cover
Contact Name
Ahmad Yani
Contact Email
ahmadyani.publichealth@gmail.com
Phone
+6281245936241
Journal Mail Official
contact@unismuhpalu.ac.id
Editorial Address
Jalan Jabal Nur No.1, Talise, Mantikulore, Talise, Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94118
Location
Kota palu,
Sulawesi tengah
INDONESIA
Jurnal Kolaboratif Sains
ISSN : -     EISSN : 26232022     DOI : https://doi.org/10.31934/jom
Jurnal Kolaboratif Sains merupakan jurnal yang diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Palu. Jurnal ini menerima artikel ilmiah dalam bentuk Hasil Penelitian, Laporan Penelitian, Literatur Review. Semua manuskrip yang dikirimkan adalah peer review oleh para ahli di bidang yang relevan. Tujuan dan Lingkup Jurnal Kolaboratif Sains untuk mendukung para akademisi/peneliti pada penelitian multidisiplin untuk mempublikasikan karya ilmiahnya.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 83 Documents
Search results for , issue "Vol. 8 No. 8: Agustus 2025" : 83 Documents clear
Kewenangan Peradilan Militer Dalam Menindak Anggota Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Umum: The Jurisdiction of Military Courts in Prosecuting Members of the Indonesian Armed Forces for General Crimes Suprobo Rini; Suprapto
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 8: Agustus 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i8.8018

Abstract

Penelitian ini membahas kewenangan peradilan militer dalam menindak anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan tindak pidana umum. Dalam praktik sistem hukum Indonesia, peradilan militer tetap memegang yurisdiksi terhadap prajurit aktif, bahkan ketika mereka melakukan kejahatan yang tidak terkait langsung dengan kedinasan militer. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 65 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang memperkuat posisi hukum peradilan militer sebagai lembaga yang memiliki kekhususan terhadap subjek hukum militer. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi pustaka untuk mengkaji dasar yuridis, implikasi hukum, serta kritik terhadap praktik tersebut. Temuan menunjukkan bahwa selain sanksi pidana, prajurit juga dapat dikenakan sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), yang membawa konsekuensi terhadap status sosial dan hak-hak administratif. Di sisi lain, penggunaan yurisdiksi militer untuk tindak pidana umum menimbulkan perdebatan mengenai akuntabilitas, keterbukaan persidangan, dan perlindungan hak-hak korban, terutama yang berasal dari masyarakat sipil. Oleh karena itu, reformasi hukum peradilan militer dipandang mendesak guna menjamin keadilan substantif dan kesetaraan di hadapan hukum.
Perlindungan Hukum Atas Hak Pertunjukan Langsung Dalam Pemenuhan Hak Ekonomi Pencipta Lagu: Legal Protection of Live Performance Rights in Ensuring the Economic Entitlements of Song Creators Muhammad Satria Budi Utama; Lena Hanifah
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 8: Agustus 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i8.8033

Abstract

Penelitian ini membahas penyelesaian sengketa hak cipta dalam pertunjukan musik langsung yang menjadi isu krusial seiring meningkatnya kesadaran akan nilai ekonomi ciptaan musik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jalur penyelesaian hukum, baik litigasi maupun non-litigasi, dalam menghadapi pelanggaran hak ekonomi pencipta lagu dalam konteks pertunjukan langsung. Dengan menggunakan pendekatan normatif yuridis, studi ini menelaah ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya Pasal 95 dan 113, serta mengaitkannya dengan praktik penyelesaian kasus di pengadilan maupun di luar pengadilan. Temuan menunjukkan bahwa jalur litigasi lebih menekankan pada pemulihan hak ekonomi dan efek jera terhadap pelanggar, sementara jalur non-litigasi seperti mediasi dan negosiasi lebih diutamakan karena kecepatan, efisiensi, serta potensi menjaga hubungan baik antar pelaku industri musik. Studi ini menyimpulkan bahwa mekanisme non-litigasi lebih efektif untuk industri kreatif yang mengedepankan kolaborasi. Namun, jalur litigasi tetap dibutuhkan sebagai ultimum remedium jika upaya damai gagal. Implikasi dari penelitian ini memberikan landasan yuridis bagi pembuat kebijakan dan pelaku industri untuk mengembangkan sistem penyelesaian sengketa yang lebih adaptif dan preventif.
Kewenangan Penyidik Mengakses Sistem Elektronik Seseorang Pada Suatu Tindakan Penggeledahan Dalam Perspektif Kepastian Hukum: Investigators' Authority to Access Electronic Systems in Search Procedures: A Legal Certainty Perspective Ahmad Fajar Firdaus; Mulyani Zulaeha
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 8: Agustus 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i8.8038

