cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nur Lailatul Musyafa'ah
Contact Email
jurnalmakmal@gmail.com
Phone
+6282233376729
Journal Mail Official
jurnalmakmal@gmail.com
Editorial Address
Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya Jl. A. Yani 117 Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
ISSN : 27751333     EISSN : 27746127     DOI : 10.15642/mal
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Mamal Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum covers various issues on interdisciplinary Syariah and Law from Islamic history, thought, law, politics, economics, education, to social and cultural practices.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 172 Documents
 12   13   14   15   16 
Urgensi Kontrol Buzzer sebagai Langkah Stabilitas Politik Pemilihan Umum Tahun 2024 Syatta, Indy Mafiiqo; Maziyyah, Rifdatul; Al Musyaawi, Muchammad Ibnu Shiina; Bagus, Moh.
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 4 No. 6 (2023): Desember
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya (https://uinsa.ac.id/fsh/facility)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v4i6.323

Abstract

Abstract: Buzzers are one of the emerging phenomena in the digital age. The existence of buzzers on social media is often a means used by election participants to convince people to vote for them in direct elections. In the academic world, this is considered to be detrimental to the democratic process because its content can break the stability of society. The purpose of this study is to find out how the urgency of buzzer control as a political stability measure for the 2024 general election is associated with Human Rights. The research method used is a normative legal research method through a conceptual approach. This research resulted in findings that the existence of buzzers is a challenge for democracy in expressing opinions in the digital sphere because it can influence people to make political decisions. This can affect the development of elections in Indonesia. In Indonesia, there is still a legal vacuum regarding the position of buzzers, so tactical and effective solutions in dealing with political buzzers that violate norms should be regulations that provide sanctions and control over them. If the buzzer is proven to violate the rules, it must be subject to sanctions that provide a deterrent effect. Keywords: Buzzer, human rights, political stability, general election. Abstrak: Buzzer adalah salah satu fenomena yang muncul di era digital. Keberadaan buzzer di media social seringkali menjadi sarana yang digunakan para peserta pemilu meyakinkan masyarakat untuk memilihnya dalam pemilihan langsung. Dalam dunia akademik, hal tersebut dinilai dapat menciderai proses demokrasi sebab konten-kontennya bisa memecahkan stabilitas masyarakat. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana urgensi kontrol buzzer sebagai langkah stabilitas politik pemilihan umum tahun 2024 yang dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian hukum normatif  melalui pendekatan konseptual. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa keberadaan buzzer menjadi tantangan demokrasi dalam menyampaikan pendapat di lingkup digital karena dapat mempengaruhi masyarakat untuk menentukan keputusan politik. Hal tersebut dapat mempengaruhi pembangunan pemilihan umum  di Indonesia. Di Indonesia masih terjadi kekosongan hukum mengenai posisi buzzer sehingga solusi taktis dan efektif dalam menangani  buzzer politik yang melanggar norma seharusnya berupa peraturan yang memberikan sanksi dan kontrol atasnya. Jika buzzer terbukti melanggar aturan maka harus dikenakan sanksi yang memberikan efek jera.
Isbat Nikah Pernikahan Poligami secara Siri dalam Putusan Nomor 3401/Pdt.G/2022/PA.Sby Syafa’, Nadhifa Salsabilla; Musyafaah, Nur Lailatul
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Februari
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya (https://uinsa.ac.id/fsh/facility)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v5i1.325

