cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Abdul Atsar
Contact Email
risalahmkn@unram.ac.id
Phone
+628786855632
Journal Mail Official
risalahmkn@unram.ac.id
Editorial Address
Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum. Universitas Mataram Jl. Majapahit No. 62 Mataram 83125
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Jurnal Risalah Kenotariatan
Published by Universitas Mataram
ISSN : 2775362X     EISSN : 2775362X     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Jurnal Risalah Kenotariatan merupakan media setiap semester guna penyebarluasan (diseminasi) hasil penelitian dan pengabdian atau kajian konseptual tentang hukum dan kenotariatan. Jurnal Risalah Kenotariatan terbit dua nomor dalam setahun (Juni dan Desember) Jurnal Risalah Kenotariatan memuat hasil penelitian dan pengabdian atau kajian konseptual (hasil pemikiran) tentang hukum, konstitusi, Kenotariatan, serta isu-isu hukum kenotariatan dan ketatanegaraan yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Jurnal Risalah Kenotariatan ditujukan untuk kalangan pakar, akademisi, praktisi, penyelenggara negara, LSM, serta pemerhati hukum konstitusi dan ketatanegaraan.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Seni dan Humaniora (Lain-Lain)
Articles 209 Documents
 17   18   19   20   21 
URGENSI INTEGRASI KEWENANGAN OJK DAN BAPPEBTI DALAM PENGATURAN INVESTASI ASET KRIPTO DI INDONESIA Mulyana, Septira Putri; Sumaragatha, I Gusti Bagus Sakah; Evangelista, Beverly
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v6i1.356

Abstract

Perkembangan pesat aset kripto sebagai instrumen investasi di Indonesia menimbulkan tantangan dalam pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh dua lembaga utama, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Ketidakterpaduan kewenangan antara kedua lembaga ini menyebabkan tumpang tindih regulasi yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan risiko bagi pelaku usaha maupun investor. Artikel ini bertujuan menganalisis urgensi integrasi kewenangan OJK dan Bappebti dalam pengaturan investasi aset kripto dari perspektif hukum bisnis dan administrasi negara. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi integrasi kewenangan tersebut dari perspektif hukum bisnis dan hukum administrasi negara, serta mengusulkan model kelembagaan yang lebih efisien dan akuntabel. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan konseptual, penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi kewenangan di bawah OJK akan memberikan kepastian hukum, efektivitas pengawasan, dan perlindungan investor yang lebih optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi kewenangan sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, menciptakan kepastian hukum, serta mendukung perkembangan investasi aset kripto yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia. Rekomendasi diberikan untuk mengoptimalkan harmonisasi regulasi melalui revisi kebijakan dan pembentukan mekanisme koordinasi yang jelas antara kedua lembaga. Keyword: Crypto Asset Investment, OJK, Bappebti, Integration of Authority.
Perlindungan Lingkungan Hidup Dalam Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Di Provinsi NTB Rahmadani, Rahmadani; Ashari, Ashari; Kafrawi, Rachman Maulana; Setiawan, Agung
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v6i1.358

Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi kebijakan pengembangan pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang mengacu kepada konsep pembagunan pariwisata berkelanjutan (Sustainable Tourism) dimana fokus menyoroti aspek perlindungan lingkungan hidup dalam kerangka regulasi kebijakan. Penelitian dilakukan pada tataran normatif dan implementatif dengan menganalisis kebijakan pengembangan pariwisata di Provinsi NTB, dalam rangka mengetahui sejauh mana aspek perlindungan lingkungan hidup temanifestasi dan bersesuaian dengan konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan. Penelitian dilakukan dengan metode normatif-empiris yakni memadukan unsur hukum secara normatif yang didukung penambahan data atau unsur empiris (realisasi kebijakan). Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan konseptual, peraturan perundang-undangan, dan pendekatan empiris terkait fakta implementasi kebijakan. Jenis data yang digunakan meliputi data primer berupa dokumentasi laporan kinerja dan evaluasi Dinas Pariwisata terkait realiasai rencana strategis pembangunan pariwisata di NTB. Data sekunder dokumen peraturan perundang-undangan, kebijakan rencana startegis dan rencana kerja pariwisata NTB, serta berupa literatur-literatur ilmiah yang relevan. Data-data terkait realisasi/pelaksanaan kebijakan diperoleh dari dokumen/arsip/laporan evaluasi. Data dikumpulkan dengan studi kepustakaan (study literature) dan dilakukan analisis secara kualitatif, disajikan secara deskriptif.
Tantangan Penegakan Hukum Siber Di Era Lintas Negara Dan Upaya Harmonisasi Global Tekayadi, Suntarajaya; Sumerah, Sumerah; Efendi, Saparudin
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v6i1.361

