Garuda - Garba Rujukan Digital

Problematika Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia Amalia, Hikmah Putri; Pasa, Naida Andhita; D, Salsabila Nur Sahara
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2024): Juni
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya (https://uinsa.ac.id/fsh/facility)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v5i3.367

Abstract: Law enforcement against narcotics crimes in Indonesia still faces various problems. This study aims to discuss the issues of law enforcement against perpetrators of narcotics crimes in Indonesia. This research is normative. Data were collected through library research techniques by collecting and reviewing related laws and regulations, such as the Narcotics Law, the Criminal Code (KUHP), and other relevant regulations. This study also reviews legal literature, books, journals, and other sources of literature pertinent to the research topic. Data were analyzed descriptively. The results of this study conclude that law enforcement against narcotics crimes in Indonesia faces various challenges and problems, namely the lack of public awareness and participation in reporting and eradicating narcotics trafficking, limited human resources and infrastructure owned by law enforcement officers, weak coordination and synergy between various related agencies are other problems that need to be addressed and the lack of prevention and rehabilitation efforts for drug abusers. To overcome this problem, there must be an effort to enforce the law against narcotics crimes by strengthening the ability and capacity of law enforcement officers in Indonesia and optimizing the eradication and supervision operations of narcotics distribution in Indonesia. Keywords: Law enforcement, narcotics, officers, law. Abstrak: Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai permasalahan. Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang problematika penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian normatif. Data dihimpun melalui teknik library research dengan mengumpulkan dan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait, seperti Undang-Undang Narkotika, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan peraturan lainnya yang relevan. Penelitian ini juga mengkaji literatur hukum, buku, jurnal, dan sumber-sumber kepustakaan lain yang relevan dengan topik penelitian. Data dianalisis secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan problematika yaitu kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melaporkan dan memberantas peredaran narkotika, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki oleh aparat penegak hukum, lemahnya koordinasi dan sinergi antara berbagai instansi terkait menjadi permasalahan lain yang perlu diatasi dan kurangnya upaya pencegahan dan rehabilitasi bagi para penyalahguna narkotika. Untuk mengatasi problematika ini maka harus ada upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika dengan memperkuat kemampuan dan kapasitas aparat penegak hukum di Indonesia serta mengoptimalkan operasi pemberantasan dan pengawasan peredaran narkotika di Indonesia. Kata kunci: Penegakan hukum, narkotika, aparat, hukum.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Sawohan Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo Dalam Perspektif Kriminologi Fardhila, Marsilah
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2024): Juni
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya (https://uinsa.ac.id/fsh/facility)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v5i3.370

Abstract: Domestic violence is a problem that never disappears from issues in the household, such as what happened in Sawohan village, Buduran District, Sidoarjo Regency. The people of Sawohan village consider that domestic violence is a natural problem in the household. This is because the people of Sawohan village are still ordinary and do not know that the violence is an unlawful act. This article discusses how domestic violence in Sawohan village can occur from a criminological perspective. Data from this study were compiled using library research techniques and case approach approaches. The data analysis technique uses deductive description, which is then systematically compiled so that it becomes concrete data about the causes of domestic violence in Sawohan village. Furthermore, the data was processed and analyzed using criminological theory. The results of this study conclude that in criminological theories, namely social control theory and strain theory, the causes of domestic violence are caused by low economic factors that make a person commit deviant acts, young marriage so that it has a temperamental nature, childhood trauma that often receives violence, and because of a patriarchal culture. Keywords: violence, domestic, criminology, law, husband, wife. Abstrak: Kekerasan dalam rumah tangga merupakan persoalan yang tidak pernah hilang dari permasalahan di dalam rumah tangga seperti yang terjadi di desa Sawohan, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Masyarakat desa Sawohan menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan persoalan yang wajar terjadi di dalam rumah tangga. Hal tersebut dikarenakan masyarakat desa Sawohan masih awam dan tidak mengetahui bahwa kekerasan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Artikel ini membahas tentang bagaimana tindak kekerasan dalam rumah tangga di desa Sawohan dapat terjadi dalam perspektif kriminologiData penelitian ini dihimpun menggunakan teknik library research dan pendekatan case approach. Teknik analisis data menggunakan deskriptif deduktif yang selanjutnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di desa Sawohan. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori kriminologi. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa penyebab kekerasan dalam rumah tangga disebabkan karena faktor perekonomian rendah membuat seseorang melakukan perbuatan menyimpang, pernikahan muda sehingga memiliki sifat tempramental, trauma masa kecil yang seringkali mendapat kekerasan, dan karena adanya budaya patriarki. Dalam teori kriminologi, oenyebab kekerasan tersebut termasuk dalam teori social control theory dan strain theory Kata kunci: kekerasan, rumah tangga, kriminologi, hukum, suami, istri