Abstract

Abstract: In Indonesia, many cases of polygamy are carried out in series, so to register polygamy requires marriage isbat. On the other hand, polygamous marriages must obtain permission from the court. Based on this, this article aims to review the Surabaya Religious Court Decision Number 3401/Pdt.G/2022/PA. Sby about isbat nikah for husbands who practice polygamy in siri (secret).  This research is normative juridical research. Data was collected from rulings laws and regulations on marriage and polygamy. In addition, data is supported from books or journals. The collected data were analyzed with a deductive mindset that the data on isbat nikah for polygamous marriages were serially analyzed under law. The study concluded that judges had several considerations for granting isbat requests from serial polygamous marriages. From a philosophical point of view, the decision prioritizes the acquisition of rights that must be owned by the Petitioners. However, from the juridical side, the Panel of Judges is considered to have committed contra legem actions by overriding SEMA rule Number 3 of 2018. Because, indirectly, the Surabaya Religious Court Judges justify an act that has deviated and violated the law. Keywords: Contra legem, polygamy, siri marriage, Islamic law. Abstrak: Di Indonesia banyak kasus poligami yang dilakukan secara siri, sehingga untuk mencatatkan poligami tersebut dibutuhkan isbat nikah. Di sisi lain pernikahan poligami harus mendapatkan izin dari pengadilan. Berdasarkan hal tersebut, maka artikel ini bertujuan untuk mengkaji Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3401/Pdt.G/2022/PA.Sby tentang isbat nikah bagi suami yang melakukan poligami secara siri.  Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Data dikumpulkan dari putusan dan peraturan perundang undangan tentang isbat nikah dan poligami. Selain itu data didukung dari buku atau jurnal. Data yang terkumpul dianalisis dengan pola pikir deduktif bahwa data tentang isbat nikah bagi pernikahan poligami secara siri dianalisis dengan hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hakim memiliki beberapa pertimbangan untuk mengabulkan permohonan isbat dari perkawinan poligami siri. Ditinjau dari sisi filosofis, putusan tersebut mengedepankan perolehan hak-hak yang harus dimiliki oleh Para Pemohon. Namun, dari sisi yuridis Majelis Hakim dinilai telah melakukan tindakan contra legem dengan mengesampingkan aturan SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Sebab, secara tidak langsung Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya membenarkan suatu perbuatan yang telah menyimpang dan melanggar hukum.  Kata Kunci: Contra Legem, Poligami, Kawin Siri, hukum Islam
Implementasi Teoritik Keberlakuan Hukum Internasional Abrori, Achmad Fagil; Zulfikriyah, Mei Ayu; Ma'ruf, Irfan; Fatwa, Ahmad Fajruddin
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 5 No. 4 (2024): Agustus
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya (https://uinsa.ac.id/fsh/facility)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v5i4.347

Abstract

Abstract: This research explores the power of international law in carrying out its role and function in the international arena, especially in shaping and enforcing global norms. The main problem in this study is the challenge of applying international law which is often hampered by the national political interests of various countries. This study aims to understand the factors that affect the binding power of international law and the obstacles to its integration into the national legal system. Using normative research methods, this article examines international legal theories and identifies criticisms that reflect differences of interest at the national level. The results of the study show that although international law plays an important role in building global norms, its implementation still faces obstacles. Therefore, reforms in global institutions are seen as necessary to improve international law enforcement and create a balance in international relations in the era of globalization. Keywords: international law, national law, international relations, theory of enforcement. Abstrak: Penelitian ini mengeksplorasi kekuatan hukum internasional dalam menjalankan peran serta fungsinya di kancah internasional, khususnya dalam membentuk dan menegakkan norma global. Masalah utama dalam penelitian ini adalah tantangan penerapan hukum internasional yang sering kali terhambat oleh kepentingan politik nasional berbagai negara. Penelitian ini bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi daya ikat hukum internasional serta hambatan integrasinya ke dalam sistem hukum nasional. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, artikel ini mengkaji teori-teori hukum internasional dan mengidentifikasi kritik yang mencerminkan perbedaan kepentingan di tingkat nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum internasional berperan penting dalam membangun norma global, penerapannya masih mengalami kendala. Oleh karena itu, reformasi dalam institusi global dipandang perlu guna meningkatkan penegakan hukum internasional dan menciptakan keseimbangan hubungan internasional di era globalisasi. Kata kunci: hukum internasional, hukum nasional, hubungan internasional, teori keberlakuan.
Keluarga Maslahah dalam Platform NU Online perspektif Maqasid al-Shari’ah Ubaidillah, Muh. Hafidh; Abdalla, Aufa Ulil Abshar; Frambudi, Satmoko Aji
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 5 No. 2 (2024): April
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya (https://uinsa.ac.id/fsh/facility)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v5i2.354

