Jurnal Risalah Kenotariatan
Jurnal Risalah Kenotariatan merupakan media setiap semester guna penyebarluasan (diseminasi) hasil penelitian dan pengabdian atau kajian konseptual tentang hukum dan kenotariatan. Jurnal Risalah Kenotariatan terbit dua nomor dalam setahun (Juni dan Desember) Jurnal Risalah Kenotariatan memuat hasil penelitian dan pengabdian atau kajian konseptual (hasil pemikiran) tentang hukum, konstitusi, Kenotariatan, serta isu-isu hukum kenotariatan dan ketatanegaraan yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Jurnal Risalah Kenotariatan ditujukan untuk kalangan pakar, akademisi, praktisi, penyelenggara negara, LSM, serta pemerhati hukum konstitusi dan ketatanegaraan.
Articles
209 Documents
<![CDATA[Sosialisasi Tentang Pembentukan Produk Hukum Desa Di Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara ]]>
<![CDATA[Minollah, Minollah]]>;
<![CDATA[Asmara, Galang]]>;
<![CDATA[Kaharuddin, Kaharuddin]]>
<![CDATA[ Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Risalah Kenotariatan ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v3i2.72
<![CDATA[Tujuan dari Sosialisasi tentang Pembentukan Produk Hukum Desa Di Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara adalah untuk Memberikan pemahaman kepala desa, anggota BPD dan masyarakat Desa Anyar tentang produk hukum desa dan pembentukannya. Sosialisasi dilakukan dengan melakukan penyampaian materi oleh Tim Penyuluh, kemudian dilakukan tanya jawab, diskusi dan arahan teknis pembentukan produk hukum desa dan hasil akhir dari sosialisasi para peserta sosialisasi memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang produk hukum desa dan pembentukannya serta diharapkan sosialisasi tentang hukum dapat dilakukan kembali secara periodik.]]>
<![CDATA[Pendampingan Penguatan Kapasitas Komunitas Pencegahan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Di Kawasan Wisata Dusun Lungkak Desa Ketapang Raya Kabupaten Lombok Timur ]]>
<![CDATA[Amin, Idi]]>;
<![CDATA[Saepudin, Lalu]]>;
<![CDATA[Taufan, Taufan]]>
<![CDATA[ Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Risalah Kenotariatan ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v3i2.73
<![CDATA[Upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika perlu dilakukan secara komprehnesif dengan melibatkan berbagai komponen. Di samping penegak hukum, berdasar amanat UU, peran masyarakat sangat penting untuk menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Untuk itu, usaha penanggulangan tindak pidana narkotika, disamping penanggulangan tindak pidana melalui sarana hukum pidana oleh BNN dan Kepolisian, juga harus diarahkan pada usaha-usaha untuk mencegah dan menghapus faktor-faktor yang berpotensi menjadi penyebab terjadinya tindak pidana. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat dikedepankan upaya nonpenal atau upaya preventif melalui peran masyarakat. Untuk memberikan pemahaman yang baik terhadap masyarakat luas mengenai upaya pencegahan terutama dari peran masyarakat maka perlu memberikan penyuluhan agar mersyarakat mengetahui serta memahami dengan benar tentang perannya dalam bagian pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu, tujuan pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat pada bidang lembaga pendidikan.]]>
<![CDATA[PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PKDRT ]]>
<![CDATA[Ufran]]>;
<![CDATA[Rodliyah Rodliyah]]>;
<![CDATA[Lalu Parman]]>
<![CDATA[ Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Risalah Kenotariatan ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v3i2.74
<![CDATA[Hadirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT tentu menjadi harapan besar bagi masyarakat, khususnya para perempuan untuk melawan segala tindak kekerasan dalam rumah tangga. Secara keseluruhan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT sendiri memuat mengenai pencegahan, perlindungan, dan pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu juga mengatur secara khusus kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Keberhasilan atau efektivitas undang-undang tersebut akan ditentukan juga faktor yang cukup penting yaitu literasi kriminal. Literasi ini menjadi penting sebagai modal awal bagi anggota masyarakat untuk paham tentang kekerasan dalam rumah tangga dan harapannya bisa ikut berpartisipasi aktif memberantasnya.]]>
<![CDATA[Karakteristik Prinsip Keadilan Sosial Dalam Hukum Positif Di Indonesia (Sebuah Tinjauan Pemaknaan Dan Relasionalitas) ]]>
<![CDATA[Wahyuddin, Wahyuddin]]>;
<![CDATA[Rahmadani, Rahmadani]]>
<![CDATA[ Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Risalah Kenotariatan ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v3i2.76