Peran Kepolisian Resor Kota Sidoarjo Dalam Menangani Anak Korban Human Trafficking Perspektif Hukum Islam Aliffia, Deby Aura; Musyafaah, Nur Lailatul
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 5 No. 4 (2024): Agustus
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya (https://uinsa.ac.id/fsh/facility)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v5i4.372

Abstract: Human trafficking is an illegal practice that involves the exploitation of individuals for commercial purposes. Many minors are victims of human trafficking, including in Sidoarjo. Law enforcement officials, including the police, play an important role in dealing with victims of human trafficking. This study aims to discuss the role of the Sidoarjo City Resort Police (POLRESTA) in dealing with victims of human trafficking from the perspective of Islamic law. This research is a field research conducted at the Sidoarjo Police. Data was collected from observations, interviews, and documentation. The collected data is analyzed descriptively with a deductive mindset. The results of the study show that the Sidoarjo Police have an important role in handling victims of human trafficking. The efforts made by the Sidoarjo Police for victims of human trafficking are to accompany victims and provide safe houses. In addition, to handle the crime of human trafficking in Sidoarjo, the Sidoarjo police are making prevention efforts and repressive efforts. Prevention efforts include socialization, while repressive efforts are monitored, field operations, and the application of punishments. In Islamic law, the role played by the Sidoarjo police is closely related to the benefit. The protection of victims of human trafficking is closely related to the benefits of protecting the soul in maqasid al-shari'ah. Meanwhile, preventive efforts are related to maintaining the intellect (hifz al-aql), and repressive efforts are related to preserving the soul (hifs al-nafs). Keywords: human trafficking, children, victims, maslahah, maqasid al-syari'ah. Abstrak: Human trafficking adalah praktek ilegal yang melibatkan eksploitasi individu untuk tujuan komersial. Banyak anak di bawah umur yang menjadi korban human trafficking termasuk di Sidoarjo. Aparat penegak hukum, diantaranya polisi, berperan penting dalam menangani korban human trafficking. Penelitian ini bertujuan membahas tentang peran Kepolisian Resor Kota (POLRESTA) Sidoarjo dalam menangani korban human trafficking perspektif hukum Islam. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan di Polresta Sidoarjo. Data dikumpulkan dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif dengan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polresta Sidoarjo memiliki peran yang penting dalam menangani korban human trafficking. Upaya yang dilakukan Polresta Sidoarjo bagi korban human trafficking adalah dengan mendampingi korban dan memberikan rumah aman. Selain itu, untuk menangani tindak pidana human trafficking di Sidoarjo, polresta Sidoarjo melakukan upaya pencegahan dan upaya represif. Upaya pencegahan meliputi sosialisasi sedangkan upaya represif dengan melakukan pemantauan, operasi lapangan, dan penerapan hukuman. Dalam hukum Islam peran yang dilakukan polresta Sidoarjo berkaitan erat dengan kemaslahatan. Perlindungan terhadap korban human trafficking berkaitan erat dengan kemaslahatan menjaga jiwa dalam maqasid al-syari’ah. Sedangkan upaya prefentif berkaitan dengan menjaga akal (hifz al-aql) dan upaya represif berkaitan dengan menjaga jiwa (hifs al-nafs). Kata kunci: human trafficking, anak, korban, maslahah, maqasid al-syari’ah.

