cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Zulkarnaini
Contact Email
jkp@ejournal.unri.ac.id
Phone
+628127679365
Journal Mail Official
jkp@ejournal.unri.ac.id
Editorial Address
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru.
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
Jurnal Kebijakan Publik
Published by Universitas Riau
ISSN : 19780680     EISSN : 26555204     DOI : http://dx.doi.org/10.31258/jkp.10.1.p.1-8
Core Subject : Humanities, Science, Social,
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Environmental Science Social Sciences
Jurnal Kebijakan Publik contains articles and scientific papers in the form of research and non-research results, both in government institutions or in the community. This journal focuses on the theoretical and practical study of public policy starting from the formulation, implementation, and evaluation of policies carried out by the government in dealing with the changing needs and demands of society. Therefore, the publication of this journal as a scientific media regarding issues of public policy, both in the form of legislation, legal government, regional regulations, policy government, and government programs and actions. The publication of this journal aims to disseminate theoretical and practical studies in the field of public policy throughout higher education, government institutions, non-governmental at the central, provincial, and city/district levels.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 413 Documents
 38   39   40   41   42 
DIGITALISASI LAYANAN DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN ANAK Afifatudz Dzurriyah; Singgih Manggalou
Jurnal Kebijakan Publik Vol 15, No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v15i2.8487

Abstract

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan dari kekerasan demi kesejahteraan mereka yang membutuhkan dukungan dari pemerintah. Hal ini karena kasus kekerasan terhadap anak terus meningkat dari tahun ke tahun. Penelitian ini dilakukan atas dasar adanya fenomena peningkatan kasus kekerasan anak yang disebabkan faktor keluarga dan kurangnya pengetahuan tentang pengasuhan anak. Fenomena tersebut menjadi dasar bagi Pemerintah meluncurkan layanan PUSPAGA sebagai langkah terdekat dalam pencegahan kasus kekerasan anak pada lingkup keluarga yang dapat diakses melalui digital, khususnya di Kota Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses Digitalisasi Layanan Puspaga Dalam Pencegahan Kekerasan Anak di Kota Surabaya yang dianalisis berdasarkan lima elemen fokus teori inovasi oleh Rogers yaitu: keunggulan relatif, kesesuaian, kerumitan, kemampuan uji coba, dan kemudahan diamati. Metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan proses digitalisasi layanan puspaga telah berjalan dengan baik dengan adanya inovasi aplikasi SIAP PPAK yang terintegrasi secara digital melalui layanan konseling. Meskipun masih terdapat kendala yang ditemui yaitu pemahaman masyarakat terhadap teknologi digital khususnya aplikasi SIAP PPAK serta kendala jaringan, tetapi dapat diatasi dengan sosialisasi lebih intensif oleh Fasilitator Puspaga serta penyediaan fasilitas tambahan bagi masyarakat pengguna layanan apabila terkendala jaringan.
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGENDALIAN HAMA PERTANIAN Mia Priluddina; Andreo Wahyudi Atmoko
Jurnal Kebijakan Publik Vol 15, No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v15i2.8503

