cover
Contact Name
Arif Rahman
Contact Email
shautunapmh@gmail.com
Phone
+6282343321118
Journal Mail Official
shautunapmh@gmail.com
Editorial Address
https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/editorialteam
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab
ISSN : -     EISSN : 27750477     DOI : https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3
Shautuna: Jurnal Imiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab adalah jurnal akademik yang telah menerbitkan karya ilmiah sejak tahun 2013. Jurnal ini diterbitkan oleh Program Studi Perbandingan Madzhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar. Jurnal ini disediakan untuk mahasiswa-mahasiswa yang berkecimpung dalam hukum Islam lebih khusus perbandingan mazhab dan hukum. Jurnal ini secara rutin terbit tiga kali setahun yakni pada Januari, Mei dan September.
Articles 124 Documents
Search results for , issue "SEPTEMBER" : 124 Documents clear
Fanatisme Bermazhab di Kalangan Masyarakat Islam Kota Makassar: Studi Komparatif Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah Ayma, Syahratul; Haddade, Abdul Wahid; Abdillah
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 4 ISSUE 3, SEPTEMBER 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.vi.32891

Abstract

Fanatisme bermazhab merupakan sikap yang terlalu berlebih-lebihan terhadap suatu pandangan, memegangnya dengan kuat dan membantah segala pendapat diluar pandangan mazhabnya. Hal ini tidak jarang memicu terjadinya perdebatan dan pertengkaran di antara umat muslim sendiri. Padahal yang menjadi akar terbentuknya mazhab ialah karena perbedaan para ulama memahami dalil-dalil zhanni, yang notabenenya wajar apabila terjadi perbedaan di dalamnya (khilafiyah). Namun sebagian umat muslim terlalu kaku dan menanggapi perbedaan tersebut dengan serius. penelitian ini merupakan peneltian lapangan (field research) dengan pendekatan normative teologis yang bersifat komparatif yakni membandingkan dua pandangan; Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah di Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nu dan Muhammadiyah berbeda dalam mengartikan fanatisme bermazhab. Namun keduanya sama-sama menolak sifat fanatik dalam bermazhab. Baik NU maupun Muhammadiyah keduanya menghendaki adanya sikap toleran dan tasamuh dalam bermazhab maupun beragama. Sebab dapat menimbulkan dampak negative dikalangan umat muslim sendiri. Oleh karena itu keduanya mendorong sikap toleran (tasamuh) dalam menyikapi keragaman pandangan atau mazhab di tengah masyarakat Islam.
Pemahaman Masyarakat Kabupaten Barru terhadap Hukum Waris Islam dan Penerapannya: Perspektif Mazhab al-Syafi’i dan Hanafi Wahyuni, Pritha; Bakry, Muammar; Mustari, Abdillah
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 4 ISSUE 3, SEPTEMBER 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v4i3.32910

Abstract

The law regarding the division of inheritance has been regulated in Islamic law, but the entire community has not understood the understanding of the concept of inheritance distribution in Islam. The main problem in this study is how the understanding of the Atapangnge community, Tanete Rilau District, Barru Regency about Islamic inheritance law and its application in the perspective of the Syafi’i and Hanafi Schools. The purpose of this study is to determine the understanding of the Atapangnge community, Tanete Rilau District, Barru Regency about Islamic inheritance law and its application in the perspective of the Syafi’i and Hanafi Schools. The purpose of this study is to find out how the understanding and application of Islamic inheritance law in society according to the perspective of the al-Shafiyah and Hanafi Schools. The research method used is qualitative field research with a legal and normative sociology research approach. In collecting data, the authors used literature studies and 8-field studies. The techniques that the author uses are observation, interviews, and documentation. The data obtained is then processed and analyzed through three stages, namely: data reduction (data selection), data presentation, and conclusion. The results of this study show that the community has not understood and applied Islamic inheritance law, which applied to the Atapangnge community, namely customary law inheritance so that conflicts do not occur. It is clear that urf among the Imams of the School have the same view that can be used as a legal argument, Imam Syafi’i after living in Egypt changed some of his legal fatwas that had been issued before, because the customs of each region were different, as well as Imam Hanafi in his legal decisions cannot be separated from the conditions and situations that affect him.
Ikhtilat dalam Perspektif Ulama Klasik dan Ulama Kontemporer: Studi Kasus Pengkaderan Basic Training Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Gowa Raya Aqsa, Muh Nur; Sabir, Muhammad
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 4 ISSUE 3, SEPTEMBER 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v4i3.32931

