cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Yani
Contact Email
ahmadyani.publichealth@gmail.com
Phone
+6281245936241
Journal Mail Official
contact@unismuhpalu.ac.id
Editorial Address
Jalan Jabal Nur No.1, Talise, Mantikulore, Talise, Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94118
Location
Kota palu,
Sulawesi tengah
INDONESIA
Jurnal Kolaboratif Sains
Published by Universitas Muhammadiyah Palu
ISSN : -     EISSN : 26232022     DOI : https://doi.org/10.31934/jom
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Health, Science, Education, Agriculture, Social, Engineering,
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Other
Jurnal Kolaboratif Sains merupakan jurnal yang diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Palu. Jurnal ini menerima artikel ilmiah dalam bentuk Hasil Penelitian, Laporan Penelitian, Literatur Review. Semua manuskrip yang dikirimkan adalah peer review oleh para ahli di bidang yang relevan. Tujuan dan Lingkup Jurnal Kolaboratif Sains untuk mendukung para akademisi/peneliti pada penelitian multidisiplin untuk mempublikasikan karya ilmiahnya.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 2,794 Documents
 173   174   175   176   177 
Politik Hukum Pengalihan Kewenangan Perizinan Pertambangan: Legal Policy on the Transfer of Mining Licensing Authority Akhmad Saripudin; M. Hadin Muhjad
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 5: Mei 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i5.7549

Abstract

Pertambangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis rasionalitas dan implikasi politik hukum dari kebijakan pengalihan tersebut dalam konteks otonomi daerah, kepastian hukum, perlindungan lingkungan, dan ekonomi lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data berbasis studi kepustakaan. Data dianalisis secara kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, serta literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalihan kewenangan perizinan pertambangan ke pemerintah pusat memiliki dasar hukum yang kuat dan ditujukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan mendorong investasi yang lebih baik. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan sejumlah tantangan, seperti berkurangnya peran dan pendapatan asli daerah, lemahnya pengawasan lingkungan, dan potensi ketidaksesuaian dengan semangat otonomi daerah. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan reformulasi kebijakan agar keseimbangan antara kepentingan nasional dan lokal dapat terjaga secara adil dan berkelanjutan.
Eksistensi dan Implikasi Hukum Perda Tentang Larangan Penahanan Ijazah Karyawan dalam Sistem Hukum Tata Negara: The Existence and Legal Implications of Regional Regulations on the Prohibition of Withholding Employee Diplomas in the Constitutional Law System Mawardi; Prayudi Rahmatullah; Diana Pujiningsih; Edy Sony; Heri Budianto
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 5: Mei 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i5.7550

Abstract

Fenomena penahanan ijazah oleh perusahaan terhadap karyawan masih menjadi persoalan hukum yang kerap terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Dokumen ijazah, yang merupakan bukti resmi atas kualifikasi dan hak milik pribadi seseorang, kerap dijadikan jaminan kerja oleh pihak pemberi kerja, meskipun praktik tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Ketiadaan regulasi nasional yang secara eksplisit melarang tindakan ini mengakibatkan munculnya kekosongan hukum yang berpotensi merugikan hak-hak pekerja. Merespons situasi ini, sejumlah pemerintah daerah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) yang secara tegas melarang praktik penahanan ijazah oleh perusahaan. Kehadiran Perda tersebut mencerminkan kebutuhan masyarakat akan perlindungan hukum yang lebih pasti di bidang ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan Perda tersebut dalam sistem hukum tata negara Indonesia serta menganalisis dampak hukumnya terhadap jaminan hak pekerja. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menemukan bahwa Perda merupakan bentuk implementasi prinsip otonomi daerah yang dijamin oleh konstitusi, sekaligus alat untuk menegaskan hak konstitusional warga negara atas rasa aman dan kepemilikan dokumen pribadi. Kendati demikian, efektivitas Perda ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam aspek pelaksanaan di lapangan dan sinkronisasi dengan peraturan nasional. Oleh karena itu, Perda ini dapat menjadi pijakan awal bagi reformasi regulasi ketenagakerjaan yang lebih adil dan berpihak pada kemanusiaan.
Analisis Yuridis Hukuman Mati Bagi Para Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Legal Analysis of the Death Penalty for Corruption Offenders in Indonesia Muhamad Ali Sariati; Oktaviana Hardayanti Adismana; Mahda; Rissa Melvyanasari
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 5: Mei 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i5.7564

