cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Abdul Atsar
Contact Email
risalahmkn@unram.ac.id
Phone
+628786855632
Journal Mail Official
risalahmkn@unram.ac.id
Editorial Address
Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum. Universitas Mataram Jl. Majapahit No. 62 Mataram 83125
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Jurnal Risalah Kenotariatan
Published by Universitas Mataram
ISSN : 2775362X     EISSN : 2775362X     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Jurnal Risalah Kenotariatan merupakan media setiap semester guna penyebarluasan (diseminasi) hasil penelitian dan pengabdian atau kajian konseptual tentang hukum dan kenotariatan. Jurnal Risalah Kenotariatan terbit dua nomor dalam setahun (Juni dan Desember) Jurnal Risalah Kenotariatan memuat hasil penelitian dan pengabdian atau kajian konseptual (hasil pemikiran) tentang hukum, konstitusi, Kenotariatan, serta isu-isu hukum kenotariatan dan ketatanegaraan yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Jurnal Risalah Kenotariatan ditujukan untuk kalangan pakar, akademisi, praktisi, penyelenggara negara, LSM, serta pemerhati hukum konstitusi dan ketatanegaraan.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Seni dan Humaniora (Lain-Lain)
Articles 225 Documents
 19   20   21   22   23 
Ketimpangan Hukum Hak Ulayat Dalam Proyek Strategis Nasional Di Indonesia Malicha, Diena Marwa; Handayani, Sri Wahyu
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan (in progress)
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Indonesia telah menimbulkan konflik hak atas tanah yang berdampak langsung terhadap masyarakat lokal, khususnya komunitas adat dan kelompok yang secara turun-temurun menguasai tanah tanpa sertifikat formal. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk konflik agraria yang muncul akibat pelaksanaan PSN serta menganalisis kelemahan regulasi hukum positif Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap hak atas tanah masyarakat lokal. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan studi kasus seperti Rempang dan Wadas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik tanah dalam PSN bersifat sistemik dan dipicu oleh lemahnya pengakuan terhadap hak ulayat dalam Pasal 3 UUPA, dominasi legal formal hak pakai investor, serta tidak efektifnya mekanisme partisipasi publik dalam UU No. 2 Tahun 2012. Ketentuan hukum yang ada belum menyediakan ruang keberatan yang dapat diuji secara hukum, sehingga masyarakat lokal tidak memiliki posisi tawar yang setara dalam proses pengadaan tanah. Penelitian ini menegaskan urgensi reformasi hukum pertanahan yang mencakup pengakuan formal terhadap hak ulayat berbasis komunitas, penguatan partisipasi publik yang substantif, dan peninjauan ulang terhadap regulasi PSN agar selaras dengan prinsip keadilan konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD 1945.
Perlindungan Hukum Anak Dari Perkawinan Campuran Hariati, Sri; Salat, Musakir; Jamaludin, Jamaludin
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan (in progress)
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v6i2.390

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melatih diri dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis dan mengetahui bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan di bidang ilmu hukum. Permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana status anak yang lahir dari perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan bagaimana perlindungan hukum bagi anak dalam kaitannya hak-hak keperdataan hasil dari perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Jenis penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan, adalah hukum normatif. Penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan masukkan bagi pemerintah dan lembaga legislatif untuk melakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Perkawinan, khususnya dalam persoalan perkawinan campuran.Kerangka teori.
Pembagian Harta waris Sebelum Pewaris Meninggal Dunia Persfektif Hukum Islam Salat, Musakir; Hariati, Sri; Fatahullah, Fatahullah; Nugraha, Lalu Guna
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan (in progress)
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v6i2.391

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang melatar belakangi sistem pembagian waris sebelum muwaris meninggal dunia, kemudian untuk mengetahui pandangan hukum Islam mengenai harta waris yang dibagikan sebelum muwaris meninggal. Secara Teoretis Penelitian ini diharapkan memperluas dan menambah ilmu pengetahuan tentang hukum Islam khususnya tentang kasus hukum kewarisan yang harta warisnya dibagikan sebelum muwaris meninggal. Permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang melatar belakangi sistem pembagian waris sebelum muwaris (pemberi waris) meninggal dunia dan bagaimana pandangan hukum Islam mengenai harta waris yang dibagikan sebelum muwaris meninggal dunia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Oleh karena itu, pilihan metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dan norma hukum perbankan dalam hukum perbankan di Indonesia.
Analisis Yuridis Perjanjian Bagi Hasil Tanaman Jagung Antara PT. Sumbawa Bangkit Sejahtera Dengan Petani Penggarap Di Kabupaten Sumbawa Besar Andriyani, Shinta; Wahyuningsih, Wiwiek; Rahman, Arief
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan (in progress)
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v6i2.393