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah menghadirkan tantangan baru dalam praktik penegakan hukum, khususnya terkait penggeledahan sistem elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kewenangan penyidik dalam melakukan penggeledahan sistem elektronik berdasarkan ketentuan hukum acara pidana di Indonesia, serta menganalisis upaya hukum yang dapat ditempuh oleh individu yang merasa hak privasinya dilanggar. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggeledahan sistem elektronik, seperti pemeriksaan telepon genggam, pada dasarnya termasuk dalam tindakan upaya paksa dan wajib memenuhi prosedur sebagaimana diatur dalam KUHAP, termasuk adanya surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri, kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak. Penyidik dilarang memeriksa atau menyita data yang tidak berkaitan langsung dengan tindak pidana. Jika penggeledahan dilakukan secara sewenang-wenang, individu yang dirugikan dapat mengajukan upaya hukum berupa praperadilan, serta menempuh banding, kasasi, atau peninjauan kembali apabila pelanggaran tersebut berdampak pada putusan pidana. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pengaturan yang lebih spesifik terkait prosedur penggeledahan sistem elektronik dalam KUHAP agar kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia dapat lebih terjamin di era digital.
Studi Literatur: Pengaruh Kebijakan Dividen dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan: Literature Study: The Effect of Dividend Policy and Profitability on Company Value Alwi, Miftahul Jannah; Iskandar, Rizkiani; Jusmawati; Nini Andriani; Muhammad Isra Iradat
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 8: Agustus 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i8.8054

Abstract

Studi ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan dividen dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan melalui pendekatan literature review terhadap berbagai studi empiris yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir. Dalam dunia korporasi, kebijakan dividen dan profitabilitas menjadi dua faktor penting yang tidak hanya mencerminkan kondisi keuangan perusahaan, tetapi juga nilai-nilai intrinsik seperti kepercayaan, tanggung jawab, dan prospek keberlanjutan usaha. Hasil review menunjukkan bahwa mayoritas penelitian menemukan hubungan atau pengaruh positif antara kebijakan dividen dan nilai perusahaan, di mana pembagian dividen yang konsisten memberi sinyal keuangan yang sehat dan meningkatkan kepercayaan investor. Begitu pula dengan profitabilitas, yang dinilai mampu meningkatkan nilai perusahaan melalui efisiensi operasional dan potensi pertumbuhan laba. Meskipun terdapat beberapa hasil penelitian yang menyatakan sebaliknya, secara umum dapat disimpulkan bahwa kebijakan dividen dan profitabilitas merupakan indikator efektif dalam mencerminkan serta meningkatkan nilai perusahaan. Temuan ini memberikan implikasi penting bagi manajemen perusahaan dalam merumuskan kebijakan keuangan strategis, dan bagi investor dalam menilai potensi serta kualitas perusahaan di pasar modal.
Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pembuatan Akta Hak Pakai Atas Tanah Oleh Warga Negara Asing (WNA): The Role of the Land Deed Official (PPAT) in Drafting Deeds of Land Use Rights for Foreign Nationals Imam Cahaya Saputera; Achmad Faishal
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 8: Agustus 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i8.8090

