cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Locus Media Publishing
Contact Email
locusmediapublishing@gmail.com
Phone
+6281360611911
Journal Mail Official
support@jurnal.locusmedia.id
Editorial Address
Jalan Sunggal, Komplek Sunggal Mas No.A-9. Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia, 20127.
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum
Published by PT. LOCUS MEDIA PUBLISHING
ISSN : -     EISSN : 28099265     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum merupakan sebuah portal jurnal yang didedikasikan untuk publikasi hasil penelitian yang berkualitas tinggi dalam rumpun ilmu hukum. Semua publikasi dijurnal ini bersifat terbuka untuk umum yang memungkinkan artikel jurnal tersedia secara online. Jurnal Konsep Ilmu Hukum menerbitkan penelitian akademik interdisipliner yang menguji atau mengembangkan teori ilmiah hukum atau sosial tertentu tentang hukum dan lembaga hukum, termasuk pengajuan singkat yang mengkritik atau memperluas artikel yang diterbitkan dalam edisi sebelumnya. Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum menekankan pendekatan ilmu hukum, ilmu sosial, ilmu ekonomi, ilmu politik, dan lainnya, tetapi juga menerbitkan karya sejarawan, filsafat, dan orang lain yang tertarik pada perkembangan ilmu hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 114 Documents
 4   5   6   7   8 
Wanprestasi Pelaksanaan Surat Perintah Kerja: Antara Rumah Sakit Umum Adam Malik dengan Mitsubishi Jaya Elevator Silitonga, Glotty Christina; Ikhsan, Edy; Leviza, Jelly; Harris, Abd.
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2024): September
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v4i2.347

Abstract

Kontrak adalah kesepakatan antara satu atau lebih pihak; itu juga merupakan peristiwa ketika seseorang membuat janji dengan satu atau lebih orang dalam kasus tertentu. Kontrak antara RSUP H. Adam Malik, Medan dan PT. Mitsubishi Jaya Elevator And Escalator (MJEE) adalah tentang pemeliharaan lift dan eskalator yang ditentukan dalam kontrak kerja, Surat Perintah Kerja (SPK) yang merupakan surat yang digunakan untuk memberi instruksi kepada seseorang untuk melakukan pekerjaan tertentu. Ini juga disebut Surat Kontrak Kerja. Hal-hal utama yang telah disepakati tercantum dalam surat tersebut dengan harapan bahwa semuanya akan berjalan sesuai dengan kesepakatan. Namun dalam praktiknya, dalam kondisi tertentu terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak. Dalam hal ini, RSUP H. Adam Malik telah melakukan wanprestasi dengan tidak membayar tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati; hal ini tidak sesuai dengan SPK sehingga merugikan pihak kedua. Dalam kasus ini, pihak yang dirugikan membutuhkan perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum represif (penyelesaian). Diharapkan agar kasus wanprestasi ini dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi, yaitu dengan melakukan negosiasi antara kedua belah pihak.
Keberpihakan Pemidanaan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Padang, Michael Adyhaksa; Siregar, Billi J.; Rosmalinda, Rosmalinda
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2024): September
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v4i2.348

Abstract

Artikel ini membahas keberpihakan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) yang menandai pembaruan signifikan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Dikenalkan setelah lebih dari satu abad menggunakan KUHP warisan kolonial, KUHP baru mengadopsi pendekatan progresif dengan fokus pada keadilan restoratif dan perlindungan kelompok rentan. Dalam artikel ini, dianalisis bagaimana KUHP baru tidak hanya mengganti pendekatan retributif dengan tujuan rehabilitasi dan pemulihan, tetapi juga memperkenalkan variabel tujuan pemidanaan sebagai unsur baru dalam proses pemidanaan. Melalui penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis, artikel ini menyoroti empat tujuan pemidanaan yang diatur dalam KUHP baru, yaitu pencegahan tindak pidana, pemasyarakatan terpidana, penyelesaian konflik, dan penumbuhan rasa penyesalan. Dengan demikian, pembaruan ini diharapkan dapat menciptakan sistem hukum pidana yang lebih adil, manusiawi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia.
Keabsahan Aset Kripto sebagai Harta Bersama Dalam Perkawinan Katana, Evan; Zubaedah, Rahmi
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2024): Desember
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v4i3.362