Abstract

Association is the need of every living being, especially humans as social beings who need each other, so that association will occur every day between fellow living beings. Association is a process of interaction carried out by individuals with other individuals, it can also be by individuals with groups. Because human beings are naturally social beings who cannot live alone without other beings, so to meet the needs of life and their interests, humans always live in society. Shari‟at Islam has set good sociability procedures and boundaries in association, both between individuals and groups, both same-sex and opposite-sex. There are strong boundaries in Islamic shari'a. . The purpose of this study is to explore and refer to the law of ikhtilat the perspective of classical and contemporary scholars. The research method used is field research which is qualitative. The data sources used are sourced from primary and secondary data. The result of this study is that Ikhtilat at its origin is allowed by syara', but with some conditions. If not, then it is difficult for human life all day long. However, we need to distinguish between justified and forbidden ikhtilats. Ikhtilat, as we mentioned earlier, the law of origin is mubah (must) to facilitate human life. There is no obstruction to him unless he leads to an illegitimate matter.
Rukhsah Dispensasi Puasa terhadap Kuli Bangunan: Perpektif Ulama Mazhab Kamil, Muhammad Jibran; Puyu, Darsul S; Irfan
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 4 ISSUE 3, SEPTEMBER 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.vi.32941

Abstract

Kuli bangunan seringkali tetap bekerja meskipun pada bulan ramadan, namun yang menjadi masalah adalah apakah kuli bangunan mendapatkan dispensasi puasa (Rukhsah) pada bulan ramadan. Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana hukum menjalankan puasa bagi kuli bangunan yang bekerja selama puasa Ramadan namun mendapatkan kesulitan selama menjalankan keduanya dalam Perpektif Ulama Madzhab. Jenis penelitian yang digunakan adalah library research atau kajian pustaka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, menggunakan dua sumber data yakni data primer dan data sekunder dimana data primer diambil dari kitab suci Al-Qur'an dan hadis. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kuli bangunan yang dimaksud dalam penelitian ini harus tetap menajalankan ibada puasa Ramadan. Mengenai hukum rukhsah ibadah puasa Ramadan bagi kuli bangunan ada dua. Pertama, kuli bangunan tidak boleh (haram) mengambil rukhsah apabila tidak mendapatkan kesulitan selama melaksanakan pekerjaannya apabila tidak dirasakan masyaqqah (kesulitan). Kedua, para kuli bangunan dapat mengambil (mubah) rukhsah yang diberikan apabila ternyata selama melaksanakan pekerjaannya tiba pada waktu siang hari pekerja bangunan tidak dapat menahan lagi haus dan lapar yang bahkan saat itu sudah dikhawatirkan dapat mengancam jiwa dan kesehatannya apabila tidak membatalkan puasanya. Pelaksanaan rukhsah ini hanya dapat dilakukan jika memang telah sampai pada dikhawatirkannya jiwa dan keselamatan pekerja apabila masih melanjutkan puasa dalam bekerja bahkan hukumnya akan menjadi wajib dalam keadaan tertentu.
Analisis Mazhab Fikih terhadap Wakaf Diri: Studi Kasus Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin Saputra, Ilham; Amin, Abd. Rauf Muhammad; Ilyas, Musyfikah
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 4 ISSUE 3, SEPTEMBER 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.vi.32997

Abstract

Wakaf memiliki berbagai jenis, selain wakaf uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak sewa dan sebagainya, manusia (jiwa) pun bisa menjadi bagian dari jenis harta benda wakaf (wakaf bergerak). Pokok masalah pada penelitian ini adalah bagaimana Eksistensi wakaf jiwa di pondok pesantren Sultan Hasanuddin, serta Pandangan Imam Mazhab mengenai wakaf jiwa di Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin.Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Eksistensi wakaf jiwa di pondok pesantren Sultan Hasanuddin, serta Pandangan Imam Mazhab mengenai wakaf jiwa di Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau field research kualitatif yang bersifat deskriptif dengan sumber data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, skripsi, tesis yang terkait dengan penelitian ini. Setelah mendapatkan data yang diperlukan, maka dilakukan editing, koding, dan identifikasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Eksistensi wakaf jiwa di pondok pesantren sultan hasanuddin sejak di dirikan hingga saat ini, masih terus ada dan berlanjut hingga saat ini. Selain itu, Pelaksanaan wakaf jiwa yang ada di pondok pesantren sultan hasanuddin diperbolehkan menurut hukum islam dan sesuai dengan pendapat imam mazhab yaitu Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki. Dengan adanya santri yang mewakafkan dirinya, semoga budaya yang sudah ada sejak lama di pondok pesantren sultan hasanuddin tetap terjaga dan tidak hilang terbawa oleh perkembangan zaman.
Analisis Komparatif Mazhab al-Syafi’i dan Mazhab Maliki terhadap Praktik Qadha Puasa Oleh Ahli Waris Riskal; Idrus, Achmad Musyahid; Syarif, Muh. Rasywan
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 4 ISSUE 3, SEPTEMBER 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v4i3.32998

Abstract

This study discusses the Practice of Qadha Fasting by Heirs for the Deceased (Comparative Analysis of the Shafi'i School and the Maliki School). The main problem in this study is how the provisions for the practice of fasting qadha. How is the authority of heirs in the practice of fasting qadha according to the school of jurisprudence. What are the differences and similarities in the opinions of the jurisprudence school about the practice of fasting qadha? This type of research used is library research or literature review. This research uses qualitative research methods that are descriptive, using two data sources, namely primary data and secondary data where primary data are taken from literature such as books, journals, scientific papers such as theses, theses and so on. This study also uses a normative approach syar 'i, in analyzing content and making deductive conclusions, namely taking something that is general and drawn on a specific conception. The conclusion of the research results is that Imam Shafi'i obliges to replace fasting by paying fidyah for heirs who have passed away. Imam Malik is not obliged to fast for deceased heirs. Imam Shafi'i's istinbat method uses a method based on the Nash text of the Qur'an and Sunnah. While what is understood in establishing the law of fasting qadha for heirs who have died Imam Malik uses the qiyas method based on hadith, in a comparison of opinions, Imam Shafi'i argues that it is mandatory to replace it by paying fidyah for heirs who have passed away while Imam Malik argues that his guardian is not obliged to fast to bear all the fasts left by the mayit, except when the mayit while still alive wills to change his fast.
Fenomena Penundaan Mandi Wajib Pasca Haid pada Mahasiswi UIN Alauddin Makassar: Perspektif Hukum Islam Nasir, Herlina; Aisyah, Siti; Sastrawati , Nila
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 4 ISSUE 3, SEPTEMBER 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v4i3.33179

Abstract

Mandatory bathing is a must for women who experience menstruation (menstruation). However, most menstruating women delay taking a mandatory bath. The main problem in this study is the phenomenon of postponement of compulsory postmenstrual bathing for women in the perspective of Islamic law, a case study of female students comparing madhab and law UIN Alauddin Makassar. The purpose of this study is to determine the perspective of Islamic law regarding the phenomenon of postponement of compulsory post-menstrual bathing for women among female students comparing mazhab and the law of UIN Alauddin Makassar. The method used in this study is field research which is descriptive analytic. The data analysis method uses qualitative description. Data management techniques obtained from the field, to take data management techniques are carried out by reducing data, presenting data, and drawing conclusions. The results of this study found that the factors of the delay in mandatory bathing that they had done were due to lazy mandatory bathing, forgetting, being sick, wanting to make sure whether their menstruation had stopped or not, and other factors vaginal discharge. Some of them have postponed their mandatory bath by 1 day and some even postponed it for up to 4 days. According to the view of Islamic law, if the reason is to convince, it is permissible as long as it does not exceed 1 day. But if it exceeds more than 1 day, then it is included as deliberate neglect of its obligations. But if the reason is forgetting or lazy to take a bath then this is not justified because it includes neglect and will get sin.
Fenomena Faktor Dominan Tingginya Perceraian di Kabupaten Maros Abdullah, Abdullah; Aisyah, Nur
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 4 ISSUE 3, SEPTEMBER 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v4i3.33183

