cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Yani
Contact Email
ahmadyani.publichealth@gmail.com
Phone
+6281245936241
Journal Mail Official
contact@unismuhpalu.ac.id
Editorial Address
Jalan Jabal Nur No.1, Talise, Mantikulore, Talise, Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94118
Location
Kota palu,
Sulawesi tengah
INDONESIA
Jurnal Kolaboratif Sains
Published by Universitas Muhammadiyah Palu
ISSN : -     EISSN : 26232022     DOI : https://doi.org/10.31934/jom
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Health, Science, Education, Agriculture, Social, Engineering,
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Other
Jurnal Kolaboratif Sains merupakan jurnal yang diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Palu. Jurnal ini menerima artikel ilmiah dalam bentuk Hasil Penelitian, Laporan Penelitian, Literatur Review. Semua manuskrip yang dikirimkan adalah peer review oleh para ahli di bidang yang relevan. Tujuan dan Lingkup Jurnal Kolaboratif Sains untuk mendukung para akademisi/peneliti pada penelitian multidisiplin untuk mempublikasikan karya ilmiahnya.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 3,264 Documents
 172   173   174   175   176 
Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Pasca Bencana Banjir di Desa Dampal Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala: The Role of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) in Post-Flood Disaster Management in Dampal Village, Sirenja District, Donggala Regency Yunus; Irnayanti
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Mei 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i5.7524

Abstract

Pendahuluan : Banjir merupakan salah satu bencana alam yang paling sering terjadi di Indonesia, termasuk di wilayah pedesaan yang memiliki sistem drainase kurang memadai. Desa Dampal, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, menjadi salah satu wilayah terdampak banjir bandang pada tahun 2024 yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur, pemukiman, serta terganggunya aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam kondisi pasca bencana, peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sangat penting untuk memulihkan kondisi masyarakat melalui proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana BPBD Kabupaten Donggala menjalankan fungsinya dalam penanggulangan pasca bencana di Desa Dampal. Metode : Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai peran BPBD dalam penanggulangan pasca bencana banjir. Data dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap lima orang informan yang terdiri dari unsur pemerintah desa, BPBD, dan tokoh masyarakat. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi tahap pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasi : Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BPBD Kabupaten Donggala dalam penanggulangan pasca bencana banjir di Desa Dampal belum berjalan secara maksimal. Meskipun BPBD telah melakukan penyaluran bantuan logistik pada tahap tanggap darurat, namun upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai tugas dan fungsinya. Hambatan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan anggaran, kurangnya sumber daya manusia, serta lemahnya koordinasi antar lembaga terkait, sehingga proses pemulihan bagi masyarakat terdampak berjalan lambat dan belum merata.
Analisis Duduk Perkara Kasus Monopoli E-Pos di Bandara Soekarno-Hatta (Studi Putusan Nomor 07/KPPU-I/2013): Analysis of the Facts of the E-Postal Monopoly Case at Soekarno-Hatta Airport (Study of Decision Number 07/KPPU-I/2013) Febrihadi Suparidho; Fatria Hikmatiar Al Qindy
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Mei 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i5.7530

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui duduk perkara kasus Monopoli e-Pos dalam Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-I/2013 tentang Implementasi Jaringan E-pos di Bandar Udara Soekarno-Hatta. Dengan Metode Normatif dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap UU Nomor 5 Tahun 1999, Menyatakan PT. Angkasa Pura II persero dan PT. Telkom Tbk terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 15 ayat 2 UU No.5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Analisis Efektivitas Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palu: Analysis of the Effectiveness of Hotel Tax and Restaurant Tax in Increasing the Original Regional Income of Palu City Anggun Selviani; Diarespati; Chaeranti M. Dewi
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Mei 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i5.7532