Abstract

Kemajuan teknologi dalam masyarakat menyebabkan terjadinya globalisasi, yaitu terjadinya persatuan antara masyarakat tanpa terbatas ruang dan waktu. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan kebiasaan dalam masyarakat untuk menyimpan harta benda mereka. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Bappeti pada tahun 2024 ada sekitar 20,9 juta orang yang menyimpan harta mereka dalam aset kripto. Dari data yang dikeluarkan Bappeti tersebut terdapat pertanyaan apakah aset kripto dapat dijadikan sebagai harta bersama dalam perkawinan. Sehingga tujuan dari penulisannya yaitu mengananlisis sah atau tidaknya aset kritp sebagai harta perkawinan. Dalam penelitian kali ini metode normatif digunakan untuk mendalami, mengolah dan menguraikan berlakunya hukum pada suatu penomena yang ada. Penelitian ini menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, KUHPerdata, dan peraturan mentri perdagangan. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa aset kripto diklasifikasikan sebagai benda yang bergerak dan tidak berwujud berdasarkan KUHPerdata dan peraturan menteri perdagangan dan peraturan bappeti yang mengatur secara khusus aset kripto, sehingga aset kripto dapat dijadikan sebagai harta bersama dalam perkawinan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu aset kripto sah untuk dijadikan harta bersama dalam perkawinan.
Implementation of Mineral and Coal Mining Licensing In Indonesia After Presidential Regulation of 2022 Aulia, Kevin; Ginting, Budiman; Siregar, Mahmul; Sukarja, Detania
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2024): September
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v4i2.396

Abstract

This study examines the management of mining licenses, focusing on the impact and effectiveness of mineral and coal mining permits after Presidential Regulation No. 55/2022. Using a juridical normative approach with literature and field studies, it finds that Law No. 3/2020 shifted key licensing authority for non-metal mineral and rock mining from the Governor to the Central Government. The regulation then delegated permit issuance and oversight to the Provincial Government, changing regional authority from attributive to delegated. In practice, both the law and the regulation have not effectively resolved mining-related issues.
The Application of Restorative Justice For Perpetrators and Victims of Traffic Accidents at The Medan City Police Pandiangan, Rodo Venesia H.; Marlina; Ekaputra, Mohammad
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2024): September
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v4i2.397

Abstract

Traffic accident rates continue to rise, causing material damage and casualties. Although regulated by Law No. 22 of 2009, case resolution processes are often ambiguous, with some cases being resolved through the judicial system and others through Restorative justice (RJ). This study employs both normative and empirical methods, including interviews at Polrestabes Medan, to assess the implementation of RJ, its legal basis, and the challenges faced. The results indicate that several regulations, such as Law No. 11 of 2012 and Police Chief Regulation No. SE/8/VII/2018, address RJ. However, challenges such as conflicts of interest, lack of cooperation between perpetrators and victims, and unclear legal frameworks hinder the effective application of RJ. The study recommends establishing clearer legal regulations for RJ in traffic accident cases and enhancing the functions of relevant institutions to address these issues at Medan City Police.
Money Laundering Crimes Arising from The Illegal Trade of Protected Wildlife Thahir, Irfan Farid; Sunarmi, Sunarmi; Mulyadi, Mahmud; Ekaputra, Mohammad
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2024): September
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v4i2.398

Abstract

Illegal trade in protected wildlife is a criminal offense regulated under Law No. 5 of 1990 on the Conservation of Natural Resources and Ecosystems. The high consumer demand for protected wildlife drives criminals to continue engaging in illegal trade for profit. However, the penalties under this law are considered inadequate and have not been updated since 1990. This study proposes that the crime of trading protected wildlife be classified as a predicate offense for money laundering to impose heavier penalties on perpetrators. By utilizing Law No. 8 of 2010 on Money Laundering, it is hoped that offenders can be subjected to more severe penalties and stronger evidence through tracking the financial flows from illegal trade. This research is normative and descriptive-analytical, and it recommends updating Law No. 5 of 1990 to align with current developments and enhance the deterrent effect against wildlife crime.
Pengaruh Media Sosial Terhadap Keterlibatan Politik Generasi Z dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024 Tarigan, Vita Cita Emia; Asnawi, M. Iqbal; Rokan, Mustika Putra; Girsang, Lode Wijk P.; Simbolon, Noviana
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2024): Desember
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v4i3.399

