cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Locus Media Publishing
Contact Email
locusmediapublishing@gmail.com
Phone
+6281360611911
Journal Mail Official
support@jurnal.locusmedia.id
Editorial Address
Jalan Sunggal, Komplek Sunggal Mas No.A-9. Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia, 20127.
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum
Published by PT. LOCUS MEDIA PUBLISHING
ISSN : -     EISSN : 28099265     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum merupakan sebuah portal jurnal yang didedikasikan untuk publikasi hasil penelitian yang berkualitas tinggi dalam rumpun ilmu hukum. Semua publikasi dijurnal ini bersifat terbuka untuk umum yang memungkinkan artikel jurnal tersedia secara online. Jurnal Konsep Ilmu Hukum menerbitkan penelitian akademik interdisipliner yang menguji atau mengembangkan teori ilmiah hukum atau sosial tertentu tentang hukum dan lembaga hukum, termasuk pengajuan singkat yang mengkritik atau memperluas artikel yang diterbitkan dalam edisi sebelumnya. Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum menekankan pendekatan ilmu hukum, ilmu sosial, ilmu ekonomi, ilmu politik, dan lainnya, tetapi juga menerbitkan karya sejarawan, filsafat, dan orang lain yang tertarik pada perkembangan ilmu hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 78 Documents
 2   3   4   5   6 
Disparitas Pemidanaan Terhadap Anak Yang Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Sinambela, Maichael; Madiasa Ablisar; Marlina, Marlina; Edy Ikhsan
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 3 No 2 (2023): Juni
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v3i2.43

Abstract

Adanya perbedaan penjatuhan pidana dalam memutus suatu kasus pidana narkotika dalam melihat tujuan pemidanaan yang belum tercapai. Landasan terjadinya disparitas dalam penjatuhan pemidanaan terhadap anak sebagai perantara jual beli narkotika, yaitu faktor hukum itu sendiri, hukum pidana di Indonesia hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana yang dikehendaki, sehubungan dengan pengunaan sistem altenatif di dalam pengancaman pidana di dalam KUHP tampak beberapa pidana pokok sering kali diancamkan kepada pelaku tindak pidana yang sama secara alternatif. Pertimbangan hakim pada disparitas pemidanaan terhadap anak sebagai perantara jual beli narkotika dalam putusan yaitu latar belakang di dalam persidangan, fakta persidangan dimana apakah anak ini sudah pernah melakukan perbuatannya atau baru pertama kali, latar belakang anak yang dilihat dari masih sekolah atau putus sekolah, dan menerima hasil laporan penelitian dari balai pemasyarakatan Palembang kepada pihak keluarga yaitu latar belakang orangtua, keluarga anak, pergaulan atau pertemanan anak. Perbedaan pada Putusan Nomor 98/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plg, Putusan Nomor 49/Pid.Sus Anak /2020/ PN Plg dan Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plg, yaitu ada anak sebagai pelaku perantara jual beli narkotika yang mengaku sudah lama melakukan tindak pidana narkotika, menurut hasil penelitian Balai Pemasyarakatan Palembang, jumlah barang bukti yang terdapat didalam persidangan, keterangan saksi dan latar belakang keluarga dan anak. Kata kunci: Anak, Disparitas Pemidanaan, Jual Beli Narkotika, Perantara. Abstract There are differences in criminal penalties in deciding a narcotics crime case in view of the purpose of punishment that has not been achieved. The basis for the occurrence of disparities in the sentencing of children as intermediaries for buying and selling narcotics, namely the legal factor itself, criminal law in Indonesia judges have very wide freedom to choose the type of crime desired, in connection with the use of an alternative system in threatening criminal offenses in the Criminal Code, it appears that several basic crimes are often threatened with criminal acts alternatively the same. The judge's considerations on the disparity in punishment of children as intermediaries for buying and selling narcotics in the decision are the background in the trial, the facts of the trial where this child has committed an act or it is the first time, the child's background is seen from still in school or dropping out of school, and receiving the results research reports from the Palembang Penitentiary to the family, namely the background of the parents, the child's family, the association or friendship of the child. Differences in decision number 98/Pid.Sus-Child/2020/PN Plg, Decision Number 49/Pid. Sus Child/2020/ PN Plg and Decision Number 2/Pid.Sus-Child/2021/ PN Plg. There are children as narcotics intermediaries who claim to have been intermediaries for buying and selling narcotics, according to the results of the Palembang Correctional Center research, the amount of evidence contained in the trial, witness statements and family and child backgrounds. Keywords: Children, Disparity in Sentencing, Intermediaries, Selling and Buying Narcotics.
Konsekuensi Hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/ Atau Musik Terhadap Pemungutan Royalti Lagu Dan/ Atau Musik Indarsen, Gabriel
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 3 No 2 (2023): Juni
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v3i2.44