Abstract

Kolaborasi pemangku kepentingan menjadi elemen krusial dalam kebijakan pengendalian hama pertanian. Hama pertanian dapat mengganggu kebutuhan pangan dan menyebabkan krisis pangan. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme collaborative governance sebagai pendekatan kebijakan yang dilaksanakan dalam kebijakan pengendalian hama BK di Pulau Sumba. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dalam proses pengumpulan data, menggunakan metode purposive sampling yang dilakukan dengan wawancara kepada FAO, Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat lokal. Data yang berhasil dihimpun kemudian dianalisis menggunakan pendekatan Miles, Huberman, dan Saldana (2014) melalui kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menemukan upaya kolaboratif dilakukan melalui kerjasama antar lembaga yang melibatkan Pemerintah Pusat, FAO/NGO, Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi serta masyarakat. Pola kolaborasi melalui empat rangkaian kegiatan secara berturutan dan berkesinambungan yaitu melakukan pemetaan dan identifikasi hama BK, melakukan pengendalian dengan melakukan penangkapan maupun penyemprotan hama BK di daerah yang sudah teridentifikasi, melakukan evaluasi teknologi pengendalian, dan melakukan monitoring dan surveilensi untuk memantau secara berkesinambungan. Peneliti menyimpulkan pendekatan collaborative governance sebagai mekanisme efektif dan berhasil menekan populasi hama BK secara drastis. Peneliti merekomendasikan dalam jangka panjang, skema pendekatan collaborative governance dapat ditingkatkan dengan menggunakan perangkat teknologi untuk dapat memprediksi dan mempercapat penanganan hama BK sehingga ruang gerak penanganan semakin cepat.
OPTIMALISASI PENGAWASAN LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS Haqiq Fadilin; Wiro Oktavius Ginting
Jurnal Kebijakan Publik Vol 15, No 3 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v15i3.8584

Abstract

Permasalahan impor pakaian bekas di Kota Tanjung Balai menyebabkan pelaku UMKM dan industri tekstil terancam gulung tikar karena kalah saing dengan barang bekas. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah melarang impor pakaian bekas sebagai respons terhadap protes tersebut, namun kebijakan ini belum berjalan efektif. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pengawasan kebijakan larangan impor pakaian bekas demi melindungi pelaku UMKM dan industri tekstil di Kota Tanjung Balai. Untuk itu, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan studi literatur sebagai sumber data dan analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan larangan impor pakaian bekas di Kota Tanjung Balai belum optimal karena standar pelaksanaan yang belum memadai, kurangnya transparansi informasi, dan wewenang penindakan yang belum jelas. Untuk meningkatkan pengawasan, disarankan untuk mengatur wewenang pengawasan secara sentral, meningkatkan transparansi informasi, serta memperkuat tenaga, sarana, dan sanksi yang diperlukan.
PENGELOLAAN SAMPAH DALAM RANAH KEBIJAKAN PUBLIK Tiberius Zalukhu; Dedi Kusuma Habibie
Jurnal Kebijakan Publik Vol 15, No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v15i1.8467

Abstract

Sampah dan pengelolaannya masih menjadi masalah utama dalam aspek lingkungan, kesehatan, sosial, dan budaya yang sampai saat ini belum terselesaikan. Pengelolaan sampah merupakan seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan meliputi pengurangan sampah dan penanganan sampah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berbagai permasalahan persampahan diantaranya masih terjadinya penumpukan sampah di TPS, pengangkutan sampah tidak maksimal, belum berfungsinya TPS 3R, belum adanya kegiatan pengolahan sampah, serta belum adanya TPA di Kabupaten Nias Utara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Utara. Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan bersifat analisis deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori Newman dalam (Firmansyah & Mahardhika, 2018) dengan lima indikator yaitu : perencanaan, pengorganisasian, pengadaan atau pengumpulan sumber daya, pengarahan, dan pengawasan. Berdasarkan dari hasil penelitian, kemudian disimpulkan bahwa Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Utara belum berjalan dengan maksimal. Adapun faktor penghambat dalam Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Utara meliputi minimnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah, kurangnya personil dan kemampuan SDM dalam melakukan kegiatan pengolahan sampah, dan minimnya partisipasi masyarakat, swasta, perguruan tinggi, dan lembaga pendidikan dalam pengelolaan sampah.
AKUNTABILITAS INSPEKTORAT DALAM PENGAWASAN DANA DESA Adelia Br Manalu; Tunggul Sihombing
Jurnal Kebijakan Publik Vol 15, No 3 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v15i3.8533

