Collegium Studiosum Journal
Collegium Studiosum Journal adalah Jurnal Ilmiah yang diterbitkan secara berkala oleh LPPM STIH AWANG LONG. Collegium Studiosum Journal memilik e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332. Pemilihan dan penggunaan kata Collegium Studiosum Journal dimaksudkan untuk menunjukkan pemetaan lingkup ide dan gagasan dari para praktisi, akademisi, dan ilmuan hukum yang difokuskan pada berbagai isu strategis mengenai penelitian di tingkat nasional maupun international. Collegium Studiosum Journal terbit dalam setahun sekali yaitu pada bulan Juni. Pengiriman artikel dapat dilakukan melalui daring dengan melakukan registrasi terlebih dahulu pada website ini. Collegium Studiosum Journal menerima artikel pada bidang kajian hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum international, hukum masyarakat pembangunan, hukum islam, hukum bisnis, hukum acara dan hak asasi manusia.
Articles
326 Documents
<![CDATA[KEPASTIAN HUKUM AKTA NOTARIS PENGGANTI: TINJAUAN ATAS LEGALITAS DAN KEABSAHAN ]]>
<![CDATA[Klau, Ricardo Goncalves]]>;
<![CDATA[Muhammad Saiful Fahmi]]>;
<![CDATA[Andi Ervin Novara Jaya]]>
<![CDATA[ Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 1 (2024): Collegium Studiosum Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM STIH Awang Long ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56301/csj.v7i1.1301
<![CDATA[Notaris adalah pejabat yang diangkat oleh Negara dan diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa, “Notaris pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tanggungjawab hukum dan kepastian hukum akta yang sudah dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Pengganti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasilnya Notaris yang menjalankan cuti wajib menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Pengganti. Konsep Notaris Pengganti berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Jabatan Notaris (Pengganti No. 2 Tahun 2014) adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatan sebagai Notaris.]]>
<![CDATA[KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI PASCA DEVELOPER DIPAILITKAN ]]>
<![CDATA[Fahmi, Muhammad]]>;
<![CDATA[Janisriwati, Sylvia]]>
<![CDATA[ Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 2 (2024): Collegium Studiosum Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM STIH Awang Long ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56301/csj.v7i2.1306
<![CDATA[The aim of this research is to provide an understanding regarding strong and weak binding Sale and Purchase Agreement deed in terms of buying and selling houses or land carried out by the community as buyers and developers as sellers. Especially when in his journey the developer is in trouble until it occurs that the developers are declared bankrupt and and all his wealth at that time and during the process of pailit will go into the bankrupt boedel. This type of research is normative law using legislative approaches. File on research is secondary data supported by primary and secondary legal materials and obtained from library studies, which are then analyzed by qualitative methods. As for the results of this study, Firstly, the sale and purchase binding agreement is an agreement between the developer and any person to carry out the sale and purchase of a house which can be carried out by the developer before the construction of the house which is made before a notary. Second, there are two deeds of Sale and Purchase Banding Agreement, namely a deed of sale and purchase agreement which has been paid off and Whika has not yet been paid off. If the status of the sale and purchase agreement has been paid in full and was made by a notary before the developer went bankrupt, then the status of the sale and purchase agreement is very strong. On the other hand, if the developer goes bankrupt with the buyer's status still in the installment phase, does not control the object and the sale and purchase agreement was not made by a notary, then the status is weak.]]>
<![CDATA[KEPASTIAN HUKUM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH ATAS PEMBAYARAN HARGA TANAH YANG BELUM DILUNASI PEMBELI ]]>
<![CDATA[Saputro, Agus Purwo]]>;
<![CDATA[Huda, Miftakhul]]>
<![CDATA[ Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 2 (2024): Collegium Studiosum Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM STIH Awang Long ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56301/csj.v7i2.1310
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum dalam akta jual beli PPAT (Pengadilan Tata Tanah) terkait pembayaran harga tanah yang belum dilunasi pembeli. Fokus penelitian ini adalah pada kesesuaian pelaksanaan jual beli dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 888/K/Pdt/2017 dengan prinsip tunai, terang, dan riil. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif preskriptif dengan analisis kualitatif dari sumber bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum pelaksanaan jual beli telah terpenuhi karena telah dilaksanakannya penyerahan hak atas tanah secara hukum (juridische levering). Kesepakatan harga jual beli sebesar Rp.1.000.000.000, meskipun hanya perjanjian lisan, tetap sah dan mengikat secara hukum jika tidak bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdata. Namun, jika ada bukti tertulis berupa akta otentik, harga tanah yang dituangkan dalam akta jual beli menjadi penentu harga yang sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 KUHPerdata. Dalam hukum adat, terdapat tiga prinsip jual beli tanah: tunai, terang, dan riil. Jika penjual telah menyerahkan hak atas tanah dan pembeli telah membayar harga meskipun baru sebagian, maka transaksi dianggap lunas. Sisa harga yang belum dibayar akan menjadi hutang piutang antara penjual dan pembeli. Penjual dapat mengajukan gugatan perdata atas dasar wanprestasi terhadap sisa pembayaran yang belum dilunasi. Simpulan penelitian ini adalah bahwa akta jual beli PPAT atas pembayaran harga tanah yang belum dilunasi pembeli sudah memenuhi kepastian hukum karena telah dilaksanakannya juridische levering. Kesesuaian antara pelaksanaan jual beli dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 888/K/Pdt/2017 dengan prinsip terang, tunai, dan riil telah sesuai]]>
<![CDATA[PENERAPAN SANKSI PIDANA KETENAGAKERJAAN TERHADAP PELAKU USAHA YANG TIDAK MEMBAYAR UPAH KARYAWAN SESUAI HUKUM KETENAGAKERJAAN ]]>
<![CDATA[Permana, Yana Sukma]]>
<![CDATA[ Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 1 (2024): Collegium Studiosum Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM STIH Awang Long ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56301/csj.v7i1.1312
<![CDATA[Wages are the rights of workers or employees that are received and expressed in the form of money as compensation from entrepreneurs or employers to workers which are determined and paid according to work agreements or statutory regulations. There are criminal sanctions against companies that pay minimum wages. and minimum enforcement of criminal sanctions against companies that pay workers' wages below the minimum wage, enforcement of criminal labor sanctions against business actors who do not pay their workers' wages in accordance with labor law. Wages are a fundamental element in the employment relationship between workers and employers. In the context of labor law in Indonesia, employers are obliged to pay workers' wages in accordance with the provisions set by the government. This obligation is regulated in Law Number 13 of 2003 concerning Employment and strengthened through Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. Enforcement of criminal law sanctions in employment cases related to employee wages faces various complex obstacles. Even though there are strict legal instruments, as regulated in Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation, the application of criminal sanctions for companies that violate minimum wage provisions is still rare. These obstacles are not only caused by legal factors themselves, but also by other factors such as weak law enforcement, limited facilities and infrastructure, as well as the influence of culture and community structure. Overall, law enforcement is an effort to realize the values of justice and legal certainty.]]>
<![CDATA[KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ]]>
<![CDATA[Pelu, Handika]]>;
<![CDATA[Wijaya, Nasri]]>
<![CDATA[ Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 1 (2024): Collegium Studiosum Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM STIH Awang Long ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56301/csj.v7i1.1313
<![CDATA[The institutional capacity of Bawaslu as a dispute resolver, starting from the personal commissioner of Bawaslu who has a strong vision regarding the design of dispute resolution as well as the carrying capacity of an organization that is capable of operationalizing its authority. Bawaslu itself has been strengthened by the existing electoral legal system, of course there are still various evaluations in strengthening the Bawaslu institution in order to achieve general elections that are not only democratic but also have integrity. This research aims to determine the Authority of the Election Supervisory Body Based on Legislative Mechanisms. In line with the problems to be researched, this research includes normative legal research using a Normative Juridical approach which takes primary data by conducting a literature review and secondary data by processing it from legal materials. primary, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Bawaslu's authority in accordance with law number 7 of 2017 concerning general elections is weak, the existence of Bawaslu in previous elections seems to have been limited to "complementary" because the authority given to this institution was inadequate in contributing to upholding election justice.]]>
<![CDATA[PERAN KONSTITUSI DALAM MELINDUNGI HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PENERAPAN UNDANG-UNDANG ITE DI ERA DEMOKRASI ]]>
<![CDATA[Jasmadi]]>;
<![CDATA[Yamin, Mohd.]]>;
<![CDATA[Febriansyah]]>;
<![CDATA[Oktapani, Silm]]>
<![CDATA[ Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 1 (2024): Collegium Studiosum Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM STIH Awang Long ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56301/csj.v7i1.1314