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk hubungan hukum antara PT Sumbawa Bangkit Sejahtera dengan pihak penggarap dalam perjanjian bagi hasil, serta menelaah mekanisme penyelesaian sengketa yang ditempuh apabila terjadi wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum antara PT Sumbawa Bangkit Sejahtera dengan pihak penggarap merupakan perjanjian bagi hasil dalam bentuk kemitraan inti-plasma tanaman jagung. Perjanjian tersebut berbentuk kontrak tertulis yang membebankan hak dan kewajiban secara timbal balik dan seimbang, dengan tujuan memberikan perlindungan serta keuntungan yang saling menguntungkan, sekaligus memenuhi syarat sah perjanjian. Dalam praktiknya, PT Sumbawa Bangkit Sejahtera menyediakan lahan, sementara pihak penggarap melaksanakan pengelolaan dengan kesepakatan bahwa hasil panen akan dibagi sesuai perjanjian. Apabila terjadi sengketa, penyelesaian dilakukan melalui mekanisme non-litigasi di luar pengadilan dengan pendekatan musyawarah mufakat. Penelitian ini merekomendasikan agar kesepakatan yang dibuat lebih jelas dan melibatkan pihak penggarap secara aktif, sehingga hak dan kewajiban masing-masing pihak tidak menimbulkan ketimpangan.
Penyuluhan Hukum Pencegahan dan Pendampingan Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak di Lingkungan SDN 1 Lembar Selatan Pitaloka, Diva; Nugraha, Lalu Guna; Mujtahidin, Syamsul
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan (in progress)
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v6i2.394

Abstract

Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan kompleks. Nusa Tenggara Barat (NTB) menghadapi tantangan signifikan dengan tercatat 68 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak hingga Oktober 2024. Minimnya pemahaman masyarakat tentang pencegahan dan pendampingan kekerasan seksual menjadi faktor utama dalam persistensi kasus tersebut. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum kepada siswa SDN 1 Lembar Selatan tentang pencegahan kekerasan seksual dan mekanisme pendampingan korban berdasarkan kerangka CEDAW dan hukum nasional Indonesia. Metode pelaksanaan meliputi ceramah, diskusi interaktif, dan konsultasi hukum yang dilakukan pada 19 Agustus 2025. Peserta kegiatan terdiri dari siswa sekolah dasar, tokoh masyarakat, dan perangkat desa. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta tentang definisi kekerasan seksual yang mencakup kekerasan fisik, psikologis, dan eksploitasi, serta pemahaman tentang implementasi UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kegiatan berhasil mensosialisasikan strategi pencegahan melalui pendekatan edukasi masyarakat, pelatihan aparat, dan penguatan peran keluarga. Model pendampingan korban melalui pendekatan “trauma informed” juga berhasil diperkenalkan kepada peserta. Tantangan yang diidentifikasi meliputi “visible incidents”, “reporting barriers”, dan “legal and systemic gaps” dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Diperlukan program berkelanjutan dan kolaborasi multistakeholder untuk memastikan perlindungan optimal terhadap perempuan dan anak di tingkat komunitas.
Perlindungan Hak Nelayan Pesisir Dalam Perspektif Hukum Progresif, Mendorong Keadilan Sosial Dalam Tata Kelola Perairan Indonesia Irfan, Mohammad; Andriyani, Shinta
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan (in progress)
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v6i2.395

