cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andri Putra Kesmawan
Contact Email
info@idpublishing.org
Phone
+62818240698
Journal Mail Official
info@idpublishing.org
Editorial Address
Gg. Broto Manunggal V, Brajan, Tamantirto, Kec. Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55184
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa
Published by Indonesian Journal Publisher
ISSN : -     EISSN : 27213749     DOI : https://doi.org/10.47134/village
Core Subject : Social,
Social Sciences
The scopes of the journal include Village government/ governance, Affairs of population, Affairs of finance, Affairs of development and, Other administration, Village Consultative Body (BPD), institution traditional and, Village Enterprise (BUMDes).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 11 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol. 7 No. 2 (2026): August" : 11 Documents clear
Kebijakan Publik dalam Penanggulangan Krisis Global dan Dampaknya terhadap Masyarakat Aulia, Suci; Indriani, Rilla; Nurcahyati, Nurcahyati; Erlianti, Dila
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 7 No. 2 (2026): August
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v7i2.433

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kebijakan publik dalam penanggulangan krisis global serta mengkaji dampaknya terhadap masyarakat dalam hal ekonomi, sosial, dan kelembagaan. Krisis global yang dipicu oleh pandemi COVID-19 dan konflik geopolitik seperti ketegangan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran telah menimbulkan tekanan signifikan terhadap stabilitas ekonomi dunia, termasuk kenaikan harga energi, inflasi, serta gangguan rantai pasok global. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis literatur (literature-based analysis) yang bersumber dari jurnal ilmiah nasional dan internasional, laporan lembaga global, serta dokumen resmi pemerintah dalam rentang waktu lima tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan publik, seperti stimulus fiskal, bantuan sosial, dan subsidi energi, berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat, khususnya kelompok rentan. Namun, efektivitas kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan data, ketidaktepatan sasaran, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital. Selain itu, kebijakan publik dalam situasi krisis juga menimbulkan dilema antara menjaga stabilitas ekonomi dan perlindungan sosial masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan yang lebih adaptif, berbasis bukti (evidence-based policy), serta didukung oleh digitalisasi layanan publik dan kolaborasi lintas sektor. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan publik yang lebih responsif dan berkelanjutan dalam menghadapi krisis global di masa depan.
Analisis Efektivitas Program Padat Karya Tunai Desa dalam Menanggulangi Kemiskinan: Studi Literatur Yanti, Dinda Rizki; Agustina, Anggi; Defna, Saniyyah; Erlianti, Dila
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 7 No. 2 (2026): August
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v7i2.431

Abstract

Pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun permasalahan kemiskinan, khususnya di wilayah perdesaan, masih menjadi tantangan utama. Ketimpangan antara desa dan kota serta keterbatasan akses ekonomi menyebabkan masyarakat desa lebih rentan terhadap kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah menghadirkan Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) sebagai salah satu kebijakan untuk meningkatkan pendapatan dan memberdayakan masyarakat miskin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Program Padat Karya Tunai Desa dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur, melalui pengumpulan dan analisis berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, serta dokumen resmi pemerintah.  Hasil kajian menunjukkan bahwa PKTD memiliki dampak positif dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan partisipasi masyarakat desa. Namun, efektivitasnya masih terbatas karena bersifat jangka pendek, keterbatasan anggaran, serta kendala dalam implementasi seperti kapasitas aparatur desa dan rendahnya partisipasi masyarakat. Dengan demikian, Program Padat Karya Tunai Desa dapat menjadi instrumen yang cukup efektif dalam mengurangi tekanan ekonomi masyarakat miskin, namun belum mampu menanggulangi kemiskinan secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kota Dumai Nadhira, Syarifah; Irwana, Desinta Bella; Febrianti, Isnaini; Erlianti, Dila
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 7 No. 2 (2026): August
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v7i2.434

