cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rissa Afni Martinouva
Contact Email
risaafni@malahayati.ac.id
Phone
+6285273193465
Journal Mail Official
risaafni@malahayati.ac.id
Editorial Address
http://ejurnalmalahayati.ac.id/index.php/hukummalahayati/about/editorialTeam
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
Jurnal Hukum Malahayati
Published by Universitas Malahayati
ISSN : 27758982     EISSN : 27758974     DOI : https://doi.org/10.33024/jhm.v1i1.3747
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
Jurnal Hukum Malahayati merupakan jurnal yang diterbitkan oleh Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Malahayati. Jurnal ini diterbitkan bulan April dan November setiap tahunnya bercirikan sesuai dengan bidang-bidang keilmuan pada Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional dan Hukum Kesehatan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 120 Documents
 8   9   10   11   12 
Pemanfaatan Zona Nilai Tanah Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Karena Jual BeliELI Sanjaya, Riko Rahmadany; Muslih, Muslih; Martinouva, Rissa Afni
Jurnal Hukum Malahayati Vol 5, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada proses kepemilikan tanah terdapat istilah zona nilai tanah. Zona nilai tanah merupakan area yanng menggambarkan nilai tanah yang relatif sama, sekumpulan bidang tanah yang batasanya bersifat imaginer ataupun nyata sesuai pengguanaan tanah dan mempunyai perbedaan nilai antara yang satu dengan yang lainnya berdasarkan analisis perbandingan harga pasar dan biaya. Salah satunya terjadi dimaana konsumen merassa bahwa secara geografi tanah tidak sesuai dengan harga, sehingga proses jual beli menjadi terhambat. Selanjutnya dilakukanlah pengukuran ulang oleh pihak notaris, dan pengukuran tersebut dilakukan dilakukan oleh pihak badan pertanahan nasional (BPN). Oleh karena itu, peneliti merasa zona nilai tanah sangat penting untuk kita pahami saat proses peralihan hak ataas tanah karena jual beli. Pada penelitian ini akan membahas terkait arti penting dan implementasi zona nilai tanah terhadap peralihan hak ataas tanah karena jual beli secara hukum perdata.Jenis penelitian ini mengguanakan penelitian normatif empiris yang bermula dari ketentuan hukum positif yang diberlakukan pada peristiwa hukum dalam masyarakat. Data diperoleh melalui wawancara dengan pegawai notaris dan pegawai kantor pertanahan nasional. Data sekunder diperoleh melalui peneliian kepustakaan meliputi buku, peraturan perundang undangan, dokumen resmi dan lain-lain, kemudian data yang diperoleh diolah dan dianalisis secara kualitatif.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa arti penting dan implementasi zona nilai tanah terhadap peralihan hak atas tanah karena jual beli adalah zona nilai tanah (ZNT) sangat dibutuhkan atau sangat penting dalam proses peralihan hak atas tanah karena jual beli, yaitu yang pertama zona nilai tanah menyediakaan informasi nilai tanah sebagai kebutuhan dan rujukan nasional untuk mewujudkan fungsi tanah bagi sebagian besar kemakmuran rakyat, kedua mempermudah mengidentifikasi nilai tanah dengan cara menentukan secara jelas batas batas kepemilikan hak atas tanah dalam bentuk sketsa/peta yang selanjutnya diterapkan sebagai penentu penerimaan negara bukan pajak, dan yang ketiga mempermudah pemeriksaan nilai tanah, status tanah guna penilaian nilai perolehan objek pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan (BPHTB) untuk semua transaksi jual beli, hibah, waris ataupun lainnya. Implementasi zona nilai tanah berguna dalam proses pelaksanaan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena jual beli, dengan meminta peta zona nilai tanah di kantor BPN setempat. Setelah permohonan peta zona nilai tanah selesai, maka itu merupakan salah satu syarat dalam pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena jual beli, kepada pemilik sertifikat tanah baru.kata kunci : ZNT, Peralihan Hak Atas Tanah, Jual Beli                                                                          