Abstract

Inspektorat memegang peranan penting dalam proses terciptanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala yang signifikan yaitu terkait independensi, kapasitas dan kapabilitas organisasi serta kasus penyelewengan dana desa di Desa Tanjung Putus. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan secara rinci Akuntabilitas Inspektorat Kabupaten Langkat dalam Pengawasan Dana Desa di Desa Tanjung Putus. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan di kantor Inspektorat Kabupaten Langkat dan kantor Desa Tanjung Putus. Data dan informasi yang diperoleh kemudian dianalisis dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan yang didukung dengan teori yang dikemukakan oleh Jonathan GS Koppell. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa akuntabilitas Inspektorat Kabupaten Langkat melalui lima dimensi atau indikator akuntabilitas yaitu: Pertama, transparency yang terbatas agar data tidak disalahgunakan. Kedua, liability atau kewajiban yang belum bisa terlaksana karena terhambat jarak antar desa dan Inspektorat yang cukup jauh. Ketiga, controllability atau pengawasan belum memadai karena kuantitas sumber daya manusia Inspektorat yang masih kurang dibandingkan dengan cakupan objek pemeriksaan. Keempat, responsibility atau tanggung jawab harus lebih ditekankan lagi supaya kinerja Inspektorat semakin baik. Kelima, responsiveness atau daya tanggap yang belum optimal karena masih rendahnya tingkat kepedulian perangkat daerah dalam penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan dan juga dikarenakan terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang menangani tindak lanjut hasil pengawasan tersebut. Oleh karena itu, sangat perlu ditingkatkan lagi kualitas dan kuantitas pegawai Inspektorat Kabupaten Langkat dan perangkat desa.
TATA KELOLA PROGRAM CSR MELALUI COLLABORATIVE GOVERNANCE Sandhi Sada Arih Sitakar; Zoraya Alfathin Rangkuti
Jurnal Kebijakan Publik Vol 15, No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v15i2.8498

Abstract

Program Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu program yang diwajibkan kepada perusahaan untuk melakukan tanggung jawabnya kepada sosial dalam rangka menghasilkan suatu dampak positif bagi masyarakat yang berada di lingkungan maupun di luar lingkungan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan secara rinci tata kelola program CSR melalui konsep Collaborative Governance dalam menunjang pembangunan daerah di Kabupaten Dairi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan Collaborative. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan program CSR yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Dairi tidak dialokasikan sepenuhnya untuk menunjang program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Dairi. Pada dimensi kondisi awal, pemerintah memiliki motivasi dengan perusahaan untuk berkolaborasi dalam pembangunan daerah. Pada dimensi kepemimpinan, pemerintah kurang dalam memberikan komunikasi kepada publik terkait program CSR dan juga tidak pernah mengadakan forum resmi dengan perusahaan untuk mendiskusikan program CSR. Dimensi desain kelembagaan, tidak adanya peraturan khusus yang mengatur tata kelola program CSR oleh pemerintah. Dimensi proses kolaborasi, pemerintah kurang aktif untuk bernegosiasi dengan perusahaan-perusahaan sehingga dana CSR sangat sedikit dan tidak ada sama sekali di tahun 2020 dan 2021. Dana CSR cenderung dialokasikan untuk membantu UMKM.
PENENTUAN PRIORITAS STRATEGI MARITIM MENGHADAPI KONFLIK W Pramandita; A Anondo; G Harsono; S Arismunandar
Jurnal Kebijakan Publik Vol 15, No 3 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v15i3.8620

Abstract

Penelitian ini membahas Strategi Maritim Indonesia dalam menghadapi konflik di Laut Cina Selatan (LCS) yang memiliki potensi besar untuk mengancam kedaulatan dan keamanan nasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kapasitas pertahanan maritim Indonesia serta menentukan prioritas strategi yang harus diimplementasikan. Penelitian ini menggunakan mixed method dengan pendekatan sequential exploratory yang menggunakan analisis SWOT untuk menentukan strategi dan analisis AHP untuk pemilihan strategi terbaik. Narasumber dalam penelitian ini adalah praktisi dan akademisi yang berkompeten. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan kuisioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan strategis yang holistik, melibatkan kekuatan militer dan nir-militer, melalui pendekatan strategi kehadiran di laut (presence at sea), pemanfaatan sumber daya kelautan (explore/exploit the sea) dan diplomasi maritim (trust build by sea) yang kuat, sangat penting untuk menjaga stabilitas dan menghindari spill over conflict di wilayah perairan Indonesia. Kesimpulannya, strategi yang terukur dan adaptif sangat diperlukan untuk menghadapi dinamika konflik di LCS.
PERAN PENTAHELIX DALAM KEBIJAKAN PENGURANGAN RISIKO BANJIR Muhammad Amiruddin; Herlina Juni Risma Saragih; Sovian Aritonang; Pujo Widodo; Wilopo Wilopo
Jurnal Kebijakan Publik Vol 15, No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v15i2.8491

