Jurnal Kebijakan Publik
Jurnal Kebijakan Publik contains articles and scientific papers in the form of research and non-research results, both in government institutions or in the community. This journal focuses on the theoretical and practical study of public policy starting from the formulation, implementation, and evaluation of policies carried out by the government in dealing with the changing needs and demands of society. Therefore, the publication of this journal as a scientific media regarding issues of public policy, both in the form of legislation, legal government, regional regulations, policy government, and government programs and actions. The publication of this journal aims to disseminate theoretical and practical studies in the field of public policy throughout higher education, government institutions, non-governmental at the central, provincial, and city/district levels.
Articles
413 Documents
<![CDATA[EVALUASI KINERJA LAYANAN APLIKASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL ]]>
<![CDATA[Yogi Febri Setyawan]]>;
<![CDATA[Laode Rudita]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 15, No 3 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v15i3.8628
<![CDATA[Layanan administrasi di Indonesia secara bertahap bertransformasi menjadi layanan berbasis digital, dengan memanfaatkan platform gawai (smartphone) yang mudah diakses oleh masyarakat. Salah satu inovasi tersebut adalah Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2023, Aplikasi IKD merepresentasikan KTP-Elektronik secara digital serta menyediakan layanan administrasi di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Namun, tingkat adopsi Aplikasi IKD masih relatif rendah, yaitu hanya sekitar 0–15% dari total populasi di setiap provinsi di Indonesia. Selain itu, penilaian pengguna terhadap Aplikasi IKD di platform Play Store dan App Store juga belum memuaskan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi kinerja layanan Aplikasi IKD berdasarkan dimensi-dimensi SERVQUAL, dengan studi kasus di Kota Depok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi responsiveness dan assurance memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan masyarakat yang telah menggunakan Aplikasi IKD. Temuan ini mengindikasikan bahwa kecepatan dalam menyediakan dan menyampaikan layanan administrasi kependudukan, serta jaminan keamanan data dan kualitas layanan, merupakan aspek yang perlu diprioritaskan untuk ditingkatkan oleh penyedia layanan guna meningkatkan kepuasan masyarakat.]]>
<![CDATA[ELEMEN KEBERHASILAN E-GOVERNMENT PADA APLIKASI GRESIKPEDIA ]]>
<![CDATA[Arinal Haq]]>;
<![CDATA[Arimurti Kriswibowo]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 15, No 3 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v15i3.8512
<![CDATA[Kabupaten Gresik memiliki inovasi berbasis e-government yaitu aplikasi Gresikpedia dan berhasil mendapatkan penghargaan pada kategori website pemkab terbaik dalam acara Beritajatim Digital Award. Aplikasi Gresikpedia juga telah berhasil menurunkan angka pengangguran di Kabupaten Gresik secara berturut-turut dari tahun 2020 hingga 2023, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana elemen keberhasilan e-government pada aplikasi Gresikpedia di bidang ketenagakerjaan Kabupaten Gresik. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus yang dijabarkan secara deskriptif. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori elemen keberhasilan e-government menurut Mohsen A. Khalil, Bruno D. Lanvin dan Vivek Chaudhry (2002) yang terdiri dari lima elemen yakni reformasi proses, kepemimpinan, investasi strategis, kolaborasi dan keterlibatan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan aplikasi Gresikpedia sudah berhasil diterapkan dengan baik. Hal ini dikarenakan hanya dua aspek yang menunjukkan hasil yang masih kurang yaitu pada elemen kolaborasi dan elemen keterlibatan masyarakat. Sehingga hal tersebut masih menjadi tantangan untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik agar dapat memberikan perhatian khusus terhadap kedua elemen tersebut agar penyelenggaraan e-government melalui aplikasi Gresikpedia dapat berjalan lebih optimal. Penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik agar dapat meningkatkan kolaborasi secara formal dengan berbagai pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan masukan yang lebih bervariasi serta dukungan yang lebih kuat dalam pengembangan aplikasi Gresikpedia dan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses evaluasi dan pengembangan aplikasi Gresikpedia agar dapat memastikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.]]>
<![CDATA[COLLABORATIVE GOVERNANCE PENCEGAHAN PENAMBANGAN PASIR ILEGAL ]]>
<![CDATA[Nabilla Putri Ramadhani]]>;
<![CDATA[Rosyidatuzzahro Anisykurlillah]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 15, No 3 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v15i3.8501
