Garuda - Garba Rujukan Digital

Pertanggungjawaban Indonesia Terhadap Negara Malaysia Dan Singapura Akibat Kabut Asap Kebakaran Hutan Dan Lahan Berdasarkan Hukum Lingkungan Internasional Rodliyah, Nunung; Oktriana, Hesti; Anggraeni, Meysi; Putri, Sekar Eka
Jurnal Hukum Malahayati Vol 6, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/jhm.v6i2.24227

Urgensi dalam penelitian ini adalah kerugian yang dialami Negara lain akibat kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia semakin hari semakin parah. Kerugian yang dialami negara lain akibat kebakaran hutan membuat konsep pertanggungjawaban negara kepada masyarakat atas kerugian negara lain kembali dipertanyakan. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan Normatif dan analisis teori pertanggungjawaban Negara. Hasil penelitian ini mengidentifikasi mekanisme penegakan hukum internasional dalam kasus pencemaran lintas batas Indonesia dan Kewajiban Internasional Indonesia untuk Mencegah dan Mengatasi Kebakaran Hutan, sebagai negara yang bertanggung jawab atas kabut asap yang berdampak pada Malaysia dan Singapura. Dari uraian tersebut penulis menarik kesimpulan sebagai berikut, pertama Mekanisme Penegakan Hukum Internasional dalam Kasus Pencemaran Lintas Batas, Indonesia, melalui Undang-Undang No. 26 Tahun 2014. Mekanisme penegakan hukum internasional dalam kasus ini mencakup berbagai upaya, seperti penegakan hukum terhadap pelaku kebakaran hutan, kerja sama multilateral antarnegara, serta penyelesaian sengketa melalui forum hukum internasional seperti Mahkamah Internasional, kesimpulan kedua, Kewajiban Internasional Indonesia untuk Mencegah dan Mengatasi Kebakaran Hutan, Sebagai negara yang bertanggung jawab atas kabut asap yang berdampak pada Malaysia dan Singapura, Indonesia memiliki kewajiban internasional memberikan reparasi kepada negara-negara yang dirugikan. kemudian penulis juga memiliki dua saran yaitu pertama, Sebaiknya Penguatan Penegakan Hukum Domestik dan Regional: Indonesia perlu memperkuat penegakan hukum domestik terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan, baik individu maupun perusahaan, melalui hukuman yang lebih berat serta peningkatan kapasitas pengawasan. Kedua, Sebaiknya Pemerintah perlu melakukan Restorasi Ekosistem dan Rehabilitasi Lahan Secara Berkelanjutan, dengan mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk melakukan restorasi ekosistem yang rusak akibat kebakaran hutan dan rehabilitasi lahan secara berkelanjutan.

Pembuktian Tindak Pidana Mengalihkan, Menggadaikan Benda Yang Menjadi Obyek Jaminan Fidusia Tanpa Izin Maulana, Ichsan Kamal; Saefullah, Saefullah; Wiryadi, Uyan
Jurnal Hukum Malahayati Vol 6, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/jhm.v6i2.19414

Narkotika adalah zat atau obat yang dapat menyebabkan perubahan kesadaran. Penyalahgunaannya berdampak buruk pada kesehatan fisik dan mental, sehingga peran masyarakat dalam melaporkan kasus ini sangat penting. Sesuai Pasal 1 Butir 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, perlindungan adalah upaya pemenuhan hak dan pemberian rasa aman bagi saksi dan korban oleh LPSK. Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi pelapor bandar narkotika serta peran penyidik dan LPSK dalam melindungi mereka. Penelitian ini bersifat normatif-deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif sebelum ditarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pelapor telah dilaksanakan oleh LPSK sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Penyidik berperan merahasiakan identitas pelapor dari awal hingga akhir proses hukum. Sementara itu, LPSK memberikan perlindungan hukum dengan menjamin bahwa pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, identitasnya dirahasiakan, serta mendapat pengamanan berupa pengawalan dan penempatan di rumah aman hingga kasus selesai.