Abstract

Kompleksitas masalah banjir di DKI Jakarta disebabkan oleh tiga faktor utama yang saling berkaitan yaitu perubahan iklim, penurunan permukaan tanah, serta perubahan sosial ekonomi dan kependudukan. Selama periode tahun 2001 sampai 2021, banjir sebagai bencana yang menelan banyak korban di DKI Jakarta. Untuk itu, upaya pengurangan risiko bencana perlu dihadirkan melalui pendekatan kolaboratif dengan peran pentahelix. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif melalui wawancara dan analisis data sekunder, penelitian ini bertujuan menganalisis peran pentahelix dalam kebijakan pengurangan risiko bencana banjir. Hasil penelitian memperlihatkan terdapat lima unsur penting dalam kebijakan pengurangan risiko bencana di DKI Jakarta yaitu pemerintah, akademisi, bisnis, komunitas dan media. Kolaborasi peran pentahelix dalam program pengurangan risiko bencana bergerak secara simultan yang disesuaikan dengan kapasitas, tugas dan fungsi masing-masing lembaga. Namun demikian, berdasarkan pengukuran dampak bencana banjir tahun 2016-2020, menunjukan capaian yang kurang optimal. Angka jiwa terdampak, jumlah jiwa pengungsi, dan area terdampak masih fluktuatif dan cenderung tinggi. Terlebih jumlah korban jiwa justru meningkat pada tahun 2020. Dengan berbagai perbedaan pada kapasitas, wewenang, dan sumber daya yang dimiliki pada masing-masing pihak, kolaborasi pentahelix membutuhkan kepemimpinan yang kuat dalam proses perencanaan dan implementasi program. Peran Pentahelix masih perlu didorong lebih kuat dalam konteks sinergi peran, realokasi sumber daya, dan distribusi wewenang secara proporsional untuk memastikan kolaborasi peran pentahelix dapat terlaksana secara optimal. Peneliti merekomendasikan penguatan tata kelola kolaboratif pada tataran teknis pelaksanaan yang lebih aktual serta menguatkan kepemimpinan dalam manajemen pengurangan risiko di semua unsur pentahelix.
E-READINESS AKTOR PELAKSANA DALAM PENERAPAN NING YAONAH Shofwatun Nailul Isti'anah; Bagus Nuari Harmawan
Jurnal Kebijakan Publik Vol 15, No 3 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v15i3.8505

