Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab
Shautuna: Jurnal Imiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab adalah jurnal akademik yang telah menerbitkan karya ilmiah sejak tahun 2013. Jurnal ini diterbitkan oleh Program Studi Perbandingan Madzhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar. Jurnal ini disediakan untuk mahasiswa-mahasiswa yang berkecimpung dalam hukum Islam lebih khusus perbandingan mazhab dan hukum. Jurnal ini secara rutin terbit tiga kali setahun yakni pada Januari, Mei dan September.
Articles
124 Documents
Search results for
, issue
"SEPTEMBER"
:
124 Documents
clear
<![CDATA[Kepemilikan Atas Tanah Negara Yang Dikelola Oleh Masyarakat Di Desa Barugaya: Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Agraria ]]>
<![CDATA[Jusliana]]>;
<![CDATA[Erlina]]>;
<![CDATA[Hisbullah]]>
<![CDATA[ Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 3 ISSUE 3, SEPTEMBER 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/shautuna.vi.29848
<![CDATA[Penelitian ini berjudul “Kepemilikan atas Tanah Negara yang dikelola oleh Masyarakat di Desa Barugaya Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar (Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Agraria), permasalahan dibagi ke dalam beberapa sub masalah, yaitu: 1) Bagaimana kedudukan hukum hak atas tanah yang dikelola oleh masyarakat di Desa Barugaya menurut hukum islam?. 2) Bagaimana kekuatan hukum kepemilikan hak atas tanah yang dikelola oleh masyarakat di Desa Barugaya, menurut hukum agraria? Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field research) yang dikaji menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Yang dikelola oleh masyarakat Desa Barugayya sudah mempunyai kedudukan karena telah termasuk dalam Ihya’ al-mawat. Akan tetapi, aturan dalam hukum Islam mengenai kepemilikan atas tanah negara belum bisa diimplementasikan secara menyeluruh di kalangan masyarakat dikarenakan hukum yang diterapkan oleh negara Indonesia bukanlah hukum Islam, namun diatur dalam UUPA. Jadi, agar mempunyai legalitas kepemilikan tanah, masyarakat harusnya mengikuti aturan yang telah diatur. 2) Masyarakat pada Desa Barugayya dapat menguasai dan mengelola tanah milik negara, namun tanah tersebut yang dikelola oleh masyarakat Desa Barugayya yang belum memiliki kekuatan hukum menurut hukum agraria. Hal itu terjadi dikarenakan kurangnya dukungan dari pemerintah setempat dalam pengurusan administrasi pendaftaran tanah dan masyarakat belum banyak yang memahami dan mengerti tentang kekuatan hukum yang diatur dalam undang-undang agraria. Melalui penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa Pada hukum positif, tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada masyarakat di pelosok sana yang belum begitu mengerti terkait regulasi yang di berlakukan oleh pemerintah, diperlukan peran masyarakat dan pemerintah demi kesejahteraan dan keseragaman pemahaman masyarakat dapat terealisasikan.]]>
<![CDATA[Analisis Hukum Islam terhadap Adat Mappasang Baju (Tradisi Khitan) Masyarakat Kabupaten Sinjai ]]>
<![CDATA[Cahyadi, Muh.]]>;
<![CDATA[Sastrawati, Nila]]>;
<![CDATA[Anis, Muhammad]]>
<![CDATA[ Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 3 ISSUE 3, SEPTEMBER 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/shautuna.vi.30167
<![CDATA[Pembahasan dalam penelitian ini adalah mengkaji tentang analisis pandangan hukum islam tentang adat mappasang baju (tradisi khitan) masyarakat Kab. Sinjai. Pokok masalah tersebut selanjutnya di rumuskan kedalam beberapa submasalah, yaitu: 1) Bagaimana pandangan hukum islam tentang adat mappasang baju(adat khitan) masyarakat Kab.Sinjai?, 2) Bagaimana pandangan masyarakat Kab.Sinjai mengenai adat mappasang baju(adat khitan) di daerah mereka? Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif deskriptif lapangan (field research). Jenis penelitian ini digunakan karena peneliti diharapkan mampu secara istensif mempelajari latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah normatif syar’i. yaitu pendekatan terhadap suatu masalah yang disandarkan kepada al-Qur’an, al-Hadis, kaidah usul fiqh dan pendapat para ulama mengenai permasalahan khitan. Peneliti juga menggunakan juga menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris. Yaitu jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi dalam kehidupan masyarakat. Sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan melakukan wawancara terhadap masyarakat Kec. Bulupoddo, Desa Lappacinrana dan juga peneliti tidak luput akan sumber data yang diperoleh dari buku, jurnal, dan sumber lain yang relevan dengan penelitian. Kemudian disempurnakan dengan analisis data menggunakan cara analisis kualitatif yang prosedur penelitiannya menghasilkan data deskriptif, ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari subjek itu sendiri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) hukum islam memandang bahwa khitan perempuan itu hukumnya wajib karena berdasarkan pendapat mahzab imam syafi’i yang berdasar kepada dalil QS. An-nahl ayat 123 dan hadis tentang bagian tubuh yang harus disucikan. Tetapi ada juga beberapa imam mahzab memandang bahwa hukum dari khitan perempuan itu sunnah, karena tidak adanya dalil yang secara terperinci yang mewajibkannya dan juga hadis yang mendukung wajibnya khitan adalah hadis yang dhaif. 