Garuda - Garba Rujukan Digital

Kekerasan Seksual di Pesantren Perspektif Gender Fauz, Rawendra Ahmad
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 4 No. 5 (2023): Oktober
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya (https://uinsa.ac.id/fsh/facility)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v4i5.286

Abstract: Violence is an action, attitude, or structure that triggers damage to its victims, both physical and non-physical damage that results in not achieving complete human competence. Violence has very diverse forms and properties, one of which is sexual harassment. Violence. Sexual violence can occur anywhere, no matter the educational institution, office, public place, or even the safest place such as Islamic boarding schools. Many cases of violence in pesantren are not revealed because of threats received by victims from the perpetrator, victims feel ashamed if they tell the truth, fear of being viewed obliquely by society, bring down the good name of the family, and many other reasons. Some violence prevention actions that Islamic boarding schools can carry out include frequent raids on mobile phones and social media belonging to students or students, conducting various studies on the boundaries that must be maintained between men and women, and so on. Keywords: Violence, women, children, pesantren. Keywords: Violence, Women, Children, Violent objects Abstrak: Kekerasan merupakan suatu tindakan, sikap, ataupun struktur yang menjadi pemicu terjadinya kerusakan pada korbannya, baik kerusakan fisik, maupun nonfisik yang berakibat tidak tercapainya kompetensi manusia secara utuh. Kekerasan memiliki bentuk dan sifat yang sangat beragam, salah satunya yaitu pelecehan seksual. Kekerasan. kekerasan seksual dapat terjadi dimana saja, tidak peduli lembaga pendidikan, kantor, tempat umum, atau bahkan tempat yang dianggap paling aman seperti pondok pesantren sekalipun. Banyak kasus kekerasan di pesantren yang tidak terungkap karena adanya ancaman yang diterima oleh korban dari sang pelaku, korban merasa malu jika mengatakan yang sebenarnya, takut dipandang miring oleh masyarakat, menjatuhkan nama baik keluarga, dan masih banyak lagi alasan lainnya. Beberapa tindak pencegahan kekerasan yang dapat dilakukan oleh lembaga pesantren di antaranya yaitu sering mengadakan razia terhadap handphone dan media sosial milik para santri atau pelajar, melakukan berbagai kajian mengenai batasan yang harus dijaga antara laki-laki dan perempuan, dan lain sebagainya. Kata kunci: Kekerasan, perempuan, anak, pesantren.

Penanggulangan Pencemaran Lingkungan dari Sampah Tisu Basah Perspektif Hukum di Indonesia Ibrahim, R. Muhammad; Mahardika, Dyah Ayu; Khoiron, Akhmad
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Februari
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya (https://uinsa.ac.id/fsh/facility)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v5i1.287

Abstract: Wet wipes waste is an unconscious environmental issue. In Indonesia alone wet wipes waste has reached 25 thousand tons, when compared to other waste, this value is quite high. However, people seem to be less aware that wet wipes cause environmental pollution. This article aims to discuss the mitigation of environmental pollution due to wet wipes from a legal perspective in Indonesia. This research is a normative and explanatory research, which provides an explanation related to the phenomenon of environmental pollution caused by wet wipes which is analyzed with a legal perspective. The results of this study state that environmental pollution caused by wet wipes is still not realized by the community so the handling of waste related to wet wipes has not been carried out optimally. From the perspective of law in Indonesia, the mitigation of environmental pollution is regulated in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and Law Number 18 of 2008 concerning Waste Management. The role and responsibility of producers, communities, and governments are needed to deal with environmental pollution, including due to wet tissue waste. With this cooperation, environmental pollution due to alkaline tissue can be handled properly. Keywords: Environmental pollution, wet wipes, manufacturer, society, government. Abstrak: Sampah tisu basah merupakan isu lingkungan yang tidak disadari. Di Indonesia sendiri sampah tisu basah sudah mencapai 25 ribu ton, jika dibandingkan dengan dengan sampah lain, nilai ini cukup tinggi. Namun, masyarakat sepertinya kurang sadar bahwa tisu basah menyebabkan pencemaran lingkungan. Artikel ini bertujuan untuk membahas penanggulangan pencemaran lingkungan akibat tisu basah dari perspektif hukum di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian normatif dan bersifat eksplanatif yaitu memberikan penjelasan terkait dengan fenomena pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh tisu basah yang dianalisis dengan perspektif hukum. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh tisu basah masih belum disadari oleh masyarakat sehingga dalam penanggulangan sampah terkait tisu basah ini belum dilakukan secara maksimal. Dalam perspektif hukum di Indonesia, penanggulangan pemcemaran lingkungan diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Diperlukan peran dan tanggungjawab produsen, masyarakat dan pemerintah menangani pencemaran lingkungan di antaranya akibat sampah tisu basah. Dengan Kerjasama tersebut maka pencemaran lingkungan akibat tisu basa dapat ditangani dengan baik. Kata Kunci: Pencemaran lingkungan, tisu basah, produsen, masyarakat, pemerintah

