cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rissa Afni Martinouva
Contact Email
risaafni@malahayati.ac.id
Phone
+6285273193465
Journal Mail Official
risaafni@malahayati.ac.id
Editorial Address
http://ejurnalmalahayati.ac.id/index.php/hukummalahayati/about/editorialTeam
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
Jurnal Hukum Malahayati
Published by Universitas Malahayati
ISSN : 27758982     EISSN : 27758974     DOI : https://doi.org/10.33024/jhm.v1i1.3747
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
Jurnal Hukum Malahayati merupakan jurnal yang diterbitkan oleh Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Malahayati. Jurnal ini diterbitkan bulan April dan November setiap tahunnya bercirikan sesuai dengan bidang-bidang keilmuan pada Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional dan Hukum Kesehatan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 120 Documents
 8   9   10   11   12 
Dampak Kebijakan Perubahan Undang-Undang Cipta Kerja Di Bidang Lingkungan Hidup Terhadap Maraknya Stockpile Batu Bara Di Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung Wardhani, Apri Yanti; Pebrian Perdana, Andre; Muhammad Nasarudin, Tubaggus; Arief Firmanto, Aditia
Jurnal Hukum Malahayati Vol 5, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Stockpile batu bara merupakan tempat penyimpanan batu bara yang pertama masuk setelah mengalami proses pengangkutan yang panjang baik dari tempat distributor ataupun dari tempat penggalian material pada industri pertambangan. Tahun 2016, konsumsi batu bara dalam negeri untuk kebutuhan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sebesar 76%, sedangkan sisanya sebesar 24% digunakan untuk industri semen, metalurgi, pupuk, kertas, tekstil, dan arang. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menggunakan paham mengenai norma-norma yang terkait dengan kasus yang sedang diteliti, kemudian dijabarkan dalam bentuk tulisan atau paragraf, istilah penelitian kualitatif dimaksudkan sebagai jenis penelitian yang temuan-temuan nya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Hasil penelitian ini dimana dampak kegiatan stockpile ini memberikan dampak negatif dan positif. Dampak negatif nya adalah membuat polusi udara lebih banyak menghasilkan debu sehingga membuat sakit seperti sesak nafas, dan gatal-gatal pada kulit. Untuk dampak positif nya adalah menciptakan lapangan pekerjaan di perusahaan stockpile batu bara tersebut pada masyarakat yang ingin bekerja dengan keterbatasan ijazah. Peran yang dilakukan pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja sangat memberikan ruang lingkup masyarakat yang tidak luas kepada pemerintah, sebaiknya meninjau ulang Undang-Undang tersebut karena banyak isi dari pasal-pasal nya yang kontra terutama dengan masyarakat atau aktivis lingkungan hidup.
Penegakkan Hukum Lingkungan Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Bandar Lampung Putri, Marlia Eka; Riananda, Martha Martha; Rozika, Tara Fitria
Jurnal Hukum Malahayati Vol 5, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagai ibu kota provinsi di Lampung, Kota Bandar Lampung memanglah harus mendapatkan perhatian khusus dari berbagai aspek salah satunya adalah masalah sampah. Sampah ini berasal dari daratan yang kemudian hanyut ke sungai dan bermuara ke laut, dan juga sampah yang berada di pesisir Kota Bandar Lampung bersumber dari sampah kiriman dari laut lepas yang karen karakteristiknya memiliki teluk maka dari itulah menjadi sebuah tempat mendarat sampah dari laut lepas yang mana sampah itu didominasi oleh sampah plastic yang membutuhkan waktu sangat lama untuk proses penguraiannya sehingga permasalaha ini belum terselesaikan.Penulisan ini menggunakan penulisan hukum doktrinal/normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta data dikumpulkan melalui studi kepustkaan kemudian di analisis secara kualitatif.Tujuan penulisan ini sendiri untuk mengetahui 1) Bagaimana pengaturan pengelolalan sampah di Kota bandar lampung 2) Bagaimana penegakan hukum lingkungan dalam pengelolaan sampah sebagai perwujudan prinsip Good Environmental Governance di Kota Bandar lampung. Beberapa peraturan perundang-undangan yang memilki korelasi denga pengelolaan sampah yaitu Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang lainnya. Penegakan hukum lingkungan pengelolaan sampah terdapat beberapa gabungan dari berbagai unsur-unsur yaitu struktur, substansi, dan budaya. Berkaitan dengan penegakkan hukum di bidang pengelolaan sampah dapat dikaji dari 2 sisi yatu penegakkan hukum secara prventif dan represif.Penegakan hukum pengelolaan sampah juga menjadi sebuah perwujudan pemerintah maupun pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip Good Environmental Governance dengan tujuan akan menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat. Saran penulis, Indonesia sendiri memiliki berbagai pengaturan tentang pengelolaan sampah sehingga penegakkan hukum lingkungan dapat di lakukan dengan efektif secra prventif dan membuat program-program pengelolaan sampah sehingga dapat menumbuhakn kesadaran daam masyarakat.