Abstract

Urgensi perihal Hukum di Indonesia bukanlah hal asing lagi bagi masyarakat di Indonesia, karena erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat bahkan dijadikan pedoman dalam menentukan baik atau buruknya suatu perbuatan. Salah satu aspek dalam hukum yaitu hukum pidana ialah terkait dengan pemberian hukuman Mati. Pemberian Hukuman Mati dapat diterapkan untuk tindak pidana khusus seperti Korupsi. Tindak pidana korupsi dapat merusak ekonomi dalam suatu Negara. Akan tetapi, dalam penerapan hukuman mati bagi para koruptor terkadang masih dinilai kurang efektif yang disebabkan oleh berbagai faktor. Dalam penelitian kali ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur dan studi dokumen dengan analisis deskriptif kualitatif.
Mitigasi di Desa Santur Sawahlunto: Upaya Mahasiswa KKN Universitas Negeri Padang dalam Pemetaan Rawan Bencana Tanah Longsor, Angin Putting Beliung dan Kebakaran: Mitigation in Santur Village, Sawahlunto: Efforts of KKN Students of Padang State University in Mapping Disaster Risk of Landslides, Whirlwinds and Fires Dewa Meuro Pangihutan; Andini Oktary; Indah Wulan Warnesti; Muhammad Dyosa Rifqi; Muhammad Al Adaby; Metha Kemala Rahayu
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 5: Mei 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i5.7572

Abstract

Desa Santur, yang terletak di Kota Sawahlunto, merupakan daerah dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi, terutama tanah longsor, angin puting beliung, dan kebakaran. Kondisi geografis yang berbukit serta perubahan iklim yang tidak menentu meningkatkan risiko bencana yang dapat mengancam keselamatan masyarakat. Oleh karena itu, mitigasi bencana menjadi langkah penting dalam upaya mengurangi dampak yang ditimbulkan. Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Universitas Negeri Padang melaksanakan program pemetaan daerah rawan bencana sebagai langkah mitigasi berbasis partisipatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi titik-titik rawan bencana dan memberikan rekomendasi strategis guna meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Metode yang digunakan meliputi observasi lapangan, wawancara dengan masyarakat setempat, serta analisis data historis kejadian bencana. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa beberapa wilayah di Desa Santur memiliki tingkat risiko tinggi terhadap tanah longsor akibat kondisi tanah yang labil dan curah hujan tinggi. Selain itu, angin puting beliung kerap terjadi di daerah terbuka dengan vegetasi rendah, sementara kebakaran lebih sering terjadi di permukiman padat penduduk yang memiliki keterbatasan dalam sistem pencegahan kebakaran. Berdasarkan temuan tersebut, mahasiswa merekomendasikan berbagai strategi mitigasi, seperti pembuatan jalur evakuasi, pemasangan rambu peringatan, edukasi kesiapsiagaan bencana, serta peningkatan sistem peringatan dini. Kesimpulan dari kegiatan ini menegaskan bahwa pemetaan daerah rawan bencana dapat menjadi langkah awal yang efektif dalam mitigasi bencana di tingkat desa, dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam upaya pengurangan risiko bencana.
Analisis Infrastruktur Teknologi Informasi dan Pengukuran Tingkat Kesesuaian Strategi TI dan Bisnis di PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Field Adera: Information Technology Infrastructure Analysis and Measurement of IT and Business Strategy Conformity Level at PT Pertamina Hulu Rokan Zone 4 Field Adera Fenny Purwani; Hasti Fatrya; Irmalia; Dzurriya Alkarimah; Lilis Anderwani
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 5: Mei 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i5.7573