Penanggulangan Pencemaran Udara Melalui Peraturan Daerah Fithori, Muhammad Rochmad; Ubaidillah, Muhammad Nur; Mukminin, Muhammad Zaini Amirul
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Februari
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya (https://uinsa.ac.id/fsh/facility)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v5i1.290

Abstract: Air pollution is a problem in the environment that has many negative impacts on society. The government in preventing this from happening creates rules regarding air pollution management. This article aims to discuss air pollution mitigation through local regulations. The research method used is normative research, using a legal approach and a case approach. The sources of law used are primary and secondary legal sources. The data is analyzed descriptively. Some regions issue local regulations to overcome air pollution such as the Surabaya City Government which issued Regional Regulation Number 3 of 2008 concerning Air Pollution Control. In its implementation, there are still several obstacles that must be addressed by the government, such as lack of public awareness, lack of supervision and law enforcement, technical and technological challenges, and limited coordination between agencies. To overcome this, government efforts are needed, namely by increasing public awareness not to pollute the air, strengthening supervision and law enforcement, technical and technological support, and improving coordination between agencies. If this can be done, it is hoped that air pollution mitigation can be overcome. Keywords: Local Regulations, air pollution, pollution, environment. Abstrak: Pencemaran udara menjadi problematika di lingkungan yang banyak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Pemerintah dalam mencegah terjadinya hal tersebut menciptakan aturan mengenai penanggulana pencemaran udara. Artikel ini bertujuan membahas tentang penanggulangan pencemaran udara melalui peraturan daerah. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang serta pendekatan kasus. Sumber hukum yang digunakan yaitu sumber hukum primer dan sekunder. Data dianalisis secara deskriptif. Beberapa daerah mengeluarkan tentang peraturan daerah untuk mengatasi pencemaran udara seperti Pemerintah Kota Surabaya yang mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Dalam penerapannya masih ada beberapa kendala yang harus ditangani oleh pemerintah, seperti kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya pengawasan dan penegakan hukum, tantangan teknis dan teknologi, dan keterbatasan koordinasi antar instansi. Untuk menanggulangi hal tersebut diperlukan upaya pemerintah yaitu dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak mencemari udara, melakukan penguatan pengawasan dan penegakan hukum, dukungan teknis dan teknologi, dan peningkatan koordinasi antar instansi. Apabila hal tersebut dapat dilakukan maka diharapkan penanggulangan pencemaran udara dapat teratasi. Kata Kunci: Peraturan Daerah, pencemaran udara, polusi, lingkungan.

Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia pangestu, Zakaria Adjie Pangestu; Latifatul Islamiyyah
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 4 No. 6 (2023): Desember
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya (https://uinsa.ac.id/fsh/facility)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v4i6.302

Abstract: The establishment of an insurance institution aims to protect related to the risks of people's lives in the long term, such as accidents, natural disasters, and other adverse events that may occur. However, the institution has the potential to go bankrupt. Therefore, legal certainty is needed to provide legal protection for parties who have these problems. Based on this, this article discusses the legal protection of insurance policyholders if the insurance company goes bankrupt based on the Indonesian legal system. This research is normative research with a statutory approach. The primary legal materials in this study are the Civil Code, the Commercial Law Code, and Law Number 40 of 2014 which is an update of Law Number 2 of 1992. The results of the study explain that legal protection for policyholders who experience losses due to default or bankruptcy has been regulated in the Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 71 of 2016 that to protect policy user assets, action is needed to revive the policy or financial guarantee program at insurance institutions. However, if the company cannot be revitalized, then the company's license must be revoked, and then the assets must be cleaned to overcome the losses of policy users. In addition, in Law Number 40 of 2014 concerning insurance, it is explained that legal protection is also provided through guarantee funds, namely company asset funds which are the last source of funds for accountability to the fulfillment of policyholder rights. Keywords: Legal protection, policyholder, insurance, insurance company, bankruptcy. Abstrak: Pembentukan lembaga asuransi memiliki tujuan untuk melindungi terkait resiko kehidupan masyarakat dalam jangka panjang, seperti terjadi kecelakaan, bencana alam, dan kejadian buruk lainnya yang kemungkinan terjadi. Namun, lembaga tersebut berpotensi mengalami kepailitan. Karena itu diperlukan kepastian hukum untuk memberi perlindungan hukum terhadap para pihak yang memiliki problematika tersebut. Berdasarkan hal tersebut, artikel ini membahas tentang perlindungan hukum pemegang polis asuransi apabila perusahaan asuransi pailit berdasarkan sistem hukum Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 yang merupakan pembaruan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Hasil penelitian menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang polis yang mengalami kerugian diakibatkan oleh wanprestasi atau kepailitan telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 71 tahun 2016 bahwa uintuk memberikan perlindungan aset pengguna polis, diperlukan tindakan untuk menyehatkan kembali program penjaminan polis atau keuangan pada lembaga asuransi. Namun jika perusahaan tersebut tidak dapat dilakukan penyehatan, maka izin perusahaan harus dicabut, dan kemudian aset-aset dibersihkan untuk menanggulangi kerugian para pengguna polis. Selain itu di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian dijelaskan bahwa perlindungan hukum juga diberikan melalui dana jaminan, yaitu dana aset perusahaan yang merupakan sumber dana terakhir untuk pertanggung jawaban kepada pemenuhan hak-hak pemegang polis. Kata kunci: Perlindungan hukum, pemegang polis, asuransi, perusahaan asuransi, pailit.

Proses Mediasi dan Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Surabaya Amarta, Alif Tirta; Huri, Daman
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 4 No. 6 (2023): Desember
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya (https://uinsa.ac.id/fsh/facility)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v4i6.306