2) Mayoritas masyarakat di Desa Lappacinrana melakukan tradisi mappasang baju (tradisi khitan) karena tradisi ini sudah turun temurun dilakukan dan merupakan penanda bahwa anak perempuan secara resmi menjadi muslimah ketika melakukan tradisi ini.]]>
<![CDATA[Sewa Menyewa Tanah Untuk Budidaya Tanaman Porang di Kabupaten Gowa: Perspektif Mazhab Hanafi ]]>
<![CDATA[St Aminah]]>;
<![CDATA[Widjaja, Abdi]]>;
<![CDATA[Amir, Rahma]]>
<![CDATA[ Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 4 ISSUE 3, SEPTEMBER 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/shautuna.vi.32641
<![CDATA[Tanaman porang memliki nilai ekonomis yang tinggi, namun yang menjadi kendala adalah penyewaan tanah yang nilainya cukup besar. Pokok masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pandangan Mazhab Hanafi terhadap ketentuan dan pelaksanaan sewa menyewa tanah untuk budidaya tanaman porang di Desa Belabori, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik sewa menyewa tanah untuk budidaya tanaman porang dan mengetahui Perspektif Mazhab Hanafi terkait ketentuan dan pelaksanaan sewa menyewa. penelitian ini menggunakan metode field research. Penelitian ini bersumber dari data sekunder dan data primer dengan mengelola data wawancara, penelitian ini menunjukkan bahwa, praktik sewa menyewa yang terjadi di Desa belabori pelaksanaan sewa menyewa tersebut pihak penyewa dapat melaksanakan aktifitas di atas lahan tersebut dalam rangka penanaman porang setelah pihak penyewa membayar lunas sewa lahan yang teah disepakati bersama. Ketentuan dan pelaksanaan sewa menyewa tanah di Desa Belabori, ditinjau berdasarkan perspektif Mazhab Hanafi mempunyai pendapat bahwasanya orang yang menyewakan tanah tidak berhak atas uang sewaannya sebelum tanah tersebut bisa diambil manfaatnya.]]>
<![CDATA[Implementasi Islam Wasathiyah dalam Praktik Keagamaan Wahdah Islamiyah Kota Makassar ]]>
<![CDATA[Dafid, Dafid]]>;
<![CDATA[Ramli , Arif Rahman]]>
<![CDATA[ Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 4 ISSUE 3, SEPTEMBER 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/shautuna.v4i3.32716
<![CDATA[The implementation of Wasathiyah Islam in religious practice has various styles, as does Wahdah Islamiyah. The main topic of discussion in this research is how Wasathiyah Islam is implemented in Wahdah Islamiyah religious practices. The research method used in this panel research is. The qualitative method aims to reveal the various uniqueness found in individuals, groups, communities and/or organizations in daily life in a comprehensive, detailed, deep and scientifically justifiable manner. The results of this research show that Wahdah Islamiyah's idea regarding Wasathiyah Islam is that Wahdah Islamiyah will always strive for unity without having to sacrifice the initial principles that have been established by religions and mass organizations, both in terms of aqidah, worship and muamalah and there are still many who think that Wahdah Islamiyah is a terrorist organization, extreme and exclusive because there are still many cadres and administrators of Wahdah Islamiyah who have not implemented the Islamic concept of wasathiyah as desired by Islam.]]>
<![CDATA[Upaya Preventif Aparatur KUA dalam Menanggulangi Pernikahan Dini di Kabupaten Bulukumba: Perspektif Fikih Klasik dan Fikih Indonesia ]]>
<![CDATA[Andriany, Mita]]>;
<![CDATA[Ridwan, Muh Saleh]]>;
<![CDATA[Akmal, Andi Muhammad]]>
<![CDATA[ Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 4 ISSUE 3, SEPTEMBER 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/shautuna.v4i3.32801
