cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Fauzan
Contact Email
elizdiwaj@radenintan.ac.id
Phone
+628996444357
Journal Mail Official
elizdiwaj@radenintan.ac.id
Editorial Address
Jln. Lektol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung Rumah Jurnal Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law
Published by Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
ISSN : -     EISSN : 27460126     DOI : 10.24042/el-izdiwaj.v2i2.
Core Subject : Religion,
Religion
El Izdiwaj Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law jurnal yang membahas artikel dalam bidang hukum keluarga Islam dan hukum perdata dengan berbagai pendekatan
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 5 No. 2 (2024): Desember 2024" : 7 Documents clear
Penerapan Hak Ex Officio Hakim dalam Melindungi Hak Istri Sakira, Ghea; Baihaqi, Yusuf; Fikri, Arif
El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law Vol. 5 No. 2 (2024): Desember 2024
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/el-izdiwaj.v5i2.21534

Abstract

Penelitian ini mengkaji Penerapan Hak Ex officio Hakim dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Tanjung Karang. Hakim karena jabatannya atau secara ex officio dapat memutuskan suatu perkara lebih dari apa yang dituntut sekalipun hal tersebut tidak dituntut oleh para pihak yang berperkara. Jenis penelitian ini bersifat lapangan (field research), bersifat deskriptif analisis dalam hal mengumpulkan dan menganalisis data-data dari hasil wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan penerapan hak ex officio dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Tanjung Karang merupakan upaya penegakan keadilan oleh hakim untuk istri (termohon) saat mereka tidak tahu atau sama sekali tidak memberikan tuntutan apapun kepada suami. Di dalam hukum Islam hakim harus mementingkan kemashlahatan yang lebih besar yaitu menentukan hak-hak istri pasca perceraian daripada mengabulkan petitum permohonan suami. Serta dalam hukum positif hakim selalu berpedoman pada ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas suami”. Adapun ketentuan dalam jumlah penghukuman mengacu pada kemampuan berdasarkan gaji atau pendapatan suami dan lamanya menikah.Kata Kunci : Hak Ex officio; Hakim; Cerai
Peran Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan Pasca Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018 Farikhah, Alfa; Mustafa, Ahsin Dinal
El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law Vol. 5 No. 2 (2024): Desember 2024
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/el-izdiwaj.v5i2.23213

Abstract

Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018 merupakan peraturan tertulis yang membahas mengenai petunjuk pelaksanaan pembantu pegawai pencatat perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan. KUA kecamatan yang dimaksud adalah KUA kecamatan yang bertipologi D1 dan D2. KUA Kecamatan Lawang dalam hal ini masih mengunakan peran P4 dalam mengurus administrasi pendaftaran perkawinan mereka sehingga pengimplementasian keputusan tersebut tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Penelitian fokus pada peran P4 pasca pasca Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan di analisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi dan juga data sekunder yang diperoleh dari beberapa buku dan peraturan yang terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran P4 di KUA Kecamatan lawang masih berperan dan signifikan dalam membantu masyarakat Kecamatan Lawang dan juga efektivitas keputuasan tersebut setelah dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto masih kurang efektif dikarenakan beberapa faktor dalam keputusan tersebut tidak sesuai sehingga perlu adanya perbaikan dan penyesuaian agar peraturan trsebut dapat berjalan efektif.Kata kunci: Peran; Efektivitas Hukum; Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan
The Concept of Nāfaqah in Islamic Law and Women's Right to Financial Support Karimullah, Suud Sarim; Basuki, Nanda Ahmad; Sugitanata, Arif; Aminah, Siti
El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law Vol. 5 No. 2 (2024): Desember 2024
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/el-izdiwaj.v5i2.23534