Penegakan Hukum Terhadap Kasus Prostitusi Online Di Indonesia: Tinjauan Aspek Pidana Dan Konstitusional (Studi Kasus Kota Bandar Lampung) Iskandar, Iskandar Muda; Firmanto, Aditia Arief; Lestari, Tantri Dwi
Jurnal Hukum Malahayati Vol 5, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penegakan hukum terhadap prostitusi online di Indonesia dihadapkan pada kompleksitas hukum, di mana aspek pidana dan konstitusional saling terkait. Studi kasus Bandar Lampung mengungkap tantangan dalam penegakan hukum, seperti perkembangan teknologi, anonimitas pelaku, dan masalah jurisdiksi. Penegakan hukum yang efektif memerlukan pendekatan komprehensif yang mempertimbangkan hak asasi manusia, kedaulatan negara, dan regulasi yang jelas. Edukasi masyarakat menjadi kunci untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya prostitusi online. Penelitian ini merekomendasikan perlunya regulasi yang jelas dan tegas, peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya prostitusi online.
Analisis Perjanjian Pelayanan Kesehatan Antara Pt. X Perusahaan Asuransi Dengan Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin Lampung Sah, Kodir; Martinouva, Rissa Afni; Efendi, Nurlis; Sunaryo, Sunaryo
Jurnal Hukum Malahayati Vol 5, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perjanjian kerjasama merupakan kesepakatan antara dua atau lebih pihak yang memiliki tujuan untuk mencapai hasil yang saling menguntungkan. Perjanjian ini dapat dibuat untuk berbagai jenis kerjasama, seperti kerjasama bisnis, kerjasama pemerintah, atau kerjasama nirlaba. Perjanjian kerjasama biasanya berisi tentang tujuan dan sasaran kerjasama, hak dan kewajiban masing-masing pihak, jangka waktu kerjasama, besaran biaya atau keuntungan yang akan didapatkan oleh masing-masing pihak, serta mekanisme penyelesaian perselisihan atau masalah yang mungkin terjadi selama kerjasama. Perjanjian kerjasama sangat penting untuk menghindari kebingungan atau perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama. Selain itu, perjanjian kerjasama juga dapat memberikan jaminan hukum bagi masing-masing pihak sehingga terciptanya kepastian dalam pelaksanaan kerjasama. PT. X Perusahaan Asuransi mengadakan nota kesepahaman (MoU) dengan RS Bintang Amin Lampung. Perjanjian tersebut menetapkan bahwa pihak pertama memberikan jaminan atas kecelakaan penumpang dan lalu lintas jalan sesuai dengan Undang-Undang 33 dan 34 Tahun 1964 dan peraturan pelaksanaannya. Sesuai dengan kewenangan masing-masing, para pihak sepakat untuk saling berkoordinasi dan bekerjasama. Jenis penelitian inni merupakan hukum normatif dengan Pendekatan yang menekankan pada kualitas dikenal dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu mengetahui Hak dan kewajiban merujuk pada hakhak yang dimiliki dan kewajibab-kewajiban yang harus dipatuhi oleh masingmasing pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Serta, Mekanisme penyelesaian sengketa dalam perjanjian kerjasama menjadi penting untuk mengatasi perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat. Pendekatan negosiasi, arbitrase, dan pengadilan merupakan beberapa opsi yang dapat digunakan.
