cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Locus Media Publishing
Contact Email
locusmediapublishing@gmail.com
Phone
+6281360611911
Journal Mail Official
support@jurnal.locusmedia.id
Editorial Address
Jalan Sunggal, Komplek Sunggal Mas No.A-9. Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia, 20127.
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum
Published by PT. LOCUS MEDIA PUBLISHING
ISSN : -     EISSN : 28099265     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum merupakan sebuah portal jurnal yang didedikasikan untuk publikasi hasil penelitian yang berkualitas tinggi dalam rumpun ilmu hukum. Semua publikasi dijurnal ini bersifat terbuka untuk umum yang memungkinkan artikel jurnal tersedia secara online. Jurnal Konsep Ilmu Hukum menerbitkan penelitian akademik interdisipliner yang menguji atau mengembangkan teori ilmiah hukum atau sosial tertentu tentang hukum dan lembaga hukum, termasuk pengajuan singkat yang mengkritik atau memperluas artikel yang diterbitkan dalam edisi sebelumnya. Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum menekankan pendekatan ilmu hukum, ilmu sosial, ilmu ekonomi, ilmu politik, dan lainnya, tetapi juga menerbitkan karya sejarawan, filsafat, dan orang lain yang tertarik pada perkembangan ilmu hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 114 Documents
 3   4   5   6   7 
Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pohan, Desi Permatasari; Marlina, Marlina; Ikhsan, Edy
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 3 No 3 (2023): September
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v3i3.296

Abstract

Kepribadian anak memengaruhi perilaku, termasuk tindakan menyimpang, seperti dalam putusan Pengadilan Anak Nomor 32/Pid.Sus.Anak/2020/Pn.Jbg dan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/Pn.Spg, yang menetapkan pembunuhan berencana. Penelitian ini mengeksplorasi pertanggungjawaban pidana dalam pembunuhan berencana, serta pertimbangan hakim dalam putusan tersebut. Menggunakan metode hukum normatif, penelitian ini menganalisis bahan hukum dan kasus. Hasilnya menunjukkan perlindungan hukum yang memadai, namun pertanggungjawaban pidana anak dalam pembunuhan berencana diatur negatif. Saran meliputi perluasan perlindungan anak, memperhatikan harkat dan martabat anak, dan memperdalam pengetahuan hakim terkait ilmu kriminologi dan viktimologi.
Asas Keseimbangan Dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Putra, Hadian Indrawan; Purba, Hasim; Siregar, Mahmul; Harianto, Dedi
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 3 No 3 (2023): September
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v3i3.297

Abstract

Pengadaan barang dan jasa merupakan elemen penting dalam pembangunan, baik itu untuk program pemerintah, perusahaan, maupun individu guna mendorong pertumbuhan nasional. Proses ini meliputi tahapan persiapan, penentuan, pelaksanaan tender, dan administrasi yang luas. Sumber dana dapat berasal dari APBN atau non-APBN, dengan regulasi yang berbeda untuk BUMN dan perusahaan swasta seperti PT. X. Kontrak pengadaan barang dan jasa menjadi kunci dalam proses ini, namun sering terjadi ketidakseimbangan antara pengguna dan penyedia barang/jasa. Penelitian hukum normatif ini bertujuan untuk mengidentifikasi asas keseimbangan dalam kontrak pengadaan barang dan jasa, memberikan masukan bagi pemerintah, BUMN, masyarakat, dan kontraktor agar kontrak yang dibuat dapat mencerminkan keadilan sehingga kontrak tersebut menjadi terjamin keabsahannya.
The Importance of Developing Countries Joining GATT 94 / WTO Sibagariang, Syah Putra
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 3 No 4 (2023): Desember
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v3i4.298

Abstract

The establishment of the World Trade Organization (WTO) framework signifies a pivotal milestone in aligning member countries' trading regulations with the WTO's provisions. Developing countries' participation in the WTO fosters equitable competition and contributes to global development. WTO agreements offer flexibility for developing nations to adhere to WTO regulations, providing specialized assistance to the least developed countries (LDCs) and trade concessions in line with GATT regulations. Moreover, the WTO ensures predictability in the business environment, encouraging investment, job creation, and fair competition. Its multilateral trading system fosters peace by facilitating constructive conflict resolution between nations, regulating trade through appropriate mechanisms, and reducing tariffs and non-tariff barriers to enhance affordability.
Perbandingan Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Antara Bank BUMN Konvensional dan Bank Swasta Syariah Prisando, Taruna
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 3 No 4 (2023): Desember
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v3i4.299