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalis efektivitas pajak hotel dan pajak restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palu pada tahun 2021-2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif (Mixed Methods). Data kualitatif disajikan dalam bentuk deskripsi yang diperoleh melalui wawancara antara penulis dan narasumber dari Badan Pendapatan Daerah Kota Palu. Sementara itu, data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan mengenai target dan realisasi pajak hotel serta pajak restoran pada tahun 2021-2023. Berdasarkan hasil penelitian ini, efektivitas pajak hotel dan restoran di Kota Palu dalam tiga tahun terakhir menunjukkan tren yang cukup baik, dengan capaian tertinggi masing-masing pada tahun 2022 dan 2021. Pajak hotel mencapai efektivitas tertinggi sebesar 118,35% pada tahun 2022, sementara pajak restoran mencapai 112,64% pada tahun 2021. Meskipun efektivitas pemungutan pajak tergolong tinggi, kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih sangat rendah, dengan pajak hotel berkisar antara 0,02%– 0,03% dan pajak restoran sekitar 0,05%. Faktor utama yang memengaruhi efektivitas pajak meliputi tingkat hunian hotel, jumlah restoran terdaftar, kepatuhan wajib pajak, serta kebijakan pemungutan pajak seperti sistem digitalisasi dan pengawasan. Namun, terdapat indikasi ketidaksesuaian data dalam jumlah restoran terdaftar, yang dapat memengaruhi optimalisasi penerimaan pajak. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih komprehensif, seperti penguatan sektor pariwisata, validasi data usaha, peningkatan kepatuhan pajak, serta pemberian insentif bagi pelaku usaha agar pajak hotel dan restoran dapat berkontribusi lebih signifikan terhadap PAD Kota Palu.
Optimalisasi Antena Rectangular Slotted Bowtie (RSB) Menggunakan Metode Pencocokan Inset feed Untuk Perangkat IoT : Optimization of Rectangular Slotted Bowtie (RSB) Antenna Using Inset feed Matching Method for IoT Applications Adella Juniar Safitri; Safina Ayu Damayanti; Dzulkiflih; Rohim Aminullah Firdaus
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Juni 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i6.7533

Abstract

Perkembangan Internet of Things (IoT) memerlukan akan antena nirkabel yang efisien serta juga hemat daya. Penelitian ini punya tujuan untuk mengoptimalkan antena Rectangular Slotted Bowtie (RSB) melalui pemakaian metode Inset feed untuk IoT pada frekuensi 2,4 GHz. Jenis simulasi Finite Difference Time Domain (FDTD) dipakai pada riset eksperimental serta perancangan yang berbasis CST Studio Suite 2019. Populasi penelitian meliputi suatu desain antena RSB dengan variasi di parameter-parameter geometris. Contohnya adalah dua konfigurasi dipilih secara sengaja yaitu dengan Inset feed atau tanpa itu. Desain Inset feed terbukti memiliki kinerja lebih baik pada penyesuaian suatu impedansi menurut penelitian dan penambahan nilai bandwidth sebesar 620 MHz yang membantu kinerja antena semakin baik. Lebar pita juga menjadi lebih baik di dalam desain itu. Dengan desain yang ringkas dan performa yang baik, antena ini sesuai bagi aplikasi IoT seperti yang dibutuhkan dalam monitoring lingkungan serta bagi system pertanian cerdas
Permodelan Antena Circular Menggunakan Inset-feed Untuk Penerapan Internet of Things: Modeling of Circular Antenna Using Inset-Feed for Internet of Things Applications Safina Ayu Damayanti; Adella Juniar Safitri; Dzulkiflih; Rohim Aminullah Firdaus
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Juni 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i6.7535

Abstract

Perkembangan pesat teknologi Internet of Things (IoT) menuntut sistem komunikasi nirkabel yang andal, efisien, dan hemat daya. Antena mikrostrip menjadi solusi potensial karena ukurannya yang kompak dan konsumsi daya yang rendah. Penelitian ini merancang dan menganalisis antena mikrostrip berbentuk circular dengan teknik inset-feed yang dioptimalkan untuk aplikasi IoT pada frekuensi 2,4 GHz. Desain menggunakan substrat FR-4 dan dilakukan simulasi menggunakan metode FDTD. Hasil simulasi menunjukkan bahwa antena memiliki kinerja yang baik dengan nilai return loss sebesar 36,901 dB, VSWR 1,0314, gain 2,11 dBi, dan bandwidth sebesar 546 MHz. Pola radiasi directional berbentuk angka delapan memperlihatkan performa radiasi yang mendukung aplikasi IoT. Teknik inset-feed terbukti meningkatkan pencocokan impedansi tanpa memerlukan struktur tambahan, sehingga desain lebih sederhana dan efisien. Dengan demikian, antena ini layak diterapkan pada perangkat IoT yang membutuhkan desain ringkas dan performa tinggi.
Dilema Sistem Merit sebagai Instrumen Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam Pengisian Jabatan di Pemerintahan Daerah: The Dilemma of the Merit System as an Instrument to Prevent Corruption, Collusion, and Nepotism in Local Government Appointments Maisarah; Mirza Satria Buana
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Mei 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i5.7539