<![CDATA[Konstitusi memiliki peran krusial dalam melindungi hak asasi manusia (HAM) dalam penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di era demokrasi. Konstitusi biasanya menjamin hak-hak dasar seperti kebebasan berpendapat, hak privasi, dan hak atas informasi. Dalam konteks UU ITE, konstitusi memastikan bahwa penerapan undang-undang tersebut tidak melanggar hak-hak ini.Misalnya, jika UU ITE digunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi secara berlebihan, konstitusi harus melindungi hak individu dari tindakan tersebut. Konstitusi menjamin prinsip legalitas (nullum crimen, nulla poena sine lege) yang mengharuskan adanya peraturan yang jelas dan tegas sebelum seseorang dapat dikenai sanksi. UU ITE harus disusun dan diterapkan sesuai dengan prinsip ini. Kepastian hukum juga harus diberikan agar hak-hak individu tidak dilanggar secara sewenang-wenang. Konstitusi mengatur mekanisme pengawasan, baik melalui lembaga peradilan maupun komisi hak asasi manusia, untuk memastikan bahwa penerapan UU ITE sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi. Masyarakat memiliki hak untuk menuntut perlindungan konstitusional melalui jalur hukum jika mereka merasa hak-haknya terlanggar akibat penerapan UU ITE. Konstitusi biasanya mensyaratkan bahwa setiap pembatasan terhadap hak asasi manusia harus bersifat proporsional dan tidak melebihi apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang sah. UU ITE harus diterapkan dengan cara yang tidak melanggar prinsip proporsionalitas, yaitu tidak membatasi hak asasi manusia lebih dari yang diperlukan untuk melindungi kepentingan umum. Dalam era demokrasi, keseimbangan antara keamanan, ketertiban, dan hak asasi manusia adalah penting. Konstitusi berperan sebagai panduan dan pengawas untuk memastikan bahwa undang-undang seperti UU ITE diterapkan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar HAM. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk Peran Konstitusi Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia Terhadap Penerapan Undang-Undang ITE Di Era Demokrasi. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Peran Konstitusi Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia Terhadap Penerapan Undang-Undang ITE Di Era Demokrasi bahwa konstitusi memainkan peran vital dalam melindungi hak asasi manusia dalam penerapan UU ITE di era demokrasi. Jaminan konstitusi terhadap hak-hak dasar seperti kebebasan berekspresi, hak atas privasi, dan hak atas informasi harus dijaga agar tidak terlanggar oleh penerapan undang-undang tersebut. UU ITE harus memenuhi prinsip legalitas dan kepastian hukum yang dijamin konstitusi. Setiap tindakan hukum yang diambil berdasarkan UU ITE harus jelas dan dapat diprediksi agar tidak terjadi penyalahgunaan dan pelanggaran terhadap hak individu. Konstitusi menyediakan mekanisme untuk pengawasan dan penegakan hak asasi manusia, termasuk melalui lembaga peradilan dan komisi hak asasi manusia. Mekanisme ini penting untuk memastikan bahwa UU ITE diterapkan sesuai dengan prinsip konstitusi. Pembatasan terhadap hak asasi manusia yang diatur dalam UU ITE harus proporsional dan tidak melebihi apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang sah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak dasar tidak terabaikan demi kepentingan keamanan atau ketertiban.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PINJAMAN ONLINE ]]>
<![CDATA[Roswitha, Aji Titin]]>;
<![CDATA[Kursiswanti, Eli Tri]]>;
<![CDATA[Japri, Muhammad]]>;
<![CDATA[Kristian , Agata]]>
<![CDATA[ Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 1 (2024): Collegium Studiosum Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM STIH Awang Long ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56301/csj.v7i1.1319
<![CDATA[Easy credit loans online are becoming popular, but many cases have also arisen because of this. People are currently liking easy online credit loans because the process is easy and very helpful when you are in dire need and there are no funds yet. Online loans, which are usually driven by fintech companies, are also often used as loans for shopping for consumer goods in the community. Unfortunately, there are many cases of online loans that harm users. People no longer need to go to the bank to apply directly to get a loan, the process of borrowing money can simply be accessed via a smartphone, such as the Apple Store (IOS) or Google Play Store (Android) or a laptop connected to the internet. In this article the author uses a juridical approach normative, because of its approach, this model of legal research is called normative legal research. By using Primary Legal materials, the legal basis for Online Loans is regulated in Financial Services Authority Regulation Number 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Money Lending and Borrowing Services.]]>
<![CDATA[EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH KREDITOR SEPARATIS DALAM PERKARA KEPAILITAN ]]>
<![CDATA[Faisal, Fedhli]]>
<![CDATA[ Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 2 (2024): Collegium Studiosum Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM STIH Awang Long ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56301/csj.v7i2.1329