Pembaruan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dalam Penyelesaian Problematika Perwakafan Di Provinsi Lampung Maraliza, Helma; Mu'in, Fathul; Kartika, Kartika; Hasyimi, Diah Mukminatul
Jurnal Hukum Malahayati Vol 6, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap problem perwakafan di Provinsi Lampung serta bagaimana membangun tata kelola perwakafan modern di Indonesia dengan pembaruan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Riset ini termasuk riset lapangan, datanya didapat dari BWI Lampung serta akademisi. Penelitian ini menemukan bahwa problematika perwakafan di Provinsi Lampung meliputi manajemen pengelolaan wakaf belum sehat, minimnya sosialisasi dan literasi wakaf, kurangnya kompetensi sumber daya nazhir dan dukungan dari pemerintah dan masyarakat terhadap wakaf masih rendah. Akibat dari problem-problem tersebut pengelolaan wakaf belum maksimal dan belum mampu meningkatkan ekonomi umat. Sehingga perlu dibangun tata kelola perwakafan yang modern dengan penguatan hukum wakaf dengan pembaruan hukum wakaf yakni UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf agar lebih responsif terhadap perkembangan zaman. Kemudian, peningkatan profesionalisme nazhir. Dengan profesionalisme nazir akan mampu mengembangkan dan memberdayakan wakaf menjadi lebih produktif, sekaligus mengalihkan usaha tradisional kepada usaha-usaha yang lebih menguntungkan, seperti rumah sakit, hotel, wisata halal, dan lainnya. Selanjutnya transparansi dan akuntabilitas demi terwujudnya wakaf modern yang dipercaya publik.Kata Kunci: Pembaruan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, Wakaf
Penyertaan Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dan Dalam Keadaan Yang Memberatkan Mozes, Cornelius Andre; Haryono, Waty Suwarty; Hartanto, Hartanto
Jurnal Hukum Malahayati Vol 6, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (3). Perbuatan tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 365 ayat (1), ayat (2) KUHP, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 serta terdapat kedalam tindak pidana pencurian biasa, tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.  Pada penerapannya harus diperhatikan implementasi asas keadilan dan mengacu kepada KUHP, terdapat dalam Pasal 365 KUHP. Pedoman hakim dalam menjatuhkan jenis pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP, yang terdiri dari dua jenis, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, yang masing-masing dapat dibagi lagi atas beberapa macam. Apabila diperhatikan pencurian dengan kekerasan dengan pemberatan sebenarnya tidak jauh berbeda dan jika mengacu pada aturan yang berlaku yang dituangkan ke dalam KUHP yang memuat aturan-aturan mengenai segala bentuk dari perbuatan tindak pidana maka disitu jelas diatur perbedaan kedua jenis bentuk tindak pidana pencurian diatas, Tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan, barang berpindah dari tempat semula ke tempat yang di inginkan, adanya kekerasan terhadap orang yang berhak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis normatif. Yuridis normatif adalah bentuk penelitian dengan melihat study kepustakaan atau sering juga disebut Library research, penelitian kepustakaan atau study dokumen, seperti Undang-Undang, buku yang berkaitan dengan permasalahannya, yaitu mengenai surat putusan. Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah Deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan tentang hukum acara pidana dan kemudian membandingkannya dengan kasus, hal ini dimaksudkan untuk memberi data seteliti mungkin yang dapat membantu memperkuat teori-teori mengenai surat putusan di dalam proses peradilan pidana. Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP merupakan suatu pencurian yang dapat dikualifikasikan serta mempunyai unsur- unsur yang memberatkan dibanding dengan pencurian biasa. 