Tantangan Mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset di Indonesia Ilma, Hutmi Amivia
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 5 No. 4 (2024): Agustus
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya (https://uinsa.ac.id/fsh/facility)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v5i4.373

Abstract: The recovery of assets and proceeds of crime has become an urgent global issue. International commitments, such as those enshrined in the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), encourage countries to actively pursue illegally acquired assets. The Asset Forfeiture Draft Bill is currently being drafted and is expected to strengthen Indonesia's efforts to fulfill this international obligation. This article discusses the challenges of the Non-Conviction Based Asset Forfeiture mechanism in the Asset Forfeiture Draft Bill in Indonesia. This research is normative research that analyzes the Asset Forfeiture Draft Bill and various relevant legal literature. Data collection is carried out through literature studies and analyzed qualitatively to describe the research object. The result of this study is that the Asset Forfeiture Draft Bill reveals a number of obstacles, including potential human rights violations, a shift in the paradigm of law enforcement, and a lack of coordination between institutions. However, given the limited effectiveness of imprisonment and fines in eradicating crime, the passage of this draft bill has become increasingly urgent to strengthen law enforcement and recover state losses. Keywords: Asset Forfeiture, Non-Conviction Based Asset Forfeiture, Corruption Crime, Draft Bill. Abstrak: Pemulihan aset hasil kejahatan telah menjadi isu global yang mendesak. Komitmen internasional, seperti yang tertuang dalam Konvensi PBB Anti Korupsi (UNCAC), mendorong negara-negara untuk secara aktif mengejar aset-aset yang diperoleh secara ilegal. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang tengah digodok diharapkan dapat memperkuat upaya Indonesia dalam memenuhi kewajiban internasional ini. Artikel ini membahas tentang tantangan mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menganalisis RUU Perampasan Aset serta berbagai literatur hukum yang relevan. Pengumpulan data dilakukan dengan melalui studi pustaka dan dianalisa secara kualitatif untuk mendeskripsikan objek penelitian. Hasil penelitian ini adalah RUU Perampasan Aset mengungkap sejumlah kendala di antaranya adanya potensi pelanggaran hak asasi manusia, pergeseran paradigma penegakan hukum, dan kurangnya koordinasi antar lembaga. Meskipun demikian, mengingat keterbatasan efektivitas pidana penjara dan denda dalam memberantas kejahatan, pengesahan RUU ini menjadi semakin mendesak untuk memperkuat penegakan hukum dan memulihkan kerugian negara.

Penanganan Tindak Pidana Kejahatan Siber Pada Bidang Perbankan Nuzula, Surya Ilmi Firda; Maknun, Itsni Lu`lu`il; Faridah, Nur Laili
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 5 No. 6 (2024): Desember
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya (https://uinsa.ac.id/fsh/facility)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v5i6.374

Abstract: Cybercrime is a crime that falls into the category of white collar crime, because the crime can only be committed by an expert in the field of computers who can do it. Cybercrime can also occur in the banking sector. This has implications for the huge losses caused by these crimes. This research aims to find out how cybercrime in the banking sector occurs and how it is resolved. This research uses normative juridical research methods, through conceptual approaches, and legislation (statute approach). The collected data was analyzed descriptively. The results of this study state that banking cybercrime is any criminal act that uses intelligence and information system advancements, with the aim of pursuing financial interests in the banking world. Cybercrime in banking can be in the form of typo sites, sniffing, and so on, which harm various parties, including customers. Therefore, the state, law enforcement, and related institutions must provide security of customer data by offering protection and strictly applying penalties for perpetrators based on the law.Keywords: Cybercrime, banking sector, case resolution, law. Abstrak: Kejahatan siber merupakan kejahatan yang masuk pada kategori white collar crime, karena kejahatan tersebut hanya dapat dilakukan oleh ahli dalam bidang komputer yang dapat melakukannya. Kejahatan siber tersebut juga dapat terjadi pada bidang perbankan. Hal tersebut berimplikasi pada kerugian besar yang ditimbulkan akibat kejahatan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tindak pidana siber pada bidang perbankan beserta bagaimana penanganannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, melalui pendekatan konseptual (conceptual approach), dan perundang-undangan (statute approach). Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kejahatan siber perbankan adalah setiap perbuatan kejahatan yang menggunakan kepintaran dan kemajuan sistem informasi, dengan tujuan untuk mengejar kepentingan finansial di dunia perbankan. Kejahatan siber dalam perbankan ini bisa berupa typo site, sniffing dan lain sebagainya, yang merugikan berbagai pihak di antaranya para nasabah. Oleh karena itu negara, penegak hukum dan lembaga terkait harus memberikan keamanan data nasabah dengan memberikan perlindungan dan menerapkan secara tegas hukuman bagi pelaku berdasarkan undang-undang.Kata Kunci: Kejahatan Siber, Perbankan, Penanganan, Hukum.

