cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Abdul Atsar
Contact Email
risalahmkn@unram.ac.id
Phone
+628786855632
Journal Mail Official
risalahmkn@unram.ac.id
Editorial Address
Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum. Universitas Mataram Jl. Majapahit No. 62 Mataram 83125
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Jurnal Risalah Kenotariatan
Published by Universitas Mataram
ISSN : 2775362X     EISSN : 2775362X     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Jurnal Risalah Kenotariatan merupakan media setiap semester guna penyebarluasan (diseminasi) hasil penelitian dan pengabdian atau kajian konseptual tentang hukum dan kenotariatan. Jurnal Risalah Kenotariatan terbit dua nomor dalam setahun (Juni dan Desember) Jurnal Risalah Kenotariatan memuat hasil penelitian dan pengabdian atau kajian konseptual (hasil pemikiran) tentang hukum, konstitusi, Kenotariatan, serta isu-isu hukum kenotariatan dan ketatanegaraan yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Jurnal Risalah Kenotariatan ditujukan untuk kalangan pakar, akademisi, praktisi, penyelenggara negara, LSM, serta pemerhati hukum konstitusi dan ketatanegaraan.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Seni dan Humaniora (Lain-Lain)
Articles 226 Documents
 17   18   19   20   21 
Urgensi Jaminan Sosial Dalam Memberikan Jaminan Kepastian Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia Irfan, Mohammad
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v5i2.281

Abstract

Regulasi yang mengatur pelindungan pekerja rumah tangga pada dasarnya belum dapat menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi pekerja rumah tangga, hal ini diantaranya karena tanggungjawab Negara belum terimplementasi dalam substansi hukum yang ada termasuk didalamnya keberadaan lembaga jaminan sosial dalam memenuhi hak Warga Negara. tulisan ini membahas tentang bagaimana lembaga jaminan sosial memberikan perlindungan bagi pekerja rumah tangga. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum. Lembaga jaminan sosial memberikan perlindungan berupa penerima bantuan iuran kepada pekerja rumah tangga karena pekerja rumah tangga dianggap sebagai pekerja yang kesejahteraan sosialnya kurang/termasuk orang tidak mampu. Banyaknya pekerja rumah tangga yang tidak terdaftar maupun mengetahui mengenai sistem jaminan sosial dalam BPJS penerima bantuan iuran dikarenakan kurangnya sosialisasi dari BPJS. Hubungan kerja yang dikarenakan perjanjiannya dapat dilakukan dengan perjanjian lisan, sehingga hubungan kerja dapat merugikan pekerja rumah tangga meskipun perjanjian lisan tersebut disaksikan oleh ketua Rukun Tetangga.
Penyuluhan Hukum Tentang Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri Di Desa Manggala Kecamatan Gondang Kabupaten Lombok Utara Any Suryani; Lalu Husni; Muhammad Sood
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v5i2.288

Abstract

Perdagangan orang atau trafficking merupakan isu kompleks yang semakin mendesak perhatian di tingkat nasional dan internasional. Dalam konteks masyarakat yang terus berkembang, pola pikir dan respons terhadap ancaman perdagangan orang juga mengalami perubahan. Perdagangan orang, yang sering kali melibatkan perempuan dan anak, merugikan hak asasi manusia, termasuk hak atas keadilan dan keamanan. Meskipun berbagai regulasi telah diterapkan, seperti UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, tantangan dalam penanganan kasus perdagangan orang masih sangat besar. Fenomena ini sering kali tersembunyi di balik aspek sosial yang terlihat sepele, mempersulit penegakan hukum dan perlindungan bagi korban. Latar belakang permasalahan ini mencakup tingginya angka pengangguran, kemiskinan, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang bahaya perdagangan orang. Metode penyuluhan hukum yang diterapkan dalam penelitian ini melibatkan ceramah, pemutaran film, dan diskusi interaktif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai perlindungan hukum bagi pekerja migran. Dengan memahami dinamika perdagangan orang, diharapkan masyarakat dapat lebih waspada dan teredukasi untuk mencegah keterjebakan dalam praktik kejahatan ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan serta mencari solusi yang efektif dalam menangani kasus perdagangan orang di masyarakat, khususnya di Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara.
Pelanggaran Prinsip Hukum Keuangan Negara Dalam Kasus Penyelewengan Anggaran Dana Pendidikan Julianda, Adela; Siagian, Afny Azzahra; Yolandari, Yolandari; Fauz, Rizka Amanda; Hafizah, Desi
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v6i1.313