<![CDATA[This study examines the legal implications of the execution of fiduciary guarantees in bankruptcy, focusing on the rights of secured creditors and the role of the curator. According to Article 59(1) of the Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations Law, secured creditors holding fiduciary guarantees are required to exercise their execution rights within no later than two months from the commencement of the state of insolvency. If not exercised, these execution rights are transferred to the curator. This research adopts a statutory approach and a case approach, analysing the bankruptcy case Number 269 K/Pdt-Sus-Pailit/2024. In this case, the secured creditor executed the fiduciary object beyond the prescribed time limit, prompting the curator to file a lawsuit against the action as an unlawful act in the Semarang Commercial Court. The court ruled that the creditor's actions were unlawful and ordered the creditor to return the disputed objects, including the vehicle registration certificate (BPKB) and a four-wheeled vehicle. This decision was upheld by the Supreme Court, which referred to Constitutional Court Decision Number 18/PUU/XVII/2019. The study highlights the importance of creditors' compliance with execution rules and the role of the judiciary in safeguarding the interests of parties involved in bankruptcy.]]>
<![CDATA[GRASI DALAM KASUS NARKOTIKA DI ANTARA KEBIJAKAN KEADILAN DAN UPAYA PENEGAKAN HUKUM ]]>
<![CDATA[Puluhulawa, Irlan]]>
<![CDATA[ Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 1 (2024): Collegium Studiosum Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM STIH Awang Long ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56301/csj.v7i1.1331
<![CDATA[This research examines the process of giving mercy to drug prisoners and if it supports criminal law's drug crime prevention goals. Drug offences in Indonesia are regarded extreme crimes that destroy social order and affect the younger generation, hence they are generally sentenced to death or life in prison. The President's power under Article 14 paragraph (1) of the 1945 Constitution and Law No. 22 of 2002 respecting Clemency allows offenders to request clemency. Granted pardon to drug offenders creates a conflict between severe law enforcement to prevent and rehabilitation and social reintegration. This research employs normative, statutory, and juridical-analytical methods. The 1945 Constitution, Law No. 22 of 2002 on Clemency, and Law No. 35 of 2009 on Narcotics, as well as court rulings on drug clemency, are examined in this paper. To understand how mercy is applied to drug offences, retributive, utilitarian, and rehabilitative philosophies of punishment were examined. This research found that although clemency may help rehabilitate offenders, it might also impair drug crime deterrence. To prevent reoffending, drug clemency must be backed by a thorough rehabilitation program and based on tougher and more open standards. Thus, clemency policy change is required to reconcile justice, prevention, and rehabilitation in Indonesian criminal law.]]>
<![CDATA[POLITIK HUKUM PIDANA PERSETUBUHAN ANAK DI BAWAH UMUR MENGGUNAKAN RESTORATIVE JUSTICE YANG DI LAKUKAN OLEH HAKIM SEBAGAI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TUJUAN HUKUM ]]>
<![CDATA[Hasaki, Nero Mika]]>;
<![CDATA[Sudjiarto, Tatok]]>;
<![CDATA[Pandiangan, Hendri Jayadi]]>
<![CDATA[ Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 1 (2024): Collegium Studiosum Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM STIH Awang Long ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56301/csj.v7i1.1333
<![CDATA[Criminal Law Policy can also be called a Criminal Law policy or can also be called Penal Policy or Criminal Law reform. In implementing a Criminal Law Policy, it means an effort to realize criminal legislation that is in accordance with the circumstances and situations at a certain time and for the future. One of the implementations of a legal policy, especially what the author wants to discuss, namely Criminal Law Policy in the implementation of laws and regulations, is in the context of Restorative Justice arrangements, which is a settlement of cases or Criminal Law problems outside the Criminal Justice System. Settlement of Criminal cases outside the court using modern dispute resolution or problem resolution methods greatly changes criminal law reform, but a settlement of cases or Criminal Law problems involving Legal Subjects in the form of victims, perpetrators, families of victims and perpetrators, as well as the community and parties interested in a Criminal act or problem that occurs to reach an agreement and settlement between each party who has a problem or case. With the settlement of criminal cases using out-of-court dispute resolution using Restorative Justice, it is a new model of dispute resolution that has an impact on criminal law renewal and realizes the objectives of the law itself. The research method used by the author in writing this thesis is the normative legal research method, namely legal research carried out by examining library materials or secondary data only. This research is also called library material research. The concept of Restorative Justice has been applied in Decision No. 27 / Pid.Sus / 2022 / PN. Jkt.Pst,. and has fulfilled the sense of justice for the Defendant and for the victim, because the Defendant is ready to marry witness Thalia Bunga Chalista when he finishes college and until now between the Defendant and witness Thalia Bunga Chalista in this case have not been harmed even until now the Defendant and Witness Thalia Bunga Chalista still have good communication.]]>
