Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Admiministrasi Negara
urnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara is a journal published twice a year (June and December) with open and free access. Jurnal Administro has been published since 2019 by LPPM UNIMA (ISSN: 2714-6413 and e-ISSN: 2714-6421) and recevied articel in Bahasa and English for being published. This Journal embraces manuscripts in the field of public administration in the form of book reviews and also article result of research and thinking result of Public Administration which keep growing. We invite lecturers, researchers, students of Public Administration and other related disciplines to submit articles on the results of field research, theoretical discourse, and document content analysis to Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara. The administro journal has been supported by the OJS 3 website system which is a new website that been moved from the old website with the OJS 2 support. (link: http://ejournal.unima.ac.id/index.php/administro)
Articles
144 Documents
<![CDATA[Evaluasi Implementasi Program Vaksinasi Covid-19 Tahun 2020-2022 Di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa ]]>
<![CDATA[Rafik]]>;
<![CDATA[Marthinus Mandagi]]>;
<![CDATA[Sisca Kairupan]]>
<![CDATA[ Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara Vol. 5 No. 1 (2023): Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Negeri Manado ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk untuk mendeskripsikan dan menginterprestasikan kebijakan program Vaksinasi Covid 19 Tahun 2020-2022 di Kecamatan Pineleng, Kab. Minahasa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian yaitu Kantor Kecamatan Pineleng dan Puskesmas Pineleng yang berada di wilayah Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Pelaksanaan kebijakan vaksinasi covid-19 di Kecamatan Pineleng juga sudah optimal mulai dari sosialisasi sampai dengan pelaksanaan vaksin itu sendiri. Kebijakan pemerintah dengan diturunkannya Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9/2020 tentang Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dimana didalamnya dicanangkan gerakan vaksinasi masal kepada seluruh masyarakat Indonesia, telah menjadi salah satu upaya yang terbukti tidak hanya terkait upaya meningkatkan imun tubuh manusia tapi secara medis memberikan perlindungan ekstra saat terpapar Covid-19]]>
<![CDATA[Peran Manajemen Dalam Pengembangan SDM Terhadap Keharmonisan Hubungan Industrial Di Kota Batam ]]>
<![CDATA[Gusnia, Gusnia]]>;
<![CDATA[Dompak, Timbul]]>;
<![CDATA[Salsabila, Lubna]]>
<![CDATA[ Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara Vol. 5 No. 2 (2023): Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Negeri Manado ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53682/administro.v5i2.7930
<![CDATA[Dalam memecahkan masalah pengembangan kualitas individu yang kompetitif mengendalikan pertumbuhan populasi. merupakan sumber daya yang dapat memberikan kontribusi khususnya terhadap pengembangan wilayah penyediaan tenaga kerja untuk menunjang kegiatan perekonomian namun jika peningkatan jumlah sumber daya manusia tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia maka pertumbuhan demografi menjadi permasalahan utama yang harus dihadapi. dapat menghambat pembangunan. Penguatan sumber daya manusia untuk menjadi manusia yang lebih baik erat kaitannya dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja. Oleh karena itu, seleksi menjadi fokus utama strategi pengembangan sumber daya manusia yang memadai untuk menjawab tantangan kota Batam, mengingat Indonesia saat ini berada pada masa masyarakat. Permasalahan Umum Dari seluruh kegiatan Badan Pengembangan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kota Batam saat ini. Oleh karena itu, sangat diperlukan yang namanya program yang dibuat oleh manajemen adalah untuk menghasilkan tenaga kerja yang bermutu dan berkualitas, dan jelas sekali bahwa hubungan antara manajemen dan karyawan sangat mempengaruhi kinerja karyawan dan jika kinerja karyawan semaksimal mungkin. mungkin maka dapat dikatakan sistem manajemen SDM sudah baik]]>
<![CDATA[Implementasi Program Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado ]]>
<![CDATA[Pandelaki, Gratia]]>;
<![CDATA[Wawointana, Thelma]]>;
<![CDATA[Tarore, Steven]]>;
<![CDATA[Karouw, Jesica]]>
<![CDATA[ Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara Vol. 5 No. 2 (2023): Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Negeri Manado ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53682/administro.v5i2.8017
