cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Abdul Atsar
Contact Email
risalahmkn@unram.ac.id
Phone
+628786855632
Journal Mail Official
risalahmkn@unram.ac.id
Editorial Address
Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum. Universitas Mataram Jl. Majapahit No. 62 Mataram 83125
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Jurnal Risalah Kenotariatan
Published by Universitas Mataram
ISSN : 2775362X     EISSN : 2775362X     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Jurnal Risalah Kenotariatan merupakan media setiap semester guna penyebarluasan (diseminasi) hasil penelitian dan pengabdian atau kajian konseptual tentang hukum dan kenotariatan. Jurnal Risalah Kenotariatan terbit dua nomor dalam setahun (Juni dan Desember) Jurnal Risalah Kenotariatan memuat hasil penelitian dan pengabdian atau kajian konseptual (hasil pemikiran) tentang hukum, konstitusi, Kenotariatan, serta isu-isu hukum kenotariatan dan ketatanegaraan yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Jurnal Risalah Kenotariatan ditujukan untuk kalangan pakar, akademisi, praktisi, penyelenggara negara, LSM, serta pemerhati hukum konstitusi dan ketatanegaraan.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Seni dan Humaniora (Lain-Lain)
Articles 234 Documents
 20   21   22   23   24 
PENYULUHAN HUKUM PERAN BUMDES DALAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA GEGELANG LOMBOK BARAT NTB Agung Setiawan; Ashari Ashari; Riska Ari Amalia Riska Ari Amalia
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 7 No. 1 (2026): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini membahas kegiatan penyuluhan mengenai Penyuluhan Hukum Peran BUMDES Dalam Pembangunan Desa di Desa Gegelang Lombok Barat NTB. Tujuan pengabdian ini ialah guna memberikan pemahaman tentang pentingnya pengelolaan BUMDES dengan baik oleh masyarakat Desa di Desa Gegelang Lombok Barat NTB agar pembangunan Desa menjadi lebih maju. Pendekatan yang digunakan dalam pengabdian ini adalah pendekatan sosiologis dengan cara tatap muka secara langsung dengan masyarakat dalam bentuk ceramah dan diskusi atau tanya jawab antara penyuluh dan masyarakat. Kegiatan penyuluhan hukum ini dilakukan di Desa Gegelang Lombok Barat NTB dengan dihadiri oleh seluruh anggota BUMDES, BPD dan Kepala Desa beserta jajaran staf Desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan lembaga swadaya masyarakat.
Keamanan Siber Sebagai Bagian Dari Due Process of Law Dalam Penegakan Hukum Pidana Ahwan; Ufran
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 7 No. 1 (2026): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v7i1.432

Abstract

Digitalisasi penegakan hukum pidana telah menjadikan data pribadi dan bukti digital sebagai fondasi utama dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Ponsel, metadata komunikasi, rekaman elektronik, serta basis data perkara kini berfungsi sebagai “bahan bakar” proses pidana modern. Namun, kerangka hukum acara dan praktik penegakan hukum masih kerap memposisikan keamanan siber sebagai urusan administratif atau teknis, bukan sebagai bagian dari jaminan prosedural. Akibatnya, kebocoran, manipulasi, dan penyalahgunaan data berpotensi menggerus hak privasi, merusak integritas pembuktian, melemahkan prinsip fair trial, serta memicu reviktimisasi korban. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta ditopang kajian perbandingan dan kebijakan internasional. Artikel ini berargumen bahwa keamanan siber merupakan prasyarat esensial due process of law dalam penegakan hukum pidana berbasis data. Pemenuhan due process tidak cukup dinilai dari legalitas pengumpulan data, tetapi harus mencakup tata kelola keamanan sepanjang siklus hidup data dan bukti digital. Oleh karena itu, artikel ini menawarkan parameter operasional due process digital yang menekankan akuntabilitas, auditabilitas, pembatasan akses, perlindungan korban dan saksi, serta mekanisme pemulihan yang efektif.
Edukasi Hukum: Dampak Negatif Judi Online (Judol) Bagi Generasi Muda Di Desa Tanak Awu: edukasi hukum Lalu Panca Tresna D; Muhammad Rifaldi Setiawan; Ahwan Ahwan; Ayang Afira Anugerahayu; Ika Yuliana Susilawati Ika Yuliana Susilawati
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 7 No. 1 (2026): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v7i1.433

Abstract

Abstrak Judi Online atau biasa disebut (Judol) merupakan kegiatan taruhan atau perjudian yang dilakukan melalui Internet. Ini bisa mencakup berbagai jenis permainan seperti, taruhan Olahraga, Slot, Permainan Kasino Online, Togel Online dan Domino Online. Didukung oleh data bahwa di Seluruh wilayah Indonesia Begitu Maraknya permainan Judol Tanpa Terkecuali di Daerah Lombok. Oleh karena itu melalui “Edukasi Hukum:Dampak Negatif Judi Online (Judol) bagi generasi Muda, akan memberikan manfaat berupa pengetahuan dalam hal Dampak Negatif Judi Online (Judol). Metode yang digunakan dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara langsung di lapangan untuk tahap survei dan pelaksanaan sosialisasi di masyarakat. Hasil dari sosialisasi tersebut menyimpulkan bahwa Dampak Negatif Judi Online (Judol) memiliki urgensi yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat terlebih generasi muda. Segala bentuk Perjudian, lansung di dunia nyata maupun di dunia maya, salah satunya bentuknya berupa Judi Online (Judol) Status hukumnya dilarang Indonesia. Pemerintah sudah melakukan berbagai cara untuk Pemberatasan judol berupa penangkapan bandar pemilik situs dan pemblokiran situs-situs Judi online (Judol). Karena Dampak negatifnya begitu besar Seperti Kerugian financial, ketergantungan dan gangguan psikologis, Penipuan, kebocoran data pribadi dan masalah Hukum. Dengan demikian, dalam pemberantasan judol ini tidak cukup dengan hanya peran pemerintah saja tetapi perlu adanya peran masyarakat dengan melibatkan tokoh masyarakat, agama, dan pemuda, dengan cara memberikan edukasi dan penyadaran kepada generasi muda mengenai dampak negatif dari Judi Online (judol).
Eksistensi Mahkamah Konstitusi Sebagai Organ Pengawal Konstitusi Rusnan Rusnan; Johannes Johny Koynja Johannes Johny Koynja; Sarkawi Sarkawi
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 7 No. 1 (2026): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v7i1.436

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk melihat eksistensi Mahkamah Konstitusi sebagai organ pengawal konstitusi. Motode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normative dengan pendekatan kajian perundang-undangan dan pendekatan konseptual, analisa baha hukum yang digunakan adalah metode penafsiran perundang-undangan dan penafsiran autentik serta kajian filosofis. Hasil penelitian ini diharapkan adanya kejelasan Mahkamah Konstitusi sebagai organ pengawal konstitusi. Luaran penelitian ini dalam bentuk bahan ajar mengenai matakuliah yang terkait dalam bidang ini serta luaran tambahan dalam bentuk jurnal nasional yang ber-ISSN.

Page 24 of 24 | Total Record : 234

 20   21   22   23   24 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 1 (2026): Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 3 No. 1 (2022): Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 2 No. 2 (2021): Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 1 No. 2 (2020): Jurnal Risalah Kenotariatan More Issue