<![CDATA[Sungai Brantas merupakan salah satu sungai di Provinsi Jawa Timur yang memiliki potensi sumber daya alam sangat besar salah satunya mineral berupa pasir. Hal ini membuat adanya peluang pemanfaatan kegiatan penambangan pasir di wilayah tersebut. Kecamatan Ngronggot menjadi salah satu kecamatan di Kabupaten Nganjuk yang memiliki titik lokasi penambangan pasir karena wilayah administrasinya yang berbatasan langsung dengan tanggul Sungai Brantas. Kegiatan penambangan pasir pada kawasan Sungai Brantas tersebut merupakan salah satu penambangan ilegal karena wilayahnya yang dilarang dan tanpa adanya Izin Usaha Pertambangan (IUP). Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis collaborative governance dalam upaya pencegahan kegiatan penambangan pasir ilegal pada kawasan Sungai Brantas di Kecamatan Ngronggot. Penelitian ini dianalisis menggunakan tujuh faktor yaitu kesediaan berkompromi, komunikasi, komitmen, saling percaya, transparansi, berbagi pengetahuan dan kesediaan mengambil risiko. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa proses kolaborasi pada upaya pencegahan penambangan pasir ilegal, melibatkan beberapa pihak, diantaranya Satpol PP Kabupaten Nganjuk, Pemerintah Desa dan Kecamatan di Kecamatan Ngronggot, LSM, serta masyarakat di Kecamatan Ngronggot. Dalam penelitian ini juga dijelaskan bahwa proses kolaborasi belum dapat terlaksana dengan optimal.]]>
<![CDATA[LOCAL GOVERNMENT CAPACITY IN SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT ]]>
<![CDATA[M. Rafi]]>;
<![CDATA[Rosti Novriana]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 15, No 3 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v15i3.8478
<![CDATA[The existence of problems related to the government's lack of capability to develop tourist attractions has caused a drastic decline in the number of visitors to the Artificial Lake tourist attraction and requires policy improvements by all stakeholders. This research aims to determine the capabilities of the Culture and Tourism Department in developing the Artificial Lake tourist attraction in Pekanbaru City. This research uses a qualitative research method with a descriptive approach, where data collection procedures include interviews and documentation. Meanwhile, the data analysis technique uses Nvivo 12 Plus software as a qualitative research tool that can analyze data with critical combinations using the crosstab query analysis feature. The findings of this research indicate that the Pekanbaru City Culture and Tourism Office has a work program in the knowledge and skills dimension, but the existing work program is not specifically directed at the process of developing the Artificial Lake tourist attraction. Then, from the technical system dimension, the Culture and Tourism Service currently does not have adequate standard operating procedures (SOP) and information systems for the development of the Artificial Lake tourist attraction. Next, in the managerial system dimension, the Culture and Tourism Service has collaborated with PT. Pekanbaru Development Facilities, but the budgeted program planning has not yet been implemented, and there has been no further coordination for the development of the Artificial Lake tourist attraction. Furthermore, the absence of a specific motto vision, and mission for Artificial Lake tourism in the development process has shown a lack of seriousness and capability of the local government in the dimensions of values and norms regarding the Artificial Lake tourist attraction development project. Based on these conditions, this study contributes to encouraging the improvement of local government capabilities in systematically managing sustainable tourism development in each core capability dimension.]]>
<![CDATA[STRATEGI PENGEMBANGAN ORGANISASI MELALUI BUSINESS MODEL CANVAS ]]>
<![CDATA[Laila Diana]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 15, No 3 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v15i3.8629
<![CDATA[Sebagai organisasi yang menangani produksi semen beku untuk inseminasi buatan, UPT Inseminasi Buatan Ternak Provinsi Riau terus berbenah untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Salah satu upaya pendekatan dalam membuat suatu pengembangan adalah dengan menggunakan model bisnis. Hal ini penting bagi UPT sebagai unit usaha yang menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk merancang pengembangan layaknya seperti organisasi bisnis dengan sebaik mungkin. Analisis dilakukan dengan pendekatan Business Model Canvas (BMC) dengan mewawancara responden terkait dengan sembilan elemen BMC di UPT.IBT Provinsi Riau. Dari hasil analisis BMC tersebut kemudian dilanjutkan dengan analisis SWOT pada masing-masing elemen BMC untuk dilakukan penyempurnaan, dan kemudian dilakukan perumusan strategi pengembangannya. Hasil analisis mendapatkan bahwa UPT IBT perlu Peningkatan kompetensi pegawai baik yang akan mengelola sistem informasi yang ada di UPT.IBT ataupun kompetensi teknis terkait proses produksi semen beku. UPT.IBT mengusulkan dan mempersiapkan untuk menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sehingga lebih leluasa dalam menggunakan anggaran sesuai kebutuhan dan dapat meminimalisir alokasi anggaran yang tidak tepat sasaran dan meminimalisir terlambatnya pembelian obat-obatan dan vitamin serta kebutuhan lainnya dalam rangka pemeliharaan Sapi Bull dan proses produksi semen beku. Perbaikan lainnya yaitu dengan diversifikasi produk layanan tidak hanya produksi semen beku sapi bali, tapi juga semen beku sapi jenis lainnya dan semen beku komoditas ternak lainnya seperti kambing, kerbau dan domba serta semen beku sexing. ]]>