Abstract

Tulisan ini menganalisis dilema penerapan sistem merit sebagai instrumen pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam pengisian jabatan di pemerintahan daerah. Sistem merit, yang secara normatif menjadi fondasi utama tata kelola ASN berbasis kompetensi dan kinerja, kerap kali dihadapkan pada realitas lemahnya pengawasan dan intervensi politik. Pembubaran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara memperparah kondisi tersebut dengan menimbulkan kekosongan dalam mekanisme pengawasan eksternal. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode analisis deskriptif, melalui studi pustaka terhadap regulasi yang berlaku dan studi kasus praktik di daerah. Hasilnya menunjukkan bahwa sistem merit masih rentan dimanipulasi, terutama dalam konteks budaya birokrasi daerah yang sarat patronase politik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerangka regulasi dan pengawasan serta integrasi nilai-nilai etika birokrasi untuk memastikan sistem merit benar-benar menjadi penghalang KKN.
Kedudukan dan Kewenangan Atasan yang Berhak Menghukum dalam Struktur Kepolisian dari Asas Hukum dan Hak Asasi Manusia: The Position and Authority of Superiors Entitled to Impose Sanctions Within the Police Structure from the Perspective of Legal Principles and Human Rights Kartiko Sulistiyono; Erlina
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Mei 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i5.7540

Abstract

Penelitian ini didasarkan pada pentingnya menjaga keseimbangan antara penegakan disiplin dalam institusi kepolisian dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM). Dalam praktiknya, pelaksanaan kewenangan penghukuman oleh Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) sering kali menimbulkan pertanyaan mengenai batasan dan akuntabilitas kewenangan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, seperti Undang-Undang, peraturan internal kepolisian, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Ankum didasarkan pada ketentuan perundang-undangan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya, masih ditemukan potensi pelanggaran HAM karena minimnya mekanisme pengawasan dan kurangnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip HAM oleh sebagian pelaksana disiplin. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan aspek legal formal dan edukasi HAM bagi para pejabat kepolisian, agar proses penjatuhan sanksi disiplin dapat berlangsung secara adil, transparan, dan menghormati hak-hak dasar personel kepolisian.
Dinamika Politik Hukum dalam Kabinet Gemuk Kementerian di Indonesia: Dynamics of Legal Politics in the Fat Cabinet of Ministries in Indonesia Muhammad Ridha Ramadhan; Mirza Satria Buana
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Mei 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i5.7541

Abstract

Penelitian ini berjudul Dinamika Politik Hukum dalam Kabinet Gemuk Kementerian di Indonesia, yang bertujuan untuk menelaah kesesuaian frasa sesuai kebutuhan dalam pengaturan jumlah kementerian dengan prinsip good governance, serta menilai urgensi pengaturan jumlah kementerian secara lebih konkret dan eksplisit dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan terhadap konstitusi, undang-undang, peraturan pelaksana, dan putusan pengadilan yang relevan. Peneliti juga mengkaji teori hukum, politik hukum, dan prinsip-prinsip good governance seperti efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan frasa "sesuai kebutuhan" dalam pengaturan jumlah kementerian memberikan ruang interpretasi yang luas, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam penerapannya. Frasa ini tidak cukup spesifik untuk memastikan pembentukan kementerian baru dapat mendukung prinsip-prinsip good governance.
Membingkai Dinasti Politik Lokal: Dinamika Kemunculan Politik Kekerabatan di Kabupaten Pasangkayu: Framing Local Political Dynasties: Dynamics of the Emergence of Kinship Politics in Pasangkayu Regency Rusmawaty Bte Rusdin; Gustiana Kambo; Muhammad Saad; Muhammad Nur Alamsyah
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Mei 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i5.7548

Abstract

Salah satu sorotan penting adalah maraknya praktik politik kekerabatan yang muncul dalam setiap kontestasi Pilkada. Fenomena politik kekerabatan menjadi dinamika yang menonjol dalam konteks demokrasi lokal di Indonesia, termasuk di Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat. Tokoh sentral dari kemunculan praktik ini adalah Agus Ambo Djiwa, yang tidak hanya dikenal sebagai Bupati dua periode, tetapi juga sebagai pejuang pemekaran daerah. Mengacu pada teori Titin Purwaningsih (2015), berkembangnya politik kekerabatan di Pasangkayu dipengaruhi oleh empat indikator utama, yaitu akar politik kekerabatan, dukungan budaya, legasi politik, dan kesempatan politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi tertulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akar politik kekerabatan di Pasangkayu berawal dari peran figur sentral dalam perjuangan pembentukan daerah otonom Mamuju Utara. Bentuk legasi politik tampak melalui proses sosialisasi politik, pewarisan jaringan kekuasaan, serta keterlibatan dalam organisasi. Selain itu, budaya patron-klien turut memperkuat struktur politik kekerabatan yang ada. Dari keempat aspek tersebut, kesempatan politik menjadi faktor paling dominan dalam mendorong berkembangnya fenomena politik kekerabatan di Pasangkayu.
Politik Hukum Pengalihan Kewenangan Perizinan Pertambangan: Legal Policy on the Transfer of Mining Licensing Authority Akhmad Saripudin; M. Hadin Muhjad
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Mei 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i5.7549