Abstract

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta terkait pemindahan, penyerahan, dan pemberian hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) Kepemilikan hak atas tanah bagi Warga Negara Asing (WNA) menurut Undang-Undang Pokok Agraria; dan (2) Peran PPAT dalam pembuatan akta hak pakai atas tanah oleh WNA. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa WNA tidak dapat memiliki tanah dengan hak milik, tetapi dapat diberikan hak pakai. Berdasarkan Pasal 52 PP No. 18 Tahun 2021, hak pakai diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 tahun, dapat diperpanjang 20 tahun, dan diperbaharui maksimal 30 tahun. Selanjutnya, peran PPAT sangat penting dalam pembuatan akta hak pakai atas tanah oleh WNA. PPAT wajib memastikan seluruh persyaratan formal dan material terpenuhi sebelum membuat akta, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kewenangan PPAT dalam hal ini bersifat atribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 PP No. 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PP No. 37 Tahun 1998 tentang Jabatan PPAT.
Pengaruh Profitabilitas (ROA) dan Likuiditas (CR) terhadap Nilai Perusahaan (PBV) pada Perusahaan LQ45 Non – Bank yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia Periode 2020 – 2024: The Effect of Profitability (ROA) and Liquidity (CR) on Firm Value (PBV) in Non Bank LQ45 Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange, 2020?–?2024 Jusmawati; Alwi, Miftahul Jannah; Nini Andriani; Muhammad Isra Iradat
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 8: Agustus 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i8.8094

Abstract

Bursa efek Indonesia dibedakan berdasarkan tingkat likuidasi saham dan kapitalisasi pasarnya yang besar, berfungsi sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi kinerja emiten dipasar modal nasional. Daya tarik perusahaan bagi investor, diukur dari prospek pertumbuhan dan stabilitas keuangan jangka panjang merupakan faktor penting untuk mengevaluasi kinerjanya. Faktor ini berpengaruh besar terhadap perusahaan secara keseluruhan. Profitabilitas didefinisikan sebagai kemampuan untuk menghasilkan laba, yang berpotensi menarik investor, meningkatkan harga saham dan meningkatkan nilai perusahaan. Sebaliknya, Likuiditas didefinisikan sebagai kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek dan dianggap sebagai faktor penting dalam menjaga kepercayaan investor. Namun penelitian yang ada menunjukkan ketidaksesuaian antara teori dan hasil empiris mengenai profitabilitas dan likuiditas terhadap nilai perusahaan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dan asosiatif bertujuan untuk menguji hubungan antara profitabilitas dan likuiditas. Untuk tujuan tersebut, Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) sebagai instrumen analisis. Kesimpulan berikut ini diperoleh peneliti: Temuan penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas (ROA) menunjukkan hubungan negatif dan signifikan dengan kekayaan bersih (PBV). Selain itu, rasio likuiditas (CR) terbukti memberikan pengaruh yang substansial dan positif terhadap price to book value (PBV).
Notaris Sebagai Konten Kreator Penyuluhan Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris: Notary As Conten Creator Of Legal Extension From The Perspective Of Notary Position Act Nanda Rizky Amalia; Mulyani Zulaeha
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 8: Agustus 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i8.8095

Abstract

Peran notaris sebagai konten kreator dalam penyuluhan hukum melalui media sosial muncul sebagai respons atas perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat akan edukasi hukum yang lebih terbuka. Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) mengatur kewenangan notaris untuk melakukan penyuluhan hukum sehubungan dengan akta, namun tidak memberikan batasan ruang lingkup atau media yang digunakan. Hal ini menimbulkan persoalan multitafsir serta ketidaksinkronan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang secara tegas mengatur aspek edukasi hukum. Ketiadaan batasan yang jelas membuka ruang potensi pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, khususnya Pasal 4 mengenai larangan promosi dan publikasi, serta dapat menimbulkan risiko pelampauan wewenang, terutama dalam konteks hukum digital berdasarkan UU ITE. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi penataan norma yang mengatur aktivitas penyuluhan hukum oleh notaris dalam ranah digital agar tetap berada dalam koridor profesionalisme dan hukum yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, khususnya UUJN dan UU Bantuan Hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang bertujuan memberikan gambaran sistematis dan faktual mengenai praktik penyuluhan hukum oleh notaris dalam konteks perkembangan teknologi digital.
Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Terkait Kasus Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Dalam Perspektif Pra Peradilan: Legal Analysis of SP3 in Excessive Self-Defense Cases through the Lens of Pretrial Justice in Indonesia Gunawan Hadi Saputra; Ifrani
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 8: Agustus 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i8.8096