Transformation Of Indonesian Public Policy Law In The Digital Era: Utilization Of Artificial Intelligence In The State Financial System Saputra, Muhammad Febriyan
Jurnal Hukum Malahayati Vol 5, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia, as a developing country with dynamic economic growth, faces not only global challenges  caused by digital transformation but also stands at the forefront of exploring the utilization of Artificial  Intelligence (AI), including in governance and financial systems. The AI technology development opens  new opportunities in managing, optimizing, and overseeing the finances flow among government  entities. This research aims to analyze the Indonesian public policy law transformation in the digital era  related to the use of AI in the national financial system. It also seeks to analyze the development of  models, integration strategies, and regulatory efforts needed to achieve a balance between technological  efficiency and regional financial justice. The method used is normative research. The research results  indicate that there is currently no specific regulation governing AI in Indonesia. Conversely, the use of  AI technology has the potential to create several issues, such as analysis errors leading to  misinformation, copyright protection, and concerns related to human values. The developed models  should be oriented towards justice, integration strategies should ensure equal technology accessibility,  and regulatory efforts should focus on protecting people's rights and justice in fund allocation. Thus,  the AI technology implementations in the national financial system can provide optimal benefits and  simultaneously support inclusive and sustainable development throughout the regions. This research  specifically addresses regulations related to AI in Indonesia and contributes to legal developments in  Indonesia, particularly in the field of AI. This research novelty lies in the absence of similar studies  before, making it a new body of knowledge in the legal studies development.
Tinjauan Kriminologi Terhadap Kelangkaan Dan Kenaikan Harga Minyak Goreng Di Bandar Lampung Effendi, Nurlis; Aprillia. RS, Dwi Arassy
Jurnal Hukum Malahayati Vol 5, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Minyak goreng adalah salah satu komoditas dari sembilan bahan pokok yang bersifat strategis dan multiguna. Kedua sifat tersebut membuat minyak goreng menjadi salah satu komoditas yang memiliki peranan yang penting dalam perekonomian Indonesia salah satunta di Bandar Lampung.Dampak dari kelangkaan dan Kenaikan harga minyak Goreng di Bandar lampung salah satunya adalah penurunan daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat adalah kemampuan masyarakat sebagai konsumen untuk membeli  barang  atau jasa yang dibutuhkan.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mengandalkan studi kepustakaan dan fokusnya adalah menganalisis bahan hukum primer dan sekunder.Dimana bahan hukum primer adalah peraturan-peraturan hukum yang berlaku dan kasus hukum, sedangkan bahan hukum sekunder termasuk pendapat-pendapat hukum yang terdapat dalam buku maupun jurnal hukum. Daya beli masyarakat ditandai dengan  meningkat atau menurun. Daya beli meningkat jika kemampuan membeli masyarakat lebih tinggi dari periode sebelumnya sebaliknya daya beli masyarakat dikatakan menurun jika kemampuan membeli barang dan jasa lebih rendah dari periode sebelumnya. Penyebab kelangkaan dan kenaikan harga minyak di Bandar Lampung adalah Penyelundupan yang dilakukan oleh para mafia minyak goreng. Selain penyelundupan, banyak juga kasus penimbunan minyak goreng. Terhadap  penimbunan  barang  kebutuhan  pokok  dan/atau  barangpenting  dalam Undang –Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
Tinjauan Pemutusan Hubungan Kerja Pasca Penghapusan Pasal 152 Undang-Undang Ketenagakerjaan Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia Aulia, Elza
Jurnal Hukum Malahayati Vol 5, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menganalisis dampak penghapusan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan implementasinya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap perlindungan hak-hak pekerja di Indonesia. Penghapusan pasal ini memungkinkan pemutusan hubungan kerja dilakukan secara sepihak oleh pengusaha hanya melalui pemberitahuan tertulis, tanpa kewajiban perundingan bipartit yang sebelumnya diwajibkan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan meningkatnya risiko PHK yang tidak adil dan sewenang-wenang, yang berpotensi mencederai hak asasi pekerja/buruh. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan hukum normatif melalui analisis yuridis terhadap perubahan regulasi dan dampaknya terhadap hak-hak pekerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan ini melemahkan posisi tawar pekerja, menciptakan ketidakpastian hukum, dan bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam hubungan kerja yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah meninjau kembali dihapusnya Pasal 152 tesebut guna memastikan perlindungan hak para pekerja/buruh.