Abstract

Divorce becomes the end point of a marriage. Divorce that occurs between married couples is motivated by various reasons. The main problem in this study is the phenomenon of divorce in the Maros community Case Study in Pajukukang Village, Bontoa District, Maros Regency, and how the factors and impacts of divorce in the community. This study aims to find out how the case of divorce problems in the Maros community, especially in Pajukukang Village, Bontoa District, Maros Regency. And what are the factors and impacts of a divorce in the Maros community, Pajukukang Village, Bontoa District, Maros Regency? This research uses qualitative description research methods by collecting data, interviews, documentation, and secondarily, namely literature reviews through books, journals, reports, and internet sites related to the research topic and primarily, collecting information both from communities involved in divorce in Pajukukang Village and KUA and others, or parties and opinions directly from the local community. The results of this study concluded that the phenomenon of divorce in Pajukukanang Society is still high. Divorce problems that were or are not resolved optimally, almost every year there are still those who divorce. Divorce problems are caused by several things, including; Disharmony in the household, moral and moral crisis, strife, infidelity, boredom, early marriage, and loveless marriage.
Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga dalam Perkawinan Masyarakat di Kabupaten Bulukumba: Perspektif Hukum Islam Saputra, Dandi; Cahyani, A. Intan; Kahfi, Ashabul
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 4 ISSUE 3, SEPTEMBER 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v4i3.33448

Abstract

The handover of household furniture in the marriage of the lembanna village community has become a tradition. However, this tradition is a tradition that does not exist in the marriage shari'a in Islam. The main problem in this study is how the Tradition of Handing Over Household Furniture in Marriage of the People of Lembanna Village, Bontobahari District, Bulukumba Regency in the Perspective of Islamic Law. The purpose of this study is to determine the Islamic Legal Perspective on the Tradition of Handing Over Household Furniture in Marriage of the People of Lembanna Village, Bontobahari District, Bulukumba Regency. This research uses a type of field research (field research), with a sociological research approach. The results of this study show that this tradition of handing over household furniture is a must for a groom, even though there is no special request from the bride. Regarding luggage in Islam is the responsibility of the prospective groom, therefore the tradition in Lembanna Village, Bontobahari District, Bulukumba Regency does not contradict Islamic law at all.
Pelanggaran Hak Cipta dalam Konten Video YouTube: Perspektif Fikih Jinayah Basir, Firmansyah; Syatar, Abdul
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 4 ISSUE 3, SEPTEMBER 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v4i3.35714

Abstract

Copyright accompanies any content uploaded to the youtube channel. Content that has been uploaded is sometimes re-uploaded by editing and changing without including the source. The main problem in this study is how copyright infringement in Youtube video content is viewed from the perspective of Islamic Law. The purpose of this study is to determine copyright infringement in Youtube video content from the perspective of Islamic Law. This research uses a type of library research using a qualitative descriptive approach. The data sources used are primary data in the form of books, journals, videos, and so on including secondary data. The results showed that actions that can be indicated as copyright infringement of youtube video content are the use, taking, duplication and/or alteration of a substantial whole or part by not mentioning the source and name of the video content owner, taking advantage (commercial purposes) and causing losses to the owner of the youtube video content. Meanwhile, according to the perspective of Islamic law, it is clearly stipulated in the MUI Fatwa Decision No. 1/MUNAS/MUI/5/2005 concerning the Protection of Intellectual Property Rights (IPR) and MUI Fatwa No. 1/2003 that all use, disclosure, manufacture, use, sale, import, export, distribution, delivery, provision, announcement, reproduction, plagiarism, forgery and/or piracy of someone else's youtube video content is a form of tyranny and the law is haram according to Islamic law.

Page 9 of 13 | Total Record : 124