Abstract

Penelitian ini membahas mekanisme hukum Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap pelaku pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer exces) dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya dari perspektif praperadilan. Meskipun Pasal 49 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa pelaku tidak dapat dipidana apabila pembelaan yang dilakukannya dipicu oleh keguncangan jiwa yang hebat akibat serangan, masih ditemukan kasus di mana pelaku tetap ditetapkan sebagai tersangka hingga akhirnya dikeluarkan SP3. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan studi kasus, termasuk kasus Amaq Sinta (2022) dan Muhyani (2023), untuk menganalisis apakah penghentian penyidikan sejalan dengan prinsip perlindungan hukum serta mekanisme praperadilan yang mengawasi tindakan penyidik dan penuntut umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SP3 dalam konteks noodweer exces dapat dibenarkan secara hukum apabila didasarkan pada alat bukti yang sah, analisis proporsionalitas dan subsidiaritas, serta sesuai dengan asas keadilan. Selain itu, perlu adanya penguatan posisi praperadilan sebagai pengawas horizontal dalam menjamin tidak terjadinya kriminalisasi terhadap warga yang melakukan pembelaan hukum. Penelitian ini merekomendasikan perumusan batas waktu pengajuan praperadilan terhadap SP3 dalam revisi KUHAP guna menghindari ketidakpastian hukum.
Hambatan Kualitas Hidup Remaja Obesitas di SMA Muhammadiyah Manado: Obstacles to the Quality of Life of Obese Adolescents at Muhammadiyah High School Agustina, Rakhmawati; Bunsal, Mutiya; Dwi Setyo, Bayu
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 8: Agustus 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i8.8218

Abstract

Obesitas salah satu penyebab yang menurunkan kualitas sumber daya manusia, karena obesitas merupakan penyebab dari beberapa penyakit degeneratif, selain dapat menimbulkan beberapa penyakit degeneratif, obesitas juga dapat menimbulkan dampak psikososial yang dapat mempengaruhi kualitas hidup anak. Tujuan penelitian untuk menganalisis hambatan peningkatan kualitas hidup siswa obesitas. Metode penelitian ini pendekatan kualitatif dengan total informan utama sebanyak 5 orang dan informan pendukung sebanyak 3 orang. Data diolah dan dianalisis secara tematik dengan opencode. Hasilnya menunjukkan bahwa hambatan yang dialami siswa di SMA Muhammadiyah Manado terbagi menjadi tiga yaitu perundungan teman, perundungan guru dan lemahnya kebijakan sekolah. Hambatan tersebut menurunkan rasa percaya diri siswa obesitas sehingga tidak dapat melakukan perubahan terhadap dirinya sehingga diperlukan intervensi berbasis sekolah secara holistik.
Pengaruh Lingkungan Kerja Dan Motivasi Kerja Terhadap Produktivitas Karyawan di CV Merbabu Surabaya: The Influence of Work Environment and Work Motivation on Employee Productivity at CV Merbabu Surabaya Muhammad Rizal Al Hafiz
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 8: Agustus 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i8.8262

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetauhi pengaruh lingkungan kerja dan motivasi kerja terhadap produktivitas karyawan di CV Merbah Surabaya. Lingkungan kerja yang kondusif dan motivasi kerja yang tinggi merupakan faktor penting dalam meningkatkan produktivitas karyawan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi linier berganda untuk mengukur hubungan antara variabel independen (lingkungan kerja dan motivasi kerja) dengan variabel dependen (produktivitas karyawan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik lingkungan kerja maupun motivasi kerja secara signifikan berpengaruh terhadap produktivitas karyawan. Koefisien determinasi menunjukkan bahwa kontribusi kedua variabel terhadap produktivitas karyawan cukup besar, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Dengan demikian, penelitian ini memberikan implikasi praktis bagi perusahaan dalam merancang strategi peningkatan kinerja karyawan. Penelitian ini melibatkan sebanyak 32 responden.