Abstract

Penelitian ini mengkaji pengaruh media sosial terhadap keterlibatan politik Generasi Z dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024. Dengan pendekatan mix method (kuantitatif dan kualitatif) dan FGD dengan 10 peserta dari 5 universitas di Medan, ditemukan bahwa minat politik Gen Z cukup tinggi meskipun keterlibatan aktif masih perlu ditingkatkan. Media sosial berperan utama dalam membentuk pandangan politik mereka secara positif dan negatif, sehingga diperlukan ruang klarifikasi informasi dari KPU serta peningkatan literasi politik melalui kolaborasi antara KPU, lembaga pendidikan, dan media sosial.
The Role of The Curator in Managing Bankrupt Assets in Relation to Actio Pauliana Lawsuits Manik, Candoro Tua; Sunarmi, Sunarmi; Harianto, Dedi; Sukarja, Detania
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2024): Desember
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v4i3.400

Abstract

The management of bankrupt assets is entrusted to a curator appointed by the court and supervised by a supervising judge. The curator's duties include the management and settlement of bankrupt assets, including filing an Actio pauliana lawsuit for assets transferred before the bankruptcy ruling. The research questions include: 1) The compatibility of the curator's duties with Law Number 37 of 2004; 2) The evidence that can be presented by the curator; 3) The obstacles faced by the curator in presenting evidence. The research method employs a normative approach and field interviews. The findings indicate that curators encounter legal substance, structural, and cultural challenges, necessitating their active search for solutions to address issues in carrying out their responsibilities.
Legal Protection for Airline Passengers Experiencing Loss of Cabin Baggage During Flights Situmorang, Josua Pebruanto Mangihut; Purba, Hasim; Sunarmi, Sunarmi; Harianto, Dedi
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2024): Desember
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v4i3.401

Abstract

Airplanes frequently transport passenger baggage, which may be susceptible to loss or damage. The case of Leo, who lost valuable items during a flight from Geneva to Jakarta with Qatar Airways, highlights this issue. The thesis entitled “Analysis of Legal Protection for Airline Passengers Experiencing Loss of Cabin Baggage during Flights (A Study of Supreme Court Decision No. 117PK/Pdt.Sus-BPSK/2017)” examines: 1) regulations regarding legal protection for passengers; 2) the liability of airlines; and 3) an analysis of the Supreme Court ruling concerning legal protection for passengers. The research method employed is normative juridical with a legislative approach and case studies. The data analyzed is secondary, with conclusions drawn deductively. The findings indicate that legal protection and compensation for passengers are governed by Law No. 1 of 2009 and the Minister of Transportation Regulation No. 77 of 2011. The liability of airlines includes the obligation to pay compensation if the passenger can demonstrate the fault of the airline staff. It is recommended that the government formulate regulations related to the proof of damage or loss of baggage.
Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Arbitrase di Negara Berkembang Asnawi, M. Iqbal; Fitriani, Rini; Tala, Wahdini Syafrina; Tarigan, John Aikel Primsa; Daffa, T. Maulana; Habibi, Wildan
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2024): Desember
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v4i3.402

Abstract

Pelaksanaan arbitrase di negara berkembang menghadapi tantangan seperti infrastruktur hukum yang lemah, ketidakpastian hukum, kekurangan sumber daya manusia, biaya tinggi, dan kurangnya transparansi. Solusi mencakup peningkatan regulasi, pendidikan, pelatihan arbitrator, serta penguatan lembaga arbitrase yang independen dan transparan. Arbitrase di negara berkembang menawarkan efisiensi penyelesaian sengketa, namun menghadapi tantangan seperti biaya tinggi, kurangnya pemahaman, dan ketergantungan pada pengadilan. Penguatan lembaga arbitrase lokal, regulasi yang jelas, serta pelatihan arbitrator dapat meningkatkan kredibilitas. Metode penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif. Metode ini berperan untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu normatif yang sui generis. Pelaksanaan arbitrase di negara berkembang terkendala oleh kurangnya pemahaman, infrastruktur terbatas, biaya tinggi, dan kualitas arbiter rendah. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan edukasi, reformasi hukum, investasi infrastruktur, dan peningkatan pelatihan arbitrase. Dengan perbaikan tersebut, arbitrase dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang efisien dan efektif.

Page 6 of 12 | Total Record : 114

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 3 (2025): December Vol 5 No 2 (2025): July Vol 5 No 1 (2025): Maret Vol 4 No 3 (2024): Desember Vol 4 No 2 (2024): September Vol 4 No 1 (2024): Maret Vol 3 No 4 (2023): Desember Vol 3 No 3 (2023): September Vol 3 No 2 (2023): Juni Vol 3 No 1 (2023): Maret Vol 2 No 4 (2022): Desember Vol 2 No 3 (2022): September Vol 2 No 2 (2022): Juni Vol 2 No 1 (2022): Maret Vol 1 No 1 (2021): Desember More Issue