompok orang sebelumnya telah sepakat membunuh akan tetapi pada prakteknya semuanya tidak berperan langsung. Menurut Pasdal 340 KUHP semua orang yang telah bersepakat melakukan pembunuhan berencana dan hadir pada saat pembunuhan terjadi, maka semuanya dikenai hukum pidana, walaupun tidak semuanya berperan langsung membunuh. Sedangakan yang tidak berperan langsung akan dikenai hukuman lebih ringan.

Page 14 of 14 | Total Record : 138

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 2 (2025) Vol 6, No 1 (2025) Vol 5, No 2 (2024) Vol 5, No 1 (2024) Vol 4, No 2 (2023) Vol 4, No 1 (2023) Vol 3, No 2 (2022) Vol 3, No 1 (2022) Vol 2, No 2 (2021) Vol 2, No 1 (2021) Vol 1, No 1 (2020) More Issue