cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Otto Fajarianto
Contact Email
ofajarianto@gmail.com
Phone
+6281296890687
Journal Mail Official
collegiumawl@gmail.com
Editorial Address
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long Jl. Bukit Raya No. 25, Sungai Pinang Dalam Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda 75117
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
Collegium Studiosum Journal
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long Samarinda
ISSN : 27974332     EISSN : 27973751     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Collegium Studiosum Journal adalah Jurnal Ilmiah yang diterbitkan secara berkala oleh LPPM STIH AWANG LONG. Collegium Studiosum Journal memilik e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332. Pemilihan dan penggunaan kata Collegium Studiosum Journal dimaksudkan untuk menunjukkan pemetaan lingkup ide dan gagasan dari para praktisi, akademisi, dan ilmuan hukum yang difokuskan pada berbagai isu strategis mengenai penelitian di tingkat nasional maupun international. Collegium Studiosum Journal terbit dalam setahun sekali yaitu pada bulan Juni. Pengiriman artikel dapat dilakukan melalui daring dengan melakukan registrasi terlebih dahulu pada website ini. Collegium Studiosum Journal menerima artikel pada bidang kajian hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum international, hukum masyarakat pembangunan, hukum islam, hukum bisnis, hukum acara dan hak asasi manusia.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 356 Documents
 31   32   33   34   35 
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU REVENGE PORN DI INDONESIA: ANTARA CELAH HUKUM DAN URGENSI PERLINDUNGAN KORBAN Napiah, Ilman; Terranova, Rheyna
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 1 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i1.1458

Abstract

This research discusses legal gaps and victim protection efforts in revenge porn cases in Indonesia. Revenge porn involves the dissemination of intimate photos or videos of an individual on the internet without consent, with the intent of retaliation. The lack of specific regulations makes definitions, evidence, and sanctions weak. Articles of the Penal Code, ITE Law, and Anti-Pornography Law are vulnerable to differing interpretations, while the objective elements are insufficient. The CATAHU survey indicates that cases of Gender-Based Violence (GBV), such as revenge porn, have increased significantly during the pandemic. Victims experience psychological trauma and suicide risks. Meanwhile, the law has not ensured adequate protection. The analysis shows the need for regulatory revisions to clarify criminal elements, proof, and sanctions concerning this retaliatory behavior to protect the dignity and privacy of victims. Efforts should focus on strengthening regulations to close legal loopholes. It is hoped that specific regulations on revenge porn crimes will be established, and the latest Penal Code will address these specific objective elements. Additionally, enforcement should include education. However, it is necessary to examine comparative practices and the roles of relevant parties.
DETERMINAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN WEWENANG YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT PUBLIK Bagaskoro, M. Rizal; Khumaeroh, Irda Nur
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 1 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i1.1459

Abstract

Article 3 of Law No. 31 of 1999 jo. Law No. 20 of 2001 on the Eradication of Corruption (hereinafter referred to as the Corruption Eradication Law) defines abuse of authority as when an individual or group benefits themselves, others, or a corporation by misusing the authority, opportunities, or resources available to them due to their position, resulting in harm to state finances or the national economy. This writing aims to understand and analyze the determinants of abuse of authority by public officials according to the Corruption Eradication Law and corruption offenses related to abuse of authority by public officials from a governmental administrative perspective. The type of research in this writing is normative juridical, which emphasizes document studies or library research. The discussion in this writing includes: The determinants of abuse of authority by public officials according to the Corruption Eradication Law, which consist of internal factors that drive corruption from within and external factors that trigger corrupt behavior from outside the perpetrator. Corruption offenses related to abuse of authority by public officials in a governmental administrative perspective, juridically, abuse of authority in the Administrative Law is declared to occur when a government body and/or official makes decisions and/or takes actions beyond their authority, mixes authorities, and/or acts arbitrarily.
TRANSFORMASI PERAN REGULATOR DAN ADJUDIKATOR DALAM ERA DIGITAL: MENANGGAPI TANTANGAN DAN PELUANG BARU Alberthine, Jeannetha
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 1 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i1.1489