Abstract: There are many disputes in society, especially between consumers and business actors. Data from the Surabaya Consumer Dispute Settlement Agency from 2019-2022 totals approximately 100 disputes. Dispute resolution at the Surabaya Consumer Dispute Resolution Agency is in accordance with what is regulated in Law no. 30 of 1999. However, in resolving disputes at the Surabaya Consumer Dispute Resolution Agency from 2019-2020, according to existing data, at most two dispute resolution methods were used, namely Mediation and Arbitration. This article aims to find out the comparison in the mediation and arbitration dispute resolution process at the Surabaya Consumer Dispute Resolution Agency. This writing uses an empirical approach with collection techniques through observations supported by interviews. The results of this research conclude that in the comparison of the administrative processes between arbitration and mediation they are the same. What is different when entering the trial is that there are several things that are different. One of them concerns the difference in the role of the assembly as a mediator between business actors and consumers. The role of the tribunal when resolving through arbitration will be active, whereas if resolving through mediation the tribunal will be passive. Keywords: Comparison, Mediation, Arbitration, Consumer Disputes. Abstrak: Terdapat banyak sengketa di masyarakat khususnya antara pihak konsumen dan pihak pelaku usaha. Data Badan Penyelesaian Segketa Konsumen Surabaya dari tahun 2019-2022 total sebanyak kurang lebih 100 sengketa. Penyelesaian sengketa di Badan Peyelesaian Sengketa Konsumen Surabaya telah sesuai dengan yang diatur didalam UU No. 30 Tahun 1999. Tetapi didalam penyelesaian sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Surabaya dari tahun 2019-2020 sesuai data yang ada paling banyak menggunakan dua cara penyelesaian sengeketa yaitu Mediasi dan Arbitrase. Tulisan ini bertujuan mengetahui perbandingan dalam proses penyelesaian sengketa mediasi dan arbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Surabaya. Penulisan ini menggunakan pendekatan empiris dengan teknik pengumpulan melalui observasi/pengamatan didukung dengan wawancara. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa didalam perbandingan proses administrasi antara arbitrase dengan mediasi mnunjukkan hasil yang sama. Hal yang membedakan ialah terletak pada saat proses persidangan dan beberapa hal yang berbeda. Salah satunya mengenai perbedaan peran majelis sebagai penengah antara pelaku usaha dan konsumen. Peran majelis jika menyelesaikan secara arbitrase akan bersifat aktif sebaliknya jika penyelesaiannya secara mediasi majelis akan bersifat pasif. Kata Kunci: Perbandingan, mediasi, arbitrase, sengketa konsumen.

Dalil Kerusakan Lingkungan Hidup sebagai Dasar Pemenuhan Unsur Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Febrianto, Wahyu; Afriani, Sri; Jaya, Eni
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 4 No. 5 (2023): Oktober
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya (https://uinsa.ac.id/fsh/facility)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v4i5.307

Abstract: This legal research analyses and examines several problems. First, how criminal law examines corruption cases that result in environmental damage as a permanent impact of corruption in accordance with the provisions of national legislation; second, whether the ratio decidendi used by the judge is correct in deciding the corruption case as a result of environmental damage that has an impact on state losses This research is normative legal research with a case approach. The results showed that the argument of environmental damage in the crime of corruption as the fulfilment of the state loss element was adjusted to the applicable statutory provisions, and the analysis of the consideration of the panel of judges (ratio decidendi) in adjudicating a case regarding damage to the state environment in the crime of corruption. Keywords: Environmental damage, state loss, corruption. Abstrak: Penelitian hukum ini menganalisis dan mengkaji beberapa permasalahan. Pertama, bagaimana hukum pidana mengkaji kasus korupsi yang mengaibatkan kerusakan lingkungan sebagai dampak permanen dari korupsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan nasional? Kedua, apakah ratio decidendi yang digunakan oleh Hakim sudah tepat dalam memutuskan perkara kasus korupsi tersebut sebagai akibat dari kerusakan lingkungan yang memiliki dampak pada kerugian negara? Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, dengan pendekatan kasus. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2633 K/PID.SUS/2018 didasarkan pada pendapat ahli melalui audit lingkungan dengan cara menghitung kerusakan tanah, lingkungan, dan biaya pemulihan akibat tindakan eksplorasi dan produksi. Dalam memperluas makna kerugian keuangan negara, majelis hakim menggunakan interpretasi doktriner. Perluasan makna kerugian keuangan negara tersebut pada dasarnya sejalan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, bahwa kerugian negara dapat dideteksi melalui penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan (fraud), serta ketidakpatutan (abuse). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalil kerusakan lingkungan hidup dalam tindak pidana korupsi sebagai pemenuhan unsur kerugian negara disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan analisis terhadap pertimbangan majelis hakim (ratio decidendi) dalam mengadili suatu perkara tentang kerusakan lingkungan negara dalam tindak pidana korupsi.