Filter by Year

2025 2025


Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 3: Maret 2026 Vol. 9 No. 2: Februari 2026 Vol. 9 No. 1: Januari 2026 Vol. 8 No. 12: Desember 2025 Vol. 8 No. 11: November 2025 Vol. 8 No. 10: Oktober 2025 Vol. 8 No. 9: September 2025 Vol. 8 No. 8: Agustus 2025 Vol. 8 No. 7: Juli 2025 Vol. 8 No. 6: Juni 2025 Vol. 8 No. 5: Mei 2025 Vol. 8 No. 4: April 2025 Vol. 8 No. 3: Maret 2025 Vol. 8 No. 2: Februari 2025 Vol. 8 No. 1: Januari 2025 Vol. 7 No. 12: Desember 2024 Vol. 7 No. 11: November 2024 Vol. 7 No. 10: Oktober 2024 Vol. 7 No. 9: September 2024 Vol. 7 No. 8: Agustus 2024 Vol. 7 No. 7: July 2024 Vol. 7 No. 6: Juni 2024 Vol. 7 No. 5: MEI 2024 Vol. 7 No. 4: APRIL 2024 Vol. 7 No. 3: MARET 2024 Vol. 7 No. 2: FEBRUARI 2024 Vol. 7 No. 1: JANUARI 2024 Vol. 6 No. 12: DESEMBER 2023 Vol. 6 No. 11: NOVEMBER 2023 Vol. 6 No. 10: OKTOBER 2023 Vol. 6 No. 9: SEPTEMBER 2023 Vol. 6 No. 8: AGUSTUS 2023 Vol. 6 No. 7: JULI 2023 Vol. 6 No. 6: JUNI 2023 Vol. 6 No. 5: MEI 2023 Vol. 6 No. 4: APRIL 2023 Vol. 6 No. 3: MARET 2023 Vol. 6 No. 2: FEBRUARI 2023 Vol. 6 No. 1: JANUARI 2023 Vol. 5 No. 12: DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 11: NOVEMBER 2022 Vol. 5 No. 10: OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 9: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 8: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 7: JULI 2022 Vol. 5 No. 6: JUNI 2022 Vol. 5 No. 5: MEI 2022 Vol. 5 No. 4: APRIL 2022 Vol. 5 No. 3: MARET 2022 Vol. 5 No. 2: FEBRUARI 2022 Vol. 5 No. 1: JANUARI 2022 Vol. 4 No. 12: DESEMBER 2021 Vol. 4 No. 11: NOVEMBER 2021 Vol. 4 No. 10: OKTOBER 2021 Vol. 4 No. 9: SEPTEMBER 2021 Vol. 4 No. 8: AGUSTUS 2021 Vol. 4 No. 7: JULI 2021 Vol. 4 No. 6: JUNI 2021 Vol. 4 No. 5: MEI 2021 Vol. 4 No. 4: APRIL 2021 Vol. 4 No. 3: MARET 2021 Vol. 4 No. 2: FEBRUARI 2021 Vol. 4 No. 1: JANUARI 2021 Vol. 3 No. 9: DESEMBER 2020 Vol. 3 No. 8: NOVEMBER 2020 Vol. 3 No. 7: OKTOBER 2020 Vol. 3 No. 6: SEPTEMBER 2020 Vol. 3 No. 5: AGUSTUS 2020 Vol. 3 No. 4: JULI 2020 Vol. 3 No. 3: JUNI 2020 Vol. 3 No. 2: MEI 2020 Vol. 3 No. 1: APRIL 2020 Vol. 2 No. 1: Oktober 2019 Vol. 1 No. 1: Oktober 2018 More Issue