Peran Dan Fungsi KPID Provinsi Lampung Pada Kampanye Pilkada Serentak Tahun 2020 Di Provinsi Lampung Dio, Jefri Maulid; Perdana, Andre Pebrian; Muliawan, Chandra; Erlina, Erlina
Jurnal Hukum Malahayati Vol 6, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas tentang Peran dan Fungsi KPID Provinsi Lampung dalam Mengawasi Isi Siaran Kampanye pada Pilkada Serentak Tahun 2020 Di Provinsi Lampung. Sesuai Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Pada Tahun 2020 Kota Bandar Lampung melakukan Pilkada Serentak. Kampanye politik biasa dilakukan di media massa seperti televisi dan radio. Banyak sedikitnya penayangan iklan paslon akan mempengaruhi penilaian masyarakat terhadapnya. Media massa harus seimbang dalam menayangkan iklan kampanye. Maka dari itu diperlukan peran KPID Provinsi Lampung dalam mengawasi isi siaran Kampanye supaya tidak terjadi monopoli media. Jenis Penelitian ini menggunakan model penelitian Kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara terhadap Koordinator dan staff divisi Pembinaan dan Pengawasan KPID Provinsi Lampung. Data sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek Penelitian, peraturan perundang-undangan dan lain-lain, kemudian data primer yang diperoleh diolah dan dianalisis secara analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam hal Pengawasan isi siaran Kampanye Komisi Penyiaran Indonesia Daerah melalui kerja sama dengan KPU, BAWASLU dan Dewan Pers untuk melakukan Pengawasan melalui dua media elektronik yaitu Radio dan Televisi (TV lokal), KPID Provinsi Lampung sudah maksimal dalam hal pengawasan isi siaran Kampanye membantu BAWASLU dan KPU agar selama pilkada berjalan dengan lancar sesuai jam iklan yang sudah dibuat oleh penyelenggara pemilu kepala daerah.
Fungsi Dan Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia Lubis, Fauziah; Siregar, Pangundian; Rokan, Nurul Hafizha; Hadi, Muhammad Ilham; Habib, Miftahul Hasanah; Lubis, Juli Aini Syafitri
Jurnal Hukum Malahayati Vol 6, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 Peran penting dimiliki advokat untuk mendukung penegakkan hukum di Indonesia, termasuk menjalankan fungsi advokasi dan juga memberikan kontribusi bagi sistem hukum. Penelitian ini membahas tentang permasalahan peran advokat yang minim dipahami  masyarakat. Penelitian hukum normatif merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini, dengan analisis yang difokuskan pada regulasi dan kode etik profesi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokat berfungsi sebagai agen perubahan yang berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak hukum, memperjuangkan keadilan sosial, serta menegaskan pentingnya organisasi advokat dalam menjaga standar profesionalisme dan etika. Pemahaman tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas sistem hukum sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap profesi hukum.Kata Kunci : Advokat, Peran, Organisasi
Hambatan Implementasi Upaya Perdamaian Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Bandung Ramadanni, Manisha; Kusmayanti, Hazar; Rachmainy, Linda
Jurnal Hukum Malahayati Vol 6, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perdamaian merupakan cara yang sangat baik dalam penyelesaian perkara perdata khususnya pada perkara perceraian, akan tetapi dalam kenyataannya di lapangan tidak selalu berhasil dalam menangani perkara di pengadilan, sebagaimana di Pengadilan Agama Kota Bandung yang mana berdasarkan data statistik putusan pengadilan menunjukan angka perceraian semakin tinggi dari tahun ke tahun. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian perkara perceraian, implementasi upaya perdamaian dalam penyelesaian perkara perceraian dan faktor penghambat implementasi upaya perdamaian dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penyelesaian perkara perceraian dimulai dari upaya perdamaian, pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik, duplik, kesimpulan, musyawarah majelis hakim dan terakhir putusan, implementasi upaya perdamaian dalam penyelesaian perkara perceraian merujuk kepada ketentuan Perma Prosedur Mediasi di Pengadilan dan faktor penghambat implementasi upaya perdamaian dalam penyelesaian perkara perceraian dipengaruhi oleh keinginan para pihak untuk bercerai dan keahlian mediator.