Abstract

Abstrak Dana pendidikan merupakan dana yang diberikan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi pendidikan di seluruh indonesia, pendanaan harus di alokasi dengan jelas sesuai dengan fungsinya, namun di daerah Nusa Tenggara Barat jadi bahan korupsi. Selain itu, proyek pengadaan Smart Class senilai Rp49miliar juga menyisakan banyak tanda tanya. Dugaannya, proyek yang dibiayai dari DAK 2024 ini, mengalami penggelembungan anggaran dan kuat dugaan adanya permainan yang melibatkan Pejabat Pembuat Kebijakan (PPK). Di satu sisi, masyarakat kesulitan mengakses pendidikan, banyak anak tidak punya ijazah. Sementara di sisi lain, pejabat sibuk ‘bermain’ dengan proyek miliaran rupiah. Ini bukan hanya ketimpangan, tapi kejahatan. Dana besar yang seharusnya menjadi investasi untuk generasi masa depan justru lebih banyak mengalir ke kantong segelintir elit. Maka dengan itu merupakan pelanggaran prinsip hukum keuangan negara yang tidak sesuai dengan Asas-asas baru sebagai pencerminan best practices dalam pengelolaan keuangan negara Akuntabilitas berorientasi pada hasil Profesionalitas, Proporsionalitas Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, serta pelanggaran dalam beberapa Undang-undang yang mengatur tentang keuangan negara. Kata kunci: Anggaran pendidikan, Korupsi, Penyalahgunaan wewenang
Model Pencegahan Dan Penanggulangan Ilegal Logging Pasca Undang-Undang Cipta Kerja (Pemberdayaan Komunitas Lokal di Wilayah Kec. Narmada Kab. Lombok Barat Taufan, Taufan; Rahmania, Nunung; Taufik, Zahratul’ain; Nirmala, Atika Zahra
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v6i1.282

Abstract

Proses industrialisasi dan modernisasi dan terutama industrialisasi kehutanan telah berdampak besar pada kelangsungan hutan sebagai penyangga hidup dan kehidupan mahluk didunia. Negara telah produk hukum untuk melindungi lingkungan hidup dan hutan, mulai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU PPPH). Namun, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) telah merubah, mengganti dan menambahkan substansi. Dalam ketentuan UULH, terdapat rumusan ketentuan pidana beserta sanksi, begitupun UU PPPH yang merupakan cakupan hukum pidana khusus, terdapat rumusan ketentuan pidana, tanggungjawab, sanksi hingga keleembagaan penegakan hukum. Upaya optimalisasi pelaksanaan hukum dalam fungsinya yang berciri kausatif membutuhkan peran dari berbagai elemen, peran masyarakat luas sangat dibutuhkan. Dari pemahaman-pemahaman hukum seseorang maka akan terwujud ketertiban sosial. Oleh sebab itu, untuk memberikan pemahaman yang baik terhadap masyarakat luas mengenai peran masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan illegal logging, maka perlu memberikan pendampingan agar masyarakat mengetahui serta memahami dengan benar tentang peran masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan illegal logging. Kegiatan pendampingan tentang Model Pencegahan Dan Penanggulangan Ilegal Logging Pasca Undang-Undang Cipta Kerja (Pemberdayaan Komunitas Lokal Di Wilayah Kec. Narmada Kab. Lombok Barat, mencakup penyuluhan dan pembimbingan di uraikan berdasarkan materi yang meliputi: Pengantar Umum tentang Hutan; Tinjauan tentang Kerusakan Hutan; Bentuk-Bentuk upaya pencegahan dan penanggulangan illegal logging dan Sanksi pidana terhadap tindak pidana illegal logging berdasarkan hukum di Indonesia, UU Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan dan perubahannya dalam UU Cipta Kerja.
Pemidanaan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan Pendekatan Penologi Terhadap Upaya Rehabilitasi Dan Reintegrasi Sosial Di Indonesia Dengan Negara Lain Putri, Mella Kartika; Suherman, Asep
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v6i1.310