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis : a) implementasi program persetujuan bangunan gedung (PBG) berbasis web dengan menggunakan aplikasi sistem informasi bangunan gedung di kota manado, b) determinan implementasi-implementasi program persetujuan bangunan gedung (pbg) berbasis web dengan menggunakan aplikasi sistem informasi bangunan gedung di kota manado. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif fenomenologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : a) program ini belum disosialisasikan kepada sasaran program yang berada di kelurahan Batukota dan Bahu, belum tercipta komunikasi antar instansi terkait tentang tujuan dan sasaran program, belum tercipta kerjasama antara pihak-pihak yang terkait dengan struktur program, sasaran yang mengajukan permohonan sertifikasi laik fungsi tidak dikenakan biaya, sumberdaya implmenter program tersedia memadai pada setiap jam kerja, kondisi sosial masyarakat kelurahan Batukota dan Bahu sebagian besar belum siap dan mampu menginput data melalui aplikasi berbasis web-SIMBG, pemerintah kota Manado belum berkomitmen sesuai tujuan program dan dalam mengimplementasikan program; dan b) lemahnya komiten pemerintah kota Manado dalam mengimplementasikan prorgram, pemerintah kota Manado belum melakukan sosialisasi secara tatap muka dengan sasaran, pemerintah kota Manado belum secara efektif mengkomunikasikan program ke kelurahan Batukota dan Bahu, kondisi sosial masyarakat belum siap menginput data melalui aplikasi berbasis web di aplikasi SIMBG.]]>
<![CDATA[Pengembangan Karier Anggota Direktorat Samapta Kepolisian Daerah Sulawesi Utara ]]>
<![CDATA[Polii, Fernando R]]>;
<![CDATA[Masengi, Evi]]>;
<![CDATA[Mokat, Jetty]]>;
<![CDATA[Rattu, Jan]]>
<![CDATA[ Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara Vol. 5 No. 2 (2023): Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Negeri Manado ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53682/administro.v5i2.8019
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsi, menginterpretasi dan menganalisis pengembangan karier anggota Direktorat Samapta Kepolisian Daerah Sulawesi Utara melalui pendidikan umum di perguruan tinggi. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif fenomenologi dengan indicator motivasi interen anggota, ketersediaan dana, sarana prasana, dan metode pelaksanaan perkuliahan perguruan tinggi. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengembangan karier anggota kepolisian Direktorat Samapta Kepolisian Daerah Sulawesi Utara: a). anggota belum termotivasi untuk melanjutkan pendidikan umum di perguruan tinggi, b). anggota mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan biaya studi untuk melanjutkan pendidikan umum di perguruan tinggi, c). anggota mengalami kesulitan dalam menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia bagi anggota, karena peraturan melarang penggunaan sarana prasarana untuk kepentingan pribadi, d). anggota mengalami kesulitan dalam menyesuaikan metode dan waktu pelaksanaan perkuliahan yang sama dengan mahasiswa yang belum bekerja. Dengan demikian pengembangan sumberdaya manusia anggota Kepolisian Direktorat Samapta Kepolisian Daerah Sulawesi Utara dipengaruhi factor-faktor interen anggota dan factor eksteren karena belum dilakukannya memorandum of understanding antara Kepolisian Daerah Sulawesi Utara dengan Perguruan Tinggi penyelenggarakan pendidikan.]]>
<![CDATA[Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bitung ]]>
<![CDATA[Palit, Nathalia]]>;
<![CDATA[Dilapanga, Abdul]]>;
<![CDATA[Tumbel, Goinpeace]]>;
<![CDATA[Kondoy, Eric]]>
<![CDATA[ Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara Vol. 5 No. 2 (2023): Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Negeri Manado ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53682/administro.v5i2.8029
<![CDATA[Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) serta menganalisis determinan implementasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bitung. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Implementasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bitung khususnya di Kelurahan Pinokalan yaitu: a) sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bitung belum dilaksanakan dengan tepat dan benar karena menimbulkan kesimpangsiuran informasi bagi masyarakat peserta sosialisasi, b) komunikasi antara implementer teknis dan implementer lapangan belum terjalin sebagaimana tujuan kebijakan, c) kondisi sosial masyarakat kelurahan pinokalan yang beragam belum menunjang implementasi kebijakan program ini, d) biaya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kluster 1 belum mampu ditanggung oleh sebagian besar masyarakat pemilik tanah. 2) Determinan kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kluster 1 di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bitung yaitu: a) terjadinya kesimpangsiuran dalam pelaksanaan sosialisasi di Kelurahan Pinokalan yang dilaksanakan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bitung tentang biaya. b) dikenakan biaya proses pembuatan sertifikat kluster 1 yang menyulitkan pemilik tanah, c) kondisi sosial masyarakat yang beragam dan dampak dari covid-19 menjadi faktor determinan yang menghambat keberhasilan kebijakan.]]>