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak nelayan pesisir dalam perspektif hukum progresif, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang dapat mendorong keadilan sosial dalam tata kelola perairan Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan pesisir dan pelestarian sumber daya laut Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan menitikberatkan pada analisis hukum progresif untuk memahami perlindungan hak nelayan pesisir di Indonesia. Penelitian yuridis empiris ini relevan karena peraturan perundang-undangan, meskipun ada, seringkali tidak efektif dalam melindungi hak-hak masyarakat pesisir, termasuk nelayan. Oleh karena itu,tulisan ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara hukum dalam teks (law in the books) dan hukum dalam tindakan (law in action). Hasil kajian menunjukkan bahwa Konsep hukum progresif, yang menekankan pada pembebasan hukum dari formalisme dan berorientasi pada keadilan substantif, menawarkan perspektif baru dalam perlindungan hak nelayan pesisir. Hukum progresif melihat hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial dan keadilan, bukan sekadar aturan yang kaku dan tidak fleksibel. Dalam konteks perlindungan hak nelayan pesisir, penerapan konsep hukum progresif dapat dilakukan melalui beberapa cara. Pertama, interpretasi hukum yang responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan nelayan pesisir. Hukum progresif menolak interpretasi hukum yang tekstual dan formalistik. Sebaliknya, interpretasi hukum harus dilakukan dengan mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat nelayan Kedua, penegakan hukum yang berpihak pada nelayan pesisir. Hukum progresif menekankan pada penegakan hukum yang adil dan proporsional. Dalam kasus pelanggaran hak nelayan pesisir, aparat penegak hukum harus bertindak tegas terhadap pelaku pelanggaran, tanpa memandang status sosial atau ekonomi pelaku. Namun, penegakan hukum juga harus dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keadilan. Misalnya, dalam kasus penangkapan nelayan yang melanggar aturan penangkapan ikan, aparat penegak hukum dapat memberikan sanksi yang proporsional dan memberikan kesempatan kepada nelayan untuk memperbaiki kesalahannya. Penegakan hukum juga harus mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari penegakan hukum itu sendiri.
Kritik Terhadap Aspek Prosedural dan Keadilan Penerapan Restitusi Dalam Putusan Hakim Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel Ashady, Suheflihusnaini; Almau Dudy, Aryadi
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan (in progress)
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v6i2.398

Abstract

Isu yang diangkat adalah penalaran hakim dalam penjatuhan pidana restitusi terhadap Para Terdakwa. Korban dalam perkara ini adalah seorang Asisten Rumah Tangga dan Pelakunya terdiri dari beberapa orang yaitu Majikan beserta Para Asisten Rumah Tangga yang lainnya. Hakim dalam amar putusannya menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun terhadap Terdakwa I dan 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan terhadap Terdakwa II, padahal ancaman pidana pada Pasal 44 ayat (2) UU PKDRT yang dikenakan kepada Para Terdakwa adalah paling lama 10 (sepuluh) tahun. Ringannya pidana penjara yang dijatuhkan tersebut, salah satu dasarnya adalah pemberian restitusi oleh Para Terdakwa kepada Korban. Hasil anotasi menunjukkan bahwa Penalaran hakim terkait restitusi dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga pada putusan nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel tentu merupakan terobosan yang patut untuk diapresiasi. Meskipun demikian, seyogyanya hakim tetap mempedomani Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Salinan Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. Kemudian, penjatuhan lamanya pidana tentu tidak hanya memperhatikan soal restitusi yang diberikan oleh Para Terdakwa, namun memperhatikan pula apakah jumlah tersebut memberatkan Para Terdakwa atau tidak. Pidana hendaknya dapat menjerakan pelaku sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari.
PENTINGNYA MEMELIHARA KEMUTAKHIRAN DATA PADA SERTIFIKAT Rahman, Arief; Wahyuningsih, Wiwiek; Adnriyani, Shinta; Mulada, Diman Ade
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan (in progress)
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v6i2.400