Abstract

Perkembangan teknologi informasi yang melampaui batas negara telah memunculkan tantangan baru dalam penegakan hukum, khususnya dalam menghadapi kejahatan siber. Karakter kejahatan siber yang bersifat transnasional membuat hukum nasional sering kali tidak mampu menjangkau atau menindak pelaku secara efektif. Artikel ini membahas urgensi tantangan penegakan hukum dan harmonisasi hukum siber dan strategi harmonisasi hukum siber secara global. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penegakan hukum dan strategi harmonisasi hukum siber secara global. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangna dengan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama adalah sifat lintas batas dari kejahatan siber yang mengaburkan yuridiksi hukum antar negara dan keterbatasan kapasitas teknis dan infrastruktur penegakan hukum serta sumberdaya manusia yang memiliki keahlian. Kesimpulan dari penelitian ini adalah harmonisasi hukum siber menjadi penting untuk menciptakan sistem hukum yang responsif, kolaboratif, dan adaptif dalam menghadapi ancaman dunia digital yang terus berkembang.
Pengangkatan Anak: Analisis Komparatif Prosedur dan Akibat Hukum antara Adat Kebiasaan Masyarakat Setempat dan Peraturan Perundang-Undangan Roby Putra, Aria
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v6i1.362

Abstract

Tulisan ini bertujuan menganalisis prosedur dan implikasi hukum dari adopsi, baik yang berlaku menurut adat kebiasaan setempat maupun peraturan perundang-undangan. Serta memakai metode penelitian yuridis-normatif dan pendekatan komparatif, hasil dari tulisan ini menyoroti perbedaan signifikan dalam tata cara dan konsekuensi hukum antara kedua sistem tersebut. Adopsi adat terbagi menjadi dua metode: langsung dan tidak langsung, dengan prosedur yang bisa beragam di berbagai wilayah. Dampak hukumnya mencakup status anak angkat yang setara anak kandung (termasuk hak waris dan penerusan keturunan), serta adanya kemungkinan pemutusan atau tidak pemutusan ikatan darah dengan orang tua biologis, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Berbeda dengan adopsi adat, adopsi berdasarkan undang-undang menekankan pada kesejahteraan anak, tidak mengakhiri ikatan darah dengan orang tua biologis, perlu dicatatkan di akta kelahiran, dan mengharuskan adanya kesamaan agama. Konsekuensi hukumnya adalah timbulnya hubungan keperdataan, seperti kewajiban menafkahi dan memelihara anak angkat, serta hak waris melalui wasiat wajibah.
Perlindungan Hukum Pembeli dalam Akta PPJB Lunas Tanpa Tenggat Waktu: Risiko dan Peran Notaris Haryanto, Steven Galileo; Sudirman, M.; Djaja, Benny
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v6i1.365

Abstract

Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) lunas merupakan perjanjian pendahuluan yang dibuat oleh notaris saat pembeli telah melunasi seluruh harga objek jual beli, namun belum terjadi peralihan hak karena penjual belum memenuhi kewajibannya. Permasalahan muncul ketika PPJB tersebut tidak mencantumkan tenggat waktu pemenuhan kewajiban oleh penjual, sehingga berpotensi menimbulkan ketimpangan hak dan kewajiban serta menyulitkan pembeli dalam membuktikan wanprestasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan dan kekuatan mengikat PPJB tanpa tenggat waktu, mengidentifikasi risiko hukum yang timbul bagi pembeli, serta merumuskan peran notaris dalam menjamin proporsionalitas dan kepastian hukum dalam isi akta. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan data primer berupa peraturan perundang-undangan dan data sekunder berupa literatur hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa PPJB tanpa tenggat waktu tetap sah secara formil, namun berisiko secara substantif. Oleh karena itu, klausul tenggat waktu penting dimasukkan dalam PPJB sebagai bentuk perlindungan hukum preventif terhadap risiko wanprestasi oleh penjual.
Penyelesaian Sengketa Tanah Sesuai Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomer 21 Tahun 2020 Di Kelurahan Pagutan Kota Mataram Satriawan, Hera Alvina; Umami, Allan Mustafa; Al Qindy, Fatria Hikmatiar; Wahyuddin, Wahyuddin
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v6i1.370