Penerapan Kecerdasan Artifisial dalam Pengawasan Kekuasaan Kehakiman sebagai Upaya Mereduksi Disparitas Putusan Pidana di Indonesia Putra, I Nengah Gardhita Arsa; Silaban, Jeremy Kevin Parlindungan
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 5 No. 4 (2024): Agustus
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya (https://uinsa.ac.id/fsh/facility)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v5i4.382

Abstract: The legal sector is one of the sectors affected by the development of artificial intelligence (AI) in the 21st century. The application of artificial intelligence in the legal sector can be used as a means of reform to integrate the judicial supervision system in the process of deciding cases, leading to the reduction of disparities in criminal verdicts in Indonesia. This research uses a normative juridical method by conducting a literature study through primary legal materials in the form of laws and regulations and jurisprudence, as well as secondary legal materials in the form of books, journals, and articles. This research results in the opportunity to apply artificial intelligence in the judicial power supervision system as an auxiliary instrument for judges in the process of making decisions in a criminal case. In addition, artificial intelligence can also be designed as an integrated system with various supervisory institutions of judicial power consisting of the Supreme Court as the internal supervisor, the Judicial Commission, and the Corruption Eradication Commission as the external supervisor. The integration of this supervision system creates a control system for judges in the process of adjudicating cases. The application of artificial intelligence can later be regulated in PERMA, which regulates judicial procedural law. Keywords: artificial intelligence, surveillance system, judicial power, disparity, criminal. Abstrak: Sektor hukum merupakan salah satu sektor yang terdampak oleh perkembangan artificial intelligence (AI) pada abad ke 21. Penerapan artificial intelligence pada sektor hukum dapat dimanfaatkan sebagai sarana pembaruan untuk mengintegrasikan sistem pengawasan kehakiman dalam proses pemutusan perkara yang bermuara pada pereduksian disparitas putusan pidana di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan melakukan studi kepustakaan melalui bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, serta artikel. Penelitian ini menghasilkan adanya peluang penerapan artificial intelligence dalam sistem pengawasan kekuasaan kehakiman sebagai instrumen pembantu hakim dalam proses penjatuhan putusan suatu perkara pidana. Selain itu, artificial intelligence juga dapat didesain sebagai sistem terintegrasi dengan berbagai lembaga pengawas kekuasaan kehakiman yang terdiri dari Mahkamah Agung selaku pengawas internal serta Komisi Yudisial dan Komisi Pemberantasan Korupsi selaku pengawas eksternal. Pengintegrasian sistem pengawasan ini menciptakan sistem kontrol bagi hakim dalam proses mengadili perkara. Penerapan artificial intelligence nantinya dapat diatur di dalam PERMA yang mengatur seputar hukum acara peradilan. Kata Kunci: artificial intelligence, sistem pengawasan, kekuasaan kehakiman, disparitas, pidana.

Dinamika Konsep Gharar dalam Transaksi Keuangan Perspektif Ulama Fikih Klasik Affero, Muhammad Izzam; Mustofa, Imron
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2024): Oktober
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya (https://uinsa.ac.id/fsh/facility)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v5i5.383

Abstract: The concept of gharar in classical Islamic law is one of the fundamental principles in Islamic financial and economic transactions. Gharar refers to uncertainty or excessive risk in an agreement that can cause injustice to one of the parties. This study aims to analyze the dynamics of the concept of gharar from the perspective of classical scholars, such as Imam Al-Ghazali, Ibn Qudamah, and Ibn Taimiyah, as well as its application in contemporary economic transactions. The research method used is a qualitative approach with a literature study on classical and modern literature. The results of the study show that gharar is categorized into two, namely gharar fahish (excessive), which is forbidden, and gharar yasir (light), which is tolerated in Islamic law. This concept plays an important role in ensuring fairness and legal certainty in Islamic financial transactions. This study contributes to understanding the principles of muamalah fiqh and the urgency of stricter regulation in the Islamic finance industry to avoid gharar practices in modern transactions, such as conventional insurance and uncertainty-based investment schemes. Keywords: Gharar, classical Islamic law, uncertainty, financial transactions, Islamic finance. Abstrak: Konsep gharar dalam hukum Islam klasik merupakan salah satu prinsip fundamental dalam transaksi keuangan dan ekonomi Islam. Gharar merujuk pada ketidakpastian atau risiko berlebihan dalam suatu akad yang dapat menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika konsep gharar dalam perspektif ulama klasik, seperti Imam Al-Ghazali, Ibn Qudamah, dan Ibn Taimiyah, serta penerapannya dalam transaksi ekonomi kontemporer. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi pustaka terhadap literatur klasik dan modern. Hasil kajian menunjukkan bahwa gharar dikategorikan menjadi dua, yaitu gharar fahish (berlebihan) yang diharamkan dan gharar yasir (ringan) yang ditoleransi dalam hukum Islam. Konsep ini berperan penting dalam memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam transaksi keuangan syariah. Studi ini memberikan kontribusi dalam memahami prinsip-prinsip fiqh muamalah dan urgensi regulasi yang lebih ketat dalam industri keuangan Islam untuk menghindari praktik gharar dalam transaksi modern, seperti asuransi konvensional dan skema investasi berbasis ketidakpastian. Kata Kunci: Gharar, hukum Islam klasik, ketidakpastian, transaksi keuangan, keuangan syariah.