Abstract

Selain memperhatikan penggunaan secara komersial di tempat layanan publik, perlindungan hak cipta khususnya terhadap ciptaan musik atau lagu juga menjadi masalah serius terkait perlindungan atas royalti suatu karya cipta lagu atau musik serta perlindungan hak-hak yang terkandung didalamnya. Adapun tujuan penelitian ini dilakukan untuk menganalisis tentang kedudukan hukum LMKN dan LMK dalam pelaksanaan pemungutan royalti lagu dan musik, menganalisis penerapan terhadap PP No. 56 Tahun 2021 setelah ditetapkan di Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, serta menganalisis tentang penyelesaian terhadap sengketa pelaksanaan atas pemungutan dan pendistribusian royalti lagu dan musik di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum LMKN dan LMK dalam pelaksanaan pemungutan royalti lagu dan musik diatur dalam Permenkumham Nomor 36 Tahun 2018. Penetapan PP No. 56 Tahun 2021 di Persatuan Radio Siaran Swasta Indonesia pembayaran royalti menggunakan perhitungan dari hasil audit akuntan publik di tahun sebelumnya. Di Indonesia terdapat dua pola penyelesaian sengketa, yaitu the binding adjudicative procedure dan the non-binding adjudicative procedure. Disarankan pihak LMKN dan LMK melakukan tugas dan kewenangan masing-masing. Disarankan pemungutan dan pembayaran royalti di radio-radio swasta bisa seperti dulu yang langsung membayar secara akumulatif daripada di dapat dari hasil audit revenue. Di sarankan bagi pelaku bisnis di bidang hak cipta lagu dan musik disarankan selalu membuat perjanjian lisensi dan menentukan pilihan penyelesaian sengketa. Kata kunci: Hak Cipta, Pemungutan Royalti, Lembaga Manajemen Kolektif. Abstract In addition to paying attention to commercial use in public service places, copyright protection, especially against music or song creations, is also a serious problem related to the protection of royalties of a song or music copyright and the protection of rights contained therein. The purpose of this study was to analyze the legal position of LMKN and LMK in the implementation of song and music royalty collection, analyze the application of PP No. 56 of 2021 after it was established in the Indonesian National Private Broadcast Radio Association, and analyze the settlement of disputes over the implementation of the collection and distribution of song and music royalties in Indonesia. The results showed that the legal position of LMKN and LMK in the implementation of song and music royalty collection is regulated in Permenkumham Number 36 of 2018. Determination of PP No. 56 of 2021 at the Indonesian Private Broadcast Radio Association royalty payment using calculations from the audit results of public accountants in the previous year. In Indonesia there are two patterns of dispute resolution, namely the binding adjudicative procedure and the non-binding adjudicative procedure. It is recommended that the LMKN and LMK perform their respective duties and authorities. It is suggested that the collection and payment of royalties on private radios can be as it used to be directly paid accumulatively rather than obtained from the results of revenue audits. It is recommended for business people in the field of song and music copyright is advised to always make a license agreement and determine dispute resolution options. Keywords: Copyright, Royalty Collection, Collective Management Institute. Keywords: Copyright, Royalty Collection, Collective Management Institute.
Pemberatan Pemidanaan Terhadap Aparat Penegak Hukum Sebagai Pengedar/Bandar Narkotika: Studi Putusan No. 2611/Pid.Sus/2017/PN. Lbp dan Putusan No.56/Pid.Sus/2020/PN. Dpk Tumanggor, Paian; Ediwarman, Ediwarman; Mahmud Mulyadi; Mohammad Ekaputra
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 3 No 2 (2023): Juni
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v3i2.45