Abstract

Abstract: This article discusses the concept of Keluarga Maslahah in the NU Online platform. The maslahah family is a happy, prosperous, and obedient family unit in Islam. This article uses a qualitative method with a text analysis approach. Primary data is taken from the NU Online website, and secondary data is taken from various scientific articles, books, and relevant websites. The data was analyzed deductively. The study results concluded that a happy family is essential in achieving personal and societal well-being, emphasizing the role of suitable partners, obedient children, and a harmonious environment. The relationship between the concept of the Maslahah Family and the principles of maqasid al-shari'ah shows that following these principles can lead to a better understanding of family dynamics and the path to a successful and fulfilling life. Efforts to realize a family maslahah include implementing the Family Planning (KB) program, rejecting child marriage or early marriage, providing family guidance and counseling, and holding pre-marriage guidance and counseling. Thus, the family can reject the existing mafsadat and feel the benefits. Keywords: NU Online, maslahah family, sakinah family, maqasid al-shari’ah. Abstrak: Artikel ini membahas konsep Keluarga Maslahah dalam platform NU Online. Keluarga maslahah adalah unit keluarga yang bahagia, sejahtera, dan taat dalam Islam. Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis teks. Data primer diambil dari website NU Online dan data sekundernya diambil dari berbagai artikel ilmiah, buku-buku, dan website yang relevan. Data dianalisis secara deduktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa bahwa tercapainya keluarga yang bahagia penting dalam mencapai kesejahteraan pribadi dan masyarakat, dengan menekankan peran pasangan yang baik, anak-anak yang taat, dan lingkungan yang harmonis. Hubungan antara konsep Keluarga Maslahah dan prinsip-prinsip maqasid al-shari’ah, menunjukkan bahwa mengikuti prinsip-prinsip ini dapat mengarah pada pemahaman yang lebih baik tentang dinamika keluarga dan jalan menuju kehidupan yang sukses dan memuaskan. Upaya-upaya untuk mewujudkan keluarga maslahah, antara lain dengan menerapkan program Keluarga Berencana (KB), menolak pernikahan anak atau pernikahan dini, mengadakan bimbingan dan konseling keluarga, serta mengadakan bimbingan dan konseling pra pernikahan. Dengan demikian, keluarga dapat menolak mafsadat yang ada serta dapat merasakan maslahat-maslahatnya. Kata kunci: NU Online, keluarga maslahah, keluarga sakinah, maqasid al-shari’ah.
Tradisi Malam Selawe di Gresik Jawa Timur dalam perspektif Urf Wijaya, Moch. Chanif Hendi; Jinnah, Naufal Ali; Jannah, Zahrotul
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 5 No. 2 (2024): April
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya (https://uinsa.ac.id/fsh/facility)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v5i2.356