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan infrastruktur Teknologi Informasi (TI) dan mengukur tingkat keselarasan strategis antara TI dan bisnis di PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Field Adera. Evaluasi dilakukan menggunakan pendekatan studi literatur dengan memanfaatkan kerangka kerja ITIL v4 untuk menilai efisiensi dan efektivitas infrastruktur TI, serta model Strategic Alignment Maturity Model (SAMM) dari Luftman untuk mengukur kesesuaian strategi TI dan bisnis. Hasil analisis menunjukkan bahwa infrastruktur TI di Field Adera berada dalam kondisi cukup baik, namun masih terdapat kekurangan pada aspek integrasi sistem dan dokumentasi teknis. Sementara itu, tingkat keselarasan strategis antara TI dan bisnis berada pada Level 3 (Established), yang mengindikasikan adanya kesadaran strategis yang baik, meskipun belum terintegrasi secara optimal. Penelitian ini merekomendasikan penguatan integrasi sistem, peningkatan tata kelola, dan pengembangan SDM TI secara berkelanjutan agar kapabilitas TI dapat mendukung transformasi bisnis secara strategis.
Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Cryptocurrency Menurut UU No. 4 Tahun 2023 Tentang P2SK.: Legal Protection for Cryptocurrency Users According to Law No. 4 of 2023 Concerning P2SK. Jerry Peryanto; Diana Ria W. Napitupulu; Paltiada Saragi
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 5: Mei 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i5.7576

Abstract

Pesatnya perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi sektor keuangan, salah satunya melalui hadirnya cryptocurrency sebagai inovasi dalam sistem pembayaran dan investasi. Di Indonesia, fenomena ini menghadirkan tantangan hukum terkait perlindungan konsumen, kepastian regulasi, dan efektivitas pengawasan. Penelitian ini berfokus pada analisis sejauh mana perlindungan hukum bagi pengguna cryptocurrency telah diakomodasi dalam UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, berdasarkan data sekunder seperti peraturan, literatur hukum, jurnal, dan dokumen resmi melalui studi kepustakaan serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU PPSK menjadi fondasi penting dalam pengawasan sektor keuangan digital, meski belum menyebut cryptocurrency secara tegas. OJK mendapat kewenangan mengawasi layanan keuangan digital, diperkuat dengan terbitnya POJK No. 27 Tahun 2024. Sementara itu, Bappebti tetap berperan dalam mengatur perdagangan aset kripto melalui Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019. Meski kedua lembaga menunjukkan komitmen kuat, tantangan tetap ada, seperti belum adanya definisi hukum kripto, minimnya aturan substantif, dan proses transisi pengawasan. Untuk itu, dibutuhkan regulasi turunan, undang-undang khusus, dan peningkatan literasi masyarakat.
Kesiapan Puskesmas Dalam Penerapan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas Dengan Metode Doctor’s Office Quality-Information Technology (DOQ-IT) Di Puskesmas Botupingge: Readiness of Health Centers in Implementing Health Center Management Information Systems Using the Doctor's Office Quality-Information Technology (DOQ-IT) Method at Botupingge Health Center Ainullah Aprilia Mohamad; Sylva Flora Ninta Tarigan; Ramly Abudi
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 5: Mei 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i5.7577

Abstract

Perkembangan teknologi membawa perubahan besar dalam dunia kesehatan. Proses pencatatan secara manual memperlambat pelayanan dan digantikan dengan sistem informasi berbasis komputer. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kesiapan Puskesmas Botupingge dalam penerapan SIMPUS dengan metode Doctor’s Office Quality-Information Technology (DOQ-IT) di Puskesmas Botupingge. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Deskriptif Kuantitatif. Jumlah sampel yang diambil pada penelitian ini sama dengan jumlah populasi yakni 32 responden dengan teknik total sampling. Pengumpulan data menggunakan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan kesiapan Puskesmas Botupingge dalam menerapkan Simpus adalah (93,8%) berada pada kategori III yang artinya pada aspek sumber daya manusia, budaya kerja organisasi, tata kelola kepemimpinan, infrastruktur di Puskesmas Botupingge sangat siap dalam menerapkan Simpus. Saran peneliti untuk Puskesmas Botupingge bisa melakukan pelatihan secara berkala terkait penggunaan e-Puskesmas kepada seluruh petugas kesehatan, serta dapat melakukan perbaikan infrastruktur pendukung agar penggunaan Simpus semakin optimal.
Kontrak Terapeutik antara Dokter dan pasien menurut Pasal 1320 KUHPerdata: Therapeutic Contract between Doctor and Patient according to Article 1320 of the Civil Code Sylvia Anita; Rospita Adelina Siregar
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 5: Mei 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i5.7578