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pemidanaan anak dalam sistem peradilan pidana Indonesia berdasarkan pendekatan penologi yang berfokus pada upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Pemidanaan anak memiliki karakteristik khusus karena harus mengedepankan prinsip perlindungan anak dan pendekatan yang lebih humanis dibandingkan pemidanaan orang dewasa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah mengadopsi prinsip rehabilitatif melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam implementasinya masih terdapat berbagai kendala, seperti kurangnya fasilitas rehabilitasi, minimnya pelatihan bagi aparat penegak hukum, dan rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya reintegrasi sosial anak. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kebijakan dan program rehabilitasi anak yang lebih efektif dan berorientasi pada pemulihan sosial. Kata Kunci: Pemidanaan Anak, Sistem Peradilan Pidana, Penologi, Rehabilitasi, Reintegrasi Sosial
DUGAAN SPIONASE DAN DAMPAKNYA: ASPEK HUKUM DI BALIK PENUTUPAN KONSULAT CHINA OLEH AMERIKA Sari, Dwi Julica; Sintia, Lili; Simanjuntak, Martinus Alexander; Kurniawan, Ridho; Septaria, Ema; Adepio, M. Ilham
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v6i1.316

Abstract

Abstrak Artikel ini membahas penutupan Konsulat Tiongkok di Houston oleh Amerika Serikat pada tahun 2020, yang menimbulkan implikasi hukum dan diplomatik. Penutupan ini dipicu oleh tuduhan spionase dan pelanggaran keamanan, yang mengarah pada keputusan Amerika Serikat untuk mencabut izin operasional konsulat berdasarkan Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler. Meskipun tindakan tersebut legal, dari perspektif diplomasi, langkah tersebut dinilai kurang menghormati asas courtesy yang penting dalam menjaga stabilitas hubungan bilateral. Artikel ini menyoroti pentingnya komunikasi diplomatik dan negosiasi sebelum mengambil keputusan drastis yang dapat memperburuk ketegangan antar negara. Kata Kunci: Penutupan Konsulat, Konvensi Wina 1963, Asas Courtesy
Indonesia PEREDARAN GELAP NARKOTIKA PERSPEKTIF THREE PILLARS MINIMISATION Ristanti, Yuni; Nirmala, Atika Zahra
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v6i1.317

Abstract

Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius dan terus meningkat terkait penyalahgunaan narkotika dan perdagangan gelap narkoba, yang semakin diperburuk oleh kondisi geografisnya yang luas dan berbentuk kepulauan. Terletak di antara dua benua dan dua samudra, Indonesia telah menjadi jalur penting bagi sindikat narkotika transnasional. Sebagai respons, Badan Narkotika Nasional (BNN) telah menerapkan kerangka kerja Three Pillars Minimization yang terdiri atas supply reduction (pengurangan pasokan), demand reduction (pengurangan permintaan), dan harm reduction (pengurangan dampak buruk), sebagai strategi hukum dan kelembagaan utama. Penelitian ini bertujuan untuk menilai secara kritis efektivitas implementasi ketiga pilar tersebut dan mengidentifikasi hambatan struktural maupun hukum yang mengganggu penerapan secara merata dalam yurisdiksi Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, studi ini menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku, praktik kelembagaan, dan mekanisme penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun BNN memiliki mandat hukum yang kuat dan komitmen nyata melalui operasi penindakan, edukasi preventif, serta program rehabilitasi, pelaksanaan strategi tiga pilar masih terfragmentasi dan belum merata secara geografis. Faktor-faktor yang berkontribusi meliputi keterisolasian wilayah, ketimpangan infrastruktur, dan perbedaan kapasitas kelembagaan daerah. Selain itu, integrasi pendekatan harm reduction—seperti rehabilitasi melalui putusan pengadilan dan intervensi berbasis komunitas—belum sepenuhnya dioperasionalkan secara nasional. Studi ini menekankan pentingnya perumusan kebijakan hukum yang lebih terpadu untuk memastikan koordinasi antarlembaga, distribusi sumber daya yang adil, serta perlindungan hukum bagi tenaga medis dan sosial yang terlibat dalam program harm reduction. Kerangka hukum yang inklusif dan terintegrasi sangat penting untuk memperkuat rezim pengendalian narkotika nasional Indonesia dan memastikan kesesuaiannya dengan standar hukum internasional yang berlaku.
Pertanggungjawaban Hukum Diplomatik Arab Saudi Dalam Kasus Pembunuhan Jamal Khashoggi Di Istanbul 2018 Wijaya, Ano Dwi; Saylendra, Rindang; Aulia, Adinda; Septaria, Ema; Adepio, Ilham
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v6i1.318