Penggunaan Lem Fibrin dalam Pengobatan Menurut Hukum Islam Zahro, Fatimatuz; Radithitya, Adhillah Syafa; Sholicah, Aimmatus; Junaidy, Abdul Basith
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 5 No. 2 (2024): April
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya (https://uinsa.ac.id/fsh/facility)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v5i2.309

Abstract: With the development of the times, many researchers have made various discoveries, including drugs such as fibrin glue. Fibrin glue is a glue made from human blood plasma; therefore, there are different opinions regarding the legal status of its use. This article discusses the use of fibrin glue in treating Islamic law. This research is normative legal research. The data was taken from the fatwa of the Indonesia Ulema Council and books and articles. The collected data was analyzed descriptively. The study results concluded that fibrin glue is considered one of the glues with perfect adhesive power. Fibrin glue is used to glue the surgical wound. In Islamic law, the Indonesia Ulema Council issued a fatwa number 05 of 2022, which states that the law on the use of fibrin glue for treatment is permissible as long as it is used for emergency purposes and as needed. It is based on verses of the Qur'an, hadith, and qawaid fiqhiyyah. Keywords: Fatwa, MUI, fibrin, medicine Abstrak: Dengan berkembangnya zaman, banyak para peneliti yang menemukan berbagai penemuan, di antaranya mengenai obat-obatan seperti penggunaan lem fibrin. Lem fibrin merupakan sebuah lem yang terbuat dari plasma darah manusia dan karena itu terjadi perbedaan pendapat mengenai status hukum penggunaannya. Artikel ini bertujuan membahas tentang penggunaan lem fibrin dalam pengobatan menuurt hukum Islam. Penelitian ini adalah penelitian hukum normative. Data diambil dari fatwa Majelis Ulama Indonesia dan buku maupun artikel. Data terkumpul dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa lem fibrin dianggap sebagai salah satu lem yang memiliki daya perekat yang sempurna. Lem fibrin digunakan untuk merekatkan luka operasi. Dalam hukum Islam, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan sebuah fatwa nomor 05 tahun 2022 yang menyatakan bahwa hukum penggunaan lem fibrin untuk pengobatan adalah boleh selama untuk keperluan darurat dan sesuai kebutuhan. Hal tersebut didasarkan pada ayat al-Qur’an, hadis dan kaidah fiqhiyyah. Kata Kunci: Fatwa, MUI, fibrin, obat

Perkembangan Kampung Poligami di Desa Kedung Banteng Tanggulangin Sidoarjo Dalam Teori Sosiologi Hukum Weber Mochamad Irfan Harianto; Muhammad Farid Novian; Najib Zulfahmi; Muhammad Jazil Rifqi
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 4 No. 6 (2023): Desember
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya (https://uinsa.ac.id/fsh/facility)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v4i6.310

