cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Otto Fajarianto
Contact Email
ofajarianto@gmail.com
Phone
+6281296890687
Journal Mail Official
collegiumawl@gmail.com
Editorial Address
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long Jl. Bukit Raya No. 25, Sungai Pinang Dalam Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda 75117
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
Collegium Studiosum Journal
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long Samarinda
ISSN : 27974332     EISSN : 27973751     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Collegium Studiosum Journal adalah Jurnal Ilmiah yang diterbitkan secara berkala oleh LPPM STIH AWANG LONG. Collegium Studiosum Journal memilik e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332. Pemilihan dan penggunaan kata Collegium Studiosum Journal dimaksudkan untuk menunjukkan pemetaan lingkup ide dan gagasan dari para praktisi, akademisi, dan ilmuan hukum yang difokuskan pada berbagai isu strategis mengenai penelitian di tingkat nasional maupun international. Collegium Studiosum Journal terbit dalam setahun sekali yaitu pada bulan Juni. Pengiriman artikel dapat dilakukan melalui daring dengan melakukan registrasi terlebih dahulu pada website ini. Collegium Studiosum Journal menerima artikel pada bidang kajian hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum international, hukum masyarakat pembangunan, hukum islam, hukum bisnis, hukum acara dan hak asasi manusia.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 326 Documents
 29   30   31   32   33 
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR Amanda, Jelli Putra; Yetti; Dewi, Sandra
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 2 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i2.1435

Abstract

Article 143 of Law Number 17 of 2023 on Health stipulates that: (1) Any individual who produces and/or distributes pharmaceutical preparations, medical devices, and household health supplies (PKRT) must obtain business permits from the Central or Regional Government in accordance with their authority, based on norms, standards, procedures, and criteria as stipulated by applicable laws and regulations. (2) Any individual who produces and/or distributes pharmaceutical preparations, medical devices, and PKRT that have obtained business permits but are proven to not meet safety, efficacy, and quality requirements shall be subject to administrative sanctions in accordance with laws and regulations in the field of business licensing. (3) Business permits as referred to in paragraph (1) do not apply to traditional herbal medicine (jamu) sellers, herbal medicine makers, and facilities for the production of specially used drugs. (4) Business licensing related to pharmaceutical preparations, medical devices, and PKRT as referred to in paragraphs (1) and (2) shall be carried out in accordance with applicable laws and regulations. The research method used is sociological legal research. Based on the research results in Pekanbaru, it was found that the regulation has not been implemented as expected. This is evident from the widespread presence of pharmaceutical products, including cosmetics and drugs, that do not have the required permits in the city. In the context of law enforcement against unlicensed pharmaceutical preparations, although the law provides a clear legal framework to regulate and supervise the circulation of drugs and cosmetics, significant challenges remain in effective monitoring and enforcement on the ground. Many drugs and cosmetics are circulated without distribution permits, posing potential risks to public health. Legal action against perpetrators who market illegal drugs or cosmetics must be carried out firmly and consistently, with appropriate penalties to create a deterrent effect and prevent the circulation of harmful illegal goods.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DRIVER GRAB YANG MENGALAMI PESANAN FIKTIF PADA ERA GIG ECONOMY Ery Charmelita Raska; Wardani, Susilo
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 2 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i2.1439