<![CDATA[PELAYANAN PUBLIK PEMBUATAN SURAT IJIN MENGEMUDI (SIM C) ]]>
<![CDATA[Hannah Selly Melinda Sagala]]>;
<![CDATA[R. Sally Marisa Sihombing]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 15, No 3 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v15i3.8521
<![CDATA[Pelayanan publik dapat dikatakan efektif apabila masyarakat mendapatkan kemudahan pelayanan dengan menerap-kan prosedur yang singkat, cepat, tepat dan memuaskan. Keberhasilan meningkatkan pelayanan publik dapat ditentukan dengan melihat kemampuan pemerintah dalam menjalankan proses penyelenggaraan pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan serta menganalisis Pelayanan Publik dalam Pembuatan SIM C di Kantor Satlantas Polres Batubara. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengum-pulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan pendekatan teori Fitzsimons dengan indikator Tangibel, Reability, Responsiviness, Assurance dan Emphaty. Melalui penelitian ini dapat diketahui bahwa pelayanan publik dalam pembuatan SIM C di Kantor Satlantas Polres Batubara masih belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik. Masih terdapat beberapa kekurangan pemberian pelayanan yang dilakukan oleh petugas. Adapun indikator yang belum terlaksana dengan baik meliputi: Pertama, tahapan proses pembuatan SIM C yang tidak dilaksanakan dengan baik seperti ujian teori yang tidak selalu dilaksanakan. Kedua, biaya administrasi SIM C yang masih tidak sesuai dengan biaya administrasi yang telah di tetapkan. Selain itu berbagai faktor penghambat seperti jumlah petugas yang bekerja tidak mencukupi serta sarana dan prasana petugas didalam meberikan pelayanan masih kurang sehingga menyebabkan pelayanan yang diberikan masih belum memuaskan. Oleh karena itu perlu dilakukan pembenahan demi meningkatkan pela-yanan yang akan diberikan ke masyarakat.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PROGRAM ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI ]]>
<![CDATA[Roba Hinta Tarigan]]>;
<![CDATA[Asima Yanti Sylvania Siahaan]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 15, No 3 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v15i3.8583
<![CDATA[Kota Binjai telah mencanangkan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Kantor BNN Kota Binjai sejak Tahun 2020, penandatanganan pakta integritas oleh wali Kota Binjai menjadi bukti komitmen para pimpinan dan pejabat pemerintahan seagai implementor dari reformasi birokrasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan berorientasi untuk melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan professional, namun Pungli di Lapas Binjai masih terus berlanjut serta pelayanan yang tidak maksimal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan di Lembaga Pemyarakatan Kelas IIA Binjai. Data yang diperoleh kemudian di analisis secara kualitatif dengan meninjau semua data yang dikumpulkan, yang didukung oleh hasil wawancara. Tujuan dalam tulisan ini melihat bagaimana Implementasi Program Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai, dengan pendekatan teori yang dikemukakan oleh Van Matar dan Van Horn bahwa implementasi program dapat diukur melalui enam indikator. Melalui penelitian ini dapat diketahui bahwah implementasi Program Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai sudah dilaksanakan dengan baik, namun masih dalam tahap penyesuaian sehingga terdapat berbagai kesulitan dalam mengimplementasikan program yang sudah ditetapkan dalam Peraturan MenPAN-RB No.52 Tahun 2014. Pelatihan kepada tim kerja zona integritas masih kurang sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda dalam melaksanakan dan mengisi lembar dokumen pembangunan zona integritas, masih terdapatnya faktor yang diluar kendali implementor seperti adanya gratifikasi dari masyarakat.]]>
<![CDATA[KOLABORASI PENDAMPINGAN PERHUTANAN SOSIAL: PERSPEKTIF STRUKTURASI ]]>
<![CDATA[Dwiki Faiz Sarvianto]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 15, No 3 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v15i3.8588