Juridical Analysis Of Politics And International Law (Case Study Of Donald Trump's Attempted Assassination In The Context Of The History Of United States Political Violence) Chupantanarakul, Tinlaphas; Futri, Elza Zulia; Seftika, Ria; Riansyah, Riansyah; Elmisa, Rima
Jurnal Hukum Malahayati Vol 6, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/jhm.v6i2.23860

The purpose of this study is to find out how the growth of political violence in the US has significant implications in the context of international law. Other countries are paying attention to this situation because of its potential impact on regional stability and the world's democratic system. The research method used is normative juridical and data collection is carried out by literature study. The results of this study show: (1) The triggering factors for the increase in political violence in the United States are controversial political rhetoric, social and economic discontent, politicization of violence, and political instability in the United States. (2) the international political and legal perspective of the attempted assassination case of Donald Trump inthe context of international law, the country where the incident occurred has the responsibility to investigate and prosecute the perpetrators of the crime. In Trump's case, the reaction from Russia suggests that this situation could affect diplomatic relations between countries. This reflects how acts of violence against political leaders can have a wider impact in the international arena. Based on the results of the study, the author can conclude that international law plays an important role in responding to the attempted assassination of the former president, and the state's efforts to overcome political violence in the US involve a combination of law enforcement, public education, dialogue, preventive policies, and human rights protection. Furthermore, based on this conclusion, the author can give a suggestion that one of the main steps that must be taken in overcoming political violence is the strict enforcement of the federal and local laws. The federal and local governments, through agencies such as the FBI and local police, are tasked with investigating and cracking down on violations of the law related to political violence.

Harmonisasi Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (Apip) Dan Aparat Penegak Hukum (Aph) Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Faishal, Ahmad -
Jurnal Hukum Malahayati Vol 6, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/jhm.v6i2.20795

Harmonisasi peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam pencegahan tindak pidana korupsi merupakan aspek fundamental dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel di Indonesia. APIP berperan dalam pengawasan internal, audit, dan deteksi dini terhadap potensi korupsi, sedangkan APH berfokus pada penindakan hukum terhadap pelaku korupsi. Sinergi antara kedua lembaga ini diatur melalui berbagai dasar hukum, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Namun, dalam praktiknya, harmonisasi tersebut menghadapi berbagai kendala, mulai dari tumpang tindih kewenangan, perbedaan paradigma kerja, keterbatasan sumber daya, hingga tekanan politik dan lemahnya sistem pelaporan terpadu. Studi kasus di beberapa daerah menunjukkan bahwa keberhasilan sinergi sangat dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia, komitmen pimpinan, serta dukungan regulasi yang jelas. Solusi yang ditawarkan meliputi penguatan kapasitas dan integritas APIP, pembentukan regulasi khusus tentang koordinasi APIP-APH, pemanfaatan teknologi informasi terpadu, serta peningkatan partisipasi masyarakat dan media. Dengan mekanisme harmonisasi yang efektif, pencegahan dan penindakan korupsi dapat berjalan simultan, mempercepat proses hukum, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dan penegak hukum.

Pertanggung Jawaban Korporasi Dan Pengurus Terhadap Kecelakaan Kerja Yang Menyebabkan Tenaga Kerja Meninggal Dunia Studi Kasus Pada Sub Kontraktor Pt Pertamina Hulu Rokan Sipahutar, Chindy Maria Rohani; Firdaus, Firdaus; Rahmadan, Davit
Jurnal Hukum Malahayati Vol 6, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/jhm.v6i2.20250

Employment is everything related to workers before, during and after the work period. It cannot be denied that the role of labor in national development is increasing accompanied by the various challenges and risks it faces so that in turn it will be able to increase national productivity. One of the efforts to protect workers is to carry out supervision regarding the implementation of employment. This is because employment development in Indonesia is part of national development based on Pancasila and the 1945 Constitution, which is carried out in the context of community development to increase the dignity and self-respect of workers as well as realizing welfare, justice and equitable prosperity, both materially and spiritually.This research is classified as research with an empirical juridical approach. Empirical juridical research is legal research regarding the application or implementation of normative legal provisions directly to each specific legal event that occurs in society.Based on the results of the research and discussion, it can be concluded. First: implementation of corporate responsibility for work accidents that cause workers to die at the subcontractor PT Pertamina Hulu Rokan reflect the existence of weaknesses in law enforcement related to Occupational Health and Safety, which involves three the main elements are legal substance, legal structure, and legal culture. Second: the criminal liability of corporations and their management for work accidents that cause workers to die at PT Pertamina Hulu Rokan has given great attention to the issue of criminal liability of corporations and their management. In this sentence, criminal punishment was only given to the company management, namely the defendant Harry Rahmady, who was sentenced to 3 (three) months in prison. Even though the sentence handed down to Harry Rahmady was inadequate and did not provide proper justice for the victim and his family. It is felt that a prison sentence of 3 (three) months is not commensurate with the severity of the consequences of the accident that occurred. In addition, the relatively light sentence for company management does not touch the responsibility of the corporation itself

Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perjanjian Kredit Di Pt. Jaccs Mitra Pinasthika Mustika Finance Rokan Hulu Berdasarkan Asas Itikad Baik Caroline, Dewi Angel; S, Hengki Firmanda; Manik, Rahmat Gm
Jurnal Hukum Malahayati Vol 6, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/jhm.v6i2.21051

Kredit macet adalah kondisi di mana seorang debitur (nasabah/peminjam) tidak mampu atau tidak mau membayar cicilan atau pelunasan utang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama pihak kreditur (pemberi pinjaman), baik itu bank maupun lembaga pembiayaan. Hal ini diatur secara eskplisit dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.05/2022 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab terjadinya kredit macet serta bentuk penyelesaian yang dilakukan oleh PT. JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance (MPM Finance) Cabang Rokan Hulu dalam perjanjian kredit, dengan menitikberatkan pada penerapan asas itikad baik. Kredit macet merupakan salah satu permasalahan serius dalam lembaga pembiayaan yang dapat merugikan perusahaan dan mengganggu stabilitas operasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka. Dengn Lokasi Penelitian di PT. JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Rokan Hulu, sedangkan populasi dan sampel merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini menggunakan summber data primer dan data sekunder dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara Hasil penelitian menunjukkan bahwa kredit macet di PT. JACCS MPM Finance Rokan Hulu umumnya disebabkan oleh kelalaian nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran, lemahnya pengawasan penggunaan objek kredit, serta kurangnya kesadaran hukum dari pihak debitur. Upaya penyelesaian yang dilakukan perusahaan meliputi pendekatan persuasif seperti pemberian surat peringatan secara bertahap, kunjungan ke rumah nasabah, restrukturisasi, diskon pelunasan, eksekusi jaminan, pelelangan hingga pelaporan ke kepolisian apabila terjadi tindakan melawan hukum seperti penggelapan objek kredit. Dalam konteks ini, asas itikad baik memiliki peran penting dalam membangun komunikasi dan kerja sama antara kreditur dan debitur demi mencapai solusi yang adil dan menghindari konflik berkepanjangan.

Legal Protection For People With Disabilities In Terms Of Fulfilling The Right To Education In Higher Education (Case Studies Of Aw In Indonesia And Ra In Canada) Sugiharto, Gatot; Mukti, Intan; Arabella, Gea Salsa; Ramadhanty, Hernika; Maulida, Firda
Jurnal Hukum Malahayati Vol 6, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/jhm.v6i2.23862

The urgency of this research is because the reality in the field shows that people with disabilities still face various obstacles in accessing higher education, both in terms of infrastructure, policies, and social acceptance. Legal protection must be given to anyone without exception, including people with disabilities. Persons with disabilities are part of a society that has equal rights in various aspects of life, including education, employment, health, and social participation. One of the rights of people with disabilities that is the main issue in this study is the right to education. In this study, the author uses normative juridical legal research methods or literature research. The results of the study show that Regulations in Indonesia and Canada both guarantee the right to education for people with disabilities, but the implementation is different. In Indonesia, Law No. 8 of 2016 and Permendikbud No. 46 of 2014 have regulated the obligations of universities in providing accessibility, but do not have binding technical standards and strong supervisory mechanisms. Meanwhile, Canada has more comprehensive regulations such as the Accessible Canada Act of 2019, which not only establishes rights but also regulates funding, supervision, and sanctions for institutions that do not comply with the rules. In Indonesia, weak technical standards, lack of infrastructure, and lack of funding are the main obstacles to realizing optimal inclusive education. Meanwhile, in Canada, despite more advanced systems, challenges such as uneven distribution of funds and gaps in facilities in remote areas still need to be addressed. From the results of the study, it can be concluded that legal protection for persons with disabilities in fulfilling the right to education in higher education has been regulated both in Indonesia and Canada, but with a different approach. In addition, that although regulations are in place, the main challenge lies in the implementation of policies at the university level. From this conclusion, the author can provide suggestions that there is a need for policy improvements in both countries so that the implementation of inclusive education can really run effectively and evenly for all students with disabilities Keywords: Legal Protection, Disability, Right to Education

Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Tanpa Izin Edar Berdasarkan Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen di Kota Medan Johansen, Nicolas Kevin; S, Hengki Firmanda; Hasanah, Ulfia
Jurnal Hukum Malahayati Vol 6, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/jhm.v6i2.20854

Perlindungan konsumen terhadap peredaran kosmetik tanpa izin edar merupakan isu krusial di Indonesia, khususnya di Kota Medan. Maraknya kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya menjadi ancaman serius bagi keamanan dan kesehatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan konsumen terhadap peredaran kosmetik tanpa izin edar berdasarkan asas keamanan dan keselamatan konsumen di Kota Medan, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Medan dalam menindak peredarannya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di BBPOM Medan dengan populasi dan sampel meliputi pihak-pihak yang terkait dengan masalah penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi kepustakaan. Sumber data meliputi data primer yang diperoleh langsung dari informan dan data sekunder dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta peraturan dan literatur terkait lainnya. Data dianalisis secara kualitatif dengan teknik triangulasi untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan konsumen terhadap peredaran kosmetik tanpa izin edar berdasarkan asas keamanan dan keselamatan konsumen di Kota Medan belum berjalan secara optimal. Hal ini dibuktikan dengan masih maraknya temuan kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya serta rendahnya kesadaran konsumen dalam memilih produk yang aman. Kendati BBPOM Medan telah melakukan pengawasan dan penindakan, namun jumlahnya belum sebanding dengan tingginya pelanggaran yang terjadi. Konsumen juga belum sepenuhnya mendapatkan hak atas keamanan, informasi, dan edukasi sebagaimana diamanatkan dalam UUPK. Dan BBPOM Medan masih menghadapi berbagai kendala dalam menindak peredaran kosmetik ilegal, antara lain keterbatasan sumber daya pengawasan, baik dari segi kuantitas maupun kompetensi tenaga pengawas, maraknya modus operandi pelaku usaha yang semakin canggih dalam mengelabui pengawasan, seperti pemalsuan izin edar dan penjualan secara terselubung dan rendahnya kepatuhan pelaku usaha, terutama industri kecil dan menengah, dalam mematuhi ketentuan izin edar, cara pembuatan kosmetik yang baik, dan persyaratan penandaan. Juga kurangnya kesadaran konsumen yang cenderung mengutamakan harga murah dan tergiur promosi berlebihan tanpa memperhatikan keamanan produk. Kendala-kendala tersebut saling terkait dan membutuhkan penanganan komprehensif dari berbagai pihak terkait.

Legal Analysis Of The Increase In Divorce Cases In Indonesia With Russia As A Global Economic Impact Jingga, Ashiva; Kadafi, Muhammad
Jurnal Hukum Malahayati Vol 6, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/jhm.v6i2.23511