Abstract

Abstract: In Gresik, East Java, there is a unique tradition every month of Ramadan, namely the selawe night tradition. There is a debate among scholars because this tradition is considered to confuse local culture with Islamic teachings. Therefore, this study aims to describe the tradition of night selawe in Gresik Regency from an urf perspective. This research is a field research conducted in Gresik, East Java. Data collection was carried out through interviews and observations. This research is also supported by data from literature, such as books, documents, and articles related to the Selawe night tradition. The collected data were then analyzed descriptively to provide an in-depth picture of the practice of night selawe according to urf. This study concludes that the tradition of the night of selawe that takes place in Gresik during Ramadan has been a cultural heritage since the time of Sunan Giri. This tradition is carried out on the 25th night of Ramadan by holding iktikaf activities and reading the Qur'an at the mosque to get the blessings of the night of Lailatul Qadar. In addition, this tradition is closely related to the milkfish market, a competition event that presents the largest milkfish that depicts the livelihood of the local people as fishermen. This tradition does not contradict urf, because this tradition is a local ritual with positive values such as gratitude, blessings, and togetherness. This tradition does not contradict Islamic principles because it does not cover the elements of shirk and superstition. Keywords: Tradition, Selawe Night, Ramadhah, Urf. Abstrak: Di Gresik Jawa Timur terdapat tradisi unik pada setiap bulan Ramadhan yaitu tradisi malam selawe. Terdapat perdebatan di kalangan ulama karena tradisi ini dianggap mencampuradukkan budaya lokal dengan ajaran Islam. Karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tradisi malam selawe di Kabupaten Gresik dalam perspektif urf. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan di Gresik, Jawa Timur. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan pengamatan. Penelitian ini juga didukung data dari kepustakaan, seperti buku, dokumen, dan artikel yang berkaitan dengan tradisi malam selawe. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran mendalam tentang praktik malam selawe menurut urf. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tradisi malam selawe yang berlangsung di Gresik selama bulan Ramadhan merupakan warisan budaya sejak zaman Sunan Giri. Tradisi ini dilaksanakan pada malam ke 25 bulan Ramadhan dengan mengadakan kegiatan iktikaf dan membaca Al-Qur'an di masjid dengan tujuan mendapatkan keberkahan malam Lailatul Qadar. Selain itu, tradisi ini erat kaitannya dengan pasar bandeng, sebuah acara perlombaan menyajikan bandeng terbesar yang menggambarkan mata pencaharian masyarakat setempat sebagai nelayan. Tradisi ini tidak bertentangan dengan urf, karena tradisi ini merupakan ritual lokal yang memiliki nilai-nilai positif seperti rasa syukur, keberkahan, dan kebersamaan. Tradisi ini tidak bertentangan dengan prinsip Islam karena tidak mengandung unsur syirik dan takhayul. Kata Kunci: Tradisi, malam selawe, Ramadhah, urf.
Eksploitasi Anak melalui Konten Youtube Menurut Undang-Undang dan Hukum Pidana Islam Rizki, Moh. Adam; Azizah, Vivi Rohmi; Fuady, Mohammed Zulvyqar
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 5 No. 2 (2024): April
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya (https://uinsa.ac.id/fsh/facility)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v5i2.357

Abstract

Abstract: Lately, there has been a lot of news about Youtubers who are considered to be exploiting their children. Exploitation involving the child of the couple J and S became a victim of adsense from the content created by his parents. This case has become a hot topic in the community. Therefore, this article discusses the exploitation of children through youtube content according to Islamic laws and criminal law. This research is a library. Data is taken from YouTube, law number 35 of 2014, and books or journals that discuss child exploitation. The data were analyzed descriptively and deductively. This study concludes that child exploitation through content on youtube is due to economic factors, namely profit. If the criminal element is met, the perpetrator can be subject to punishment as stated in article 88 in law number 35 of 2014. Islam also prohibits the exploitation of children, the perpetrator can be punished with ta'zir. Keywords: exploitation, children, Islamic criminal law, law. Abstrak: Akhir-akhir ini ramai diberitakan tentang Youtuber yang dianggap melakukan eksploitasi terhadap anaknya. Eksploitasi yang melibatkan anak dari pasangan J dan S menjadi korban adsense dari konten yang dibuat oleh orang tuanya. Kasus ini menjadi topik hangat di masyarakat. Karena itu artikel ini membahas tentang eksploitasi anak melalui konten youtube menurut undang-undang dan hukum pidana Islam. Penelitian ini adalah Pustaka. Data diambil dari youtube, undang–undang nomor 35 tahun 2014, dan buku atau jurnal yang membahas tentang eksploitasi anak. Data dianalisis secara deskriptif dan deduktif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa eksploitasi anak melalui konten di youtube karena faktor ekonomi yaitu mendapatkan keuntungan. Jika terpenuhi unsur pidana, pelaku bisa dikenai hukuman sebagaimana tercantum dalam pasal 88 di undang-undang nomor 35 tahun 2014. Islam juga melarang eksploitasi anak, pelaku dapat dihukum hukuman ta’zir. Kata kunci: eksploitasi, anak, hukum pidana Islam, undang-undang
Analisis Maqāṣid Al-Sharī’ah terhadap Keputusan Menunda Menikah lagi bagi Single Parent di Desa Sawotratap Andriyani, Wiwik; Ulya, Zakiyatul
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2024): Juni
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya (https://uinsa.ac.id/fsh/facility)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v5i3.358