Relevansi dan Tantangan Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah dalam Era Ekonomi Digital M, Abdullah Aryasatya Putra; Sri Wigati; Akbar, Dilfikar; Wicaksana, Darel Hylmi
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2024): Oktober
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya (https://uinsa.ac.id/fsh/facility)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v5i5.392

Abstract: The rapid development of the digital economy has brought significant changes in global financial and business transactions. In this context, the sharia economy offers an alternative system based on justice, transparency, and social welfare. This article aims to analyze the relevance of sharia economics in the digital economy as well as identify the main challenges of its implementation. This study uses a qualitative-descriptive approach with literature studies from scientific journals, regulations, and related industry reports. An analysis was carried out on sharia economic principles such as the prohibition of usury, maysir, gharar, and social justice in the digital context. The results of the study show that sharia principles have the potential to form a more ethical and inclusive digital ecosystem, for example through sharia fintech, digital sharia capital markets, and sharia blockchains. However, there are challenges in the form of regulatory limitations, difficulties in ensuring compliance of digital products with sharia, and low digital sharia financial literacy. This study recommends strengthening regulations, innovation of sharia-based financial products, and increasing public education to optimize the role of the sharia economy in the digital era. It is hoped that various parties, including the government, industry, and academia, can collaborate in creating a fair and sustainable digital economy ecosystem in accordance with sharia principles.Keywords: Sharia Economics, Digital Economy, Sharia Fintech, Sharia Blockchain, Sharia Financial Regulation. Abstrak: Perkembangan pesat ekonomi digital telah membawa perubahan signifikan dalam transaksi keuangan dan bisnis global. Dalam konteks ini, ekonomi syariah menawarkan sistem alternatif berbasis keadilan, transparansi, dan kesejahteraan sosial. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis relevansi ekonomi syariah dalam ekonomi digital serta mengidentifikasi tantangan utama penerapannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan studi literatur dari jurnal ilmiah, regulasi, serta laporan industri terkait. Analisis dilakukan terhadap prinsip ekonomi syariah seperti larangan riba, maysir, gharar, dan keadilan sosial dalam konteks digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip syariah berpotensi membentuk ekosistem digital yang lebih etis dan inklusif, misalnya melalui fintech syariah, pasar modal syariah digital, dan blockchain syariah. Namun, terdapat tantangan berupa keterbatasan regulasi, kesulitan dalam memastikan kepatuhan produk digital terhadap syariah, serta rendahnya literasi keuangan syariah digital. Studi ini merekomendasikan penguatan regulasi, inovasi produk keuangan berbasis syariah, serta peningkatan edukasi masyarakat untuk mengoptimalkan peran ekonomi syariah di era digital. Diharapkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, industri, dan akademisi, dapat berkolaborasi dalam menciptakan ekosistem ekonomi digital yang adil dan berkelanjutan sesuai prinsip syariah.Kata kunci: Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Fintech Syariah, Blockchain Syariah, Regulasi Keuangan Syariah.

Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Penipuan Berkedok Robot Trading di Indonesia Perspektif Hukum Pidana Islam Siti Nur Khadijah; Syamsuri
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2024): Oktober
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya (https://uinsa.ac.id/fsh/facility)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v5i5.396

Abstract : Technological developments have made investment activities easier. However, this is often abused to commit criminal acts in the form of illegal investments, also known as fraudulent investments, using trading robots. This is inseparable from the lure in the form of high profits offered by irresponsible parties. This study aims to analyze the legal consequences for the perpetrators of trading robot fraud and the compensation for victims as a form of legal protection for victims. This research is a normative legal research, whose legal material comes from laws and regulations. The result of this study is that no regulation specifically regulates the appropriate sanctions to be applied to fraudsters under the guise of trading robots. This is because Article 378 of the Criminal Code, Article 28 paragraph 1 of the ITE Law, and Article 45 letter a paragraph (1) of the ITE Law do not accommodate the elements of fraudulent acts under the guise of trading robots. Compensation to the victim can be done through a restitution mechanism pursued through a civil lawsuit. Meanwhile, in the criminal realm, the perpetrator can be subject to the Money Laundering Crime Article (TPPU) so that the victim's assets can be returned through the mechanism of confiscating the perpetrator's assets obtained from the proceeds of the crime. In Islamic criminal law, sanctions that can be applied to fraudsters under the guise of trading robots are ta'zir.

Optimalisasi Rekonsiliasi dalam Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk Kepastian Hukum bagi Kreditur dan Debitur Sya'ban, Muhammad Rizal
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 5 No. 6 (2024): Desember
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya (https://uinsa.ac.id/fsh/facility)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v5i6.398

Abstract: This study discusses the legal aspects of the Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) in Indonesia, as stipulated in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU. The main focus of this study is the role of peace agreements in the debt restructuring process and its legal implications for creditors and debtors. Through a normative research method with a literature study approach, an analysis is carried out on the applicable legal norms to understand the effectiveness of peace agreements in preventing bankruptcy. The results of the study show that the peace agreement in PKPU has a crucial role in maintaining the sustainability of the debtor's business and providing legal certainty for creditors. This agreement must be approved by the majority of creditors and homologated by the Commercial Court in order to have binding legal force. However, challenges arise when debtors fail to meet their agreed obligations, which can lead to the annulment of peace and the declaration of bankruptcy. Thus, this study provides insight into the urgency of optimizing peace agreements as a legal instrument that can balance the interests of creditors and debtors in the PKPU process. Keywords: PKPU, bankruptcy, reconciliation, peace agreement, debt restructuring. Abstrak: Penelitian ini membahas aspek hukum dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Fokus utama penelitian ini adalah peran perjanjian perdamaian dalam proses restrukturisasi utang serta implikasi hukumnya bagi kreditur dan debitur. Melalui metode penelitian normatif dengan pendekatan studi pustaka, analisis dilakukan terhadap norma hukum yang berlaku guna memahami efektivitas perjanjian perdamaian dalam mencegah kepailitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian perdamaian dalam PKPU memiliki peran krusial dalam menjaga keberlanjutan usaha debitur serta memberikan kepastian hukum bagi kreditur. Kesepakatan ini harus mendapat persetujuan mayoritas kreditur dan homologasi oleh Pengadilan Niaga agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Namun, tantangan muncul ketika debitur gagal memenuhi kewajiban yang telah disepakati, yang dapat berujung pada pembatalan perdamaian dan deklarasi kepailitan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan mengenai urgensi optimalisasi perjanjian perdamaian sebagai instrumen hukum yang dapat menyeimbangkan kepentingan kreditur dan debitur dalam proses PKPU. Kata kunci: PKPU, kepailitan, rekonsiliasi, perjanjian perdamaian, restrukturisasi utang.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Nur Lailatul Musyafa'ah

Contact Email
jurnalmakmal@gmail.com

Phone
+6282233376729

Journal Mail Official
jurnalmakmal@gmail.com

Editorial Address
Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya Jl. A. Yani 117 Surabaya

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Nur Lailatul Musyafa'ah

Contact Email jurnalmakmal@gmail.com

Phone +6282233376729

Journal Mail Official jurnalmakmal@gmail.com

Editorial Address Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya Jl. A. Yani 117 Surabaya

Location Kota surabaya, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Nur Lailatul Musyafa'ah

Contact Email
jurnalmakmal@gmail.com

Phone
+6282233376729

Journal Mail Official
jurnalmakmal@gmail.com

Editorial Address
Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya Jl. A. Yani 117 Surabaya

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA