cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Abdul Atsar
Contact Email
risalahmkn@unram.ac.id
Phone
+628786855632
Journal Mail Official
risalahmkn@unram.ac.id
Editorial Address
Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum. Universitas Mataram Jl. Majapahit No. 62 Mataram 83125
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Jurnal Risalah Kenotariatan
Published by Universitas Mataram
ISSN : 2775362X     EISSN : 2775362X     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Jurnal Risalah Kenotariatan merupakan media setiap semester guna penyebarluasan (diseminasi) hasil penelitian dan pengabdian atau kajian konseptual tentang hukum dan kenotariatan. Jurnal Risalah Kenotariatan terbit dua nomor dalam setahun (Juni dan Desember) Jurnal Risalah Kenotariatan memuat hasil penelitian dan pengabdian atau kajian konseptual (hasil pemikiran) tentang hukum, konstitusi, Kenotariatan, serta isu-isu hukum kenotariatan dan ketatanegaraan yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Jurnal Risalah Kenotariatan ditujukan untuk kalangan pakar, akademisi, praktisi, penyelenggara negara, LSM, serta pemerhati hukum konstitusi dan ketatanegaraan.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Seni dan Humaniora (Lain-Lain)
Articles 226 Documents
 7   8   9   10   11 
Analisisis Terhadap Substansi Kode Etik Komisi Pemberantasan Korupsi Rodliyah, Rodliyah; Parman, Lalu; Ufran, Ufran
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.97

Abstract

Tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengkaji dan menganalisis tentang: (1) substansi kode etik KPK, (2) jenis-jenis pelanggaran kode etik KPK yang diadili oleh Dewan Pengawas KPK, (3) sanksi bagi pelanggar kode etik KPK. Metode yang digunakan disajikan berikut ini. Jenis penelitian ini, yaitu penelitian hukum normatif-empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu (1) pendekatan undang-undang (statute approah), (2) pendekatan konseptual (conceptual approach), dan (3) kasus. Sumber datanya berasal dari data kepustakaan, dan bahan hukumnya, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan studi dokumenter. Analisis datanya, menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian disajikan berikut ini. 1. Substansi kode etik dan pedoman perilaku KPK memuat tentang nilai-nilai dasar yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh insan KPK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, serta dalam hubungannya kemasyarakatan. Nilai-nilai dasar yang harus dipatuhi oleh insan KPK, yang meliputi integritas, sinergi, keadilan, profesionalisme, dan kepemimpinan. 2. Jenis-jenis pelanggaran kode etik KPK yang telah diadili oleh Dewan Pengawas KPK adalah diduga melakukan gaya hidup mewah, penyalahgunaan jabatan, yaitu membantu tidak menindaklanjutkan penyelidikan dugaan korupsi, gratifikasi, selingkuh dan perzinahan. 3. Sanksi bagi pelanggar kode etik KPK yang telah diputuskan Dewan Pengawas KPK adalah satu orang dijatuhi hukuman sanksi ringan teguran tertulis I, satu orang dihukum sanksi ringan teguran tertulis II,satu orang dihukum sanksi ringan teguran lisan, dan satu orang dihukum sanksi berat diberhentikan tidak dengan hormat.
Analisis Yuridis Terhadap Notaris Jarak Jauh (Remote Electronic Notarization) : (Studi Komparatif Antara Sistem Hukum Negara Federal Amerika Serikat dengan Negara Bagian Washington) HS., Salim; Djumardin, Djumardin; Munandar, Aris
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.98

Abstract

Tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengkaji dan menganalisis tentang: (1) kewenangan notaris jarak jauh atau remote online notarization dalam sistem hukum yang berlaku di Negara Federal Amerika Serikat dan Negara Bagian Washington, (2) mekanisme dalam penandatanganan akta notaris jarak jauh, (3) kekuatan pembuktian akta notaris yang dibuat oleh notaris jarak jauh, dan (4) penyusunan bahan ajar “Hukum Notaris Jarak Jauh”. Metode yang digunakan disajikan berikut ini. Jenis penelitian ini, yaitu penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu (1) pendekatan undang-undang (statute approah), dan (2) pendekatan komparatif (comparative approach). Sumber datanya berasal dari data kepustakaan. dan bahan hukumnya, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Teknik pengumpulan datanya, yaitu menggunakan studi dokumenter. Analisis datanya, menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian itu, disajikan berikut ini. 1. Kewenangan notaris jarak jauh, baik dalam hukum negara Federal Amerika Serikat maupun negara Bagian Washington adalah sama antara keduanya. Kewenangan itu, yang meliputi: pengakuan, melakukan pembuktian atas sumpah atau janji, menyaksikan atau membuktikan tanda tangan, mengesahkan atau membuktikan salinannya; dan mencatat protes dari instrumen yang dapat dinegosiasikan. 2. Mekanisme dalam penandatanganan akta notaris jarak jauh pada negara Federal Amerika Serikat adalah sama dengan dengan mekanisme negara bagian Washington. Mekanisme itu, yang meliputi: a. Notaris jarak jauh harus menyediakan alat teknologi komunikasi audio visual, b. akta notaris jarak jauh yang ditandatangani oleh notaris jarak jauh harus sama dengan yang ditandatangani oleh para pihak, dan c. otaris jarak jauh harus menyediakan teknologi komunikasi yang aman. 3. Kekuatan pembuktian akta notaris jarak jauh yang dibuat oleh notaris jarak jauh, baik dalam hukum negara Federal Amerika Serikat maupun Washington adalah mempunyai pembuktian yang sama dengan notaris yang dibuat secara tradisional
Implementasi Perjanjian Jual Beli Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Antara Konsumen Dengan Developer : (Studi Pada PT. Abu Bakar Lombok) Swadana, I Gede Indrawan; HS., Salim; Muhaimin, Muhaimin
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.99

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang implementasi perjanjian jual beli kredit pemilikan rumah (KPR) antara konsumen denga ndeveloper, tujuan untuk menganalisis implementasi perjanjian jual beli kredit pemilikan rumah antara konsumen dengan developer pada PT. Abu Bakar Lombok & untuk menganalisis faktor apa yang mempengaruhi terjadinya wanprestasi dalam jual beli kredit pemilikan rumah antara konsumen dengan developer pada PT. Abu Bakar Lombok. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hokum normatif-empiris.Hasilpenelitian yang penulis dapatkan bahwa pihak developer telah memenuhi syarat-syarat dan tidak pernah melanggar peraturan perundang-undangan.Pihak konsumen tidak pernah merasa dirugikan selama melakukan perjanjian jual beli rumah dengan PT. Abu Bakar Lombok, pihak Bank yang melaksanakan kerjasama belum pernah bermasalah dengan hukum. Hasi lpenelitian, pertama adalah PT.Abu Bakar Lombok sudah melaksanakan perjanjian KPR sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) secara optimal.Kedua adalah faktor yang mempengaruhi terjadinya wanprestasi yaitu lalai, kondisi terpaksa dan kesengajaan.
Bentuk Pelanggaran Hukum Dan Penegakan Hukum Notaris Di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Candra, I Nyoman Wira; Asikin, Zainal; Suhartana, Lalu Wira Pria
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.100

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa bentuk pelanggaran oleh Notaris yang terjadi di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan penegakan hukum terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologi hukum. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan Analisa bahan hukum dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui terdapat beberapa pelanggaran yang terjadi dalam kurun waktu 2018-2022 yaitu sejumlah 22 pelanggaran serta penegakan hukum yang dikeluarkan oleh MPW Nusa Tenggara Barat lebih dominan terhadap teguran tertulis.
JUDEX FACTI OF RELIGIOUS COURT REGARDING DIVORCE CASE : ANALYSIS OF DECISION NUMBER 2029/pdt.g/2022/PA.btm Fitri, Winda; Riyansyah, Muhd. Wildan; Anisa Tia Mulyani; Fenecia, Evelyn; Irawan, Dhenisa Octavia; Sakti, Nuryoga Aji
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.101

Abstract

Peradilan agama merupakan salah satu dari empat peradilan yang ada di sistem peradilan yang ada di Indonesia. Peradilan agama memiliki peran penting dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum yang terkait dengan agama Islam di Indonesia. Peradilan di Agama Indonesia disusun dalam dua tingkatan, yaitu peradilan tingkat pertama terdiri dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah dan peradilan tingkat banding, terdiri dari Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar’iyah Provinsi. Dua peradilan tersebut sebagai judex facti yang bertugas untuk merumuskan fakta, mencari hubungan sebab akibat dan mereka probabilitas. Peradilan Agama adalah pengadilan yang bertanggung jawab dalam mengadili perkara perdata Islam. Perceraian merupakan suatu peristiwa di mana pasangan suami istri secara sah memutuskan hubungan pernikahan yang telah terjalin di antara mereka. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian yuridis-normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan terhadap perundang-undangan dan pendekatan terhadap konseptual. Metode penelitian yuridis-normatif dilakukan dengan cara meneliti data sekunder. Metode analisis yang diterapkan dalam menganalisis data-data tersebut diatas adalah metode analisis deskriptif-kualitatif.
Analisis Hukum Pelaksanaan Akad Musyarakah Terhadap Pembiayaan Konstruksi Dan Akad Murabahah Untuk Pembiayaan Kepemilikan Rumah Subsidi Di Bank NTB Syariah Mashadi, Muhammad; Hirsanuddin, Hirsanuddin; Muhaimin, Muhaimin
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.102

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah: pertama, untuk menganalisis pelaksanaan akad musyarakah dalam pembiayaan konstruksi di Bank NTB Syariah, kedua, untuk menganalisis pelaksanaan akad murabahah dalam pembiayaan kepemilikan rumah subsidi di Bank NTB Syariah, ketiga, untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan akad musyarakah dan akad murabahah di Bank NTB Syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris. Hasil penelitian menunjukkan, pertama,pembagian keuntungan akad musyarakah yang dilakukan oleh Bank NTB Syariah Pusat tidak sesuai dengan pembagian keuntungan akad musyarakah menurut fiqih maupun Fatwa Dewan Syariah Nasional: 08/DSN-MUI/IV/2000. Hal ini disebabkan cara pembagian keuntungan yang dilakukan oleh Bank NTB Syariah Pusat menggunakan sistem bagi hasil tetapi pembagian keuntungannya didapat dari persentase besarnya pembiayaan dan jangka waktu pembiayaan bukan dari persentase keuntungan yang didapat dari usaha. Perjanjian musyarakahyang dibuat oleh Bank NTB Syariah tidak tercermin prinsip kemitraan atau kesetaraan antara bank dan nasabah.Diantaranya nasabah diwajibkanmembayar seluruh biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan perbuatan perjanjian ini termasuk jasa notaris, asuransi dan administrasi. Kedua, Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembiayaan musyarakah dan murabahah pada Bank NTB Syariah Pusat disebabkan oleh 2 (dua) faktor yaitu berasal dari nasabah dan dari pihak bank sendiri.
KEBIJAKAN ZERO TOLERANCE AMERIKA SERIKAT DI ERA DONALD TRUMP : PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL Amalia, Ayu Riska; S.M Noor; Magassing, Abdul Maasba
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.103

Abstract

Pemerintahan Trump memiliki kebijakan “zero-tolerance” yang menyerukan penuntutan pidana terhadap semua individu yang melintasi perbatasan AS-Meksiko secara ilegal, termasuk pencari suaka dan mereka yang memiliki anak-anak di bawah umur. Di bawah kebijakan itu, pihak berwenang federal menahan pencari suaka dan imigran dan memisahkan anak-anak dari orang tua atau wali dengan siapa mereka masuk ke negara itu secara ilegal. Amerika Serikat adalah pihak pada Konvensi dan Protokol Pengungsi, yang mengatur perlakuan terhadap pengungsi dan pencari suaka. Berdasarkan fakta yang diberikan, penelitian ini bertujuan untuk menentukan status Kebijakan Toleransi Nol dan kewajiban Amerika Serikat terhadap pencari suaka berdasarkan hukum internasional dan hukum hak asasi manusia internasional. Penelitian ini adalah studi normatif berbasis literatur yang menempatkan penekanan yang kuat pada melakukan ulasan literatur yang luas sebagai prioritas utamanya. Temuan penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan toleransi nol AS tidak konsisten dengan kewajiban AS terhadap pencari suaka di bawah Pasal 31 (1) : Non-Penanggaran karena Masuk atau Kehadiran Ilegal dan Pasal 33 (1) : Prinsip Non-Returnasi dari Konvensi 1951 tentang Pengungsi. Kebijakan ini melanggar prinsip-prinsip fundamental hak asasi manusia internasional dalam cara memperlakukan pencari suaka dan imigran, termasuk hak anak, hak atas kebebasan, hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya, dan hak untuk hidup.
Sanksi Pidana Bagi Pelaku Perambah Hutan di Desa Gapit, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa Rodliyah, Rodliyah; Parman, Lalu; Ufran, Ufran
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.104

Abstract

Tujuan kegiatan penyuluhan hukum ini, adalah untuk mengetahui (1) faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat yang berada di Desa Gapit, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa banyak melakukan perambahan hutan, dan (2) Upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mengurangi masyarakat untuk melakukan perambahan hutan. Metode yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan hukum ini adalah metode ceramah dan dialog. Metode ceramah digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan kepada peserta penyuluhan. Sedangkan metode dialog adalah metode untuk memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan hal-hal yang kurang lengkap dan kurang jelas tentang materi penyuluhan hukum. Hasil penyuluhan, disajikan penyampaian materi penyuluhan hukum yang terdiri atas manfaat kawasan hutan, dan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan dibidang kehutanan serta melakukan penyuluhan dalam meningkatakan pemahaman masyarakat tentang manfaat kawasan hutan serta mengedukasi masyarakat agar tidak melakukan penebangan pohon secara tidak sah.
Penyuluhan Hukum Tentang Kekuatan Pembuktian Akta Hibah Di Desa Ongko, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa HS., Salim; Djumardin, Djumardin; Munandar, Aris
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.105

Abstract

Tujuan kegiatan penyuluhan hukum ini, adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang (1) kekuatan pembuktian akta hibah yang dibuat di hadapan notaris atau PPAT, dan (2) upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prosedur dalam pemberian hibah. Metode yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan hukum ini adalah metode ceramah dan dialog. Metode ceramah digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan kepada peserta penyuluhan. Sedangkan metode dialog adalah metode untuk memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan hal-hal yang kurang lengkap dan kurang jelas tentang materi penyuluhan hokum. Kegiatan penyuluhan hukum tentang kekuatan pembuktian akta hibah di desa Ongko, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa telah dilaksanakan pada tanggal 5 September 2022; peserta penyuluhan berjumlah 33 orang; materi penyuluhan terdiri atas: kekuatan pembuktian akta hibah, dan landasan hukum, subjek dan objek akta hibah Dampak positif kegiatan penyuluhan hukum ini,adalah:meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kekuatan pembuktian akta hibah; dan landasan hukum, subjek dan objek akta hibah.
THE HEALTH BPJS PUBLIC SERVICE MODEL TO REALIZE GOOD GOVERNANCE IN INDONESIA Fardillah, Roni; Widijowati, RR. Dijan; Ismail, Ismail
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.107

Abstract

Pelaksanaan good governance dapat dijadikan sebagai bagian dari upaya untuk melaksanakan asas-asas demokrasi dan demokratisasi yang merefleksikan dijunjung tingginya aspek pemenuhan hak-hak rakyat oleh penguasa, ditegakkan nya nilai-nilai keadilan dan solidaritas sosial, serta adanya penegakan hak asasi manusia (HAM) dalam berbagai aspek kehidupan negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami permasalahan mengenai bagaimana pelaksanaan prinsip-prinsip good governance dalam melayani BPJS kesehatan di indonesia salah satu masalah yang terjadi yaitu kurang nya responsif tenaga medis terhadap pasien BPJS di indonesia penelitian ini berusaha untuk mengungkap masalah yang berhubungan dengan prinsip-prinsip good governance dengan menggambarkan suatu fakta yang berkaitan dengan BPJS kesehatan di indonesia dan alasan penulis meneliti secara nasional karena hampir semua pasien BPJS kesehatan di daerah yang ada di Indonesia memiliki keluhan yang sama terkait masalah pelayanan pelayan pasien BPJS kesehatan di Indonesia.

Page 9 of 23 | Total Record : 226

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 3 No. 1 (2022): Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 2 No. 2 (2021): Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 1 No. 2 (2020): Jurnal Risalah Kenotariatan More Issue