Abstract

Kegiatan penyuluhan hukum mengenai “PENTINGNYA MEMELIHARA KEMUTAKHIRAN DATA PADA SERTIFIKAT” dilakukan di Desa Perempuan, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat pada hari Senin, Tanggal 28 Juli 2025 yang dilaksanakan diaula kantor Desa Perempuan. Metode yang digunakan dalam penyuluhan ini adalah metode ceramah yang dilanjutkan dengan diskusi. Adapun manfaat secara umum kegiatan penyuluhan hukum ini dilakukan agar dapat membantu masyarakat dan pemerintah (Badan Pertanahan Nasional) dalam rangka pentingnya melakukakn kemutakhiran data pada sertifikat jika terjadi peralihan atau pembebanan terhadap hak atas tanah, sehingga data yang ada dikantor badan pertanahan Adalah data yang terbaru.. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum berjalan dengan tertib, aman dan lancar. Para peserta penyuluhan hukum mengikuti kegiatan dengan rasa antusiasme yang tinggi, karena materi penyuluhan hukum yang disampaikan oleh pemateri sangat dirasakan bermanfaat sekali oleh masyarakat Desa Perempuan, karena materi yang di sampaikan mengenai persoalan yang sering mereka jumpai dilapangan berkaitan dengan persoalan pertanahan, khususnya mengenai pentingnya pemutakhiran data pada sertifikat jika melakukan peralihan atau pembebanan hak atas tanah. Pemutakhiran; Data; Sertifikat
Status Hukum Pengemudi Ojek Online Dalam Gig Economy: Tantangan Perlindungan Sosial Dan Reformasi Hukum Di Indonesia Rifai, Ahmad; Khairul Aswadi
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan (in progress)
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v6i2.401

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Status Hukum Pengemudi Ojek Online dan Tantangan Perlindungan di Era Gig Economy, Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis normatif. penelitian ini menganalisis bagaimana hukum positif Indonesia memberikan perlindungan dan mengakui status pengemudi ojek online di tengah tantangan gig economy, sehingga dapat menjamin keadilan dan perlindungan sosial bagi pengemudi ojek online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Status hukum pengemudi ojek online dalam era gig economy adalah adanya diskrepansi antara definisi kontraktual “kemitraan” dengan praktik di lapangan yang menunjukkan pemenuhan unsur hubungan kerja formal (Pekerjaan, Upah, dan Subordinasi yang ketat melalui kontrol algoritma). Zona abu-abu hukum ini secara langsung menciptakan kerentanan social ekonomi bagi pengemudi karena berimplikasi pada minimnya perlindungan jaminan sosial dan potensi eksploitasi sepihak oleh perusahaan. Oleh karena itu, reformasi hukum perlu dilakukan, baik melalui penegasan status sebagai hubungan kerja formal, atau dengan menciptakan kategori hukum baru (sui generis) yang secara eksplisit mengakui pekerja platform, sehingga kewajiban perlindungan minimum (terutama jaminan sosial dasar dan transparansi algoritma) dapat diatur dan diintervensi oleh Pemerintah.
Analisis Ekofeminisme Pada Perhutanan Sosial Di Nusa Tenggara Barat Satriawan, Hera Alvina; S, Nathania Permata; Rizki, Dika Pola
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan (in progress)
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v6i2.402

Abstract

Penelitian ini menganalisis responsivitas gender dalam pelaksanaan Perhutanan Sosial di Nusa Tenggara Barat melalui perspektif ekofeminisme. Meskipun kebijakan nasional menekankan inklusivitas, struktur kelembagaan di tingkat lokal masih didominasi nilai patriarkal yang membatasi peran substantif perempuan dalam pengambilan keputusan. Pengetahuan ekologis perempuan yang berakar pada pengalaman langsung mengelola lanskap agroforestri dan menjaga keanekaragaman hayati belum memperoleh legitimasi formal dalam dokumen perencanaan, sehingga menciptakan ketimpangan epistemik dalam tata kelola hutan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis normatif terhadap regulasi terkait, penelitian ini menemukan bahwa orientasi program yang menekankan komoditas pasar memperkuat bias antroposentris dan mengabaikan nilai-nilai ekologis yang dijaga perempuan. Hasil penelitian menegaskan pentingnya reformasi kelembagaan melalui kebijakan afirmatif, pengakuan pengetahuan ekologis perempuan, serta penerapan instrumen audit gender untuk memastikan keberlanjutan ekologis dan kesetaraan gender dalam Perhutanan Sosial.

Page 22 of 23 | Total Record : 225

 19   20   21   22   23 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan (in progress) Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 3 No. 1 (2022): Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 2 No. 2 (2021): Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 1 No. 2 (2020): Jurnal Risalah Kenotariatan More Issue