<![CDATA[Peran pendampingan dalam Perhutanan Sosial (PS) menjadi penting sampai saat ini. Namun, pada pelaksanaannya terdapat tantangan baik secara kuantitas maupun kualitas. Hal tersebut membutuhkan kolaborasi para pihak yang kini hadir melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial. Namun, upaya yang dilaksanakan tidak serta merta langsung menangani tantangan dalam pendampingan PS. Pada implementasinya, diduga terdapat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan Perpres, khususnya dari individu dan struktur sosial sekitar. Tujuan artikel ini digunakan untuk menelaah kolaborasi pendampingan PS yang hadir dalam perspektif strukturasi. Strukturasi diduga dapat membedah pengaruh dari pendamping sebagai agen kepada pendampingan terhadap Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) maupun struktur sosial sekitar. Pendekatan yang digunakan dalam artikel ini ialah kualitatif dengan metode studi literatur melalui teknik desk study. Data yang dikaji berasal dari peraturan, artikel jurnal, buku, dan data statistik lembaga terkait. Hasil telaah menunjukkan bahwa Perpres Nomor 28 Tahun 2023 telah menjadi simbol baru untuk mengatasi tantangan pendampingan dari segi kuantitas, sementara terkait kualitas ada beberapa faktor yang mempengaruhinya seperti struktur asal lembaga, pemaknaan informasi, dan kapasitas dari pendamping. Komitmen dan dukungan seperti pengembangan kompetensi pendamping sesuai kebutuhan yang dipadukan dengan partisipasi KPS berpotensi menciptakan pengembangan KPS ke depannya.]]>
<![CDATA[KEBERLANJUTAN MULTIDIMENSI PENGELOLAAN ARBORETUM GAMBUT ]]>
<![CDATA[M. Arphin Dita]]>;
<![CDATA[Zulkarnaini Zulkarnaini]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 15, No 3 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v15i3.8384
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya keberlanjutan multidimensi pengelolaan Arboretum Gambut Marsawa di Kelurahan Sungai Pakning, Kabupaten Bengkalis yang menghadapi ancaman degradasi lingkungan dan perubahan iklim. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi praktik pengelolaan arboretum gambut yang berkelanjutan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutannya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus yang melibatkan arboretum gambut di beberapa lokasi di Indonesia sebagai subjek penelitian. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan pengelola arboretum, dan survei kepada masyarakat sekitar arboretum. Instrumen yang digunakan meliputi panduan wawancara, kuesioner, dan lembar observasi. Data dianalisis menggunakan metode analisis tematik untuk mengidentifikasi pola-pola dan tema-tema yang relevan dengan pengelolaan arboretum gambut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan arboretum gambut yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal dan kerjasama antara pemerintah, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat berkontribusi signifikan terhadap keberlanjutan arboretum. Tantangan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya finansial dan teknis, serta tekanan dari kegiatan ekonomi yang tidak ramah lingkungan. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa pendekatan kolaboratif dan berbasis masyarakat sangat penting untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan arboretum gambut. Implikasi penelitian ini menunjukkan perlunya kebijakan yang mendukung konservasi lahan gambut dan program pendidikan yang meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pelestarian ekosistem gambut]]>
<![CDATA[PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS UNTUK KEMANDIRIAN ]]>
<![CDATA[Nafa Grilda Sagita]]>;
<![CDATA[Lukman Arif]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 15, No 3 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v15i3.8480
<![CDATA[Penduduk memainkan peran penting dalam kesuksesan negara dengan memberikan kontribusi pada perkembangan negara melalui beragamnya sumber daya yang dimiliki. Namun, pertumbuhan penduduk yang cepat dapat mengubah struktur suatu negara dan menjadi masalah serius jika tidak dikelola secara efektif. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya, termasuk melalui Program Kampung KB yang dikelola oleh BKKBN, untuk meningkatkan kualitas infrastruktur fisik dan sumber daya manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa implementasi program Kampung KB di Kelurahan Kapasmadya Baru. Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan menurut George Charles Edward III dalam Sahya Anggara (2014) yang mengidentifikasi implementasi kebijakan kedalam empat faktor. Lokasi penelitian ini di Kelurahan Kapasmadya Baru Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan penelusuran dokumen yang kemudian data di konsendasi, disajikan dan disimpulkan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Kampung KB di Kelurahan Kapasmadya Baru telah terlaksana dengan baik, tetapi masih diperlukan peningkatan pada aspek sumber daya, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Diharapkan, melalui program ini, pemerintah dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas yang diberikan kepada masyarakat.]]>