Proses Pembuktian Tindak Pidana Persetubuhan Anak Terhadap Pelaku Anak Di Kejaksaan Negeri Pringsewu (Studi Kasus Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk:Pdm-03/Psw/Eku.2/06/2022) Setiawan, Indra; Muhammad Nasarudin, Tubagus; Arief Firmanto, Aditia
Jurnal Hukum Malahayati Vol 5, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung adalah Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kot yang sudah berkekuatan hukum tetap. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kasus ini karena penelitian ini berbeda dengan penelitian lainnya yaitu pelaku dalam hal ini masih berumur 14 tahun dan korban masih berumur 14 tahun atau setidak-tidaknya belum berusia 18 tahun, yang digolongkan sebagai anak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode penelitian secara penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini yang akan menjadi objeknya yaitu Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk:Pdm-03/Psw/Eku.2/06/2022. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif-empiris yang memadukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisa peneliti dalam masalah ini adalah bahwa jaksa penuntut umum dalam melakukan proses pembuktian telah sesuai dengan aturan yang diatur dalam KUHAP dan SPPA dan mengenai dakwaan yang diberikan kepada terdakwa telah terbukti dilakukan oleh terdakwa akan tetapi mengenai penjatuhan tuntutan hukuman yang diberikan oleh penuntut umum terhadap terdakwa telah memenuhi konsep kepastian hukum namun tidak memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan bagi anak terdakwa. Proses pembuktian di persidangan dimulai pada saat pembacaan dakwaan, pemeriksaan terhadap para saksi termasuk saksi anak korban, surat Visum Et Repertum dan terdakwa serta barang bukti guna mendapatkan titik terang dari permasalahan tersebut yang dimana semuanya saling berhubungan sesuai dengan yang diatur didalam KUHAP.
Analisis Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Guna Pendirian Menara Telekomunikasi Tower Combat Oleh PT Telkom Indonesia Tbk Puspita, Mitha; Sukardi, Dina Haryati; Setiyo, Diah Ayu
Jurnal Hukum Malahayati Vol 5, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas dan mengkaji tentang pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tanah guna pendirian menara telekomunikasi tower combat oleh PT Telkom Indonesia Tbk. serta hambatan yang ada dalam proses sewa menyewa tanah guna pendirian menara telekomunikasi tower combat oleh PT Telkom Indonesia Tbk. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tanah guna pendirian tower combat oleh PT Telkom Indonesia Tbk dilaksanakan dalam bentuk tertulis, sehingga dengan bentuk tertulis akan lebih menjamin kepastian hukum. Sebelum membuat perjanjian PT Telkom Indonesia Tbk akan mengadakan verifikasi dan legalisir dokumen tanah yang akan disewa mengantisipasi tidak terjadi sengketa dikemudian hari dan dukungan hukum dari Kantor Pusat. Dalam proses sewa menyewa tanah guna pendirian tower combat oleh PT Telkom Indonesia Tbk terjadi beberapa hambatan diantaranya terkait perizinan dengan instansi dari otoritas setempat terkait sekitar lahan yang secara langsung berpotensi mempengaruhi operasional tower, kemudian adanya hambatan dari mayarakat sekitar tower dan pemilik tanah yang disewa dan pihak ketiga yang berkepentingan. Saran dalam penelitian ini adalah dalam melaksanakan proses sewa menyewa tanah guna pendirian tower combat ini, pihak PT Telkom Indonesia Tbk dapat lebih mempertimbangkan resiko-resiko yang terjadi baik resiko teknis maupun resiko sosial dari pembangunan tower combat tersebut agar dapat mengurangi kerugian warga akibat dampak dari pembangunan tower combat oleh PT Telkom Indonesia Tbk. Selain itu, untuk meminimalisir hambatan-hambatan yang terjadi saat pelaksanaan sewa menyewa tanah guna pendirian tower combat, PT Telkom Indonesia Tbk diharap melakukan pendekatan dengan masyarakat dengan cara antara lain lebih memperhatikan kesejahteraan, kesehatan warga, keselamatan warga, dan keselamatan lingkungan. Keadaan demikian hendaknya dipertahankan oleh perusahaan dan lebih ditingkatkan lagi sehingga tujuan akan tercapai tanpa adanya pihak-pihak yang dirugikan.
Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang RI No 23 Tahun 2004 Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Way Kanan Seha, Rafina; Firmanto, Aditia Arief; Erlina, Erlina
Jurnal Hukum Malahayati Vol 5, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perlindungan Hukum adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari perlindungan atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2004 yaitu setiap perbuaatan terhadap penderitaan secaara fisik, seksual, pssikologis, dan atau, penelantaran rumah tangga atau acaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawaan hukum. Jenis penelitian ini bersifat jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan mempergunakan data berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, studi dokumen yang nantinya dta tersebut akan di analisis secara kualitatif. Hasil penelitian Perlindungan hukum yang di berikan oleh P2TP2A adalah dengan cara pendampingan; bantuan hukum; menjamin kerahasiaan. Kendala yang di alami oleh P2TP2A dalam melakukan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu, 1. Pihak korban dan keluarga korban tidak mau memberikan keteragan akan adanya kekerasan dalam rumah tangga karena merasa malu; 2. Kasus KDRT biasanya tidak dilanjutkan pada tahap selanjutnya karena korban memilih mencabut laporannya dengan alasan memilih menerima keutuhan keluarga. Sedangkan Upaya yang di lakukan oleh P2TP2A yaitu melakukan penyuluhan karena disetiap kampung ada unitnya tersendiri guna untuk memberikan arahan kepada masyarakat mengenai kekerasan dalam rumah tangga. (Pencegahan, penanganan, pemulihan).Kata kunci : Perlindungan Hukum, Korban, P2TP2A Kabupaten way kanan
Legal And Economic Problems Due To The Prohibition Indian Rice Imports To Indonesia Chandra, Ade; Firmanto, Aditia Arief; Subekti, Ade Ryan; Pratama, Bagas Maulana; Saputri, Bela; Hasanah, Chairani Anugrah; Puspita, Dea; Futri, Della Monica; Helpira, Deswita; Julita, Dewi
Jurnal Hukum Malahayati Vol 5, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Indonesian government introduced rice import activities as a necessary requirement to increase national rice reserves. In Indonesia, policies regarding the export and import of rice have been regulated in the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 1 of 2018 concerning provisions for the export and import of rice. Rice imports are carried out by the Public Logistics Affairs Agency (Perum Bulog). The problem from a legal and economic point of view is that the policy of banning Indian rice exports will affect the reduced supply of rice reserves in Indonesia, due to the reduced supply of rice in Indonesia, inevitably the Indonesian government will make a policy by increasing the price of rice sold in Indonesia. The ban on Indian rice imports to Indonesia certainly did not just happen. According to the data the author obtained, India's export ban policy to other countries was motivated by monsoon rains which resulted in a decrease in rice yields in India. In this study the authors used normative juridical legal research methods or library research. For the Indonesian government to immediately look for other rice supplying countries to cover the shortage of rice in Indonesia, so that the people are not increasingly suffocated by the increase and scarcity of rice prices due to the ban on imports of Indian rice to Indonesia.

Page 10 of 12 | Total Record : 120

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 1 (2025) Vol 5, No 2 (2024) Vol 5, No 1 (2024) Vol 4, No 2 (2023) Vol 4, No 1 (2023) Vol 3, No 2 (2022) Vol 3, No 1 (2022) Vol 2, No 2 (2021) Vol 2, No 1 (2021) Vol 1, No 1 (2020)