Abstract

Abstract: Marriage in Islam is encouraged, especially for those who are able, but there are some conditions where single parents prefer to be celibate by delaying remarriage, such as single parents in Sawotratap Village. From a fiqh perspective, there are no rules that specifically discuss whether single parents can delay remarriage or not, and there are only general rules about the law of marriage. Therefore, further research is needed to determine why single parents in Sawotratap Village delay remarriage and how maqāṣid al-sharī'ah views the decision. This article is a field research whose data is collected through interviews and documentation. The analysis technique used is descriptive with an inductive thinking pattern. The results show that single parents in Sawotratap Village postpone remarriage for various reasons, such as focusing on caring for children, not being ready to take on household responsibilities again, trauma in undergoing relationships, not being able to move on from previous partners, and being blocked by children's blessings. In fiqh, this decision can be permissible or not, depending on the condition of the single parent. However, the decision is still in accordance with maqāṣid al-sharī'ah, which is to protect religion, soul, mind, offspring, and property. Abstrak: Pernikahan dalam Islam dianjurkan terutama bagi mereka yang mampu, namun ada beberapa kondisi di mana single parent lebih memilih untuk membujang dengan menunda menikah lagi, seperti single parent yang ada di Desa Sawotratap. Dalam perspektif fikih, belum ada aturan yang secara khusus membahas tentang single parent dapat menunda pernikahan lagi atau tidak, hanya ada aturan umum tentang hukum pernikahan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui alasan single parent di Desa Sawotratap menunda menikah lagi serta bagaimana pandangan maqāṣid al-sharī’ah terhadap keputusan tersebut. Artikel ini merupakan penelitian lapangan yang datanya dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif dengan pola pemikiran induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa single parent di Desa Sawotratap menunda menikah lagi karena berbagai alasan seperti fokus merawat anak, belum siap untuk mengemban tanggung jawab dalam rumah tangga lagi, adanya trauma dalam menjalani hubungan, belum dapat move on dari pasangan sebelumnya, hingga terhalang restu anak. Dalam fikih, keputusan ini bisa dibolehkan atau tidak tergantung pada kondisi single parent. Meskipun demikian, keputusan tersebut tetap sesuai dengan maqāṣid al-sharī’ah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
Perlindungan Hukum terhadap Korban Salah Tangkap Fitria, Inayatul; Ahlina, Rusydina Nur
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 5 No. 4 (2024): Agustus
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya (https://uinsa.ac.id/fsh/facility)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v5i4.359