Abstract

Dalam era digital yang kini berkembang pesat, peran regulator dan adjudikator mengalami transformasi yang signifikan. Artikel ini menganalisis perubahan tersebut serta respons mereka terhadap tantangan dan peluang baru yang muncul. Melalui pendekatan analitis, kami mengeksplorasi bagaimana regulator dan adjudikator beradaptasi dengan dinamika pasar digital, mengidentifikasi isu-isu kunci yang mereka hadapi, dan menganalisis strategi yang mereka tempuh dalam menghadapi perubahan lingkungan yang kompleks. Dengan mempertimbangkan aspek hukum, ekonomi, dan teknologi, penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam tentang evolusi peran regulator dan adjudikator dalam menegakkan keadilan, kepatuhan, dan inovasi dalam era digital. Kesimpulannya, penelitian ini menyediakan panduan berharga bagi pemangku kepentingan dalam memahami dan merespons transformasi yang terjadi dalam tatanan hukum dan kebijakan dalam era digital yang terus berubah. Melalui analisis yang mendalam, penulis menyoroti isu-isu kunci yang dihadapi oleh kedua entitas tersebut dan mengevaluasi langkah-langkah yang mereka ambil untuk memperkuat peran mereka dalam menjaga keseimbangan antara inovasi, keadilan, dan kepatuhan hukum. Dengan menggabungkan perspektif hukum, ekonomi, dan teknologi, penelitian ini memberikan wawasan yang komprehensif tentang evolusi peran regulator dan adjudikator dalam menghadapi tantangan digital yang terus berkembang. Hasil penelitian ini akan memberikan panduan penting bagi para pemangku kepentingan dalam memahami dan merespons perubahan signifikan dalam lanskap hukum dan kebijakan dalam era digital.
ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA ILEGAL FISHING OLEH PENYIDIK TNI AL Ardhana, Deny
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 1 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i1.1490

Abstract

Penelitian ini menganalisis aspek yuridis penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal fishing oleh penyidik TNI AL, dengan studi kasus KM. HAI FA yang ditangani oleh Lantamal IX Ambon. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi prosedur penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik TNI AL dan efektivitas pendekatan hukum yang diterapkan dalam penanganan kasus ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penegakan hukum oleh penyidik Lantamal IX Ambon telah sesuai dengan prosedur penanganan tindak pidana perikanan sebagaimana diatur dalam Piagam Kesepakatan Bersama antara KKP RI, TNI AL, dan Polri, serta berdasarkan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI dan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Penanganan kasus KM. HAI FA dianggap kritis karena berpotensi mempengaruhi hubungan internasional dan mengancam kedaulatan negara di wilayah laut. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa efektivitas pendekatan penegakan hukum dalam kasus ini memerlukan keterpaduan dan keharmonisan antara norma-norma nasional dan peraturan internasional. Norma-norma nasional yang relevan termasuk UU No. 31 Tahun 2004 juncto UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, UU No. 5 Tahun 1983 tentang ZEE, UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, dan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Sementara itu, peraturan internasional yang mendukung termasuk UNCLOS, CCRF, IPOA – IUU, IMO, dan SOLAS. Pendekatan yang integratif dan harmonis juga diperlukan dalam fungsi kelembagaan penegak hukum serta dalam sistem peradilan yang beroperasi pada tingkat nasional dan internasional.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PENERAPAN MENS REA DALAM TINDAK PIDANA INTERSEPSI DI INDONESIA Prasetyo, Ekky Aji; Lasmadi, Sahuri; Erwin
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 1 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i1.1491

Abstract

Tujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui dan menganalisi penemuan pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan mens rea dalam tindak pidana intersepsi, dan untuk mengetahui dan menganalisi formulasi norma kedepan tentang pengaturan pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan mens rea dalam tindak pidana intersepsi. Adapun yang menjadi perumusan masalah ialah bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan mens rea dalam tindak pidana intersepsi? dan bagaimana formulasi norma kedepan tentang pengaturan pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan mens rea Dalam Tindak Pidana Intersepsi? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang mengungkapkan bahwa penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal adalah penelitian – penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengonsep atau pengembangannya. Dalam penelitian ini pendekatan yang akan digunakan adalah Pendekatan konseptual (conseptual approach), Pendekatan perundang–undangan (statute approach), dan Pendekatan komparatif (comparative approach). Analisis bahan hukum dilakukan setelah seluruh bahan hukum terkumpul kemudian dianalisis secara yuridis normatif. Analisis dilakukan dengan mengevaluasi norma-norma hukum yang didasarkan pada konstitusi atas permasalahan yang sedang berkembang sebagai proses untuk menemukan jawaban atas pokok permasalahan. Analisis bahan hukum dilakukan dengan Teknik Inventarisir, Teknik Sistematisasi, dan Teknik Interpretasi. Hasil dari penelitian ini adalah perlu dibedakan mens rea terhadap saksi pelaku yang melakukan intersepsi atau penyadapan sehingga perbuatannya tidak dapat dikategorikan ke dalam pertanggungjawaban pidana, serta perlu adanya perlindungan khusus bagi masyarakat yang melakukan intersepsi atau penyadapan dalam rangka kepentingan umum terhadap tindak pidana tertentu, seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana khusus lainnya.
PARADIGMA PENANGGULANGAN BENCANA: TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DAN MITIGASI BERBASIS KEARIFAN LOKAL Maulana, Arif; Rahman, Ali; Aulia, Nur Afti; Nur, Alqadri; Firmansyah, Muhammad; Gunawan, Bambang Ady
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 2 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i2.1495