Abstract

Bank menjadi elemen penting dalam dinamika ekonomi modern karena perannya dalam memenuhi kebutuhan finansial dan layanan keuangan masyarakat. Tergantung pada prinsipnya, bank konvensional dan bank syariah memiliki perbedaan dalam pendekatan, produk, dan proses kredit atau pembiayaan yang mereka tawarkan. Tulisan ini meneliti perjanjian kredit antara bank BUMN konvensional dan bank swasta syariah, menyoroti perbedaan dalam pertimbangan kelayakan kredit, metode perhitungan keuntungan, pembayaran angsuran, dan penyelesaian sengketa. Melalui pendekatan normatif dan deskriptif analitis, penelitian ini menguraikan perbedaan esensial dan persamaan yang mendasari prinsip dan praktik kredit kedua jenis bank. Kesimpulannya, perjanjian kredit dalam bank konvensional dan akad pembiayaan dalam bank syariah hampir memiliki memiliki prinsip yang sama.
Pengaturan Pemidanaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Hukum Positif di Indonesia Simamora, Afric Stanley
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 3 No 4 (2023): Desember
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v3i4.300

Abstract

Artikel ini fokus mengkaji pengaturan pemidanaan tindak pidana kekerasan seksual dalam hukum positif di Indonesia. Dengan penelitian normatif bersifat deskriptif analitis, menggunakan data sekunder dari berbagai sumber hukum. Analisis data kualitatif dilakukan untuk menyoroti keterbatasan pengaturan kekerasan seksual dalam KUHP dan upaya pembaruan melalui RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP dan berbagai ketentuan lainnya memiliki keterbatasan dalam mendefinisikan dan memidana kekerasan seksual, menyebabkan keraguan hukum dan kurangnya perlindungan bagi korban. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual diharapkan dapat mengakomodasi berbagai bentuk kekerasan seksual yang belum diatur dalam KUHP, memberikan kepastian hukum, dan perlindungan yang lebih baik bagi korban. Perlu dilakukan peninjauan mendalam terhadap peraturan yang ada, penyempurnaan RUU PKS, dan harmonisasi antara undang-undang yang relevan untuk memastikan perlindungan yang efektif terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia.
Tanggung Jawab Hukum Komisaris Bank Terkait Pencatatan Palsu Dokumen Kredit Napitupulu, Bani Praseto; Mulyadi, Mahmud; Sukarja, Detania
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2024): Maret
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v4i1.304

Abstract

Tindak pidana pemalsuan dokumen kredit di PT. BPR Akarumi, yang melibatkan komisaris utama, menimbulkan kontroversi karena hukuman yang lebih ringan dari yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan di luar ancaman pidana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perbankan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab Komisaris Bank dalam pemalsuan dokumen kredit, dengan fokus pada Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN.Prg. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan data primer dan sekunder, serta analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pemalsuan tersebut bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dan merupakan pelanggaran Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan. Meskipun demikian, hukuman yang lebih ringan yang diberikan oleh majelis hakim menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dan efektivitas hukuman dalam memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan perbankan di masa depan. Perlu dipertimbangkan bahwa hukuman yang tidak mencerminkan beratnya pelanggaran dapat mengurangi efektivitas dalam mencegah tindakan serupa.
Kebijakan Hukum Pidana Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika Melalui Pemusnahan Ladang Ganja di Provinsi Sumatera Utara Indriana, Indriana; Syahrin, Alvi; Yunara, Edi; Affila, Affila
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2024): Maret
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v4i1.305