<![CDATA[Pernikahan merupakan prosesi yang melahirkan satu ikatan lahir maupun batin antara laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan kehidupan, Namun, Bagaimana jadinya jika pernikahan itu dilakukan oleh anak. Pokok masalah pada penelitian ini bagaimana kedudukan Pernikahan Anak ditinjau Perspektif Fikih Klasik dan Fikih Indonesia serta bagaimana peran aparatur KUA Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan Pernikahan Anak ditinjau Perspektif Fikih Klasik dan Fikih Indonesia serta peran aparatur KUA Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba dalam Penanggulangannya. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (filed research) kualitatif dengan pendekatan normatif (syar’i) dan yuridis dalam memahami situasi apa adanya. Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Dari penelitian ini ditemukan bahwa adanya upaya pencegahan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Bontotiro dengan melaksanakan sosialisasi terkait batasan umur yang diatur dalam Undang-Undang pernikahan anak No 16 tahun 2019. Selain itu, upaya lain yang dilakukan adalah dengan menyelenggarakan program PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) dalam rangka memberikan pencegahan terhadap bahaya pernikahan anak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam kajian pernikahan anak yang dapat memberikan ragam konsep dan pendapat terkait boleh tidaknya pernikahan anak dilaksanakan. Selain itu, implikasi penelitian ini juga diharapkan menyinggung pemerintah dalam memberikan sosialisasi yang lebih massif dan gerakan cepat terkait dalam penanganan kasus pernikahan anak yang semakin marak terjadi.]]>
<![CDATA[Tradisi Mamose di Desa Topoyo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah: Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Adat ]]>
<![CDATA[Lestari, Ayu]]>;
<![CDATA[Mustafa, Zulhasari]]>
<![CDATA[ Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 4 ISSUE 3, SEPTEMBER 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/shautuna.v4i3.32832
<![CDATA[The implementation of the mamose tradition maintains the value of togetherness between ordinary people and regional officials. Still, the question is what is the position of the mamose tradition in Topoyo village, Topoyo subdistrict, Central Mamuju district in Islamic law and customary law. This research aims to determine the position of the mamose tradition in Topoyo village, Topoyo sub-district, Central Mamuju district in terms of customary law and Islamic law. This research is a type of field research that is descriptive qualitative where the researcher describes a phenomenon, object, and social setting which is then expressed in writing in narrative form. This research shows that the Mamose tradition has collective values that can unite and embrace the community in a traditional ceremony. The Islamic values that are awakened in the Mamose traditional ceremony are the values of harmony, cooperation, and the value of togetherness.]]>
<![CDATA[Pembongkaran dan Pemindahan Mayat Perspektif Mazhab Al-Syafi’i dan Mazhab Hanbali: Studi Perbandingan ]]>
<![CDATA[Putri, Angelina Atika]]>;
<![CDATA[Sabir, Muhammad]]>;
<![CDATA[Alimuddin]]>
<![CDATA[ Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 4 ISSUE 3, SEPTEMBER 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/shautuna.v4i3.32837
<![CDATA[The dismantling and removal of the skeleton raises new questions about its capabilities. The main problem in this study is how the law of Transfer of Corpses with a comparative approach between the views of the Al-Shafi'i and Hanbali Schools. The purpose of this study was to find out the Law of Transfer of Corpses with a comparative approach between the views of the Al-Shafi'i and Hanbali Schools. This research uses a type of qualitative research (Library Research), with primary and secondary data sources where primary data uses literature such as books, journals of scientific papers in the form of theses, theses, data information and websites and uses a comparative normative approach in analyzing data and using content analysis and conclusion making and using deductive conclusion drawing methods. The results showed that Imam Shafi'iyah argued that moving a dead body before burial from the place of death to another place was haram, even though the smell of the corpse was guaranteed not to change, unless they used to bury the bodies outside their area. Imam Hambali argued that even moving a body from the place of death to a distant place was okay on the condition that the transfer was done for the right purpose.]]>
<![CDATA[Fenomena Benda Pusaka di Tanah Mandar: Perspektif Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Syahrul, Muhammad Alwansyah]]>;
<![CDATA[Laman, Ilham]]>
<![CDATA[ Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 4 ISSUE 3, SEPTEMBER 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/shautuna.v4i3.32861
