cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rissa Afni Martinouva
Contact Email
risaafni@malahayati.ac.id
Phone
+6285273193465
Journal Mail Official
risaafni@malahayati.ac.id
Editorial Address
http://ejurnalmalahayati.ac.id/index.php/hukummalahayati/about/editorialTeam
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
Jurnal Hukum Malahayati
Published by Universitas Malahayati
ISSN : 27758982     EISSN : 27758974     DOI : https://doi.org/10.33024/jhm.v1i1.3747
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
Jurnal Hukum Malahayati merupakan jurnal yang diterbitkan oleh Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Malahayati. Jurnal ini diterbitkan bulan April dan November setiap tahunnya bercirikan sesuai dengan bidang-bidang keilmuan pada Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional dan Hukum Kesehatan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 120 Documents
 8   9   10   11   12 
Implementasi Konsep Deradikalisasi Dalam Pembebasan Bersyarat Terhadap Warga Binaan Tindak Pidana Terorisme Di Lapas Kelas 1 Bandar Lampung Mahdi, Imam Mahdi; Firmanto, Aditia Arief; Muhammad Nasarudin, Tubaggus
Jurnal Hukum Malahayati Vol 6, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 Terorisme merupakan sebuah kejahatan yang sering terjadi di Indonesia dan kerap terjadi setiap saat yang dimana bentuk tindak pidana nya memenuhi unsur-unsur tindak pidana, baik berupa perusakan di tempat umum maupun perampasan nyawa orang lain. Terorisme mengacu pada penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menciptakan ketakutan atau kepanikan yang meluas, menimbulkan kerugian besar, menghancurkan properti yang dibatasi secara strategis, atau lingkungan atau bangunan umum, merusak atau menghancurkan tempat-tempat yang menghancurkan dunia. Komunitas hingga kekacauan terkait pekerjaan. Keamanan yang bertujuan mengubah pandangan suatu negara, kebijakan politik, dan gangguan ketertiban umum, maka dalam hal ini guna untuk menghilangkan faham- faham Radikalisme perlu diadakannya Deradikalisasi yang dimana Deradikalisasi ini merupakan sebuah kegiatan Ikrar sumpah setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dimana Deradikalisasi ini guna untuk pemenuhan Hak Integrasi dalam Pembebasan Bersyarat bagi warga binaan atau anak didik Pemasyarakatan yang telah menjalani masa tahanan selama 2/3  tahun, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Normatif Empiris, hasil penelitian ini guna untuk menjawab rumusan masalah yang tertuang dalam penelitian yaitu apa konsep pembinaan yang dilakukan terhadap Warga Binaan Terorisme serta konsep Deradikalisasi dalam Pembinaan dan faktor penghambat tidak terlaksananya Deradikalisasi, maka dalam hal ini penulis melihat bahwasanya dalam prosesi konsep pembinaan Deradikalisasi tidak lain dan tidak buka yaitu dengan cara merubah sikap dalam proses pembinaan Kepribadian dan Kemandirian,sehingga Proses Integrasi Deradikalisasi dalam Pemenuhan Bebas bersyarat dapat berjalan dengan baik, dan selanjutnya penulis menyarankan dalam konsep pembinaan perlu adanya kegiatan tambahan yang secara persuasif seperti pemberian wawasan kebangsaan serta wawasan keisleman yang diberikan kepada warga binaan terorisme.Kata Kunci: Deradikalisasi, pembebasan bersyarat, warga binaan, terorisme 
Hak Dan Kewajiban Advokat Terhadap Klien Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Lubis, Fauziah; Marpaung, Mukhlis Tri Mulya; Ilman, Ahmad; Sawaya, Najwa; Alfira, Niza; Yani, Rahma
Jurnal Hukum Malahayati Vol 6, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakArtikel ini membahas hak dan kewajiban advokat terhadap klien dan sistem peradilan berdasarkan tinjauan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam konteks hukum Indonesia, advokat memiliki peran strategis dalam menjamin keadilan bagi klien sekaligus menjaga integritas sistem peradilan. Penelitian ini mengeksplorasi hubungan profesional antara advokat dan klien, meliputi kewajiban advokat untuk menjaga kerahasiaan, memberikan layanan hukum yang berkualitas, serta hak untuk menjalankan profesinya tanpa intervensi yang melanggar hukum. Selain itu, artikel ini mengkaji tanggung jawab advokat dalam mendukung sistem peradilan yang adil dan transparan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, artikel ini menawarkan analisis mendalam mengenai ketentuan hukum yang relevan dan implikasinya dalam praktik advokat di Indonesia.Kata Kunci: hak, kewajiban, Advokat, keadilan, UU No. 18 Tahun 2003.