Abstract

Tindak pidana Narkotika merupakan salah satu kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Meningkat penyalahgunaan tindak pidana Narkotika, bukan hanya di masyarakat saja tetapi sudah mulai mengarah kepada aparat penegak hukum khususnya kepada anggota Kepolisian. Sanksi pidana dengan pemberatan diberikan kepada aparat penegak hukum yang terlibat sebagai bandar Narkotika dan menjadi bagian dari jaringan pengedar Internasional. Munculnya pemberatan pemidanaan ini agar dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika. Aturan hukum mengenai pemidanaan dan pemberatan terhadap pemidanaan khususnya narkotika diatur didalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Aparat penegak hukum yang terbukti menjadi pengedar/Bandar narkotika akan dijatuhkan hukuman mati atau hukuman seumur hidup, selain itu juga akan dikenakan sanksi administratif. Kebijakan hukum pidana terhadap aparat penegak hukum sebagai Bandar narkotika dibagi atas 2 (dua) yaitu Pertama, Kebijakan Penal yang mana lebih menitikberatkan pada sifat repressive sesudah kejahatan tindak pidana narkotika terjadi, sedangkan Kedua, Kebijakan Non Penal yang mana lebih menitik beratkan pada sifat preventive sebelum kejahatan tindak pidana narkotika terjadi Kata kunci: Aparat Penegak Hukum, Bandar Narkotika, Pemberatan Pemidanaan. Abstract Narcotics crime is one of the extraordinary crimes. The increase in drug abuse, not only in the community but has begun to lead to law enforcement officials, especially to members of the Police. Criminal sanctions with blessings are given to law enforcement officials who are involved as narcotics dealers and become part of an international network of dealers. The emergence of this punishment in order to cause a deterrent effect on the perpetrators of abuse and illicit circulation of Narcotics and Narcotics Precursors. The criminal punishment is carried out based on the group, type, size, and amount of narcotics. The rule of law regarding the imposition and imposition of the drug, especially narcotics, is regulated in Article 111 to Article 148 of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. Law enforcement officials who are proven to be drug dealers will be sentenced to death or life sentences, but will also be subject to administrative sanctions. The criminal law policy against law enforcement officers as narcotics dealers is divided into 2 (two) namely First, penal policy which focuses more on repressive nature after narcotics crime occurs, while second, non-penal policy which focuses more on preventive nature before narcotics crime crime occurs. Keywords: Law Enforcement Officer, Narcotics Dealer, Enforcement.
Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Menggunakan Bank Sebagai Instrumen Kejahatan Simamora, Daniel; Mulyadi, Mahmud; Marlina, Marlina; Siregar, Mahmul
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 2 No 1 (2022): Maret
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v2i1.236

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang peranan otoritas jasa keuangan dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang menggunakan bank sebagai instrumen kejahatan, oleh sebab kejahatan pencucian uang (money laundering) mempunyai kaitan yang erat dengan perbankan, dimana harta hasil tindak pidana (predicate crime) ditempatkan pada institusi perbankan, sehingga proses penyamaran hasil kejahatan dapat menjadi clean money secara cepat. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian menyatakan bahwa secara garis otoritas jasa keuangan berperan sebagaimana kewenangannya yang diatur berdasarkan undang- undangri nomor 21 tahun 2011 meliputi kewenangan memberikan izin (right to license), kewenangan untuk mengatur (right to regulate), kewenanganuntuk mengawasi (right to control), kewenangan untuk mengenakan sanksi (right to impose sanction) serta kewenangan melakukan penyidikan di sektor jasa keuangan.
Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Dalam Perkawinan Campuran di Indonesia Azahrah, Amalia Gustiara
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 3 No 4 (2023): Desember
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v3i4.96