Abstract: Polygamy means a marital bond in which one party, namely the husband marries more than one wife at the same time. The phenomenon of polygamy that occurs in Kedung Banteng village is an interesting discussion for us to examine. This phenomenon is widely discussed because in Kedung Banteng village almost one area of the village practices polygamy. The condition of the community at that time was not enough knowledge about the practice of marriage and polygamy which caused them to practice a lot of polygamy. This research method uses an ethnographic approach. This approach, according to Malinowski in Spradley, aims to understand the point of view of the natives, and their life relationship, to get their view of the world. Therefore, this study examines the development of polygamy in the Kedung Banteng community according to their point of view to be analyzed with Weber's theory. This study concluded that polygamy among Wayo gang residents has become a tradition and was almost down and down until about 10 years ago, especially in the 1990s-2000s. Several factors cause polygamy, including economic, cultural, and traditional factors in the wayo alley, and personal values such as religious beliefs or views on family. Polygamy has several impacts, including first, if it is done sirri, it cannot be registered and registered at the KUA office. So that it does not have the right to be represented in all legal actions inside and outside the court such as handling birth certificates, divorce, joint property, and other civil matters; secondly the unfulfillment of justice between one wife and another; Third, financial inequality. Along with the development of the era of polygamy tradition changed so that the name of the wayo gang became the al-Huda mosque alley. Keywords: Sociology of law, Weber, development, polygamous village. Abstrak: Poligami memiliki arti ikatan perkawinan yang salah satu pihak yakni suami melakukan perkawinan lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan. Fenomena poligami yang terjadi di desa Kedung Banteng ini merupakan bahasan menarik untuk kami teliti. Fenomena ini ramai diperbincangkan karena di desa Kedung Banteng hampir satu wilayah kampungnya melakukan praktek poligami. Kondisi masyarakat pada saat itu yang belum cukup pengetahuan mengenai praktik pernikahan dan poligami yang menyebabkan mereka banyak melakukan poligami. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi. Pendekatan ini menurut Malinowski dalam Spradley, bertujuan untuk memahami sudut pandang penduduk asli, hubungannya dengan kehidupan, untuk mendapatkan pandangannya mengenai dunia. Karena itu, penelitian ini mengkaji perkembangan poligami pada masyarakat Kedung Banteng menurut sudut pandang mereka untuk dianalisis dengan teori Weber. Penelitian ini menyimpulkan bahwa poligami di kalangan warga gang wayo telah menjadi sebuah tradisi dan dan hampir turun menurun dilakukan sampai sekitar 10 tahun lalu, khususnya pada tahun 1990-2000an. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan poligami, di antaranya: faktor ekonomi, budaya dan tradisi di gang wayo, dan nilai-nilai personal seperti keyakinan agama atau pandangan tentang keluarga. Poligami memiliki beberapa dampak di antaranya: pertama, jika dilakukan secara sirri maka tidak dapat dicatatkan dan didaftarkan di kantor KUA. Sehingga tidak memiliki hak untuk diwakili dalam segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan seperti mengurus akta kelahiran, perceraian, harta bersama, maupun perkara-perkara keperdataan lainnya; kedua ketidakterpenuhinya keadilan antara istri yang satu dengan istri yang lainnya; ketiga, ketidaksetaraan finansial. Seiring perkembangan zaman tradsi poligami mengalami perubahan sehingga nama gang wayo menjadi gang masjid al–Huda. Kata kunci: Sosiologi hukum, Weber, perkembangan, kampung poligami.

Reading Indonesian Criminal Code through the Lens of Surah Al-Maidah Verse 44 Najib, M. Ainun; Candra, Marli; Khalil, Shahidra Abdul
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 5 No. 2 (2024): April
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya (https://uinsa.ac.id/fsh/facility)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v5i2.311

Abstract: Adherence to the teachings of Islamic law is obligatory for Muslims. The law is sacred and stems from revelation, whereas in a modern state system, the source of obligation comes from man-made law. This article will discuss Indonesian criminal law from the surah Al-Māidah verse 44 perspective and the potential seismic shift of Islamic criminal law becoming a positive law in Indonesia. This research is normative research, which examines law from written sources with a comparative approach. The results show that despite differences in several rules, Indonesian criminal law is in so far the philosophical perspective is in accordance with Islamic criminal law. The potential implications of this shift are significant, not only presenting a major change in the legal landscape of Indonesia but also opening up new avenues for legal research and discourse. Keywords: Islamic criminal law, Indonesian Criminal Code, Al-Māidah, Integration of Islamic law. Abstrak: Kepatuhan terhadap ajaran hukum Islam adalah kewajiban bagi umat Islam. Hukum itu suci dan berasal dari wahyu, sedangkan dalam sistem negara modern, sumber kewajiban berasal dari hukum buatan manusia. Artikel ini akan membahas hukum pidana Indonesia dari perspektif surah Al-Māidah ayat 44 dan potensi pergeseran seismik hukum pidana Islam menjadi hukum positif di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yang mengkaji hukum dari sumber tertulis dengan pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan dalam beberapa aturan, hukum pidana Indonesia sejauh ini dalam perspektif filosofis sesuai dengan hukum pidana Islam. Pergeseran potensial ini tidak hanya menghadirkan perubahan signifikan dalam lanskap hukum Indonesia, tetapi juga membuka jalan baru untuk penelitian dan wacana hukum. Kata kunci: Hukum Pidana Islam, KUHP Indonesia, Al-Māidah, Integrasi Hukum Islam.