Pemenuhan Hak Pekerja Kontrak Melalui Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pkwt) Yang Diputus Sepihak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Studi Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Tjk) Raihan, Muhamad; Muslih, Muslih; Kadafi, Muhammad; Muliawan, Chandra; Efendi, Nurlis
Jurnal Hukum Malahayati Vol 6, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu bentuk perjanjian kerja yang ada di Indonesia adalah perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), atau yang biasa kita menggunakan konsep perjanjian kerja kontrak. Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja terdapat cukup banyak perubahan-perubahan yang signifikan, salah satunya yang berkaitan dengan ketentuan dan pelaksanaan PKWT, serta hak yang di peroleh pekerja PKWT. Penelitian ini membahas bagaimana Status kedudukan hukum tenaga kerja PKWT dalam perspektif  UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan bagaimana Pemenuhan hak pekerja setelah di PHK secara sepihak Menurut UU No 11 Tahun 2020 tentang  Cipta Kerja. Metedologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris, yaitu mengacu pada norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundangan, literatur, pendapat para ahli, makalah-makalah, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penilitian ke lapangan melakukan wawancara kepada akademisi hukum dan kuasa hukum penggugat di kantor lembaga bantuan hukum (LBH) Bandar Lampung untuk mendapat data otentik yang nantinya digunakan sebagai bahan analisis dan penyusunan hasil penelitian.  Hasil penelitian terhadap kedudukan hukum Pekerja PKWT dalam pertimbangan hakim dengan putusan PN Tanjung Karang No. 23/Pdt.Sus.PHI/2022, yaitu sudah sesuai dengan ketentuan UU No 11 tahun  Cipta Kerja. Kesesuaian tersebut dikarenakan hakim membuat putusan setelah mempertimbangkan fakta yang ada, yang mengacu pada UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah 35 tahun 2021, dan UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Hasil penelitian terhadap Pemenuhan hak pekerja yang di peroleh dalam UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam penelitian ini antara lain: uang ganti rugi, uang kompensasi, uang pesangon, serta uang penggantian hak.Kata Kunci: PKWT, Hak Pekerja, UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Pengujian Prinsip Exclusionary Rules Dalam Sidang Praperadilan Di Indonesia Octavia, Ainun Yati; Effendi, Erdianto; Ferawati, Ferawati
Jurnal Hukum Malahayati Vol 6, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penetapan tersangka merupakan bagian dari upaya paksa bahkan hampir setara dengan penetapan seseorang sebagai terpidana. Untuk itu, penetapan tersangka harus dilakukan dengan cermat dan berdasarkan bukti yang sah, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 184 KUHAP. Frasa "alat bukti yang sah" dalam KUHAP memiliki dua makna penting. Pertama, terkait dengan jenis alat bukti yang diakui oleh hukum, dan kedua, terkait dengan cara perolehan alat bukti tersebut, yang harus sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan prinsip exclusionary rules sebagai instrumen pengeculian alat bukti yang diperoleh secara tidak sah dalam proses peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip exclusionary rules dalam sidang praperadilan di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan-putusan praperadilan, dan doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian bahwa menunjukkan hakim telah mempertimbangkan alat-alat bukti yang diperoleh secara tidak sah untuk membatalkan penetapan tersangka. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemahaman exclusionary rules ternyata sudah ada dan diterapkan oleh hakim dalam putusan-putusan praperadilan di Indonesia. Namun, penerapannya masih bersifat implisit dan terbatas pada aspek formil saja. Serta implikasi hukum dari adanya penggunaan alat bukti yang tidak sah digunakan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, maka hakim praperadilan dapat membatalkan penetapan tersangka a quo atau menyatakan tidak sahnya penetapan tersangka. Namun, batalnya penetapan tersangka ini tidak serta merta menghilangkan tidak pidana tersangka dan tidak menggugurkan kewenangan Penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka kembali setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah sesuai Perma Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan. Penelitian ini menegaskan bahwa prinsip exclusionary rules telah menjadi bagian inheren dari sistem hukum pidana di Indonesia, meskipun implementasinya masih perlu diperkuat melalui reformasi hukum acara pidana yang lebih tegas. Serta, perlunya dinyatakan dengan tegas mengenai alat bukti yang tidak sah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pengaturan tersebut akan memberikan kerangka hukum yang jelas dan tegas untuk mendukung penerapan prinsip exclusionary rules secara efektif dan konsisten dalam sistem peradilan pidana Indonesia.  