Abstract

Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba 2021 menunjukkan ganja sebagai narkotika yang paling sering disalahgunakan, mencapai 41,4%. Meskipun upaya pemusnahan ladang ganja dilakukan dalam rencana aksi pemberantasan, keberadaan ladang-ladang yang belum terungkap masih mungkin di Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu, permasalahan ladang ganja memerlukan perhatian serius, khususnya terkait kebijakan hukum pidana oleh BNN Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif yang deskriptif analitis dengan pengumpulan data dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui wawancara, serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ditemukan bahwa meskipun kebijakan hukum pidana dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika dilaksanakan oleh eksekutif, perlu dicatat bahwa beberapa delik tindak pidana narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak diatur lagi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. BNN Provinsi Sumatera Utara telah melakukan pemusnahan ladang ganja pada tahun 2022 di empat titik Pegunungan Tor Sihite Kabupaten Mandailing Natal.
Kewajiban Penyidik Menghentikan Proses Penyidikan Berdasarkan Putusan Praperadilan Tentang Penetapan Tersangka Yang Tidak Sah dan Tidak Berkekuatan Hukum Saragih, Mas Benny Mika Dorma
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2024): Maret
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v4i1.307

Abstract

Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, Pasal 77 Huruf A Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi landasan untuk menentukan sah atau tidaknya tindakan pidana, seperti penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penuntutan. Penelitian ini menganalisis kasus pengujian penetapan tersangka terhadap Ir. Edy Perin Sebayang atas dugaan korupsi dalam proyek pembuatan Tanda Batas/Tugu Mejuah-juah di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karo. penelitian ini bersifat yuridis normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasilnya menunjukkan bahwa putusan hakim praperadilan membatalkan penetapan tersangka tersebut karena mekanisme ganti rugi telah dijalankan sesuai aturan, meskipun penyidik telah memiliki bukti yang cukup secara formil sesuai KUHAP.
Pembatalan Keputusan Tentang Penetapan Tanah Terlantar Atas Hak Atas Tanah Nadhira, Putri; Yamin, Muhammad; Suprayitno, Suprayitno; Sinaga, Henry
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2024): Maret
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v4i1.308

Abstract

Permasalahan tanah terlantar di indonesia masih krusial. Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dinilai tidak sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik. Penelitian ini mengkaji permasalahan status tanah terlantar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), pembatalan keputusan BPN terkait tanah terlantar, dan perlindungan hukum pemegang hak atas tanah yang salah ditetapkan sebagai tanah terlantar. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan analisis deskriptif dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PTUN membatalkan keputusan bpn karena kekeliruan dan ketidaksesuaian yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan, serta tanpa mempertimbangkan adanya lahan yang merupakan tanah High Conservation Value. Perlindungan hukum dapat bersifat preventif dan represif. Saran penelitian perlu adanya pengaturan status quo terkait penertiban tanah terlantar di PTUN, pengaturan terkait tanah High Conservation Value, dan keterlibatan instansi lain serta ahli dalam proses review keputusan tentang penetapan tanah terlantar.
Relevansi Hukum Kebijakan Foreign Direct Investment Dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan di Sumatera Utara Ilham, Khair
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2024): Maret
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v4i1.310

Abstract

Kebijakan penanaman modal Provinsi Sumatera Utara melalui Rencana Strategis Penanaman Modal Tahun 2019-2023 diharapkan dapat menyelesaikan berbagai problematika seperti kesejahteraan masyarakat, kualitas pendidikan dan kesehatan serta lingkungan hidup. Penelitian ini menganalisis integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan penanaman modal, menggunakan metode penelitian hukum normatif deskriptif analitis. Hasilnya menunjukkan bahwa kebijakan penanaman modal asing telah terintegrasi dengan Undang-Undang Penanaman Modal, serta mengatur prinsip pembangunan berkelanjutan. Relevansi kebijakan ini terlihat dalam Rencana Strategis Penanaman Modal 2019-2030, dengan fokus pada penurunan kemiskinan, peningkatan akses kesehatan, pertumbuhan ekonomi, dan penciptaan pekerjaan. Disarankan agar integrasi kebijakan ini diatur dalam peraturan daerah untuk memastikan implementasi yang terintegrasi.

Page 5 of 12 | Total Record : 114

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 3 (2025): December Vol 5 No 2 (2025): July Vol 5 No 1 (2025): Maret Vol 4 No 3 (2024): Desember Vol 4 No 2 (2024): September Vol 4 No 1 (2024): Maret Vol 3 No 4 (2023): Desember Vol 3 No 3 (2023): September Vol 3 No 2 (2023): Juni Vol 3 No 1 (2023): Maret Vol 2 No 4 (2022): Desember Vol 2 No 3 (2022): September Vol 2 No 2 (2022): Juni Vol 2 No 1 (2022): Maret Vol 1 No 1 (2021): Desember More Issue