Abstract

Hukum Agraria Indonesia memberikan pemahaman bahwa nasionalisme mencegah warga negaraasing untuk memiliki tanah dengan sertifikat, bahkan untuk warga negara Indonesia yang menikahdengan orang asing dengan izin sebelumnya, tanpa pembagian harta dan mereka tidak diperbolehkanmemiliki tanah atas dasar hak sebagaimana didefinisikan oleh Undang-Undang Perkawinan diIndonesia tentang komposisi properti. Di Indonesia, perkawinan antara warga negara Indonesia (WNI)dengan warga negara asing (WNA) adalah perkawinan campuran. Perkawinan yang dilakukan antaradua warga negara Indonesia yang berbeda agama tidak dianggap dalam sebagai perkawinancampuran, tetapi perkawinan yang berbeda agama. Penjelasan tentang perkawinan campuran, diIndonesia perkawinan campuran bisa didefinisikan dalam Pasal 57 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974,yang mengatur sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam UndangUndang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan,karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraanIndonesia.”. LahirnyaPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XII/2015 menyebabkan perubahan besar dalamperaturan mengenai pisah harta, yang dimaksud dari sini yaitu menyebabkan perjanjian pisahkekayaan atau kepemilikan dapat dilaksanakan setelah perkawinan dilakukan. Namun, sebelumterjadinya Putusan Mahkamah Konstitusi itu sudah lahir terlebih dahulu yaitu Penetapan Pengadilantentang perjanjian pisah harta.
Peran Pengampu Dalam Melakukan Perwalian Kepada Orang Yang Memiliki Keterbelakangan Mental Dwiyasna, Ilham Arfit
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 3 No 3 (2023): September
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v3i3.97

Abstract

Tidak semua orang cakap dalam hukum. Terdapat beberapa orang yang memiliki kekurangan sehingga tidak dapat berpastisipasi secara sempurna dalam kehidupan maupun dalam hukum. Salah satu contoh orang yang tidak cakap hukum ialah orang yang memiliki keterbelakangan mental. Orang yang memiliki keterbelakangan mental tidak dapat melakukan tugasnya sendiri, dibutuhkan seseorang yang dapat mewakilinya. Terlebih dalam kasus pembagian harta warisan, dibutuhkan pengampuan terehadap orang yang memiliki keterbelakangan mental untuk mewakili mengurus harta warisan tersebut. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk (1) Mengetahui bagaimana keadaan seseorang yang membutuhkan pengampuan, (2) Mengetahui bagaimanakah peran pengampuan bagi orang yang memiliki keterbelakangan mental. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan juga yuridis normatif, yang berarti menggambarkan permasalahan yang terjadi saat ini dengan menggunakan tinjauan-tinjauan hukum yuridis.
Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hukum Game Higgs Domino Island Putri, Feny Fathuri Yan
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 3 No 3 (2023): September
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v3i3.102

Abstract

Penelitian bertujuan untuk memahami putusan dan analisis fatwa Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur terkait game Higgs Domino Island. Penelitian ini menggunakan metode normatif (legal research) dengan mengumpulkan data dari fatwa, jurnal, artikel, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur mengharamkan permainan yang berbasis keberuntungan dan berpotensi merusak nalar, baik dengan unsur judi maupun tanpa. Namun, permainan yang mengandalkan pemikiran dan keterampilan tanpa unsur perjudian, tidak memiliki dampak negatif, dan tidak melanggar aspek keagamaan dinyatakan sebagai mubah atau boleh. Transaksi jual beli chip dalam permainan Higgs Domino Island dan sejenisnya dilarang.
Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Jasa Transfer Dana dalam Undang-Undang Transfer Dana Cahyani, Ditta Rizqi
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 3 No 4 (2023): Desember
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v3i4.285