Abstract

Penelitian ini menganalisis pelanggaran hukum diplomatik yang dilakukan oleh Arab Saudi dalam kasus pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi di Kantor Konsulat Arab Saudi di Istanbul pada tahun 2018. Berdasarkan Vienna Convention on Consular Relations, Arab Saudi telah melanggar ketentuan Pasal 55 ayat (2) tentang penggunaan gedung konsulat serta prinsip-prinsip dasar hubungan diplomatik, seperti Mutual Consent, Reciprocity, Pacta Sunt Servanda, dan Itikad Baik. Pelanggaran ini menimbulkan pertanggungjawaban internasional bagi Arab Saudi sesuai dengan Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, yang mencakup pemberian restitusi, kompensasi, permintaan maaf formal, serta jaminan ketidakberulangan pelanggaran serupa di masa depan. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu pendekatan konvensi-konvensi internasional yang berkaitan dengan kasus menganalisis dokumen hukum internasional. Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya penegakan hukum diplomatik dalam hubungan internasional guna mencegah penyalahgunaan fasilitas diplomatik untuk tindakan yang melanggar hukum, serta mendorong perbaikan dalam sistem hukum internasional terkait pertanggungjawaban negara dalam kasus kejahatan berat seperti pembunuhan berencana terhadap jurnalis.
“Implementasi Prinsip Good Faith dalam Penyelesaian Sengketa Laut Cina Selatan: Telaah Yuridis terhadap Penolakan China atas Putusan Arbitrase Berdasarkan Vienna Convention on the Law of Treaties” Della, Anesva Sari; Latifah, Ratu Dian; Anie, Handra; Septaria, Ema; Adepio, M. Ilham
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v6i1.320

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini mengkaji implementasi prinsip itikad baik (good faith) dalam penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan, dengan fokus pada penolakan China terhadap putusan Mahkamah Arbitrase Internasional tahun 2016. Dalam konteks sengketa yang melibatkan klaim tumpang tindih antara China, Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Taiwan, penelitian ini menelaah bagaimana dua instrumen hukum internasional utama, yaitu United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 dan Vienna Convention on the Law of Treaties (VCLT) 1969, dijadikan kerangka untuk menilai validitas dan implikasi putusan arbitrase. UNCLOS mengatur batas wilayah laut melalui penarikan garis dasar dan menetapkan hak-hak negara pesisir, sedangkan VCLT menggarisbawahi prinsip pacta sunt servanda yang mengharuskan negara untuk melaksanakan perjanjian dengan itikad baik.Putusan arbitrase pada 12 Juli 2016 menyatakan bahwa klaim historis China melalui Nine-Dash Line tidak memiliki dasar hukum yang sah menurut UNCLOS. Meskipun putusan tersebut telah dihasilkan melalui mekanisme penyelesaian sengketa internasional yang sah, China secara tegas menolak untuk mengakui putusan tersebut, dengan alasan bahwa mahkamah tidak memiliki yurisdiksi atas sengketa ini. Penolakan tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip itikad baik sebagaimana diatur dalam VCLT dan menimbulkan tantangan serius terhadap penegakan hukum internasional. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan kualitatif melalui telaah pustaka terhadap doktrin, literatur, dan putusan pengadilan internasional. Hasil analisis menunjukkan bahwa penolakan China tidak hanya melemahkan sistem penyelesaian sengketa internasional, tetapi juga dapat menyebabkan ketidakstabilan regional melalui peningkatan ketegangan geopolitik. Oleh karena itu, penerapan prinsip itikad baik menurut VCLT merupakan landasan penting untuk memelihara kepercayaan dan stabilitas dalam penyelesaian sengketa internasional, sehingga negara-negara harus berkomitmen menghormati putusan yang sudah dihasilkan melalui mekanisme hukum yang telah disepakati bersama. Kata kunci: Sengketa Laut Cina Selatan; perjanjian internasional; Vienna Convention on the Law of Treaties; implementasi; implikasi.
Pengaturan Pertambangan Rakyat Paska Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Umami, Allan Mustafa; Subadi, Eka Jaya
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v6i1.340

Abstract

Perubahan ketentuan pertambangan saat diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berdampak pada pengaturan pertambangan rakyat di sektor perizinan, pengawasan, pembinaan dan tata kelola lingkungan hidup. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pengaturan pertambangan rakyat paska pemberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan pertambangan rakyat paska pemberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini adalah dihilangkannya kewenangan pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mengeluarkan izin pertambangan rakyat. Pengawasan dan pembinaan pertambangan rakyat dilakukan oleh Menteri. Kedalaman, luas, jangka waktu berkaitan dengan wilayah pertambangan rakyat ke arah yang lebih dalam,luas, dan panjang. Objek pertambangan rakyat lebih dibatasi daripada aturan sebelumnya.

Page 19 of 23 | Total Record : 226

 17   18   19   20   21 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 3 No. 1 (2022): Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 2 No. 2 (2021): Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 1 No. 2 (2020): Jurnal Risalah Kenotariatan More Issue