Abstract

This study investigates how the concept of nafaqah is interpreted and applied in Muslim societies and how women's financial rights have been recognized and protected within the framework of Islamic law. The study utilizes the library research method as one of the main approaches to collecting relevant data and information from various perspectives and viewpoints. The analysis shows that although the concept of nafaqah is regulated in Islamic teachings, its implementation often does not reflect the principles of gender equality and economic justice. In addition, women's right to financial support is also an integral part of creating gender equality in society. These rights include women's inheritance rights, property ownership, and equal access to economic opportunities. As such, there is a need for concrete measures to strengthen the protection of women's financial rights in Muslim societies. This includes legal reforms recognizing women's economic rights equally, raising public awareness about the importance of gender equality in nafaqah, and promoting harmonization between the concept of nafaqah and women's economic rights.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Dalam Perspektif Hermeneutika Al-Qur’an Tentang Perkawinan Beda Agama (Analisis Teori Double Movement terhadap QS. al-Baqarah [2]: 221) Alghifari, Abuzar; Mas’ari, Ahmad
El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law Vol. 5 No. 2 (2024): Desember 2024
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/el-izdiwaj.v5i2.24441

Abstract

 Abstrak: Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 telah menetapkan perkawinan beda agama sebagai praktik tidak sah. Pandangan ini didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam konteks Islam, benarkah perkawinan beda agama tidak sah dan terlarang? Hal ini dapat dijawab dengan mengkaji QS. al-Baqarah [2]: 221 yang sering dijadikan sebagai dalil bagi pengharamannya. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data berupa QS. al-Baqarah [2]: 221 kemudian dianalisis dengan pendekatan teori double movement Fazlurrahman untuk menangkap ideal moral ayat tersebut. Tulisan ini menghasilkan beberapa hal; pertama, al-Qur’an tidak menjadikan perbedaan agama sebagai penghalang perkawinan. Hal ini karena kata musyrikaat dan musyrikiin tidak merepresentasikan konteks perbedaan agama tetapi dalam konteks sosiologis berupa ketegangan sosial. Selain itu, banyak ayat al-Qur’an di antaranya QS. al-Maidah [5]: 5 berbicara tentang kebolehan menikahi ahli kitab (non-Muslim). Kedua, al-Qur’an dalam perkawinan tidak menekankan kesamaan agama tapi lebih kepada karakter yang baik untuk menjadi pasangan dan membangun rumah tangga. Ini dipahami dari diksi al-thayyibaat dan al-muhshanaat yang dipilih QS. al-Maidah [5]: 5.
Urgensi Falsafah Ulun Lampung Dalam Menjaga Keutuhan Perkawinan Na'im, Arroyan; Nufus, Ilma Silmi; Hadi, Bagus Kusumo; Binti Muhammad, Norshafiqah
El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law Vol. 5 No. 2 (2024): Desember 2024
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/el-izdiwaj.v5i2.24515

Abstract

Nilai kekeluargaan dalam Falsafah Ulun Lampung memiliki relevansi terhadap hubungan harmonis dalam keluarga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana falsafah ini membentuk pandangan masyarakat Lampung mengenai pernikahan dan perceraian serta dampaknya terhadap keharmonisan keluarga. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif deskriptif, bertujuan menggambarkan kontribusi Falsafah Ulun Lampung terhadap tujuan pernikahan masyarakat Lampung. Penelitian ini menggunakan studi pustaka dan pendekatan deduktif, menganalisis teori hukum serta falsafah pernikahan untuk melihat relevansinya dengan praktik hukum keluarga dalam falsafah Ulun Lampung. Penelitian ini menunjukkan bahwa Falsafah Ulun Lampung mengutamakan nilai kesatuan, tanggung jawab, dan komitmen dalam pernikahan, serta menolak perceraian sebagai solusi atas permasalahan rumah tangga. Dalam pandangan masyarakat Lampung, pernikahan dianggap sebagai ikatan suci yang harus dijaga, dan perceraian dianggap dapat merusak struktur keluarga dan komunitas. Falsafah Ulun Lampung menawarkan pendekatan yang lebih mengedepankan penyelesaian masalah secara damai dan dengan mempertimbangkan faktor sosial, budaya, dan ekonomi. Dengan penekanan nilai-nilai kultural yang mendalam dalam Falsafah Ulun Lampung sebagai dasar bagi respons hukum yang progresif, yang dapat diterapkan untuk menjaga keharmonisan keluarga di era modern. Kata kunci: Falsafah Ulun Lampung, Kekeluargaan, Pernikahan
The Transition of Child Custody Due to Apostasy: An Approach Based on Children's Rights and the Objectives of Shariah Yuniansa, Rada; Firmansyah, Firmansyah; Indra, Gandhi Liyorba; Nayan, Maria Md
El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law Vol. 5 No. 2 (2024): Desember 2024
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/el-izdiwaj.v5i2.25666