<![CDATA[Akuntabilitas Pelaporan Pengelolaan Dana Desa di Desa Tulap Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa ]]>
<![CDATA[Siwi, Cynthia Maria]]>;
<![CDATA[Pongantung, Ronald]]>
<![CDATA[ Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara Vol. 5 No. 2 (2023): Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Negeri Manado ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53682/administro.v5i2.8219
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan Akuntabliitas dan Hambatan-hambatan dalam Akuntabilitas Pelaporan Pengelolaan Dana Desa di Desa Tulap Kecamatan Kombi Kabupaten Mianahsa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Akuntabilitas Pelaporan Pengelolaan Dana Desa di Desa Tulap Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa : Kompetensi sekretaris desa masih kurang optimal dalam hal penyusunan pelaporan dana desa serta pertanggungjawabannya, Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBdesa kepada masyarakat berupa laporan tertulis dalam bentuk baliho tahun anggaran 2016 dan 2017 belum transparan namun sudah mulai dijalankan dalam tahun anggaran 2018 berjalan ini, Ketepatan waktu pemasukan berkas pelaporan dana desa belum sesuai dengan jadwal yang ada dalam permendagri nomor 113 tahun 2014, Perangkat desa khususnya sekretaris desa belum memahami betul porsi tugas dan tanggung jawab masing-masing ; dan 2) Hambatan-hambatan dalam Akuntabilitas Pelaporan Pengelolaan Dana Desa di Desa Tulap Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa : Komunikasi antar perangkat desa dan perangkat desa terhadap stakeholder belum berjalan dengan maksimal atau masih samar-samar, dan Kemampuan sumber daya pemerintah desa khususnya sekretaris desa belum maksimal]]>
<![CDATA[Peran Pemerintah Daerah dalam Memajukan Pariwisata di Kecamatan Tondano Barat Kabupaten Minahasa ]]>
<![CDATA[Siwij, Devie]]>;
<![CDATA[Wawointana, Thelma]]>;
<![CDATA[Silalahi, Josua]]>;
<![CDATA[Memah, Herke]]>;
<![CDATA[Tengker, Lidya]]>
<![CDATA[ Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara Vol. 5 No. 2 (2023): Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Negeri Manado ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53682/administro.v5i2.8282
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya kinerja pemerintah dalam mengembangkan pariwisata di Kecamatan Tondano Barat. Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui sejauh mana kinerja atau peran pemerintah dalam mengembangkan dan apa saja yang menjadi hambatan pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, maka indikator yang dapat dikaji adalah kinerja, hambatan, dan dorongan dari sumber daya alam dan juga dorongan dari sumber daya manusia yang ada di lingkungan sekitar di Kecamatan Tondano Barat. Analisis ini menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini diperoleh hasil dari wawancara langsung dengan lima informan yaitu, 3 orang wisatawan dan 2 orang pegawai Dinas Pariwisata Kabupaten Minahasa yang menilai bahwa kinerja pemerintah memang mengalami penurunan karena alokasi anggaran yang mereka miliki tidak langsung berasal dari APBD melainkan harus melakukan uji coba terlebih dahulu di provinsi sehingga menyebabkan keterlambatan kinerja dalam pengembangan dan kurangnya sumber daya manusia yang mumpuni dalam hal pengembangan pariwisata di wilayah Minahasa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintah belum berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat dan pengunjung yang dinilai dari sarana prasarana pariwisata, promosi dan pemasaran, pengelolaan pariwisata, pengembangan sumber daya manusia dan dampak pariwisata.]]>
<![CDATA[Analisis Pelayanan Publik Secara Online Di Polda Sulut ]]>
<![CDATA[Rompas, Billy]]>;
<![CDATA[Masengi, Evi]]>;
<![CDATA[Wawointana, Thelma]]>;
<![CDATA[Mewengkang, Ressy]]>
<![CDATA[ Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara Vol. 5 No. 2 (2023): Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Negeri Manado ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53682/administro.v5i2.8298
