cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Fauzan
Contact Email
elizdiwaj@radenintan.ac.id
Phone
+628996444357
Journal Mail Official
elizdiwaj@radenintan.ac.id
Editorial Address
Jln. Lektol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung Rumah Jurnal Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law
Published by Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
ISSN : -     EISSN : 27460126     DOI : 10.24042/el-izdiwaj.v2i2.
Core Subject : Religion,
Religion
El Izdiwaj Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law jurnal yang membahas artikel dalam bidang hukum keluarga Islam dan hukum perdata dengan berbagai pendekatan
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 4 No. 2 (2023): Desember 2023" : 7 Documents clear
Fenomena Hidup Membujang dan Relevansinya dengan Hukum Islam Khusaini, Muhammad; Prasetyo, Bambang; Ali, Zezen Zainul
El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law Vol. 4 No. 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/el-izdiwaj.v4i2.19233

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi praktik membujang di masyarakat, alasan dan bagaimana agama mengatur praktik tersebut. Melaksanakan pernikahan berarti memenuhi perintah agama sekaligus memenuhi sunnah Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, jika seseorang memenuhi syarat-syarat untuk menikah, maka ia diperintahkan untuk menikah karena dengan menikah maka hidupnya akan lebih sempurna. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Metode penelitian ini bersifat fenomenologis, dan pengumpulan datanya menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena hidup membujang diberi pengaruhi persiapan materi, mengalami kegagalan pernikahan dan trauma yang mendalam, serta terlalu fokus pada tanggung jawab dan pekerjaan. Dalam Islam, puasa merupakan jalan keluar bagi mereka yang tidak mampu membiayai biaya pernikahan, namun jika ada keadaan dimana seseorang sudah tidak mampu lagi menahan godaan syahwat dan tidak mampu membiayai biaya pernikahan, maka nikah menjadi wajib. Faktor-faktor tersebut dapat memberikan dampak yang beragam mulai dari dampak kesehatan, dampak psikologis, dampak sosial, keengganan menikah, hingga dampak keagamaan.
Perbandingan Kemaslahatan Pernikahan Akibat Zina dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Kompilasi Hukum Islam Agustian, Tomi; Setiawati, Dinda; Amelia, Wulan Dwi; Padilah, Padilah
El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law Vol. 4 No. 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/el-izdiwaj.v4i2.19313

Abstract

Abstrak: Ada kesenjangan aturan dimana ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)tidak membolehkan adanya pernikahan bagi pasangan zina, namun di sisi lain Kompilasi Hukum Islam (KHI) membolehkan berlangsungnya pernikahan antara pasangan yang berzina.  Penelitian ini fokus mengkaji perbandingan kemaslahatan larangan dan kebolehan pernikahan sebagai diatur dalam KUH Perdata dan KHI. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research). Sumber data utama penelitian adalah KUH Perdata dan KHI. Adapun hasil penelitian ini adalah dalam Hukum Perdata Indonesia yaitu terdapat larangan pernikahan pelaku zina dalam pasal 32 KUH Perdata yang larangan ini bertujuan supaya bermaksud untuk meminimalisir kasus perzinaan yang terjadi dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan ketentuan KHI memboleh pernikahan dalam rangka menjaga kehormatan nasab. Maka, untuk memelihara nasab dianjurkannya pernikahan, sehingga pernikahan sesama pelaku zina dibolehkan. Hal ini berdasarkan kesepakatan para ulama dan sesuai dengan surat an-Nur ayat 3 serta sejalan dengan pasal 53 KHI. Kebolehan pernikahan zina ini secara keseluruhan dilihat dari segi kemaslahatan dan kekhawatiran dari kemudharatan yang akan ditimbulkan. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa KUHPerdata melarang adanya pernikahan zina dikarenakan supaya masyarakat tidak terjerumus ke dalam zina dan tidak merugikan kepentingan masyarakat luas. Sedangkan KHI membolehkan pernikahan zina karena melihat kemaslahatan yang akan ditimbulkan yaitu terpeliharanya kehormatan nasab.
Talak Gaib Perspektif Hukum Keluarga Islam Zainuri, Muhamad
El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law Vol. 4 No. 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/el-izdiwaj.v4i2.19335