Abstract

Pertambangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis rasionalitas dan implikasi politik hukum dari kebijakan pengalihan tersebut dalam konteks otonomi daerah, kepastian hukum, perlindungan lingkungan, dan ekonomi lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data berbasis studi kepustakaan. Data dianalisis secara kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, serta literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalihan kewenangan perizinan pertambangan ke pemerintah pusat memiliki dasar hukum yang kuat dan ditujukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan mendorong investasi yang lebih baik. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan sejumlah tantangan, seperti berkurangnya peran dan pendapatan asli daerah, lemahnya pengawasan lingkungan, dan potensi ketidaksesuaian dengan semangat otonomi daerah. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan reformulasi kebijakan agar keseimbangan antara kepentingan nasional dan lokal dapat terjaga secara adil dan berkelanjutan.

Page 174 of 327 | Total Record : 3264

 172   173   174   175   176 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 7: Juli 2026 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 9 No. 6: Juni 2026 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 9 No. 5: Mei 2026 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 9 No. 4: April 2026 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 9 No. 3: Maret 2026 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 9 No. 2: Februari 2026 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 9 No. 1: Januari 2026 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Januari 2026 (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Agustus 2026 (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Februari 2026 (Special Issue) Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Juni 2026 (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) April 2026 (Special Issue) Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - July 2026 (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Mei 2026 Vol. 8 No. 12: Desember 2025 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 8 No. 11: November 2025 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 8 No. 10: Oktober 2025 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 8 No. 9: September 2025 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 8 No. 8: Agustus 2025 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 8 No. 7: Juli 2025 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 8 No. 6: Juni 2025 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 8 No. 5: Mei 2025 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 8 No. 4: April 2025 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 8 No. 3: Maret 2025 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 8 No. 2: Februari 2025 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 8 No. 1: Januari 2025 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Mei 2025 (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - September 2025 (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Juli 2025 (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - November 2025 (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Agustus 2025 (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Juni 2025 (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Desember 2025 (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Oktober 2025 Vol. 7 No. 12: Desember 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 7 No. 11: November 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 7 No. 10: Oktober 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 7 No. 9: September 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 7 No. 8: Agustus 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 7 No. 7: July 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 7 No. 6: Juni 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 7 No. 5: MEI 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 7 No. 4: APRIL 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 7 No. 3: MARET 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 7 No. 2: FEBRUARI 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 7 No. 1: JANUARI 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 6 No. 12: DESEMBER 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 6 No. 11: NOVEMBER 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 6 No. 10: OKTOBER 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 5 No. 12: DESEMBER 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 5 No. 11: NOVEMBER 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 6 No. 9: SEPTEMBER 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 6 No. 8: AGUSTUS 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 6 No. 7: JULI 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 6 No. 6: JUNI 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 6 No. 5: MEI 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 6 No. 4: APRIL 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 6 No. 3: MARET 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 6 No. 2: FEBRUARI 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 6 No. 1: JANUARI 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 5 No. 9: SEPTEMBER 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 5 No. 8: AGUSTUS 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 5 No. 7: JULI 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 5 No. 6: JUNI 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 5 No. 5: MEI 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 5 No. 4: APRIL 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 5 No. 3: MARET 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 5 No. 2: FEBRUARI 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 5 No. 1: JANUARI 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 5 No. 10: OKTOBER 2022 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 4 No. 12: DESEMBER 2022 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 4 No. 11: NOVEMBER 2022 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 4 No. 10: OKTOBER 2022 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 5 No. 8: AGUSTUS 2022 Vol. 4 No. 9: SEPTEMBER 2022 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 4 No. 8: AGUSTUS 2022 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 4 No. 7: JULI 2022 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 4 No. 6: JUNI 2022 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 4 No. 5: MEI 2022 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 4 No. 4: APRIL 2022 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 4 No. 3: MARET 2022 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 4 No. 2: FEBRUARI 2022 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 4 No. 1: JANUARI 2022 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 3 No. 9: DESEMBER 2022 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 3 No. 8: NOVEMBER 2022 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 4 No. 9: SEPTEMBER 2021 Vol. 3 No. 7: OKTOBER 2021 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 3 No. 6: SEPTEMBER 2020 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 3 No. 5: AGUSTUS 2020 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 3 No. 4: JULI 2020 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 3 No. 3: JUNI 2020 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 3 No. 2: MEI 2020 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 3 No. 1: APRIL 2020 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 2 No. 1: Oktober 2019 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 1 No. 1: Oktober 2018 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) More Issue