Abstract

Penelitian ini mengungkap kasus WSA, seorang karyawan Bank Danamon, yang memindahkan dana nasabah dengan surat perintah transfer dana yang dipalsukan. Dana tersebut seharusnya dipindahbukukan ke buku tabungan baru atas nama istri KA, AJ. WSA menggunakan formulir kosong yang ditandatangani AJ dengan alasan pindahbuku dari suami ke istri, padahal sebenarnya untuk melaksanakan transfer dana ke rekening lain. Dengan tanda tangan AJ, WSA dapat melakukan pemindahan dana tanpa sepengetahuan nasabah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan statue approach dan conceptual approach. Hasilnya menunjukkan bahwa tindakan ini dapat dipidana berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Transfer Dana.
The Legal Politics of Immigration: Restrictions on Foreign Citizens in Indonesia During the COVID-19 Pandemic Rokan, Mustika Putra
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 3 No 2 (2023): Juni
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v3i2.294

Abstract

The COVID-19 pandemic, which began in Wuhan, China, in late 2019, has had global repercussions, including in Indonesia, particularly in the immigration sector. The policy of Large-Scale Social Restrictions (PSBB), deemed ineffective, prompted the Indonesian Government to introduce the Enforcement of Restrictions on Community Activities (PPKM) as an alternative in combating the spread of the virus. This article explores the legal politics of immigration during the emergency PPKM period of the COVID-19 pandemic in Indonesia using a normative juridical approach and literature research. Although PPKM is not explicitly regulated, it poses legal-political challenges and requires adaptation in the immigration legal system. The article also discusses the development of immigration law substance from Law No. 9/1992 to Law No. 6/2011, as well as the political-legal implications regarding the restriction of foreigners in Indonesia during PPKM. The need for legal consistency and policy adjustment in responding to pandemic challenges, as well as legal-political options that the government can take to strengthen the legal basis of PPKM and respond to changes in the immigration system, is also highlighted. Some recommended steps include changes to the Law, issuing Government Regulation in Lieu of Law (Perpu), and enhancing the role of Regional Governments in regulating PPKM in accordance with their authority.
Ganti Rugi Atas Penggunaan Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Puspita, Yolanda Bella; Saidin, OK.; Leviza, Jelly; Affila, Affila
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 3 No 3 (2023): September
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v3i3.295

Abstract

Penelitian ini mengulas ketentuan gugatan ganti rugi atas merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Fokus penelitian adalah pada Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang tersebut serta pertimbangan hukum Hakim dalam putusan nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN Niaga Jkt. Pst. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 83 ayat (1) memberikan pelindungan hukum perdata bagi pemilik merek terdaftar, dan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut telah memberikan kepastian hukum. Saran termasuk perlunya kepastian hukum lain dalam undang-undang terkait jenis ganti rugi serta pentingnya pertimbangan hakim dalam kasus serupa di masa mendatang.

Page 4 of 8 | Total Record : 78

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 2 (2025): July Vol 5 No 1 (2025): Maret Vol 4 No 3 (2024): Desember Vol 4 No 2 (2024): September Vol 4 No 1 (2024): Maret Vol 3 No 4 (2023): Desember Vol 3 No 3 (2023): September Vol 3 No 2 (2023): Juni Vol 3 No 1 (2023): Maret Vol 2 No 4 (2022): Desember Vol 2 No 3 (2022): September Vol 2 No 2 (2022): Juni Vol 2 No 1 (2022): Maret Vol 1 No 1 (2021): Desember More Issue