This study aims to legally examine the correlation between global economic fluctuations, domestic economic policies, and changes in family dynamics that contribute to the surge in divorce rates in Indonesia, which reached more than 516,334 cases in 2022. The main issue raised is how global economic factors, especially those influenced by the dynamics of Indonesia-Russia economic relations, contribute to family financial instability and ultimately trigger domestic conflicts that lead to divorce. To answer the problem, this study uses a comparative legal approach, which allows the identification of legal and social factors that play a role in the increase in divorce rates The analysis is carried out by examining divorce data in Indonesia and connecting it with global economic conditions, economic crises, inflation and market uncertainty, as well as the dynamics of economic relations between countries, especially with Russia. The results of the study identified that global economic fluctuations, exacerbated by economic interactions between countries, have a significant contribution to the increase in divorce rates in Indonesia. Global economic instability has a direct impact on the economic condition of families, creating financial pressures that trigger disputes and ultimately lead to divorce. In addition, this study also analyzes the legal implications of this phenomenon, highlighting how existing laws respond to and handle divorce cases triggered by economic factors. Based on these findings, this study concludes that global economic stability has an important role in maintaining the integrity of families in Indonesia. Economic fluctuations that have an impact on the family's financial condition can be the main trigger for conflict and divorce. Furthermore, the dynamics of international economic relations, as exemplified in Indonesia-Russia relations, can strengthen or weaken the impact of the global economy on families in Indonesia. Therefore, this study suggests the need for adaptive and responsive economic policies to global dynamics, with a focus on strengthening the family economy and social protection. In addition, it is also necessary to strengthen regulations and law enforcement in favor of families affected by the economic crisis, as well as pre-marital and post-marriage mediation and counseling programs that focus on family financial management and conflict resolution

Penegakan Hukum Tindak Pidana Persetubuhan Anak Di Bawah Umur Piska, Yelzi Arsella; R, Mukhlis; Hidayat, Arif Tengku
Jurnal Hukum Malahayati Vol 6, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/jhm.v6i2.20192

Penelitian ini berlandaskan kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum merupakan garda terdepan untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur. Dalam menangani suatu kasus tindak pidana, kepolisian mempunyai tugas menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat bila terjadi tindak pidana, melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, melakukan penyaringan terhadap kasus-kasus yang akan diajukan ke kejaksaan, melaporkan hasil penyidikan kepada kejaksaan dan memastikan perlindungan pada para pihak yang terkait dengan proses peradilan pidana. Namun pada kenyataannya masyarakat masih enggan untuk melaporkan suatu tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur tersebut dikarenakan masyarakat beranggapan bahwa hal tersebut merupakan suatu aib bagi dirinya sendiri dan keluarganya serta adanya keterbatasan dan tekanan psikologis dari korban anak dibawah umur dalam menceritakan peristiwa tindak pidana yang dialaminya sehingga menjadi kendala bagi aparat penegak hukum dalam menentukan langkah-langkah hukum berikutnya. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Unit IV PPA Satreskrim Polres Kuantan Singingi. Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Dalam penelitian ini kategori responden terdiri dari Kanit PPA sebanyak 1 orang petugas, Penyidik PPA sebanyak 1 orang petugas, dan Masyarakat yang pernah membuat laporan sebanyak 5 orang. Sumber data yang penulis gunakan adalah Data Primer dan Data Sekunder. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan adalah teknik wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara induktif kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang penegakan hukum tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi diketahui kesimpulan yaitu Penegakan hukum tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi sudah berjalan dengan baik meskipun belum maksimal karena beberapa kendala yang terjadi. Kendala yang dihadapi terdiri dari beberapa faktor seperti Faktor Hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana atau Fasilitas, Faktor Masyarakat, dan Faktor Kebudayaan sehingga memerlukan upaya untuk mengatasi kendala tersebut. Upaya mengatasi kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi terdiri dari upaya preemtif, preventif dan represif.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Rissa Afni Martinouva

Contact Email
risaafni@malahayati.ac.id

Phone
+6285273193465

Journal Mail Official
risaafni@malahayati.ac.id

Editorial Address
http://ejurnalmalahayati.ac.id/index.php/hukummalahayati/about/editorialTeam

Location
Kota bandar lampung,

Lampung

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Rissa Afni Martinouva

Contact Email risaafni@malahayati.ac.id

Phone +6285273193465

Journal Mail Official risaafni@malahayati.ac.id

Editorial Address http://ejurnalmalahayati.ac.id/index.php/hukummalahayati/about/editorialTeam

Location Kota bandar lampung, Lampung INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Rissa Afni Martinouva

Contact Email
risaafni@malahayati.ac.id

Phone
+6285273193465

Journal Mail Official
risaafni@malahayati.ac.id

Editorial Address
http://ejurnalmalahayati.ac.id/index.php/hukummalahayati/about/editorialTeam

Location
Kota bandar lampung,

Lampung

INDONESIA