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kota Dumai. Fokus penelitian mencakup pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah daerah, koordinasi antarinstansi, keterlibatan berbagai pihak, serta faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan. Studi ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan data sekunder yang mencakup undang-undang, dokumen dari pemerintah, laporan resmi, artikel ilmiah, serta berita dari situs yang relevan. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman dengan indikator implementasi kebijakan George C. Edward III (1980), yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan karhutla di Kota Dumai telah berjalan, tetapi belum optimal. Komunikasi kebijakan didukung oleh patroli pencegahan, peringatan dini, rapat koordinasi, dan pelibatan masyarakat. Sumber daya masih terkendala keterbatasan sumber air, sarana pemadaman, dan kondisi cuaca. Disposisi pelaksana terlihat dari keterlibatan langsung aparat dan unsur pendukung, sedangkan struktur birokrasi menunjukkan pola kerja kolaboratif lintas sektor. Implementasi kebijakan ini dipengaruhi oleh dasar hukum, dukungan kelembagaan, komitmen pelaksana, ketersediaan sumber daya, kondisi lingkungan, dan konsistensi koordinasi. Temuan ini berkontribusi pada kajian administrasi publik, khususnya dalam memahami pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana di daerah rawan karhutla.
Analisis Transparansi Pengelolaan Anggaran Publik dalam Dugaan Korupsi Pengadaan Modular Operating Theater (Mot) di Rsud Kota Dumai Erinaldi, Erinaldi; Mailinda, Serli; Simatupang, Nia Aulia; Rahmawati, Adinda Asra; Defitri, Tiara Kumala
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 7 No. 2 (2026): August
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v7i2.436

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis transparansi pengelolaan anggaran publik serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya pada kasus dugaan korupsi pengadaan Modular Operating Theater (MOT) di RSUD Kota Dumai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif melalui studi kasus. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi pemerintah, literatur ilmiah, laporan lembaga negara, serta pemberitaan media yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, studi pustaka, dan penelusuran media, sedangkan analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dalam pengelolaan anggaran publik belum berjalan optimal, yang ditandai dengan keterbatasan akses informasi, lemahnya pengawasan, serta rendahnya partisipasi publik. Kondisi ini meningkatkan risiko terjadinya penyimpangan dan mencerminkan adanya kesenjangan antara prinsip good governance dengan praktik di lapangan. Selain itu, faktor budaya birokrasi yang tertutup dan konflik kepentingan turut memperlemah implementasi transparansi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transparansi memiliki peran strategis dalam meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan, optimalisasi e-procurement, serta peningkatan keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat sebagai upaya mencegah praktik korupsi dalam pengelolaan anggaran publik.
Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Dalam Reformasi Birokrasi Melalui Absensi QR Code Pada Pemerintah Kota Dumai Hayati, Rahmi; Yendara, Mesi; Insira, Rica; Wajihah, Nabila; Erinaldi
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 7 No. 2 (2026): August
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v7i2.437

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam mendukung reformasi administrasi melalui pelaksanaannya. absensi berbasis kode QR di Pemerintah Kota Dumai. Melalui analisis literatur, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Temuan yang diperoleh mengungkapkan bahwa implementasi kode QR dapat meningkatkan disiplin pegawai, akurasi data, dan efisiensi administrasi. Implementasi Ini sekaligus memperkokoh prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, terutama terkait transparansi dan akuntabilitas. Lebih lanjut, indeks SPBE Kota Dumai hingga kategori tertentu merupakan indikasi yang sangat baik dari komitmen pemerintah untuk mengembangkan tata kelola pemerintahan elektronik secara berkelanjutan. Implementasi SPBE melalui penggunaan kode QR berkontribusi pada reformasi administrasi yang lebih efektif dan efisien bagi pemerintah.
Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Pelayanan Online Single Submission (OSS) di Indonesia Ananta, Dhea Nabila Putri; Situmorang, Mei Rita Makdalena; Sumiati, Sumiati; Erlianti, Dila
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 7 No. 2 (2026): August
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v7i2.442