Abstract

Perceraian adalah kondisi suami dan istri yang memutuskan untuk mengakhiri pernikahannya, serta biasanya tidak tinggal serumah lagi. Keduanya juga setuju menandatangani surat-surat hukum yang mengesahkan perceraian mereka. faktor penyebab terjadinya percerpian :Istri tidak peduli kepada suami contoh istri jarang memasak, Istri boros dalam hal keuangan, Istri meninggalkan suami ketika seorang suami sakit atau tidak bisa apa-apa (Covid 19). Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penyebab terjadinya perceraian dan Untuk mengetahui bagaiamana syarat-syarat proses percerain ghaib. Jenis Penelitian Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif latar belakang dan keadaan sekarang dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial. Penelitian ini peneliti langsung ke lapangan, terlibat dengan masyarakat setempat. Terlibat dengan partisipan atau masyarakat. Tujuannya adalah untuk mempertegas hipotesis-hipotesis agar dapat membantu dalam menjelaskan data, keadaan dan gejala-gejala yang signifikan mengenai Analisis Proses Terjadinya Talak Perceraian Ghaib Suami Terhadap Istri. Perceraian ini merupakan solusi yang tepat telah diputuskan oleh kedua pasangan suami istri untuk menjalin suatu hubungan perceraian, proses percerian ghaib ini sudah dilalui pemohon dalam menunggu waktu selama enam bulan untuk bisa dapat sidang karena pihak termohon tidak diketahui keberadaannyaKata Kunci: Proses Cerai Talak Ghaib, Suami Terhadap Istri
The Controversy of Prohibiting Marriage in the Month of Syawal in Minangkabau Traditions Sari, Veni Mulya; Firdawaty, Linda; Mohd Said, Mohd Helmi; Deswita, Nurfia
El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law Vol. 4 No. 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/el-izdiwaj.v4i2.19367

Abstract

This research examines the controversy surrounding the prohibition of marriage in the month of Syawal among the Minangkabau community in Nagari Batupalano. Beliefs that encompass traditions from ancestors influence the personal mentality of the community. This study focuses on the perspectives of religious leaders (ulama), traditional leaders, and community figures. The research type is field research, descriptive in nature, and utilizes both primary and secondary data sources. Data collection involves observation, interviews, and documentation. The research findings indicate that the reasons stated by the Nagari Batupalano community for maintaining this tradition are twofold. Firstly, the tradition of prohibiting marriage in the month of Syawal is considered an ancestral heritage that has been agreed upon and recognized by the Nagari Batupalano community since ancient times until the present. Secondly, the reasons expressed aim to avoid misfortune caused by marrying in Syawal, as it is considered a month associated with bad luck (anyuki kasai). Engaging in marriage ceremonies, celebrations, and similar activities during this period is believed to lead to divorce. From an Islamic family law perspective, no specific prohibition related to this tradition is found in the Qur'an and Hadith. For those who still believe in the prohibition of marriage in the month of Syawal, this tradition falls under Al-'urf khâsh (specific tradition) and Urf fasid, and it is advisable not to believe in it as it may have the potential to lead to acts of shirk
Sistem Pernikahan Nyakak Masyarakat Adat Lampung Saibatin Perspektif Mubadalah Millah, Nadiya Ihda; Kusmawan, Asep
El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law Vol. 4 No. 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/el-izdiwaj.v4i2.19390

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengetahui hukum dari tradisi sistem pernikahan nyakak masyarakat adat lampung saibatin menurut Mubadalah. Sistem pernikahan nyakak adalah status perkawinan yang menempatkan posisi perempuan mengikuti jalur kekerabatan laki-laki atau keluarga dari suaminya atau sistem kekerabatan Patrilineal. Setelah menikah secara otomatis terjadi peralihan peran dan tanggungjawab yang sebelumnya dikuasai oleh keluarga istri kemudian berpindah kepada keluarga suami. Secara tidak langsung pada perkawinan Nyakak menempatkan perempuan dalam posisi diambil atau ambil anak, anak perempuan dibeli oleh keluarga laki-laki, bersamaan dengan penyerahan sejumlah uang serta barang yang dibutuhkan oleh keluarga perempuan. Penelitian ini berbasis lapangan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasilnya. sistem pernikahan nyakak perspektif Mubadalah masyarakat adat Lampung Saibatin dinilai ada dampak kemudaratannya, karena sangat menyudutkan hak perempuan, perempuan menikah nyakak juga dinilai tidak memiliki hak untuk keluarga besarnya dan tidak mempunyai kewajiban pula untuk membantu kesulitan yang dialami oleh orang tua kandungnya. konsep mubadalah itu menekankan bahwa antara laki-laki dan perempuan itu sama, dalam hal ini sama yang dimaksud adalah kesalingan dan juga kerjasama yang dibangun antara laki-laki dan perempuan  harus seimbang perbuatan hukumnya. Jadi, sesuai dengan perkembangan zaman hukum adat atau kebiasaan dalam hal ini pernikahan adat Lampung saibatin seharusnya mengikuti tetapi dengan tetap menjaga nilai-nilai kearifan lokalnya.
Syibhul Iddah as a Form of Justice for Women Mubadalah Perspective Resa, Teresa; Kurniawan, Cecep Soleh
El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law Vol. 4 No. 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/el-izdiwaj.v4i2.19427