Abstract

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menunjukkan terjadinya pergeseran paradigma penanggulangan bencana di Indonesia, dari penanganan tanggap darurat yang bersifat reaktif menuju mitigasi bencana yang bersifat antisipatif sebagai bagian dari manajemen risiko. Konsep mitigasi tersebut berbasis adaptasi kearifan lokal, dengan menyesuaikan karakteristik suatu wilayah dan jenis bencana yang terjadi. Perlindungan atas ancaman bencana menjadi hak asasi rakyat, sedangkan penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab serta wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab pemerintah daerah dalam pelaksanaan penanggulangan bencana, terutama terkait implementasi mitigasi berbasis kearifan lokal. Metode yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, memanfaatkan data sekunder dan bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dengan tujuan menggambarkan fenomena sosial mengenai penanggulangan bencana secara komprehensif dan menelaah keterkaitannya dengan penegakan hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa pergeseran paradigma menuju mitigasi bencana berbasis adaptasi kearifan lokal perlu didukung oleh kolaborasi antarpemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Upaya ini mencakup penyusunan regulasi yang responsif, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta edukasi masyarakat mengenai mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Dengan demikian, implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dapat secara efektif mengurangi risiko bencana dan melindungi hak-hak masyarakat di wilayah rawan bencana.
ANALISIS PERJANJIAN PRA NIKAH YANG DILANGSUNGKAN DI DALAM PERKAWINAN MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA Choliek, Vito Qobul; Wardani, Susilo
Collegium Studiosum Journal Vol. 8 No. 2 (2025): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v8i2.1718

Abstract

Prenuptial agreements are still often perceived negatively by some members of the public, because they are considered contrary to the value of decency and have the potential to cause prejudice and distrust between prospective spouses. Then, there are still a number of couples who only realize the urgency of making a prenuptial agreement after the marriage is held, so they assume that making the agreement is no longer juridically possible because the marriage bond has been valid and binding according to the provisions of the legislation. The purpose of this study is to determine and analyze the prenuptial agreement in the invitation laws and regulations in Indonesia as well as to determine and analyze the prenuptial agreement directly in marriage after the decision of the Constitutional Court. This research uses normative juridical legal research, which is one type of legal research methodology that bases its analysis on applicable laws and regulations and is relevant to the legal issues that are the focus of the research. Indonesia has three main legal bases governing pre-nuptial agreements, namely Law No. 16/2019 on the Amendment to Law No. 1/1974 on Marriage, the Compilation of Islamic Law (KHI), and the Civil Code (KUH Perdata) and coupled with Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015. These rules have regulated in detail the substance, terms, and procedures of this agreement. After the Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015, the agreement can also be made after the marriage takes place, as long as it does not violate the law, religion, and decency and does not harm third parties. The emergence of the Constitutional Court's decision No. 69/PUU/XII/2015, related to the pre-marital agreement that can be made by the husband and wife after the marriage takes place. The law gives freedom to everyone to make agreements in any form and content as long as it does not conflict with the provisions of laws and regulations, decency, and public order.
STUDI KOMPARATIF SEJARAH PERADILAN MILITER DI INDONESIA DENGAN PERADILAN ANGKATAN BERSENJATA DI MALAYSIA Widjaja, Gunawan; Martedjo, Wagiman; Nugroho, Sudrajat Mukti
Collegium Studiosum Journal Vol. 8 No. 2 (2025): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v8i2.1720