Abstract

Abstract : Ketentuan hukum Islam menetapkan hak pengasuhan anak yang belum mumayyiz kepada ibu kandung. Namun, dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 948/Pdt.G/2023/PA.Tnk, hak asuh anak diberikan kepada ayah. Ayah kandung tidak terima atas pembaptisan tersebut dan menggugat ke pengadilan untuk mengambil hak asuh anak tersebut. Pengadilan memutuskan hak asuh anak diberikan kepada ayah kandung. Tulisan ini mengkaji bagaiamana pandangan hak asasi anak dan maqashid syariah terhadap putusan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian Pustaka, sumber data utama berupa putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 948/Pdt.G/2023/PA.Tnk menegaskan bahwa meskipun hak asuh anak yang belum mumayyiz biasanya jatuh kepada ibu, pengecualian berlaku dalam kasus murtadnya ibu. Keputusan ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menanggapi kebutuhan sosial dan kepentingan terbaik anak. Putusan ini menciptakan preseden penting dalam konflik pengasuhan terkait perbedaan keyakinan, serta melindungi hak anak sambil mempertahankan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Dalam konteks maqashid syariah, keputusan ini berfokus pada pemeliharaan agama dan kesejahteraan anak, dengan orientasi pada kemaslahatan umat.Kata Kunci : Hak asuh anak; Murtad; Mumayiz; Maqashid Syariah
Pencatatan Pernikahan sebagai Pilar Kepastian Hukum Adminitrasi dalam Keluarga: Studi di KUA Seputih Agung Lampung Tengah Khotimah, Khusnul; Hakim, Dani Amran
El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law Vol. 5 No. 2 (2024): Desember 2024
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/el-izdiwaj.v5i2.25903

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pencatatan pernikahan, tata tertib administrasi, transparansi kepastian hukum dalam pelaksanaan pernikahan secara agama Islam sesuai dengan ketentuan administrasi dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan yang bersifat deskriptif analisis. Metode pengumpulan data yang didapat dari wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa pencatatan diatur dalam Islam berkaitan dengan transaksi muamalah yang terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282, yaitu perintah untuk mencatatkan transaksi muamalah dengan menghadirkan saksi, yang artinya dalam suatu pernikahan juga perlu diadakan suatu pencatatan karena pernikahan merupakan suatu perikatan yang kuat. Berdasarkan temuan penelitian, pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Agung sudah menyamakan dan melaksanakan sesuai dengan peraturan administrasi yang tertera pada Pasal 4 PMA 20/2019 karena berdasarkan keperdataannya pernikahan dikatakan sah apabila pernikahan tersebut dicatat atau didaftarkan pada lembaga yang mempunyai wewenang dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama. Dalam rangka penegakan hukum administrasi, KUA Seputih Agung telah melaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, memberikan kepastian hukum secara obejktif dalam tata laksananya dan melaksanakan tugas fungsi sebagai lembaga pencatatan pernikahan secara baik.Kata kunci: Administrasi, Pencatatan, Pernikahan

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2025): Desember 2025 Vol. 6 No. 1 (2025): Juni 2025 Vol. 5 No. 2 (2024): Desember 2024 Vol. 5 No. 1 (2024): Juni 2024 Vol. 4 No. 2 (2023): Desember 2023 Vol. 4 No. 1 (2023): Juni 2023 Vol. 3 No. 2 (2022): Desember 2022 Vol. 3 No. 1 (2022): Juni 2022 Vol. 2 No. 2 (2021): Desember 2021 Vol. 2 No. 1 (2021): Juni 2021 Vol. 1 No. 2 (2020): Desember 2020 Vol. 1 No. 1 (2020): Juni 2020 More Issue