<![CDATA[The tradition of washing Keris and Badik heirlooms has been carried out by some Mandar people for generations, but the sacredness of this traditional ritual should not lead people to worship these sacred objects. The main problem in this research is the phenomenon of heirloom objects in the land from an Islamic legal perspective. This research aims to determine the perspective of Islamic law regarding the phenomenon of heirloom objects in Mandar land. The research method used is field research (file research), namely direct observation of the objects to be studied through interviews, observation, and documentation methods as well as describing the facts in the field to obtain accurate and relevant data in local communities or places. who can be asked about this research? The basis for actions or activities such as washing heirlooms such as keris and badik is based on Islamic values that have been conveyed by the ulama and also ways of broadcasting Islamic teachings in the past using cultures carried out by previous people which are still maintained to this day. in Tanah Mandar. The data sources used in this research come from primary and secondary data. The results of this research are the traditions carried out by the Mandar community, namely washing Keris and Badik heirlooms. It is known that this tradition has been carried out from generation to generation, passed down from ancestors, and is still maintained to this day.]]>
<![CDATA[Corak Bermazhab Jemaah Masjid Nurul Yaqin Kelurahan Manurunge Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone ]]>
<![CDATA[Akbar, Ali]]>;
<![CDATA[Arsyad, Azman]]>
<![CDATA[ Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 4 ISSUE 3, SEPTEMBER 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/shautuna.v4i3.32873
<![CDATA[Schools have a wide variety of shades. Therefore, this article raises the subject of the pattern of the Nurul Yaqin mosque congregation, Manurunge Village, Tanete Riattang District, Bone Regency. This study aims to determine the pattern of the Nurul Yaqin mosque congregation, Manurunge sub-district, Tanete Riattang District, Bone Regency. The type of research used for this research is in the form of field research or field studies. This research uses qualitative descriptive research method with a case study approach, using two data sources, namely primary data and secondary data where primary data is taken from answers from resource persons to questions asked by researchers. The results of this study show the style of the Nurul Yaqin Mosque congregation through their various ways of studying madhab such as participating in fiqh studies in the mosque or on social media, as well as how to practice the madhhab that each of them follows. Apart from these two things, the attitude of the Nurul Yaqin Mosque congregation in the differences between the Nurul Yaqin Mosque congregation in Bone Regency has different madhab patterns according to the school followed, some are Hanbali and some are Shafi'i, but the two followers of the two schools respect and tolerate each other.]]>
<![CDATA[Keabsahan Perkawinan Beda Agama di Kota Makassar: Studi Analisis Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Iqrahayu]]>;
<![CDATA[Maloko, M. Thahir]]>
<![CDATA[ Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 4 ISSUE 3, SEPTEMBER 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/shautuna.v4i3.32877
<![CDATA[Ulama agreed that women who are Muslim (Muslimah) are forbidden to marry between men who are not from the same religion as her. However, in reality interfaith marriages still continue to occur in society. The main problem in this study is how to analyze interfaith marriage in Makassar City, Biringkanaya District. The purpose of this study is to determine interfaith marriage in the city of Makassar, Biringkanaya District and to know and understand the relevance of the application of interfaith marriage with the concept of Law No. 1 of 1974 and know and understand the validity of interfaith marriage according to Islamic Law. Researchers use qualitative methods, this research is field research, which is a direct review of the location studied to obtain data, then the data is used as the main data or primary data. While the nature of this research is descriptive, that is, it describes regularly the problem under study in accordance with the data obtained then analyzed. The results of this study show that authentically interfaith marriage according to the concept of Law No. 1 of 1974 concerning marriage states that a valid marriage is a marriage carried out according to their respective religions and beliefs. Law No. 1 of 1974 does not expressly prohibit interfaith marriage, resulting in a legal vacuum. According to Islamic Law on interfaith marriage in Indonesia explains that the legal basis for interfaith marriage is not permissible because it involves differences in faith.]]>
