cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Locus Media Publishing
Contact Email
locusmediapublishing@gmail.com
Phone
+6281360611911
Journal Mail Official
support@jurnal.locusmedia.id
Editorial Address
Jalan Sunggal, Komplek Sunggal Mas No.A-9. Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia, 20127.
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum
Published by PT. LOCUS MEDIA PUBLISHING
ISSN : -     EISSN : 28099265     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum merupakan sebuah portal jurnal yang didedikasikan untuk publikasi hasil penelitian yang berkualitas tinggi dalam rumpun ilmu hukum. Semua publikasi dijurnal ini bersifat terbuka untuk umum yang memungkinkan artikel jurnal tersedia secara online. Jurnal Konsep Ilmu Hukum menerbitkan penelitian akademik interdisipliner yang menguji atau mengembangkan teori ilmiah hukum atau sosial tertentu tentang hukum dan lembaga hukum, termasuk pengajuan singkat yang mengkritik atau memperluas artikel yang diterbitkan dalam edisi sebelumnya. Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum menekankan pendekatan ilmu hukum, ilmu sosial, ilmu ekonomi, ilmu politik, dan lainnya, tetapi juga menerbitkan karya sejarawan, filsafat, dan orang lain yang tertarik pada perkembangan ilmu hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 114 Documents
 6   7   8   9   10 
Peran Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 dalam Penanganan Konflik Sosial: Tinjauan Kepastian Hukum Galgani, Malino Gemma
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2025): July
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i2.513

Abstract

Konflik sosial di Indonesia merupakan fenomena yang kompleks dan berakar dari berbagai faktor seperti perbedaan etnis, agama, politik, dan ekonomi. Pemerintah merespons persoalan ini dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial sebagai instrumen hukum untuk menangani konflik melalui pendekatan pencegahan, penghentian, dan pemulihan pascakonflik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta mengkaji efektivitas implementasi UU tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif UU PKS telah memberikan kerangka hukum yang komprehensif, dalam praktiknya masih banyak kendala yang dihadapi, termasuk lemahnya koordinasi antar lembaga, rendahnya kapasitas daerah, minimnya partisipasi masyarakat, serta belum optimalnya perlindungan hukum bagi korban konflik. Disimpulkan bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan sosial, perlu dilakukan penguatan kelembagaan, harmonisasi peraturan perundang-undangan, peningkatan partisipasi publik, serta pendekatan berbasis hak asasi manusia.
Implikasi Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Elektronik (OSS) Bagi Pelaku Usaha Defega, Zena Dinda; Rukman, Juliana Ananda; Liuhua, Wei
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2025): July
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i2.514

Abstract

mengkaji tentang konsekuensi OSS berbasis elektronik. Dengan tujuan untuk memudahkan operasional perusahaan yang terkait hukum, penelitian ini akan mengkaji dampak Perizinan Usaha Berbasis Risiko dan konsekuensi Online Single Submission (OSS) terhadap berbagai pelaku usaha. Kajian ini membahas tentang penelitian hukum normatif. Temuan kajian ini menjelaskan implikasi OSS bagi pelaku usaha, yang akan memperoleh manfaat dari peningkatan layanan perizinan yang lebih mudah diakses dari mana saja (rumah atau kantor) dan memungkinkan pengunggahan semua dokumen yang diperlukan secara elektronik. Selain itu, pengetahuan masyarakat tentang pentingnya menaati hukum dan sikap serta profesionalisme penegak hukum dalam menjalankan tugasnya merupakan indikator keberhasilan Perizinan Usaha Berbasis Risiko dalam konteks Kemudahan Berusaha yang terkait dengan budaya hukum. Karena sistem yang terintegrasi ini mampu memberikan keterbukaan informasi kepada publik dan membatasi peluang terjadinya KKN dalam Perizinan Berusaha, OSS berfungsi sebagai media penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dengan otoritas pemerintah.
Peran Ombudsman dalam Pengawasan Pelayanan Publik di Kantor Pertanahan Kota Medan Tampubolon, Septi Yanti; Panungkunan, Sukses Marhasak
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2025): July
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i2.515

Abstract

Penelitian ini membahas peran Ombudsman Republik Indonesia dalam mengawasi praktik pelayanan publik di Kantor Pertanahan Kota Medan. Fokus utama diarahkan pada bagaimana Ombudsman merespon laporan masyarakat, melakukan pemeriksaan lapangan, serta mengeluarkan rekomendasi untuk mencegah terjadinya maladministrasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui pengumpulan data wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa Ombudsman telah menjalankan fungsi pengawasan secara aktif, namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh minimnya tindak lanjut instansi dan terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap hak-haknya sebagai penerima layanan publik.
Danantara Dalam Perspektif Hukum Korporasi: Potensi Problem Tata Kelola dan Celah Pengawasan Asnawi, M. Iqbal; Rokan, Mustika Putra; Rambe, M. Irfan Islami
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2025): July
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i2.516