<![CDATA[Keadilan merupakan suatu gagasan yang selalu diperdebatkan, baik dari kalangan ahli filsafat, kalangan rohaniawan, politik maupun para ahli hukum. Diskursus keadilan yang demikian dapat dimengerti, dengan menilik kedudukannya di dalam masyarakat dan negara sangat penting karena pada dasarnya keadilan tidak hanya menyangkut personal seorang individu tetapi juga berhubungan dengan orang lain, dengan masyarakat, dan bahkan dengan Negara. Kendati pemaknaan konsep keadilan itu sendiri berada pada ruang diskursus yang tak bertepi. Akan tetapi dalam konteks kehidupan bernegara termasuk di Indonesia. Negara diperhadapkan pada satu keharusan untuk membangun rumusan keadilan dalam pembentukan hukum di Indonesia. Sebab selain prinsip keadilan sebagai ide hukum positif (Indonesia), juga sebagai pondasi moral untuk menata kehidupan berbangsa dan bernegara.]]>
<![CDATA[Upaya Pencegahan Peredaran Dan Penggunaan Narkoba Dalam Rangka Melindungi Generasi Muda Di Kabupaten Sumbawa ]]>
<![CDATA[Sood, Muhammad]]>;
<![CDATA[Zulkarnaen, Zulkarnaen]]>;
<![CDATA[Mahmuluddin, Mahmuluddin]]>
<![CDATA[ Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Risalah Kenotariatan ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v3i2.78
<![CDATA[Pengabdian pada masyarakat di Kabupaten Sumbawa khususnya di Madrasah Aliyah Sumbawa (MAN) 1 dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi mengenai dampak peredaran narkoba, penyebab peredaran narkoba, dan upaya pencegahan peredaran narkoba. Penyalah gunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya merupakan fenomena global yang sangat menakutkan dan berbahaya bagi bangsa dan negara. Dampak buruk penggunaan narkoba telah menyentuh hampir semua lapisan masyarakat di semua lapisan, tidak hanya masyarakat umum, melainkan di dunia pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Berbagai faktor penyebab meningkatnya penggunaan narkotika di masyarakat, seperti faktor pribadi dalam diri pengguna karena kurangnya pemahaman ajaran agama, faktor lingkungan keluarga seperti putusnya komunikasi antara orang tua dan anak; faktor sosial terutama pergaulan dengan teman-teman yang kecanduan narkoba; factor lemahnyaperan kelembagaan, seperti kurangnya pembinaan dan sosialisasi dari pemerintah dan tokoh masyarakat tentang dengan bahaya narkoba, dan lemahnya penegakan hukum. Berbagai upaya dapat dilakukan untuk mencegah masuk dan beredarnya narkotika dan obat-obatan terlarang baik melalui upaya preventif seperti sosialisasi,pembinaan dan pengawasan, maupun penjatuhan tindakan represif, seperti penerapan sanksi pidana bagi pengedar dan pemakai narkoba agar menimbulkan efek jera.]]>
<![CDATA[Tinjauan Kritis Pasal 27 & Pasal 28 UU ITE Terhadap Kebebasan Pers ]]>
<![CDATA[Suparman, Suparman]]>;
<![CDATA[Asmara, Galang]]>;
<![CDATA[Zunnuraeni, Zunnuraeni]]>
<![CDATA[ Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.82
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta menganalisis mengenai aktualisasi dan implementasi UU No. 11 Tahun 2008 beserta perubahannya UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE lebih khsususnya pada rumusan Pasal 27 dan 28 UU ITE, yang berpotensi mengancam kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan secara analitis peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori-teori hukum yang relevan dikaitkan dengan permasalahan penelitian. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu menggunakan Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Kemudian analisis bahan hukum menggunakan metode analisis yuridis kualitatif. Adapun hasil dan kesimpulan dari penelitian ini yakni pengaturan Pasal 28 ayat (2) UU ITE tidak sesuai dengan tujuan awal perumusan tindak pidana tentang propaganda kebencian, akan tetapi pasal ini justru menyasar kelompok dan individu bahkan pers yang mengkritik institusi dengan ekspresi yang sah. Sedangkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE justeru memperburuk kondisi dan mempermudah wartawan untuk dijerat, malah digunakan untuk membungkam kebebasan berekspresi dan berpendapat, terlebih dalam Pasal 27 ayat (3) dan 28 ayat (2) UU ITE tidak menyebutkan secara tegas, pasti dan limitatif tentang perbuatan apa yang diklasifikasikan sebagai penghinaan, pencemaran nama baik serta ujaran kebencian dan permusuhan]]>
<![CDATA[ANALASIS HUKUM SENGKETA SELANDIA BARU DAN AMERIKA DS 477/478 TERKAIT HORTIKULTURA, HEWAN, DAN PRODUK HEWAN ]]>
<![CDATA[Wardani, Nizia Kusuma]]>
<![CDATA[ Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Risalah Kenotariatan ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v3i2.83
<![CDATA[Liberalisasi perdagangan World Trade Organization, Indonesia telah melakukan beberapa proteksi sektor hortikultura, dan produk hewan untuk produk dalam negeri, yang jelas prinsip ini berlawanan dari perjanjian yang telah di sepekati Indonesia dengan World Trade Organization. Perubahan lingkungan perdagangan internasional berupa liberalisasi perdagangan World Trade Organization telah memicu perubahan kebijakan pembangunan Indonesia, khususnya di bidang hortikultura. Indonesia merupakan salah satu negara pendiri World Trade Organization (WTO) dan telah meratifikasnya melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahaan Agreement Establishing The world Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Internasional). Sengketa kasus hortikultura, hewan, dan produk hewan diatur Agreement of Agriculture (AoA), dan Dispute Settelement Understanding (DSU).]]>