Abstract

Abstract: Law enforcement officials have the right to arrest perpetrators of criminal acts. However, there are still many misdetections due to various factors. In this case, victims of wrongful arrest are entitled to protection. This article discusses legal protection for victims of wrongful arrest in Indonesia. This research is normative juridical research. Data collection was carried out through legal studies and literature analysis, which included books, journals, and articles related to wrongful arrest cases in Indonesia. The data were analyzed descriptively. The results of the study show that victims of wrongful arrest are entitled to legal protection as stipulated in Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Law. Victims of wrongful arrest are entitled to compensation and rehabilitation. Compensation is given to compensate for losses incurred due to wrongful arrest, while rehabilitation is given to restore the victim's condition. In addition, firm action is needed for law enforcement officers who make false arrests so that there will be no similar incidents in the future. Keywords: Legal protection, victims, mistaken arrest, law. Abstrak: Aparat penegak hukum memiliki hak menangkap pelaku tindak pidana. Namun, masih sering terjadi salah pengkapan karena berbagai faktor. Dalam hal ini, korban salah tangkap berhak mendapat perlindungan. Artikel ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan melalui  kajian undang-undang serta analisis literatur yang mencakup buku, jurnal, dan artikel terkait kasus salah tangkap di Indonesia. Data dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Korban salah tangkap berhak mendapat perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Korban salah tangkap berhak mendapat ganti rugi dan rehabilitasi. Ganti rugi diberikan untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat salah tangkap sedangkan rehabilitasi diberikan untuk memulihkan kondisi korban. Selain itu dibutuhkan tindakan yang tegas bagi aparat hukum yang melakukan salah tangkap agar tidak ada kejadian yang serupa di masa datang. Kata Kunci: Perlindungan hukum, korban, salah tangkap, undang-undang.
Intishar Dzahirah al-Talaq fi al-Mujtama’ al-Libiy Ezbeyda, Hamed Abdelsalam Mansour; Isniba, Abdallah Elsharif Ahmed
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2024): Juni
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya (https://uinsa.ac.id/fsh/facility)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v5i3.362

Abstract

Abstract: This study aimed to describe and analyze the proliferation problem in Libyan society. To achieve this goal, the researcher resorted to descriptive analysis and, through his knowledge of some of the problems between divorced men and women and their families. It became clear from the analysis of current facts that going out on a group that desires the general social that society relies on in its relationships and connections is a reason for shaking the foundations of Brazilian relations between spouses to distance their specialization and others that support it, such as the comprehensive political situation, diversity, tribal traditions and the transformations that society is going through as a result. [1]These factors, as the problems that affect consumers in society, are of a value nature, coordination between values ​​in society and what it includes of ideas, values, customs and traditions about marriage, the relationship between spouses, the characteristics and special medicine of both of them and the intervention of the family, we seek or positively like the course of the various relationships between them. The study concluded that there is nothing wrong with that and added the efforts of society from its individuals and its social and religious educational bodies objectively to address this problem and end it. Also, conducting a management study by specialists involves participating in its issues and circumstances and identifying its various social contexts to establish its necessity. Keywords: divorce, Islam, fiqh, society. الملخص: هدفت هذه الدراسة إلى وصف مشكلة ظاهرة انتشار الطلاق وتحليلها في المجتمع الليبي وفي سبيل تحقيق هذا الهدف عمد الباحث إلى المنهج التحليلي الوصفي  ومن خلال اطلاعه على بعض القضايا التي تحدث بين المطلقين والمطلقات  وأسرهم . وتبين من تحليل الوقائع أن الخروج على مجموعة المعايير الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي يستند إليها المجتمع في علاقاته وارتباطاته سبب في زعزعة أسس العلاقات العاطفية بين الزوجين بفعل عوامل داخلية تخصهما وأخرى مساندة لها مثل الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي والأعراف والتقاليد القبلية والتحولات التي يمر بها المجتمع .نتيجة تلك العوامل ، إذ إن المشكلات الأسرية المنتشرة في المجتمع هي ذات طبيعة قيمية ، فالنسق القيمي في المجتمع وما يتضمنه من أفكار وقيم وعادات وتقاليد عن الزواج ، والعلاقة بين الزوجين، والصفات والطبائع الخاصة لكليهما وتدخل الأهل تؤثر سلباً أو إيجاباً في طبيعة سير العلاقة بينهما وبين المجتمع. وانتهت الدراسة إلى أنَّه لا بد من تدخل وتضافر جهود المجتمع بأفراده ومؤسساته وهيئاته الاجتماعية والدينية والقانونية بموضوعية لمعالجة هذه المشكلة ووضع حد لها ؛ وكذلك القيام بدراسة تاريخية من قبل مختصين يتم فيها توثيق وقائعه وحيثياته وتحديد السياقات الاجتماعية والثقافية المرتبطة به لكي يتسنى وضع العلاج اللازم لها. الكلمات المفتاحية: الطلاق، الاسلام، الفقه، المجتمع.   [1]
Penyebaran Film di Platform Idlix tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Octavia, Inka Dwi; Zakiah, M. Uzair Jadiid; Darmayanti, Novia Dwi
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2024): Juni
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya (https://uinsa.ac.id/fsh/facility)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v5i3.366