Abstract

This research aims to analyze the legal relationship between Grab drivers and Grab platform in the context of gig economy in Banyumas Regency, as well as legal protection for drivers who experience fictitious orders. This research uses normative juridical and empirical juridical methods. The research data includes primary data from direct interviews with several drivers in Banyumas Regency and supported by secondary and tertiary data. The data analysis method uses qualitative analysis method. The first research result shows that the relationship between the driver and the platform arises due to a partnership agreement that gives birth to balanced rights and obligations between the parties. In practice, the relationship between drivers and platforms looks like a working relationship where there are elements of orders, wages, and work as well as relationships such as superiors and subordinates that create imbalances in the existing partnership agreement. So it looks like a pseudo-partnership relationship. When viewed in Regional Regulation Number 5 of 2021 concerning Creative Economy Development, Grab drivers are included in the type of freelancers with a partnership pattern system using a profit-sharing system regulated in article 4 and article 33. However, these rules still do not provide adequate legal protection for online ojek drivers. The second research result, legal protection for drivers who experience fictitious orders is still limited. The Grab platform provides protection by providing a reimbursement mechanism, which has been stated in the partnership agreement between the driver and the Grab platform. The unclear legal relationship between Grab drivers and the platform in the Gig Economy era in Banyumas causes weak protection for drivers who experience fictitious orders.
IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL Nurliatin, R.; Fahmi, Sudi; Ardiansah
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 2 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i2.1443

Abstract

Perekonomian Suku Duanu dicirikan dengan ketidakpastian, terutama dalam jumlah hasil tangkapan ikan dan kemampuan membeli kebutuhan pokok dari uang yang dihasilkan. Sektor pendidikan di kalangan Suku Duanu masih rendah, dengan sebagian kecil yang berhasil mencapai jenjang SMA/SMAK dan masih banyak yang mengalami buta huruf atau putus sekolah. Permasalahan utama yang dihadapi oleh Suku Duanu di Kabupaten Indragiri Hilir terkait dengan isolasi geografis, kesulitan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, dan perlunya integrasi sosio-kultural dengan masyarakat lain. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis Implementasi, Hambatan dan Upaya Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Komunitas Adat Terpencil. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu yaitu pendekatan yang mengintegrasikan ilmu hukum dengan ilmu sosiologi untuk memahami bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Implementasi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Komunitas Adat Terpencil adalah belum berjalan sebagaimana mestinya hal ini dikarenakan faktor geografis di Kabupaten Indragiri Hilir, yang memiliki banyak wilayah terpencil dengan akses yang terbatas. Hal ini mengakibatkan kesulitan dalam menjangkau komunitas adat yang berada di daerah-daerah terpencil, sehingga program pemberdayaan yang direncanakan sulit untuk dilaksanakan secara menyeluruh dan tepat sasaran. Selain itu, faktor budaya dan kepercayaan masyarakat adat juga mempengaruhi sejauh mana program pemberdayaan dapat diterima dan diimplementasikan. Masyarakat adat sering kali memiliki cara hidup yang sangat berbeda dengan masyarakat umum, sehingga perlu pendekatan yang sensitif terhadap nilai-nilai adat mereka. Jika program pemberdayaan tidak mempertimbangkan aspek-aspek budaya ini, maka hasilnya mungkin tidak sesuai dengan harapan dan bahkan dapat menimbulkan resistensi dari masyarakat adat itu sendiri. Hambatan dan upayanya adalah hambatan pertama adalah aksesibilitas geografis, wilayah tempat Komunitas Adat Terpencil berada sering kali terpencil dan sulit dijangkau, sehingga menyulitkan distribusi bantuan maupun pelaksanaan program pelatihan. Hambatan kedua adalah keterbatasan anggaran juga menjadi kendala signifikan yang memengaruhi skala dan keberlanjutan program pemberdayaan. Hambatan ketiga adalah minimnya data akurat mengenai jumlah dan kondisi komunitas adat terpencil. Hambatan keempat adalah keterbatasan pengorganisasian dan koordinasi antara lembaga adat dengan pemerintah daerah. Upayanya adalah upaya pertama adalah pemerintah juga menginisiasi pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan untuk meningkatkan akses ke daerah-daerah terpencil, upaya kedua adalah pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan alokasi anggaran melalui koordinasi dengan pemerintah pusat dan memanfaatkan potensi kerja sama dengan pihak swasta. Upaya ketiga adalah Dinas Sosial berupaya melakukan pendataan ulang secara menyeluruh dengan melibatkan masyarakat setempat dan menggunakan teknologi informasi untuk mempermudah prosesnya. Upaya keempat adalah pentingnya membangun hubungan yang lebih erat antara lembaga adat dan instansi pemerintah, melalui pertemuan rutin dan forum komunikasi yang melibatkan tokoh adat, pemerintah, dan masyarakat, guna memastikan bahwa kebutuhan komunitas adat dapat tersampaikan dengan baik dan diprioritaskan dalam perencanaan program pemberdayaan. Sarannya adalah Sebaiknya pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan dan jembatan sudah menjadi salah satu upaya penting, pemerintah juga perlu mengembangkan infrastruktur komunikasi dan teknologi informasi. Penyediaan akses internet di daerah-daerah terpencil dapat mempermudah proses komunikasi, koordinasi, dan pelaksanaan program pemberdayaan.
ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN KOMPENSASI TERHADAP KORBAN TERORISME DITINJAU DALAM PERSPEKTIF KEADILAN DISTRIBUTIF Eva Wardatul Maksufah; Rahtami Susanti
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 2 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i2.1444

Abstract

Bom Bali I is one of the terrorist incidents that occurred in Indonesia. Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) Number 1 of 2002 and Perppu Number 2 of 2002, which relate to the enactment of Perppu Number 1 of 2002, were subsequently issued as a result of the terrorist incident known as the Bali Bombing. The Minister in Charge of Political, Legal, and Security Matters asked the House of Representatives to amend Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) Number 1 of 2002 into Law Number 15 of 2003, but terrorist attacks persisted until President Joko Widodo changed it into Law Number 5 of 2018 concerning the Amendment of the Previous Law. Terrorism causes significant losses, so the government is responsible for protecting victims and fulfilling their rights among which is by offering compensation. Chapter VI of Law Number 5 of 2018 on Law Number 15 of 2003 Amendments regulates the protection of terrorism victims, including information on the payment of compensation of damages to terrorist victims, ranging from economic losses, disabilities, to death. This research uses the Normative Juridical method by analyzing laws, legal documents, and other materials related to the implementation of compensation. Regulations governing the rights of victims have begun to take into consideration the protection of terrorist victims' rights. The government established the National Counter-Terrorism Agency and the Witness and Victim Protection Agency to protect and defend the rights of terrorist victims as intermediaries. The amount of terrorist compensation is also decided by the extent of the victim's loss; in this instance victims' rights terrorism crimes are fulfilled through the interdependence of justice, legal protection, and legal certainty.
PENGEMBALIAN BARANG BUKTI PASCA PUTUSAN BERKEKUATAN HUKUM DI RUPBASAN RENGAT Imelda, Rezky; Yetti; Dewi, Sandra
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 2 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i2.1446