Abstract

The military court system in Indonesia is the implementation of judicial authority within the military to enforce just and fair legal proceedings. (See: Selected Cases in Military Court Proceedings. https://dilmil-aceh.go.id/tentang-peradilan-militer/) Meanwhile, the military court system in the Kingdom of Malaysia is a military judicial institution that forms part of the integrated military power structure. It also carries out the task of safeguarding the integrity of the territory and sovereignty of the Kingdom of Malaysia, protecting it from various threats and disturbances from within and without. This research uses the normative legal method. The results of this research reveal fundamental differences between the military court system in the Republic of Indonesia and that of the Kingdom of Malaysia. The military justice system in the Republic of Indonesia is an independent system, not part of the general justice system. This is because it has the primary duty of maintaining integrity; protecting and defending the sovereignty of the nation and state. Meanwhile, the military court of the Armed Forces of the Kingdom of Malaysia has the responsibility of supporting civil authority in countering international disturbances, maintaining public order, handling natural disasters, and participating in national development programmes.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DENGAN PRINSIP MIRANDA RULE DALAM BIDANG KESEHATAN DAN K3 RUMAH SAKIT Sunariyo, Sunariyo
Collegium Studiosum Journal Vol. 8 No. 2 (2025): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v8i2.1746

Abstract

The Miranda Rule is a fundamental principle in criminal law that guarantees the human rights of individuals facing legal proceedings. In the context of occupational health and safety (OHS) services in hospitals, the application of the Miranda Rule can be a challenge, given the often urgent and complex nature of health services. This article examines the application of the Miranda Rule principle in the criminal realm related to violations in the health and OHS fields in hospitals, and examines its implications for the criminal liability of health workers. This study aims to provide a comprehensive legal perspective by including a comparative analysis of several international jurisprudence. This article uses a normative juridical research method with three main approaches: 1) The statute approach, which examines laws and regulations relevant to this research topic; 2) The conceptual approach, which identifies the legal concepts and values ​​that underlie them, as well as those contained in the legal norms; and 3) The case approach, which aims to analyze applicable legal norms or rules based on relevant cases. The application of the Miranda Rule principle is very important to protect the rights of health workers in legal proceedings, especially in cases of Occupational Health and Safety (K3) violations in hospitals.
PERLINDUNGAN MERK PADA INDUSTRI AIR MINUM DALAM KEMASANPERLINDUNGAN MERK PADA INDUSTRI AIR MINUM DALAM KEMASAN Damanik, Nadya; Santoso, Aris Prio Agus; Aryono
Collegium Studiosum Journal Vol. 8 No. 2 (2025): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v8i2.1805

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of legal mechanisms in protecting trademarks in the Bottled Drinking Water (AMDK) sector, with a case study on the FURE brand as a micro, small, and medium enterprise (MSME) product. Employing a normative juridical method with statutory, conceptual, and case study approaches, this research reviews the implementation of Law No. 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications, which adopts the constitutive principle and the first-to-file system. The findings reveal that while FURE has obtained valid trademark registration and exclusive rights, practical challenges persist, including limited internal legal literacy, inadequate market monitoring, and the lack of optimized digital protection strategies. These results indicate the need for proactive measures such as cross-class registration, online monitoring, and the strengthening of legal literacy among MSMEs. The study contributes practical recommendations for business actors and policy insights for government institutions to enhance trademark protection systems in Indonesia.

Page 33 of 36 | Total Record : 356

 31   32   33   34   35 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): Collegium Studiosum Journal Vol. 8 No. 1 (2025): Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 2 (2024): Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 1 (2024): Collegium Studiosum Journal Vol. 6 No. 2 (2023): Collegium Studiosum Journal Vol. 6 No. 1 (2023): Collegium Studiosum Journal Vol 6 No 1 (2023): Collegium Studiosum Journal Vol. 5 No. 2 (2022): Collegium Studiosum Journal Vol 5 No 1 (2022): Collegium Studiosum Journal Vol. 4 No. 2 (2021): Collegium Studiosum Journal Vol. 4 No. 1 (2021): Collegium Studiosum Journal Vol 3 No 2 (2020): Collegium Studiosum Journal Vol 3 No 1 (2020): Collegium Studiosum Journal Vol 2 No 1 (2019): Collegium Studiosum Journal Vol 1 No 1 (2018): Collegium Studiosum Journal More Issue