Abstract

Penelitian ini menganalisis kontrak terapeutik antara dokter dan pasien dalam konteks hukum perdata Indonesia, dengan fokus pada penerapan Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur syarat sahnya perjanjian. Kontrak terapeutik dalam pendidikan kedokteran melibatkan pengajaran dokter sekaligus pemberian layanan medis. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan studi literatur untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan pendapat ahli. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kontrak terapeutik antara dokter dan pasien sah menurut Pasal 1320 KUHPerdata, dengan syarat kesepakatan, kecakapan para pihak, objek yang halal, dan sebab yang halal. Dokter memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan medis yang sesuai standar, sementara pasien berkewajiban memberikan informasi akurat dan mengikuti instruksi medis. Penelitian ini juga membahas isu hukum yang muncul, seperti ketidaksepakatan atau pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual. Rekomendasi penelitian mencakup perlunya regulasi yang lebih jelas mengenai kontrak terapeutik, penyuluhan hukum bagi dokter dan pasien, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik pendidikan kedokteran. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara hak-hak pasien dan kewajiban dokter, serta meningkatkan kualitas pendidikan kedokteran yang aman dan profesional.
Model Kepemimpinan dalam Peningkatan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kedeputian Bidang Informasi dan Data Komisi Pemberantasan Korupsi: Leadership Model for Enhancing Employee Performance in the Deputy for Information and Data of the Corruption Eradication Commission (KPK) Fakhrurrozi, Irsan; Asropi; Istania, Ratri
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 6: Juni 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i6.7579

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji model kepemimpinan yang diterapkan di lingkungan Kedeputian Bidang Informasi dan Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta pengaruhnya terhadap peningkatan kinerja pegawai. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan transformasional mendominasi praktik manajerial di unit ini. Gaya kepemimpinan tersebut dicirikan oleh komunikasi terbuka, partisipasi aktif pegawai dalam pengambilan keputusan, serta keteladanan pimpinan yang mendorong motivasi, loyalitas, dan kolaborasi lintas unit. Deputi juga memberikan ruang inovasi, pengembangan kompetensi, dan penguatan budaya kerja yang inklusif serta profesional. Dampaknya terlihat dalam peningkatan semangat kerja, produktivitas, dan loyalitas pegawai. Penelitian ini merekomendasikan penguatan konsistensi penerapan kepemimpinan partisipatif di seluruh jenjang organisasi, peningkatan soft skills pimpinan, dan pemetaan pendekatan kepemimpinan situasional. Implikasi praktisnya, kepemimpinan yang inklusif dan transformatif terbukti efektif dalam menciptakan organisasi yang adaptif dan berdaya saing tinggi di sektor publik.
Penerapan Teknologi Fermentasi dalam Pengolahan Pakan Ternak Kambing Lokal Berbasis Daun Lamtoro di Kabupaten Lombok Utara: The Application of Fermentation Technology in Lamtoro-based Animal Feed Processing for Native Goats in North Lombok Regency Anwar, Khairil; Aminurrahman; septian, I Gede Nano; amalyadi, Rezki; karni, Ine; Unsunnidhal, Lalu; Suryadi, Muh. Aodil Fitriyan Fadjar; Rosyidi, Muhammad Subhan Bahruddin; Andriati, Rina; Sriasih, Made; Ali, Muhamad; Sukarne; Putra, Ryan Aryadin; Zaid Al Gifari
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 5: Mei 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i5.7582

Abstract

Pengembangan ternak kambing lokal menghadapi tantangan dalam penyediaan pakan hijauan berkualitas secara berkelanjutan, terutama pada musim kemarau. Salah satu potensi lokal yang belum dimanfaatkan secara optimal adalah daun lamtoro (Leucaena leucocephala), yang diketahui memiliki kandungan protein dan TDN (Total Digestible Nutrients) yang tinggi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pelatihan dan pendampingan kepada peternak kambing lokal di Desa Sambik Elen, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat mengenai teknologi fermentasi hijauan pakan ternak berbasis lamtoro sebagai alternatif pakan ternak yang bernutrisi dan ekonomis. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa peternak dapat memahami dan mempraktikkan proses fermentasi hijauan pakan ternak, yang mencakup persiapan bahan, penambahan dedak dan starter, pencampuran, dan penyimpanan secara anaerob. Kesimpulannya, kegiatan pengabdian ini telah berhasil meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peternak dalam pengolahan hijauan pakan ternak dengan teknologi fermentasi. Diharapkan kegiatan ini dapat berkontribusi pada keberlanjutan usaha peternakan kambing dan peningkatan perekonomian masyarakat peternak di daerah pedesaan.