Abstract

Rupbasan Kelas II Rengat sebagai salah satu UPT di bidang penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan negara, memainkan peran penting dalam menjaga barang bukti yang diperoleh dari berbagai tindak kejahatan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian yang mendalam mengenai tanggungjawab pengembalian barang bukti pasca putusan berkekuatan hukum tetap di Rupbasan Rengat, guna memastikan bahwa lembaga ini berfungsi dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memperbaiki sistem pengembalian barang bukti pasca putusan berkekuatan hukum, agar dapat memaksimalkan sistem peradilan pidana. Selain itu, pengembalian barang bukti penting dilakukan guna memastikan keadilan bagi korban, serta mencegah potensi kerugian bagi negara. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Implementasi pengembalian barang bukti pasca putusan berkekuatan hukum tetap di Rupbasan Rengat bahwa implementasi pengembalian barang bukti sering kali menghadapi kendala teknis dan administratif, terutama terkait keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur. Meskipun prosedur hukum telah ditetapkan melalui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pelaksanaannya memerlukan upaya yang konsisten untuk memastikan barang bukti dikembalikan kepada pihak yang berhak sesuai dengan putusan pengadilan. Pengawasan pengembalian barang bukti pasca putusan berkekuatan hukum tetap di Rupbasan Rengat bahwa pengawasan dalam proses ini juga memegang peranan penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Di Rupbasan Rengat, pengawasan internal dan eksternal perlu ditingkatkan agar setiap langkah dalam proses pengembalian barang bukti berjalan sesuai prosedur hukum. Namun, keterbatasan teknologi dan koordinasi antarlembaga masih menjadi hambatan yang perlu diatasi. Pertanggungjawaban pengembalian barang bukti pasca putusan berkekuatan hukum tetap di Rupbasan Rengat bahwa Rupbasan memiliki kewajiban penuh untuk menjaga barang bukti dalam kondisi baik selama penyimpanan dan memastikan barang tersebut dikembalikan sesuai dengan amar putusan pengadilan. Jika terjadi kerusakan atau kehilangan, tanggung jawab hukum dan moral harus ditegakkan.
PENGELOLAAN DAN PERIZINAN PARIWISATA GUNUNG GEULIS LEARNING CENTER DENGAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI SARANA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Kusuma, Ibnu; Samhudi, Gamalel Rifqi
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 2 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i2.1447

Abstract

Tourism plays an important role in improving the economy and welfare of the community, especially through the development of tourist destinations in Indonesia that are rich in culture, history, and natural beauty. This research analyzes tourism management and licensing at the Gunung Geulis Learning Center in Jipang Village, Brebes Regency, as an effort to improve the welfare of the local community. The main focus of this research is on the potential for tourism development and management in Good Corporate Governance so that it can be applied accordingly so that inhibiting factors can be overcome such as management and facilities that must be fulfilled and the welfare of the surrounding community through community participation and government support. This researcher uses a normative juridical approach method intended as an effort to observe the problem being investigated with legal characteristics, books, laws and regulations, and other related documents. The results of this study can be input for the government and tourism managers in order to apply the principles of Good Corporate Governance.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN MANUSIA DARI DAN LUAR INDONESIA Saputra, Dodi Ripo; Harahap, Irawan; Triana, Yeni
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 2 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i2.1448

Abstract

Immigration in Indonesia is regulated by Law Number 6 of 2011 on Immigration, which replaced the previous immigration law, Law Number 9 of 1992. The law states that anyone who enters or exits Indonesia without undergoing immigration inspection, or without valid travel documents or visas, will be subject to criminal sanctions. The legal foundation for human trafficking offenses is also outlined in Law Number 18 of 2017 on the Protection of Indonesian Migrant Workers. Immigration matters are closely related to the movement of people across international borders, which has increased in the era of globalization and free trade, and has now become a concern for countries around the world, including Indonesia. Smuggling, which involves trafficking people for exploitation or physical and psychological abuse, is a violation of human dignity. The method used in this research is sociological legal research. Based on the results, it is known that law enforcement at the Bengkalis Immigration Checkpoint Office (TPI) is in accordance with the provisions set out in the Immigration Law. However, challenges remain, such as limited human resources, inadequate infrastructure, and suboptimal coordination between agencies. Handling human trafficking requires active involvement from various parties, including the police, customs, and other related agencies, to strengthen oversight and prevent this transnational crime. This research concludes that to improve the effectiveness of law enforcement, there needs to be enhanced training for officers, improvement of inspection facilities and infrastructure, and strengthened cooperation between agencies involved in the prevention and prosecution of human trafficking. Additionally, a broader socialization to the public regarding the dangers and impacts of human trafficking should also be conducted to strengthen preventive efforts.
PERAN NOTARIS, PPAT, DAN BANK DALAM PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN ELEKTRONIK ATAS KREDIT MODAL USAHA Pangesti, Shinta; Yovieta, Aprillia
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 2 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i2.1454