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah implementasi kebijakan perizinan usaha berbasis risiko melalui sistem Online Single Submission (OSS) di Indonesia dalam kerangka reformasi birokrasi dan penerapan Electronic Government (E-Government). Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik studi literatur, yang bersumber dari berbagai referensi seperti jurnal ilmiah, buku, serta dokumen kebijakan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan OSS mampu memberikan dampak positif, khususnya dalam meningkatkan transparansi, efisiensi, serta kemudahan bagi pelaku usaha dalam mengurus perizinan. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat sejumlah kendala yang dihadapi, antara lain belum optimalnya integrasi sistem antarinstansi, rendahnya tingkat literasi digital terutama pada pelaku UMKM, serta keterbatasan kualitas sumber daya manusia dan kemampuan teknis aparatur pemerintah. Berdasarkan teori Edwards III (1980), keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil analisis memperlihatkan bahwa keempat faktor tersebut belum berjalan secara maksimal, sehingga berdampak pada efektivitas pelaksanaan OSS yang belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan yang berkesinambungan, seperti peningkatan kualitas komunikasi, penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan kesiapan aparatur, serta penyederhanaan struktur birokrasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan pelayanan publik berbasis digital yang lebih efektif, efisien, adaptif, serta mampu meningkatkan kepuasan masyarakat secara luas.
Perbandingan Reformasi Birokrasi dan Kinerja Pelayanan Publik di Indonesia dan Singapura Erinaldi; Lubis, Rizka; Marito, Grascyella; Larasati, Niken; Kaharuddin, Dymas
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 7 No. 2 (2026): August
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v7i2.466

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan reformasi birokrasi serta kinerja pelayanan publik di Indonesia dan Singapura. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik studi literatur terhadap 15 sumber referensi ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi birokrasi memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik melalui penguatan manajemen kinerja, penerapan prinsip good governance, serta transformasi digital. Singapura menunjukkan keunggulan dalam hal efisiensi, transparansi, dan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik, yang didukung oleh sistem digital governance yang terintegrasi. Sementara itu, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, belum optimalnya integrasi teknologi, serta implementasi reformasi yang belum merata. Namun demikian, Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh integrasi antara manajemen kinerja, good governance, dan transformasi digital.
Studi Komparatif Sistem Administrasi Publik: Analisis Efektivitas Birokrasi Di Jepang Dan Indonesia Erinaldi; Cakrawinata, Arifianda; Aninthya, Chely; Lini Feburinta, Jingga
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 7 No. 2 (2026): August
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v7i2.467

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi persamaan dan perbedaan dalam pelaksanaan e-government di Indonesia dan Jepang, dengan fokus pada penentuan perbedaan paling mencolok dalam metodologi, kemajuan, dan hambatan yang dihadapi kedua negara saat ini. Metode penelitian kualitatif digunakan, dan data dikumpulkan melalui kajian literatur yang relevan dari berbagai jurnal dan artikel yang berkaitan dengan subjek ini. Negara-negara seperti Indonesia dan Jepang telah secara progresif meningkatkan kerangka kerja e-government mereka sebagai respons terhadap integrasi global dan kemajuan teknologi informasi. Sistem ini berorientasi bagi penguatan efisiensi, kemudahan, serta transparansi pemerintah. Konsep pemerintahan elektronik merupakan suatu terobosan teknologi yang telah diterapkan oleh pemerintah untuk menyederhanakan layanan dan berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat melalui internet atau jejaring sosial, yang bertautan dengan isu yang dikelola pemerintah. Jepang memiliki jejaring teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang sangat kuat, dibuktikan dengan banyaknya individu yang menggunakan ponsel pintar dan akses internet yang sangat baik. Di sisi lain, Indonesia terus menghadapi tantangan dalam memaksimalkan akses internet dan pemerataan teknologi informasi dan komunikasi di zona perdesaan.
Efektivitas Pelayanan Administrasi KTP-el di Kabupaten Kupang, NTT: Analisis Good Governance dalam Pelayanan Publik Sensi, Nataliana; Hago, Maria Mirayanti; kuza, Edelfina Apolonia; Letma, Faransina; Sanan, Maria Indrawati; Selan, Nelson Alberto; Mas’ud, Fadil Mas’ud
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 7 No. 2 (2026): August
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v7i2.468