Disparitas Putusan Tindak Pidana Penggelapan Yang Dilakukan Bersama-Sama (Studi Kasus Pengadilan Negeri Kotabumi) Kandi, Sri; Dinata, Muhammad Ruhly Kesuma; Edrisy, Ibrahim Fikma
Jurnal Hukum Malahayati Vol 6, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Putusan hakim memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Namun, dalam praktiknya, sering kali ditemukan adanya disparitas pidana dalam putusan perkara yang memiliki unsur tindak pidana serupa. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis disparitas putusan terhadap tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama dalam Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN.Kbu dan Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN.Kbu. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis doktrinal/normatif dengan  Data primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai referensi yang relevan guna mengkaji disparitas putusan dalam tindak pidana penggelapan yang dilakukan bersama-sama. Penelitian ini berfokus pada dua aspek utama, yaitu: (1) Bagaimana Disparitas pidana dalam perkara tindak pidana penggelapan, yang menunjukkan adanya perbedaan dalam vonis terhadap perkara yang memiliki unsur pidana yang serupa, serta (2) Bagaimana Pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penggelapan dalam putusan tindak pidana penggelapan dalam putusan nomor 110/Pid.B/2023/PN.Kbu dan Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN.Kbu, di mana faktor-faktor seperti tingkat keterlibatan terdakwa, besarnya kerugian, serta keadaan yang meringankan dan memberatkan menjadi aspek utama dalam menentukan putusan. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun kedua perkara memiliki unsur pidana yang sama, terdapat perbedaan dalam pertimbangan hakim yang mempengaruhi disparitas vonis. Disparitas putusan ini mencerminkan fleksibilitas hakim dalam menjatuhkan hukuman, tetapi di sisi lain dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pedoman yang lebih jelas dalam menjatuhkan hukuman agar prinsip keadilan dan kepastian hukum dapat terwujud secara optimal.
Efektivitas Peranan Serikat Pekerja Dalam Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Di Indonesia Khairunnisa, Najwa Nisriina; S.H, M.Si., Tohadi; Maulana, Sidik; Zanaya, Khaeliza Putri; Kholilurahman, Dede; Michael MB Kilikily, Rayen Devid
Jurnal Hukum Malahayati Vol 6, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sari Organisasi kolektif yang memiliki peran strategis dalam membela hak-hakpekerja/buruh disebut serikat pekerja. Serikat pekerja memperjuangkan kesejahteraan anggota dan keluarganya serta berusaha membangun hubungan kerja yang harmonis. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja memberikan pekerja/buruh landasan hukum yang kuat untuk berorganisasi, memperjuangkan, dan membela hak-hak dan kesejahteraan mereka. Dalam penanganan perselisihan hubunganindustrial, serikat pekerja memegang peranan penting, baik melalui mekanisme bipartit, mediasi, konsiliasi, arbitrase, maupun litigasi di Pengadilan Hubungan Industrial sampai dengan tingkat Kasasi di Mahkamah Agung. Dalam kapasitasnya sebagai wadah untukperundingan bersama, serikat pekerja menjamin bahwa kepentingan pekerja/buruh dinyatakan secara profesional dan adil. Namun, ketidakmampuan pekerja/buruh untuk berorganisasi, penolakan pengusaha terhadap fungsi serikat pekerja/buruh, dan lemahnya penegakan hukum ketenagakerjaan, sering kali membatasi keefektifan peran ini. Untuk membangun hubungan kerja yang damai, adil, dan kokoh dalam menghadapi berbagai hambatan tersebut, pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh harus terlibat dalam kerja sama tripartit, membangun serikat pekerja, dan di dukung oleh peraturan yang kuat sehingga menciptakan hubungan kerja yang harmonis, adil, dan berkelanjutan. 
Implikasi Perjanjian Take Over Kredit Pemilikan Rumah Di Hadapan Notaris (Studi Di Kantor Notaris & Ppat Rendy Renaldy, S.H.,M.Kn. Bandar Lampung) (Studi Di Kantor Notaris & PPAT Rendy Renaldy, S.H.,M.Kn. Bandar Lampung) Darmawan, Andre; Muslih, Muslih; Martinouva, Rissa Afni
Jurnal Hukum Malahayati Vol 6, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Take Over KPR bawah tangan merupakan jenis take over yang tidak resmi sebab tidak melibatkan pihak bank di dalamnya. Take over di bawah tangan merupakan sebuah proses pengalihan kepemilikan rumah yang dilakukan hanya antara pihak pembeli dan juga penjual saja. Take over ini berlangsung tanpa adanya keterlibatan pihak bank selaku pemberi dana KPR itu sendiri.  Proses take over KPR bawah tangan bisa dilakukan hanya melalui pihak notaris langsung. Dasar Hukum Take Over KPR Bawah Tangan mengacu pada pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai bagian dari asas kebebasan berkontrak.  Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris.  