Abstract

Artikel ini menganalisis Danantara sebagai model baru pengelolaan investasi negara dalam perspektif hukum korporasi, dengan menyoroti aspek normatif, celah pengawasan, dan potensi moral hazard yang muncul dari desain hukumnya dalam UU BUMN terbaru. Melalui pendekatan yuridis normatif dan preskriptif-analitis, kajian ini menemukan bahwa meskipun Danantara sebagai superholding investasi mencerminkan prinsip hukum korporasi modern, terdapat kekosongan pengaturan yang berisiko melemahkan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Sehingga, harmonisasi regulasi, penguatan pengawasan independen, dan kejelasan pertanggungjawaban organ perusahaan adalah agenda mendesak agar fleksibilitas hukum Danantara tidak berkembang menjadi kebebasan tanpa akuntabilitas.
Penghinaan terhadap Nama Baik dan Reputasi Pribadi dalam Perspektif Hukum Pidana: (Studi Putusan PN Kotabumi No. 67/Pid.B/2024/PN Kbu) Hasani, Dihqan Tsakib Khiyarul; Dinata, M. Ruhly Kesuma
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2025): July
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i2.524

Abstract

Penghinaan terhadap nama baik dan reputasi pribadi merupakan pelanggaran hukum yang berdampak psikologis dan sosial, baik di ranah privat maupun publik. Artikel ini menganalisis aspek hukum tindak pidana penghinaan berdasarkan Pasal 310 ayat (1) KUHP melalui studi Putusan No. 67/Pid.B/2024/PN Kbu. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil menunjukkan bahwa semua unsur dalam pasal tersebut terpenuhi. Meski terbukti bersalah, terdakwa dijatuhi pidana bersyarat sebagai bentuk pendekatan pembinaan. Artikel ini merekomendasikan agar penerapan pidana bersyarat tetap memperhatikan keseimbangan antara keadilan bagi korban dan rehabilitasi pelaku.
Reformasi Hukum Administrasi Negara dalam Mewujudkan Good Governance dan Kepastian Hukum di Indonesia Muksalmina, Muksalmina; Thani, Shira; Yustisi, Nabhani; Tasyukur, Tasyukur
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2025): July
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i2.531

Abstract

Reformasi Hukum Administrasi Negara (HAN) merupakan agenda strategis dalam mewujudkan prinsip negara hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Meski secara konstitusional Indonesia adalah negara hukum, praktik administrasi pemerintahan masih kerap menyimpang dari asas legalitas, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Penelitian ini menganalisis urgensi reformasi HAN dengan menyoroti problematika fragmentasi regulasi, penyalahgunaan diskresi, lemahnya pengawasan, serta rendahnya kepatuhan terhadap putusan PTUN. Dengan pendekatan yuridis normatif, ditemukan bahwa reformasi HAN tidak cukup dilakukan secara normatif, namun perlu restrukturisasi kelembagaan, penguatan budaya hukum, serta optimalisasi pengawasan. Reformasi HAN perlu diarahkan pada harmonisasi regulasi, pembatasan diskresi, penguatan peradilan administrasi, serta penegakan eksekusi putusan PTUN. Upaya ini menjadi kunci menegakkan supremasi hukum dan membangun sistem pemerintahan yang profesional, bersih, dan berkeadilan.
Marriage Dispute Resolution Through Judge Mediators and Its Implications for Child Development in the Religious Court of the Jurisdiction of the Banjarmasin Religious High Court Mubarok, Mubarok; Mukhlas, Oyo Sunaryo; Sururie, Ramdani Wahyu; Solehudin, Ending; Abdulah Pakarti, Muhammad Husni
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2025): July
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i2.538

Abstract

The need for mediation is motivated by the accumulation of cases at the cassation level. Every year the cases that come to court are not decreasing, but are increasing. Meanwhile, the judge who has to resolve the case has limited capacity, so the cases that come in cannot be resolved quickly. This happened at the Religious Court in the Banjarmasin PTA area. Therefore, the concept of mediation is needed to reduce the problem of the accumulation of cases that occur at the religious court level, in terms of the benefit of children's growth and development. The research approach chosen uses an empirical juridical approach with a descriptive research method of analysis of theories of mediation and child protection and their implementation in judges' decisions regarding divorce in the Religious Courts in the Banjarmasin PTA area. Divorce has a negative impact on children's psychological development, because in general the psychological development of children whose parents are divorced is very disturbed, apart from that, the negative factor resulting from divorce is the lack of love and attention from both parents. Psychologically, parental divorce results in changes in behavior, responsibility and emotional stability.
The Application of The Principles of Justice, Legal Certainty, and Benefit in Regulating Civil Rights of Children After Divorce and Its Contribution to the Indonesian Legal System Faiq, Faiq; Fathonih, AH.; Supriatna, Encup; Anwar, Syahrul
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2025): July
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i2.541