Abstract

Abstract: Technological advances have made it easy to distribute unauthorized films. The distribution of unauthorized films is a copyright violation that can harm filmmakers and the creative industry. This study aims to analyze the legality of distributing films on the Idlix streaming platform based on Copyright Law No. 28 of 2014. This study uses a normative legal method with a statutory approach. Data comes from Copyright Law No. 28 of 2014, regulations related to copyright, documents and literature on copyright and film streaming platforms. The data were analyzed qualitatively using descriptive and interpretive methods. The results of the study indicate that the distribution of unauthorized films on the Idlix platform is a copyright violation that is detrimental to filmmakers and the creative industry. In addition, legal platforms are harmed by unfair competition with Idlix, and law enforcement is weak against copyright infringement on illegal streaming platforms. The distribution of films on the Idlix platform without permission from the copyright holder is a violation of Copyright Law No. 28 of 2014 and can be subject to legal sanctions. Keywords: Movies, copyright, Idlix, law. Abstrak: Kemajuan teknologi menyebabkan mudahnya penyebaran film tanpa izin. Penyebaran film tanpa izin merupakan pelanggaran hak cipta yang dapat merugikan para pencipta film dan industri kreatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas penyebaran film di platform streaming Idlix berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Data berasal dari Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, peraturan terkait hak cipta, dokumen dan literatur tentang hak cipta dan platform streaming film. Data tersebut dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif dan interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebaran film tanpa izin di platform Idlix merupakan pelanggaran hak cipta yang merugikan para pencipta film dan industri kreatif. Selain itu, platform legal dirugikan oleh persaingan tidak sehat dengan Idlix, dan lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta di platform streaming ilegal. Penyebaran film di platform Idlix tanpa izin dari pemegang hak cipta merupakan pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 dan dapat dikenakan sanksi hukum. Kata kunci: Film, hak cipta, Idlix, undang-undang.

Page 14 of 18 | Total Record : 172

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 5 (2025): October Vol. 6 No. 4 (2025): August Vol. 6 No. 3 (2025): June Vol. 6 No. 2 (2025): April Vol. 6 No. 1 (2025): February Vol. 5 No. 6 (2024): Desember Vol. 5 No. 5 (2024): Oktober Vol. 5 No. 4 (2024): Agustus Vol. 5 No. 3 (2024): Juni Vol. 5 No. 2 (2024): April Vol. 5 No. 1 (2024): Februari Vol. 4 No. 6 (2023): Desember Vol. 4 No. 5 (2023): Oktober Vol. 4 No. 4 (2023): Agustus Vol. 4 No. 3 (2023): Juni Vol. 4 No. 2 (2023): April Vol. 4 No. 1 (2023): Februari Vol. 3 No. 6 (2022): Desember Vol. 3 No. 5 (2022): Oktober Vol. 3 No. 4 (2022): Agustus Vol. 3 No. 3 (2022): Juni Vol. 3 No. 2 (2022): April Vol. 3 No. 1 (2022): Februari Vol. 2 No. 6 (2021): Desember Vol. 2 No. 5 (2021): Oktober Vol. 2 No. 4 (2021): Agustus Vol. 2 No. 3 (2021): Juni Vol. 2 No. 2 (2021): April Vol. 2 No. 1 (2021): Februari Vol. 1 No. 05 (2020): Oktober Vol. 1 No. 02 (2020): April Vol. 1 No. 6 (2020): Desember Vol. 1 No. 4 (2020): Agustus Vol. 1 No. 3 (2020): Juni Vol. 1 No. 1 (2020): Februari More Issue