Penelitian ini membahas bagaimana Implikasi Perjanjian Take Over yang dilakukan di hadapan Notaris terhadap para pihak dan faktor yang Menyebabkan Para Pihak Melakukan Perjanjian Take Over Kredit Pemilikan Rumah Di Hadapan Notaris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan para pihak lebih memilik melakukan perjanjian take over Kredit pemilikan rumah di hadapan notaris tanpa melibatkan pihak bank, faktor tersebut antaralain : Proses Cepat dan Mudah, Biaya Lebih Murah, Bisa Negosiasi Harga Antar Pihak, Kedudukan Hukum Pihak Ke Tiga Lebih Terjamin. Implikasi take over kredit pemilikan rumah di Hadapan notaris adalah lahirnya suatu hubungan hukum baru antara debitur pertama dengan debitur baru yaitu sebagai pihak ketiga yang membeli rumah dengan oper kredit tersebut, yang mana debitur baru ini tidak diakui oleh pihak Bank sebagai penerima pembiayaan atas pembelian kredit rumah tersebut dan sulit untuk mengambil sertifikat bagi debitur baru karena bank tidak mengakui adanya perjanjian tersebut.Kata Kunci : Take Over, Para Pihak, Notaris, Wanprestasi
Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Ady, Wisnu Pratomo; Haryono, Waty Suwarty; Saefullah, Saefullah
Jurnal Hukum Malahayati Vol 6, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Premeditated murder is punishable by the death penalty in accordance with Article 340 of the Criminal Code. In this article, it is stated that perpetrators of premeditated murder can be threatened with the death penalty, life imprisonment or a maximum prison sentence of 20 years. The problems discussed in this research are why is there still a death penalty imposed by judges in Indonesia? In conclusion, the death penalty is still the heaviest punishment of all punishments in Indonesian positive law. However, after reviewing the existing articles, we found that the right to life and a person's life is absolute. These rights are limited by the rights of other people as well. Because basically violations of human rights are regulated in article 7 of Law Number 26 of 2000 concerning Human Rights Courts, where serious crimes that can be sentenced to death include the crime of premeditated murder. That is why until now, the imposition of the death penalty by a judge is still taking place in Indonesia. The basis of the judge's legal considerations for imposing the death penalty on perpetrators of premeditated murder in Decision No.19/PID/2023/PT TTE and Decision No.51/PID/2023/PT BJM is appropriate and appropriate, as the criminal elements in Article have been fulfilled 340 of the Criminal Code so that the actions of these heinous perpetrators can be punished.
Analisis Perjanjian Kerjasama Antara Pt Anugerah Pharmindo Lestari Dengan Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin Tentang Pengadaan Obat, Alat Kesehatan Dan Bahan Medis Habis Pakai Oktivian, Muhammad Rizal; Martinouva, Rissa Afni; Aprillia. RS, Dwi Arassy; Efendi, Nurlis
Jurnal Hukum Malahayati Vol 6, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini di latar belakangi oleh data observasi pada Perjanjian Kerjasama Antara PT Anugerah Pharmindo Lestari dengan rumah sakit Pertamina Bintang Amin.  Penelitian ini bertujuan untuk 1). Mengetahui bentuk perjanjian, 2). Mengetahuin isi perjanjian antara PT Anugerah Pharmindo Lestari dengan Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin 3) Tinjauan masalah perjanjian kerjasama antara PT Anugerah Pharmindo Lestari dengan Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin. Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Bintang Amin dengan menggunakan data sekunder dan primer dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Setiap data primer maupun data sekunder yang telah terkumpul setelah ditulis dalam bentuk uraian atau laporan yang terperinci, langsung dianalisis, kemudian disusun supaya lebih sistematis, dan selanjutnya ditarik kesimpulan. Perjanjian pengadaan obat-obatan antara antara Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin dengan perusahaan farmasi telah sesuai dengan isi atau materi perjanjian pengadaan obat-obatan yang telah disepakati kedua belah pihak sebagaimana syarat perjanjian yang layak (diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata).
Rekontruksi Surat Gugatan: Analisis Yuridis dan Praktis Lubis, Fauziah; Aulia, Rahma; Khatami, Mulkan; Nasution, Fadilah Wisdaniah; Lubis, Muhammad Alfath
Jurnal Hukum Malahayati Vol 6, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji tentang teknis pembuatan Surat gugatan yang efektif dan sah secara yuridis. Surat Gugatan dalam hukum perdata menjadi bagian integral dalam sistem hukum perdata, dengan mempertimbangkan aspek, struktur dan konteks hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konsep (Conteptual Approach) Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan teknik pembuatan Surat gugatan yang sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah memberikan panduan praktis bagi praktisi hukum dan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan petingnya surat gugatan yang baik dalam memperkuat sistem hukum secara keseluruhan.

Page 12 of 12 | Total Record : 120

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 1 (2025) Vol 5, No 2 (2024) Vol 5, No 1 (2024) Vol 4, No 2 (2023) Vol 4, No 1 (2023) Vol 3, No 2 (2022) Vol 3, No 1 (2022) Vol 2, No 2 (2021) Vol 2, No 1 (2021) Vol 1, No 1 (2020)