<![CDATA[Upaya Pencegahan Peredaran Dan Penggunaan Narkoba Dalam Rangka Melindungi Generasi Muda Di Kecamatan Moyo Utara ]]>
<![CDATA[Sood, Muhammad]]>;
<![CDATA[Karjaya, Lalu Putrawandi]]>;
<![CDATA[Rizki, Khairur]]>
<![CDATA[ Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Risalah Kenotariatan ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v3i2.84
<![CDATA[Pengabdian pada masyarakat di Kabupaten Sumbawa khususnya di SMA Negeri Moyo Utara dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi mengenai dampak peredaran narkoba, penyebab peredaran narkoba, dan upaya pencegahan peredaran narkoba. Penyalah gunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya merupakan fenomena global yang sangat menakutkan dan berbahaya bagi bangsa dan negara. Dampak buruk penggunaan narkoba telah menyentuh hampir semua lapisan masyarakat di semua lapisan, tidak hanya masyarakat umum, melainkan di dunia pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Berbagai faktor penyebab meningkatnya penggunaan narkotika di masyarakat, seperti faktor pribadi dalam diri pengguna karena kurangnya pemahaman ajaran agama, faktor lingkungan keluarga seperti putusnya komunikasi antara orang tua dan anak; faktor sosial terutama pergaulan dengan teman-teman yang kecanduan narkoba; factor lemahnyaperan kelembagaan, seperti kurangnya pembinaan dan sosialisasi dari pemerintah dan tokoh masyarakat tentang dengan bahaya narkoba, dan lemahnya penegakan hukum. Berbagai upaya dapat dilakukan untuk mencegah masuk dan beredarnya narkotika dan obat-obatan terlarang baik melalui upaya preventif seperti sosialisasi,pembinaan dan pengawasan, maupun penjatuhan tindakan represif, seperti penerapan sanksi pidana bagi pengedar dan pemakai narkoba agar menimbulkan efek jera.]]>
<![CDATA[Bekerjanya Hukum Dalam Pertambangan Emas Tidak Berizin Dikecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat ]]>
<![CDATA[Irfan, Mohammad]]>
<![CDATA[ Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.86
<![CDATA[Secara empiris pertambangan emas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat adalah sebuah peristiwa hukum yang telah menjadi perhatian dan atensi publik yang telah berlangsung bertahun tahun, menjadi pertanyaan publik hukum, mengapa pengaturan dan upaya pembiaran terhadap eksistensi pertambangan emas ilegal ini masih berlangsung sampai sekarang. Penelitian ini dihajatkan untuk mengkaji secara empiris bekerjanya hukum dalam memberikan pengaturan yang lebih tegas terhadap aktivitas pertambangan emas tidak berizin di kecamatan Sekotong. Dalam penulisan penelitian ini menggunakan, penelitian hukum empiris, yang melihat dinamika perkembangan pertambangan emas tidak berizin dan mengambil hubungannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil kajian menunjukkan bahwa terjadi tumpang tindih kewenangan penerbitan izin pertambangan antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah provinsi dalam penerbitan izin pertambangan rakyat, setelah dikaji lebih jauh menurut Undang-undang pertambangan tahun 2020 bahwa otoritas Pemerintah Provinsi untuk menerbitkan izin pertambangan rakyat, namun dalam realitasnya pemrintah Provinsi NTB belum tampak melakukan tindakan yang signifikan dalam menertibkan pertambangan emas ilegal di Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat.]]>
<![CDATA[Ngijon Suatu Jenis Perjanjian Jual Beli Dalam Sistem Hukum Adat : (Kajian Yuridis Dalam Kaitannya Dengan Syariat Islam) ]]>
<![CDATA[Asyhadie, Zaeni]]>;
<![CDATA[Kusuma, Rahwawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.87
<![CDATA[Ngijon secara umum adalah suatu jenis transaksi jual beli dalam sistem hukum adat yang berkembang di beberapa daerah di Indonesia. Dikatakan sebagai “Ngijon” karena barang/benda yang dijadikan objek transaksi bukannya diserahkan langsung pada saat tercapainya kesepakatan, tetapi nanti pada saat tertentu setelah obyeknya tersebut sudah “matang” atau sudah layak untuk “dinikmati”. Berkaitan dengan saat penyerahan tersebut maka kajian ini hendak membahas bagaimana keberadaan transaksi “ngijon” jika dipandang dari sudut syariat Islam. Kajian ini dilakukan secara normatif dengan mengkaji bahan-bahan hukum yang ada dan membandingkannya satu sama lain sampai menemukan kesimpulan pokok bahasan dari kajian ini. Dari hasil penelaahan diketahui bahwa, ngijon ini merupakan transaksi jual beli dan pinjam meminjam yang dilarang dalam syariat Islam karena mengandung adanya unsur-unsur gharar. Namun jika ngijon ini didasari atas akad tolong menolong maka transaksi “ngijon” dirasakan masih diperkenankan sepanjang pemilik barang/benda sangat memerlukan uang untuk keperluan yang mendesak.]]>