Abstract

Sengketa tanah adalah sengketa yang sudah ada sejak orde lama, hingga sekarang. Kualitas dan kuantitas sengketa tanah merupakan maslah yang selalu ada dalam tatanan kehidupan manusia. Di Kelurahan Pagutan Kota Mataram masih banyak terjadi sengketa tanah. Maka pemerintah wajib memberikan solusi melalui penyuluhan mengenai sengketa tanah yang dapat dilakukan melalui jalur non litigasi yang dapat dilakukan di Kantor Badan Pertanahan Nasional. Menurut data Kantor Pertanahan Kota Mataram setiap tahun banyak terjadi sengketa tanah baik yang di selesaikan melalui litigasi dan non litigasi. Sengketa tanah yang terjadi di Kota Mataram dikarenakan sebagian masyarakat menempati tanah warisan leluhur tanpa memiliki sertifikat kepemilikan, atau salah menggunakan tanah berdasarkan hak kepemilikannya sehingga tidak memiliki kekuatan hukum. Pemahaman masyarakat mengenai cara penyelesian sengketa melalui jalur non litigasi dan dapat di selelsaikan di Kantor badan pertanahan Nasional , hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat terkait peraturan Perundang-undangan.Pada situasi yang demikian maka peningkatan kesadaran serta pengetahuan masyarakat tentang cara penyelesaian sengketa tanah melalui Badan pertanahan Nasional dengan menggunakan metode tatap muka secara langsung melalui Ceramah, diskusi interaktif atau tanya jawab, konsultasi. Adapun kaitannya dengan metode evaluasi dilakukan pembagian kuesioner yang di isi oleh responden.
Kedudukan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Dalam Mengawasi Pengelolaan Keuangan Daerah Basniwati, AD; Jayadi, Haeruman; Setiawan, Agung
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v6i1.283

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kedudukan dan peranan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah serta bagaimana kendala dan upaya dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Hasil penelitian nya adalah: dimana BPKP mempunyai kedudukan adalah lembaga non departemen pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, maka tentunya BPKP merupakan lembaga yang dapat dikatakan setingkat dengan dapertemen yang strategis karena mempunyai kewenangan yang tidak dimiliki oleh APIP lainnya; Kendala serta upaya BPKP dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah berada di lingkup hambatan dalam pengawasan yang dimulai dari Sumber Daya Manusia (SDM). Luaran yang diharapkan dari penelitian ini adalah dihasilkannya jurnal ilmiah dan bahan ajar terutama untuk mata kuliah Hukum Tata Negara.
Kemitraan Lobster Supply Chain Indonesia-Vietnam dalam Perspektif Prinsip Open Access and Benefit Sharing CBD dan Dampaknya terhadap Keberlanjutan Kampung Lobster Teluk Jukung NTB Rizki Apriliana, Adhitya Nini; Amalia, Ayu Riska; Nugraha, Lalu Guna; Pitaloka, Diva; Maharani, Baiq Faridha Aulya
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan (in progress)
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v6i2.383

Abstract

Teluk Jukung, Lombok Timur, merupakan Kampung Budidaya Lobster yang diakui secara nasional namun menghadapi persoalan serius berupa penyelundupan benih lobster ilegal, keterbatasan akses teknologi, dan disharmoni regulasi ekspor yang membuat pembudidaya rentan secara ekonomi maupun ekologis. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, Indonesia menjalin kemitraan rantai pasok dengan Vietnam melalui transfer teknologi dan hilirisasi perikanan. Namun demikian, kemitraan ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian dengan prinsip Open Access and Benefit Sharing (ABS) dalam Convention on Biological Diversity (CBD), khususnya mekanisme Prior Informed Consent (PIC) dan Mutually Agreed Terms (MAT). Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal untuk menilai implementasi ABS dalam kerja sama Indonesia–Vietnam serta dampaknya terhadap keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan pembudidaya lobster di Teluk Jukung. Temuan penelitian menunjukkan tiga aspek utama: pertama, masih terdapat ketidakharmonisan antara kebijakan nasional dan realitas sosial-ekonomi pembudidaya; kedua, terdapat celah implementasi PIC dan MAT yang menyebabkan ketidakadilan distribusi manfaat; ketiga, diperlukan model strategi pengelolaan lobster berbasis ABS untuk memastikan keterlibatan pembudidaya, mendorong transfer teknologi yang setara, dan memperkuat posisi tawar Indonesia dalam rantai pasok global. Penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan guna mewujudkan tata kelola budidaya lobster yang berkeadilan dan berkelanjutan. Kata kunci: Teluk Jukung; Access and Benefit Sharing, Lobster Supply Chain; Benih Lobster
Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Berbasis Community Policing Di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Amin, Idi; Hidayat, Syamsul; Saepudin, Lalu; Taufan, Taufan
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan (in progress)
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v6i2.397

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran masyarakat dan peran Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika dan menganlisis penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Berbasis Community Policing di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. Metode penelitian digunakan yaitu normatif dengan pendekatan perundang, pendekatan konseptual dan sosiologis. Penelitian ini berbasis pada norma hukum terkait tindak pidana narkotika dan kepolisian, yaitu UU Narkotika dan UU Polri. Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder yaitu bahan data lapangan di Polres Lombok Tengah dan komunitas serta pemerintah desa Mertak, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah. Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Berbasis Community Policing Di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika mencakup 3 (tiga) elemen kunci, yaitu: community partnerships (kemitraan masyarakat), organizational transformation (transformasi organisasi) dan problem solving (pemecahan masalah).

Page 21 of 21 | Total Record : 209

 17   18   19   20   21 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan (in progress) Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 3 No. 1 (2022): Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 2 No. 2 (2021): Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 1 No. 2 (2020): Jurnal Risalah Kenotariatan More Issue