Abstract

The high number of divorce cases in the jurisdiction of the Religious Courts under the Surabaya High Religious Court raises serious concerns about the civil rights of children post-divorce. In many cases, children's rights to maintenance, education, healthcare, and guardianship are neglected. This study aims to evaluate how the principles of justice, legal certainty, and benefit are implemented in legal decisions related to children’s civil rights after parental separation. Using a normative-empirical method with statutory, case, and comparative approaches, this study analyzes court rulings across various types of divorce cases within the Surabaya jurisdiction. The findings reveal a disparity in judicial considerations, particularly in child custody, maintenance, and guardianship rulings, reflecting the lack of consistency in substantive legal protection. While many decisions formally protect children’s rights, enforcement remains weak. The study concludes that institutional reform is needed to ensure the effectiveness of legal norms protecting children after divorce.
Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Condotel dengan Sistem Pre-Project Selling Aang Gunafi; Niru Anita Sinaga
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): December
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i3.546

Abstract

This study discusses the validity of the Sales and Purchase Agreement (PPJB) in condotel transactions marketed using a pre-project selling system, as well as the form of legal protection for buyers in the event of default by the developer. The increasingly widespread practice of pre-project selling in Indonesia often gives rise to legal problems due to the potential for default due to developers not fulfilling their obligations under the agreement. This is exacerbated by the weak bargaining position of buyers due to the PPJB being unilaterally drafted as a standard agreement. The research method used is normative juridical with a statutory approach and case studies. Data are reviewed based on the Civil Code (KUH Perdata), Law Number 20 of 2011 concerning Apartments, and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The results of the study indicate that PPJB is legally valid if it meets the requirements for a valid agreement as stipulated in Article 1320 of the Civil Code. However, its implementation is often unbalanced and ignores the principle of justice. Legal protection for buyers can be achieved through preventive and repressive channels, including demanding fulfillment of agreements, cancellations, and compensation.
Rekonstruksi Hidung Bagi Korban Cedera Menurut Pandangan Maqasid Syariah Dan Regulasi Medis Rachmawati, Andini; Fawwaz, Ahmad; Santoso, Arif Dian
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): December
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i3.591

Abstract

Operasi rekonstruksi hidung merupakan tindakan bedah yang dilakukan untuk memulihkan bentuk dan fungsi hidung yang mengalami kerusakan akibat kecelakaan, trauma, maupun penyakit tertentu. Dari sisi medis, prosedur ini penting untuk mengembalikan fungsi pernapasan, memperbaiki penampilan wajah, sekaligus menunjang kesejahteraan psikologis pasien. Dalam tinjauan hukum Islam, intervensi medis diperbolehkan selama bertujuan menjaga kesehatan dan mencegah kemudaratan, sejalan dengan prinsip Maqāṣid Syarī‘ah yang menekankan perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs) dan akal (ḥifẓ al-‘aql). Penelitian ini bertujuan menelaah status hukum operasi rekonstruksi hidung bagi korban cedera berdasarkan perspektif Maqāṣid Syarī‘ah dan regulasi medis di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan, melalui analisis literatur terkait regulasi medis dan ketentuan hukum Islam mengenai tindakan rekonstruktif. Hasil kajian menunjukkan bahwa operasi rekonstruksi diperbolehkan secara syar‘i apabila terdapat indikasi medis yang jelas dan tidak semata-mata untuk tujuan kosmetik. Di sisi lain, regulasi medis di Indonesia telah mengatur prosedur ini dengan ketat demi menjamin keselamatan pasien sekaligus memastikan kepatuhan pada standar etika kedokteran. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa operasi rekonstruksi hidung dapat diterima baik dalam perspektif Islam maupun regulasi medis sepanjang dilakukan untuk kepentingan medis yang sah, sesuai standar keselamatan, serta memperhatikan kemaslahatan pasien. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pemahaman tenaga kesehatan mengenai aspek syar‘i dalam praktik bedah rekonstruktif, serta penguatan regulasi agar prosedur tidak disalahgunakan.

Page 8 of 12 | Total Record : 114

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 3 (2025): December Vol 5 No 2 (2025): July Vol 5 No 1 (2025): Maret Vol 4 No 3 (2024): Desember Vol 4 No 2 (2024): September Vol 4 No 1 (2024): Maret Vol 3 No 4 (2023): Desember Vol 3 No 3 (2023): September Vol 3 No 2 (2023): Juni Vol 3 No 1 (2023): Maret Vol 2 No 4 (2022): Desember Vol 2 No 3 (2022): September Vol 2 No 2 (2022): Juni Vol 2 No 1 (2022): Maret Vol 1 No 1 (2021): Desember More Issue