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi seberapa efektif pelayanan administrasi KTP Elektronik (KTP-el) di Kabupaten Kupang dari sudut pandang pemerintahan yang baik dan menemukan hambatan utamanya. Penelitian ini menyelidiki literatur primer dan sekunder tentang tata kelola publik dengan menggunakan metode studi kepustakaan kualitatif. Menurut hasil penelitian, layanan KTP-el di Kabupaten Kupang masih dalam fase transisi dan belum sepenuhnya efektif. Meskipun program "jemput bola" telah digunakan untuk mendorong prinsip responsivitas, aspek akuntabilitas dan transparansi masih lemah, ditandai dengan ketidakpastian waktu penyelesaian dokumen dan keterbatasan masyarakat pelosok untuk mendapatkan akses ke informasi. Kendala geografis, infrastruktur internet yang terbatas (blank spot), ketidaksinkronan aturan pusat-daerah, dan kurangnya kemampuan teknis karyawan merupakan penghambat utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyesuaian peraturan dan peningkatan infrastruktur dasar harus dibarengi dengan inovasi teknologi. Diusulkan agar pemerintah Kabupaten Kupang meningkatkan desentralisasi layanan di tingkat kecamatan untuk mewujudkan tata kelola kependudukan yang adil, jujur, dan jelas.
Strengthening Welfare-Oriented Local Regulation Through Deliberative Policy: Evidence From Nagari Singguliang Lubuk Alung, Indonesia Alhadi, Zikri; Yusran, Rahmadani; Eriyanti, Fitri; Malau, Hasbullah; Satria, Hendri; Suryanef; Maani, Karjuni
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 7 No. 2 (2026): August
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v7i2.469

Abstract

This study examines how deliberative policy strengthens welfare-oriented local regulation in Nagari Singguliang Lubuk Alung, West Sumatra, Indonesia. The novelty of the study lies in integrating deliberative policy analysis, village-level policy capacity, and the distinctive institutional setting of Nagari governance, where formal village authority intersects with customary legitimacy and community-based public reasoning. Using a qualitative case-study design, the study draws on semi-structured interviews, focus group discussions, and document analysis, which were interpreted through an NVivo-informed thematic procedure. The findings show four concrete results. First, the main weakness of Nagari regulation is not the absence of formal authority, but the limited capacity to translate authority into legally coherent policy instruments. Second, stakeholder inclusion remains uneven) (customary leaders, religious figures, women representatives, youth, and community groups are recognized as important, but they are not yet systematically connected to policy drafting. Third, monitoring and feedback mechanisms remain weak, limiting policy learning after regulations are enacted. Fourth, deliberative policy is most needed in three welfare domains: peace and public order, community economic empowerment, and environmental cleanliness and sustainability. The study concludes that welfare-oriented local regulation requires simultaneous strengthening of legal drafting competence, participatory design, institutional coordination, and continuous policy learning.

Page 1 of 2 | Total Record : 11

 1   2 

Filter by Year

2026 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 2 (2026): August Vol. 7 No. 1 (2026): Maret Vol. 6 No. 2 (2025): Agustus Vol. 6 No. 1 (2025): Maret Vol. 5 No. 2 (2024): Agustus 2024 Vol. 5 No. 1 (2024): Maret 2024 Vol. 4 No. 2 (2023): Agustus 2023 Vol. 4 No. 1 (2023): Maret 2023 Vol 4, No 1 (2023): Maret Vol. 3 No. 2 (2022): Agustus 2022 Vol. 3 No. 1 (2022): Maret 2022 Vol. 2 No. 2 (2021): Agustus 2021 Vol. 2 No. 1 (2021): Maret 2021 Vol. 1 No. 2 (2020): Agustus 2020 Vol. 1 No. 1 (2020): Maret 2020 More Issue