<![CDATA[Tujuan Penelitian ini yaitu untuk menggali informasi dan menganalisis Pelayanan Publik Penerbitan SKCK Online di Polda Sulut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis agar dapat menemukan informasi yang seluas-luasnya terkait objek penelitian sehingga permasalahan utama dapat tergambar dengan jelas sekaligus dapat mengidentifikasi solusi yang tepat. Adapun fokus penelitian ini yaitu pelayanan publik secara online aplikasi SKCK di Polda Sulut dengan 4 subfokus yaitu kemudahan akses, bersifat interaktif, lebih efisien, dan kesederhanaan proses. Temuan dalam penelitian ini yaitu pelayanan publik penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Online di Polda Sulut sudah berjalan namun belum dimanfaatkan secara optimal sehingga penumpukan antrian masih terjadi. Aplikasi SKCK Online mudah diakses namun sosialisasi belum optimal, aplikasi pendaftaran penerbitan SKCK Online di Polda Sulut belum bersifat interaktif dan efisien, selanjutnya proses pendaftaran melalui aplikasi tersebut sudah sederhana tetapi masih terbatas. Selanjutnya sebagai masukan bahwa Pelayanan SKCK Online di Polda Sulut harus mempertahankan kualitas pelayanan publik yang ada saat ini, dan perlu dioptimalkan berkaitan dengan 4 (empat) indikator pelayanan publik online sebagai subfokus dalam penelitian ini.]]>
<![CDATA[Digitalisasi Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Aplikasi E-Samsat di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara ]]>
<![CDATA[Onibala, Marlenda]]>;
<![CDATA[Masengi, Evi]]>;
<![CDATA[Mamonto, Fitri]]>
<![CDATA[ Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara Vol. 5 No. 2 (2023): Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Negeri Manado ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53682/administro.v5i2.8309
<![CDATA[Untuk mengetahui, memahami, menjelaskan dan menerangkan bagaimana Efektifitas Digitalisasi Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Aplikasi E-Samsat dan faktor-faktor yang mempengaruhi Efektifitas Digitalisasi Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Aplikasi E-Samsat di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah medode penelitian kualitatif. Sedangkan untuk hasil penelitian yaitu digitalisasi Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Aplikasi E-Samsat di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, ternyata belum efektif. Dilihat dari indicator Sosialisasi digitalisasi aplikasi e-Samsat belum efektif dilaksanakan. Mekanisme digitalisasi aplikasi e-Samsat belum efektif, Terbukti bahwa kesadaran dan tanggung akan kewajibannya masih rendah. Hasil ini mengidikasikan bahwa pembinaan, pengarahan, pembimbingan, petunjuk teknis, pelatihan dari petugas belum banyak berhasil dan Sikap/prilaku menerapkan aplikasi e-Samsat bagi masyarakat wajib membayar Pajak Kendaraan Bermotor belum efektif. Adapun faktor penghambat pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dengan Digitalisasi aplikasi e-Samsat karena kurangnya sarana dan fasilitas penunjang, seperti komputer, HP khusus, listrik sering mati, gangguan jaringan internet. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan teknis warga masyarakat yang wajib membayar pajak menggunakan media elektronik.]]>
<![CDATA[Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer Ke Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara ]]>
<![CDATA[Debora, Deisy]]>;
<![CDATA[Kantohe, Meidy]]>;
<![CDATA[Tarore, Steven]]>;
<![CDATA[Rantung, Margareth]]>
<![CDATA[ Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara Vol. 5 No. 2 (2023): Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Negeri Manado ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53682/administro.v5i2.8339
<![CDATA[Sistem desentralisasi membuat pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dan didukung dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Namun masih ditemui provinsi yang memiliki kemampuan keuangan rendah. Hal ini diantaranya dapat dilihat dari indikator tingkat Kapasitas Fisal Daerah dengan kategori Sangat Rendah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Transfer ke Daerah berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara. Jenis penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif. Teknik mengumpulan data menggunakan data sekunder. Metode analisis yang dipakai adalah analisis regresi linier berganda yang sebelumnya data yang akan diolah terlebih dahulu di uji dengan menggunakan uji asumsi klasik. Sedangkan untuk pemrosesan data penelitian menggunakan program komputer SPSS versi 26.0. Hasil penelitian melalui pengujian secara simultan (uji F) Pendapatan Asli Daerah, dan Transfer ke Daerah mempunyai pengaruh terhadap Kemandirian Keuangan pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara. Setelah dilakukan pengujian secara parsial (uji t), Pendapatan Asli Daerah berpengaruh dengan hubungan positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, sedangkan Transfer ke Daerah berpengaruh dengan hubungan negative terhadap Kemandirian Keuangan Daerah]]>