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis e-readiness Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang dalam penerapan NING YAONAH sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang perlu diperbaiki guna meningkatkan kualitas layanan. Metode penelitian yang digunakan adalah mixed method dengan desain explanatory sequential. Sampel dalam penelitian ini adalah 35 pegawai yang terlibat langsung dalam pelayanan NING YAONAH yaitu Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dan Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas dan 2 pegawai yang paling mengetahui tentang NING YAONAH. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah survey, wawancara, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif dan model analisis data interaktif. Penelitian ini juga menggunakan pemeringkatan e-government readiness Center for International Development Harvard University (2019) yang terdiri dari empat kategori yaitu belum siap, cukup siap, siap, dan sangat siap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang siap dalam penerapan NING YAONAH, dilihat dari penilaian e-government readiness Al-Osaimi et al menggunakan framework STOPE dengan lima domain penilaian yaitu 1) strategy, e-readiness berkategori siap namun perlu roadmap TIK sebagai petunjuk arah mewujudkan rencana strategis 2) technology, e-readiness berkategori siap namun masih diperlukan sosialiasi secara menyeluruh, software yang ter-upgrade, evaluasi terukur, serta peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia 3) organization, e-readiness berkategori siap namun perlu landasan hukum secara khusus mengenai NING YAONAH dan kebijakan manajemen risiko 4) people, e-readiness berkategori siap namun tetap diperlukan peningkatan kemampuan TIK pegawai kedepannya dan mendorong pegawai untuk memperoleh sertifikasi TIK 5) environment, e-readiness berkategori siap namun perlu peningkatan kemampuan berbahasa inggris pegawai dan dibentuknya unit penelitian dan pengembangan.
IMPLEMENTASI PROGRAM STIMULAN JAMBAN UNTUK MENJAGA KEBERSIHAN Siti Nur Amanah; Lukman Arif
Jurnal Kebijakan Publik Vol 15, No 3 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v15i2.8474

Abstract

Penyediaan akses sanitasi yang mencukupi tepatnya jamban merupakan peran penting untuk menciptakan Desa Open Defecation Free (ODF) dan merupakan langkah untuk mengatasi Buang Air Besar Sembarangan. Banyaknya masyarakat yang melakukan praktik BABS (Buang Air Besar Sembarangan) di sungai merupakan akibat dari kebiasaan masyarakat yang kurang sadar terhadap pentingnya menjaga lingkungan yang bersih dan sehat. Penelitian ini dilakukan atas dasar fenomena yang ditemukan banyaknya masyarakat yang melakukan praktik BABS di Kabupaten Tuban khususnya di Desa Tingkis yang menduduki desa paling tinggi tingkat BABS per Agustus 2023. Melalui Program Stimulan Jamban pemerintah Kabupaten Tuban berusaha menekan angka BABS tersebut. Penelitian ini memiliki tujuan yaitu mengetahui proses implementasi serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program stimulan jamban di Desa Tingkis. Untuk menjawab pertanyaan penelitian diatas peneliti menggunakan pendekatan teori implementasi kebijakan model Van Meter dan Van Horn berdasarkan enam elemen fokus penelitian yaitu standar dan tujuan, sumber daya, komunikasi antar pelaksana, karakteristik organisasi pelaksana, kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik, dan sikap pelaksana. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Program Stimulan Jamban Sehat di Desa Tingkis, Kabupaten Tuban sudah terlaksana dengan baik namun masih perlu adanya perbaikan dalam pemenuhan standar bangunan jamban dan dari segi anggaran.

Page 41 of 42 | Total Record : 413

 38   39   40   41   42 

Filter by Year

2010 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 16, No 4 (2025) Vol 16, No 3 (2025) Vol 16, No 2 (2025) Vol 16, No 1 (2025) Vol 15, No 4 (2024) Vol 15, No 3 (2024) Vol 15, No 2 (2024) Vol 15, No 1 (2024) Vol 14, No 4 (2023) Vol 14, No 3 (2023) Vol 14, No 2 (2023) Vol 14, No 1 (2023) Vol 13, No 4 (2022) Vol 13, No 3 (2022) Vol 13, No 2 (2022) Vol 13, No 1 (2022) Vol 12, No 2 (2021) Vol 12, No 1 (2021) Vol 11, No 2 (2020) Vol 11, No 1 (2020) Vol 10, No 2 (2019) Vol 10, No 1 (2019) Vol 9, No 2 (2018) Vol 9, No 1 (2018) Vol 7, No 1 (2016) Vol 5, No 3 (2014) Vol 4, No 01 (2013) Vol 4, No 2 (2013) Vol 3, No 2 (2012) Vol 3, No 1 (2012) Vol 2, No 2 (2011) Vol 1, No 01 (2010) Vol 1, No 2 (2010) More Issue