Abstract

Iddah is one of the consequences that women must undergo after a divorce, whether in divorce due to divorce, or divorce due to death. The Quranic provision on iddah is an absolute provision that must be followed. The legal basis for iddah is found in the Qur'an letter Al-Baqarah verse 228, letter Al-Ahzab verse 49. Iddah obligations are also regulated in the Compilation of Islamic Law (KHI) in article 170 paragraph 1 the wife is obliged to observe the iddah period, while in article 170 paragraph 2 it is explained that men observe the iddah period according to propriety. Of course, this has experienced problems in terms of relations between husband, wife and children, the families concerned, and women again experience discrimination where women have to run the iddah period according to a predetermined time while men do not run this appropriate term there is no specification of the length of time that is run, it seems that it is only a formality. The purpose of this research is to find out whether syibul iddah is a form of justice for women, to find out the impact of benefits for women and men with the existence of syibhul iddah in the view of maslahah mursalah and syibhul iddah as legal reform (social engineering) in Indonesia. This paper uses a library research method, using a descriptive analysis approach, namely by describing the text in KHI and other regulations in Indonesia regarding the existence of iddah then analysed using mubadalah. From this explanation, the result of the author's analysis is that syibhul iddah has a good impact on household relations because it provides justice for women and also provides benefits for the prevention of covert polygamy against women. Syibhul Iddah is needed in life as a legal reform (social engineering).Keywords: Syibhul Iddah, Mubadalah, Maslahah Mursalah, Social Engineering.
Analisis Maqashid Al-Syariah terhadap Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Bandar Lampung Miswanto, Miswanto; Hikmawati, Iis; Nurhayati, Agustina
El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law Vol. 4 No. 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/el-izdiwaj.v4i2.19617

Abstract

Abstrak : Tindak Pidana merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat. Saat seorang narapidana menjalani vonis yang dijatuhkan oleh Pengadilan, maka hak-hak sebagai warga negara akan dibatasi ruang geraknya karena ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan. Tetapi masih ada hak-hak narapidana khususnya perempuan yang harus dilindungi dalam sistem Pemasyarakatan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak-hak Narapidana perempuan ditinjau dari UU Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dan bagaimana tinjauan maqashid al syariah terhadap hak-hak Narapidana perempuan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Bandar Lampung. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif analitik. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan angket/kuesioner. Berdasarkan data yang ada maka dapat disimpulkan bahwa hak-hak Narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Bandar Lampung sudah terpenuhi, hak tersebut meliputi hak kesehatan, hak keamanan dan hak-hak lain seperti cuti bersyarat, cuti menjelang bebas dan mendapatkan kunjungan. Dan hak-hak yang diberikan juga telah selaras dengan Maqashid Al Syariah, meliputi: perlindungan jiwa (hifz al-nafs), perlindungan agama (hifz al-din), perlindungan akal (hifz al-‘aql) dan perlindungan keturunan (hifz al nasl)Kata kunci: Maqashid Al Syariah, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan,  Hak Narapidana Perempuan.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2025): Desember 2025 Vol. 6 No. 1 (2025): Juni 2025 Vol. 5 No. 2 (2024): Desember 2024 Vol. 5 No. 1 (2024): Juni 2024 Vol. 4 No. 2 (2023): Desember 2023 Vol. 4 No. 1 (2023): Juni 2023 Vol. 3 No. 2 (2022): Desember 2022 Vol. 3 No. 1 (2022): Juni 2022 Vol. 2 No. 2 (2021): Desember 2021 Vol. 2 No. 1 (2021): Juni 2021 Vol. 1 No. 2 (2020): Desember 2020 Vol. 1 No. 1 (2020): Juni 2020 More Issue