Upaya Preventif Kejaksaan Negeri Tanggamus Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Melalui Ruang Bina Pekon (RUBIKON) Anrikhotama, Raditya Vito; Raharjo, Eko; Susanti, Emilia; Tamza, Fristia Berdian
Jurnal Hukum Malahayati Vol 6, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 Penelitian ini membahas implementasi ruang bina pekon oleh Kejaksaan Tanggamus dalam menekan kasus korupsi dana desa. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, penelitian ini melibatkan wawancara dengan narasumber terkait dan analisis data dari berbagai sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya preventif Kejaksaan Tanggamus melalui ruang bina pekon telah dilakukan dan dapat mengurangi kasus korupsi dana desa di wilayah Tanggamus. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pemahaman dan penanganan korupsi dana desa di Indonesia, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pencegahan korupsi dana desa di masa mendatang.
Tanggung Jawab Hukum Kreditur Dalam Kasus Cidera Janji Perjanjian Kredit: Studi Perbandingan KUHPerdata Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nurhasanah, Siti; Aprilianti, Aprilianti; Nurlaili, Elly; Oktaviana, Selvia; Kasmawati, Kasmawati
Jurnal Hukum Malahayati Vol 6, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perjanjian kredit adalah instrumen penting dalam hubungan hukum antara kreditur dan debitur yang mengatur hak dan kewajiban kedua pihak, termasuk penyelesaian cidera janji (wanprestasi). Di Indonesia, pengaturan perjanjian kredit mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), namun sering terjadi ketidakseimbangan penafsiran hukum yang merugikan debitur. Cidera janji seringkali memposisikan debitur dalam posisi lemah, terutama ketika kreditur lalai atau tidak transparan dalam memenuhi kewajibannya. Meskipun KUHPerdata lebih banyak mengatur kewajiban debitur, yurisprudensi Mahkamah Agung memberikan penafsiran lebih luas tentang tanggung jawab kreditur, termasuk kewajiban untuk bertindak dengan itikad baik dan memenuhi kewajiban tepat waktu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab kreditur dalam kasus cidera janji perjanjian kredit berdasarkan KUHPerdata, yurisprudensi Mahkamah Agung, dan perbandingan dengan sistem hukum negara lain. Penelitian ini juga menyoroti perlunya penguatan regulasi sektor keuangan dan perlindungan konsumen dalam perjanjian kredit. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adil antara kreditur dan debitur di Indonesia.Kata Kunci: Perjanjian Kredit, Cidera Janji, Tanggung Jawab Kreditur, KUHPerdata, Yurisprudensi Mahkamah Agung
Peran Pengadilan Internasional Dalam Penyelesaian Kejahatan Perang : Studi Kasus Konflik Di Balkan Dan Rwanda Pribadi, Handi; Pujiati, Indah; Melyawati, Cahyani
Jurnal Hukum Malahayati Vol 6, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengadilan Internasional memainkan peran krusial dalam penegakan hukum terhadap kejahatan perang, seperti yang terlihat dalam kasus konflik di Balkan dan Rwanda. Pembentukan Internasional Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) dan International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) oleh Dewan Keamanan PBB yang bertujuan untuk mengadili individu yang bertanggung jawab atas kejahatan – kejahatan serius selama konflik tersebut. Kedua tribunal ini memiliki mandat untuk mengadili kejahatan terhadap genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Meskipun berhasil membawa sejumlah pelaku ke pengadilan dan menetaplan preseden penting dalam hukum internasional, kedua pengadilan ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk kendala yurisdiksi, kompleksitas prosedural, dan tekanan politik. Studi ini mengenalis efektivitas ICTY dan ICTR dalam menegakan keadilan, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta mengevaluasi dampaknya terhadap perkembangan hukum pidana internasional dan mekanisme peradilan masa depan.   

Page 11 of 12 | Total Record : 120

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 1 (2025) Vol 5, No 2 (2024) Vol 5, No 1 (2024) Vol 4, No 2 (2023) Vol 4, No 1 (2023) Vol 3, No 2 (2022) Vol 3, No 1 (2022) Vol 2, No 2 (2021) Vol 2, No 1 (2021) Vol 1, No 1 (2020)