Abstract

In fact, the registration of mortgage rights after the implementation of business capital credit is an important stage. From the credit agreement to the registration of mortgage rights, it is inseparable from the role of a Notary, PPAT, and Bank. Because electronic deletion of mortgage rights has been implemented, it is also necessary to understand the differences between manual and electronic deletion of mortgage rights. This study aims to analyze the role of Notaries, PPATs, and Banks in the registration of HT-el for business capital credit and to analyze the differences between manual and electronic deletion of mortgage rights. The legal research used is normative legal research with a statutory approach. Primary data was obtained from interviews with two informants who were determined by purposive sampling, while secondary data was obtained through literature studies. In placing mortgage rights on business capital loans, the Notary, PPAT and Bank each have an important role. Starting from receiving the bank order letter to the issuance of the mortgage certificate, each holds an irreplaceable role and responsibility. Several differences were also found between manual and electronic deletion of mortgage rights, including: legal basis, method of implementation, role of PPAT, time limit, and final product.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA TERHADAP PERILAKU KONSUMEN YANG BERITIKAD TIDAK BAIK PADA TRANSAKSI DI E-COMMERCE Septriana, Dina; Muskibah; Qodri, Muhammad Amin
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 1 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i1.1456

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum bagi pelaku usaha terhadap perilaku konsumen yang beritikad tidak baik dalam transaksi di e-commerce serta mengkaji dan menganalisis proses penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen di e-commerce. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni mengkaji hak pelaku usaha yang terkait perlindungan hukum terhadap perilaku konsumen yang beritikad tidak baik dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Didapati berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa terdapat kekaburan norma atau makna bias, yakni aturan yang tertulis dalan Undang-Undnag Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait dengan hak pelaku usaha untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap prilaku konsumen yang beritikad tidak baik, frase itikad tidak baik ini yang menjadi pokok permasalahannya karena tidak ada batasan untuk kriteria itikad tidak baik, sebab sulit untuk diidentifikasi. Juga dalam upaya penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen agar dapat mengarah pada penyelesaian secara online di karenakan adanya lintas batas dalam transaksi di e-commerce.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Sobirin, Lisda Apriliani; Choeriyah, Putri Utami
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 1 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i1.1457

Abstract

Legal protection for consumers in e-commerce transactions is crucial for the development of the community's economy. E-commerce transactions are fundamentally the same as conventional transactions, with the primary difference being the medium used. When business actors and consumers enter into an agreement, both parties are bound and have rights and obligations that must be fulfilled. This writing addresses the issue of how legal protection for consumers in e-commerce transactions is reviewed from the Consumer Protection Law and the legal relationship between parties in e-commerce transactions. The method used in this research is normative juridical research. First, consumer protection is regulated in Law No. 8 of 1999 (UUPK). The objectives of the UUPK include increasing awareness, dignity, and honor of consumers, empowering consumers, and creating a consumer protection system that guarantees legal certainty and information transparency. Second, the parties involved in electronic buying and selling transactions include sellers, buyers, banks, and internet service providers. In sales contracts, the parties have different rights and obligations.

Page 32 of 33 | Total Record : 326

 29   30   31   32   33 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 1 (2025): Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 2 (2024): Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 1 (2024): Collegium Studiosum Journal Vol. 6 No. 2 (2023): Collegium Studiosum Journal Vol. 6 No. 1 (2023): Collegium Studiosum Journal Vol 6 No 1 (2023): Collegium Studiosum Journal Vol. 5 No. 2 (2022): Collegium Studiosum Journal Vol 5 No 1 (2022): Collegium Studiosum Journal Vol. 4 No. 2 (2021): Collegium Studiosum Journal Vol. 4 No. 1 (2021): Collegium Studiosum Journal Vol 3 No 2 (2020): Collegium Studiosum Journal Vol 3 No 1 (2020): Collegium Studiosum Journal Vol 2 No 1 (2019): Collegium Studiosum Journal Vol 1 No 1 (2018): Collegium Studiosum Journal More Issue