Page 175 of 280 | Total Record : 2794

 173   174   175   176   177 

Filter by Year

2015 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 3: Maret 2026 Vol. 9 No. 2: Februari 2026 Vol. 9 No. 1: Januari 2026 Vol. 8 No. 12: Desember 2025 Vol. 8 No. 11: November 2025 Vol. 8 No. 10: Oktober 2025 Vol. 8 No. 9: September 2025 Vol. 8 No. 8: Agustus 2025 Vol. 8 No. 7: Juli 2025 Vol. 8 No. 6: Juni 2025 Vol. 8 No. 5: Mei 2025 Vol. 8 No. 4: April 2025 Vol. 8 No. 3: Maret 2025 Vol. 8 No. 2: Februari 2025 Vol. 8 No. 1: Januari 2025 Vol. 7 No. 12: Desember 2024 Vol. 7 No. 11: November 2024 Vol. 7 No. 10: Oktober 2024 Vol. 7 No. 9: September 2024 Vol. 7 No. 8: Agustus 2024 Vol. 7 No. 7: July 2024 Vol. 7 No. 6: Juni 2024 Vol. 7 No. 5: MEI 2024 Vol. 7 No. 4: APRIL 2024 Vol. 7 No. 3: MARET 2024 Vol. 7 No. 2: FEBRUARI 2024 Vol. 7 No. 1: JANUARI 2024 Vol. 6 No. 12: DESEMBER 2023 Vol. 6 No. 11: NOVEMBER 2023 Vol. 6 No. 10: OKTOBER 2023 Vol. 6 No. 9: SEPTEMBER 2023 Vol. 6 No. 8: AGUSTUS 2023 Vol. 6 No. 7: JULI 2023 Vol. 6 No. 6: JUNI 2023 Vol. 6 No. 5: MEI 2023 Vol. 6 No. 4: APRIL 2023 Vol. 6 No. 3: MARET 2023 Vol. 6 No. 2: FEBRUARI 2023 Vol. 6 No. 1: JANUARI 2023 Vol. 5 No. 12: DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 11: NOVEMBER 2022 Vol. 5 No. 10: OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 9: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 8: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 7: JULI 2022 Vol. 5 No. 6: JUNI 2022 Vol. 5 No. 5: MEI 2022 Vol. 5 No. 4: APRIL 2022 Vol. 5 No. 3: MARET 2022 Vol. 5 No. 2: FEBRUARI 2022 Vol. 5 No. 1: JANUARI 2022 Vol. 4 No. 12: DESEMBER 2021 Vol. 4 No. 11: NOVEMBER 2021 Vol. 4 No. 10: OKTOBER 2021 Vol. 4 No. 9: SEPTEMBER 2021 Vol. 4 No. 8: AGUSTUS 2021 Vol. 4 No. 7: JULI 2021 Vol. 4 No. 6: JUNI 2021 Vol. 4 No. 5: MEI 2021 Vol. 4 No. 4: APRIL 2021 Vol. 4 No. 3: MARET 2021 Vol. 4 No. 2: FEBRUARI 2021 Vol. 4 No. 1: JANUARI 2021 Vol. 3 No. 9: DESEMBER 2020 Vol. 3 No. 8: NOVEMBER 2020 Vol. 3 No. 7: OKTOBER 2020 Vol. 3 No. 6: SEPTEMBER 2020 Vol. 3 No. 5: AGUSTUS 2020 Vol. 3 No. 4: JULI 2020 Vol. 3 No. 3: JUNI 2020 Vol. 3 No. 2: MEI 2020 Vol. 3 No. 1: APRIL 2020 Vol. 2 No. 1: Oktober 2019 Vol. 1 No. 1: Oktober 2018 More Issue