Revenge Porn dalam Kajian Viktimologi Ramadhan, Sagita Destia; Rohmah, Elva Imeldatur
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Februari
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya (https://uinsa.ac.id/fsh/facility)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v5i1.317

Abstract: Revenge porn is the act of distributing pornographic material without the consent of the victim. Based on this, this paper aims to examine victims of revenge porn or revenge pornography by reviewing from the perspective of victimology. This paper is a normative legal research, using statutory, case, and conceptual approaches. The study concluded that victims of pornography often resort to revenge. The occurrence of this victimization process begins with the victim himself. Many lovers initially love each other, but when they break up they hate each other and end up taking revenge by spreading pornographic things when they are still dating. These cases are dominated by women, but some also occur in men. Revenge porn is categorized as sexual violence. Revenge porn is an act that can degrade or insult someone non-physically by showing or spreading something sexually related to the victim in cyberspace or digital world without the consent of the victim. Revenge porn is a criminal offense because it injures the privacy of the victim. In the Criminal Code (KUHP) the protection of victims of revenge pornography is regulated in Article 411, Article 14 of the Sexual Violence Crime Law (TPKS Law). Revenge porn can result in deep trauma for the victim. Therefore, victims must be protected, among others, through restitution, namely the provision of compensation by the perpetrator to the victim concerned. Keywords: Revenge porn, sexual violence, victimization, victimology, law. Abstrak: Revenge porn merupakan tindakan menyebarkan materi pornografi tanpa adanya persetujuan dari pihak korban. Berdasarkan hal tersebut maka tulisan ini bertujuan menelaah korban revenge porn atau pornografi balas dendam dengan meninjau dari perspektif viktimologi. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Penelitian ini menyimpulkan bahwa korban pornografi sering melakukan balas dendam. Terjadinya proses viktimisasi ini berawal dari korban sendiri. Banyak pasangan kekasih yang awalnya saling mencintai, namun ketika putus keduanya saling membenci dan berakhir balas dendam dengan menyebarkan hal-hal yang berbau pornografi saat mereka masih berpacaran. Kasus ini didominasi oleh perempuan, namun beberapa juga terjadi pada laki-laki. Revenge porn dikategorikan sebagai kekerasan seksual. Revenge porn merupakan suatu perbuatan yang dapat merendahkan ataupun menghina seseorang secara non fisik dengan mempertontonkan atau menyebarkan sesuatu yang bermuatan seksual terkait diri korban di dunia maya atau dunia digital tanpa adanya persetujuan dari si korban. Revenge porn merupakan tindak pidana karena mencederai privasi korban. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) perlindungan terhadap korban pornografi balas dendam diatur pada Pasal 411, Pasal 14 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Revenge porn dapat mengakibatkan trauma yang mendalam bagi korban. Karena itu korban harus dilindungi diantaranya melalui restitusi, yakni pemberian ganti rugi oleh pelaku kepada pihak korban yang bersangkutan. Kata Kunci: Revenge porn, kekerassan seksual, korban, viktimologi, hukum.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Nur Lailatul Musyafa'ah

Contact Email
jurnalmakmal@gmail.com

Phone
+6282233376729

Journal Mail Official
jurnalmakmal@gmail.com

Editorial Address
Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya Jl. A. Yani 117 Surabaya

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Nur Lailatul Musyafa'ah

Contact Email jurnalmakmal@gmail.com

Phone +6282233376729

Journal Mail Official jurnalmakmal@gmail.com

Editorial Address Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya Jl. A. Yani 117 Surabaya

Location Kota surabaya, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Nur Lailatul Musyafa'ah

Contact Email
jurnalmakmal@gmail.com

Phone
+6282233376729

Journal Mail Official
jurnalmakmal@gmail.com

Editorial Address
Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya Jl. A. Yani 117 Surabaya

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA