cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Yulia
Contact Email
yulia@unimal.ac.id
Phone
+6281321565468
Journal Mail Official
yulia@unimal.ac.id
Editorial Address
Jalan Jawa, Kampus Bukit Indah, Universitas Malikussaleh, Blang Pulo, Muara Satu, Lhokseumawe
Location
Kota lhokseumawe,
Aceh
INDONESIA
Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Published by Universitas Malikussaleh
ISSN : 16937074     EISSN : 27155455     DOI : https://doi.org/10.29103/sjp.v9i2.4799
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh adalah jurnal ilmiah peer-review bidang Hukum di Indonesia. Jurnal ini diterbitkan oleh Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh, Indonesia. Jurnal ini adalah media untuk menyebarkan informasi tentang hasil pemikiran dan penelitian dari dosen, peneliti, dan praktisi yang tertarik pada bidang Hukum di Indonesia. Jurnal ini pernah terbit dalam bentuk offline (versi cetak) hingga Volume 6 dan mulai dari Volume 7 edisi 1 akan terbit secara online 2 kali dalam setahun pada bulan April dan Oktober. Scope: Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol. 12 No. 1 (2024): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2024" : 15 Documents clear
Perlindungan Hukum terhadap guru pesantren terkait kekerasan dan perlakuan tidak adil di Kabupaten Bireuen Arja, Arin; Sari, Elidar; Ramziati, Ramziati
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 12 No. 1 (2024): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2024
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v12i1.15444

Abstract

 The recent phenomenon is that Islamic boarding school teachers often receive verbal violence from their students' parents and also receive unfair treatment regarding honorariums given from the Ministry of Religion. In fact, it is appropriate for Islamic boarding school teachers to receive legal protection, including protection that arises as a result of the actions of students, student guardians, the community, bureaucracy or other parties. Legal protection for Islamic boarding school teachers is still very general and relatively fragmentary, so that there are many problems, especially in Bireuen Regency, Islamic boarding school teachers in Bireuen Regency have many opinions about unfair treatment, verbal violence from Islamic boarding school teachers and discrimination from the Ministry of Religion. This research aims to study and analyze legal protection for Islamic boarding school teachers in Bireuen Regency, to study and analyze the obstacles that occur to legal protection for Islamic boarding school teachers in Bireuen Regency and to study and analyze the efforts made to prevent obstacles for Islamic boarding school teachers to receive adequate legal protection. both in Bireuen Regency.This research uses empirical juridical methods, and uses a qualitative approach. This research is descriptive in nature, with the research location in Bireuen Regency. Data collection sources consist of primary and secondary data, data collection tools using observation, interviews and documentation, the results of the research are arranged systematically to obtain clarity on the problems to be researched.Based on the results of research that teacher protection for Islamic boarding school teachers in Bireuen Regency is not specifically regulated in the law,. The obstacles that occur to legal protection for Islamic boarding school teachers in Bireuen Regency are the legal substance factor. The Bireuen Regency government does not yet have regional regulations regarding the protection of Islamic boarding school teachers to date so that the protection of Islamic boarding school teachers tends to receive less attention through concrete actions, legal structure factors, enforcement of legal protection against Islamic boarding school teachers in Bireuen Regency have not run well, the legal culture factor in the legal culture aspect is a lack of legal awareness from parents/guardians of students in Bireuen Regency without finding out first regarding the problems that occur. Efforts are being made so that obstacles to legal protection for Islamic boarding schools in Bireuen Regency can be resolved. Socialization and Revision of the Law on Islamic Boarding School Teachers regarding several limitations of the Bireuen Regency government in implementing policies regarding teacher protection. Establishment of the Islamic Boarding School Teacher Protection Agency. Apply for an Operational Permit for the Mujadi Education Unit (SPM).It is recommended that legal protection for Islamic boarding school teachers in the educational process related to acts of violence in the educational sector should be implemented using penal policies and non-penal policies. To anticipate forms of violence that occur in the teaching and learning process, related parties such as school principals, the Education Department and also NGOs working in the education sector should be able to carry out work coordination in trying to stop forms of violence in educational institutions.                           
PEMBIAYAAN SYARIAH KREDIT SEPEDA MOTOR DALAM PERSFEKTIF PELAKSANAAN PERJANJIAN LEASING Hanifah, Hani; Natalia, Desya; Abdul Basit, Yayang
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 12 No. 1 (2024): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2024
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v12i1.14265

Abstract

Abstrak            Permasalahan ekonomi di Indonesia yang sekarang ini semakin sulit menjadikan pemerintah mencari solusi dengan memperkenalkan lembaga keuangan baru selain lembaga keuangan bank untuk memenuhi kebutuhan modal dari para pengusaha yaitu lembaga pembiayaan. Leasing sebagai salah satu bentuk pembiayaan telah menjangkau berbagai objek seperti apartemen, perkantoran, telepon, mobil, motor, komputer dan bahkan bangunan dan peralatan pabrik. Salah satu pendukung kecepatan mobilitas masyarakat adalah kendaraan bermotor, masyarakat memilih membeli sepeda motor karena harganya yang lebih murah daripada mobil. Apabila membeli secara kontan dirasa lebih berat bagi masyarakat. Di sisi lain, pihak dealer ingin produk sepeda motor terjual dan mendapatkan keuntungan. Salah satu bentuk lembaga pembiayaan kendaraan bermotor adalah leasing. Permasalahan yang timbul khususnya dari pihak pembeli, yang tidak menunjukkan itikad baik dengan tidak melunasi biaya angsuran yang sudah disepakati oleh pihak pembeli dan perusahaan leasing, sehingga terjadi wanprestasi yang menyebabkan kerugian bagi perushaan pembiayaan kerena modal tidak kembali. 
ANALISIS KEWENANGAN AMNESTI PRESIDEN PADA DELIK PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL TERHADAP PERKARA NOMOR 1909 K/PID.SUS/2021 Zulkifli, Zulkifli; Nur, Muhammad; Malahayati, Malahayati
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 12 No. 1 (2024): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2024
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v12i1.14529

Abstract

 Menyampaikan pendapat, masukan, dan teguran telah dijamin oleh Konstitusi. Selain itu, kebebasan berpendapat juga bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang sudah diratifikasi melalui peraturan perundang-undangan. Pasal 310 ayat (3) KUHP menegaskan bahwa: tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan terang dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk bela diri. Dengan demikian, tidak semua perbuatan subyek hukum dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik sehingga tidak sepatutnya dibawa ke ranah hukum.Problematika di atas salah satunya terjadi pada perkara hukum Saiful Mahdi (selanjutnya disingkat SM), seorang akademisi di Universitas Syiah Kuala (selanjutnya disingkat Unsyiah) Banda Aceh yang divonis melalui pelanggaran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Media massa banyak memberitakan dan mengulas tentang kasus ini sehingga mendapatkan perhatian publik. Besarnya atensi publik terhadap kasus ini akhirnya direspon oleh Presiden dan dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).Tujuan dari penelitian ini adalah Menganalisis kewenangan amnesti Presiden pada delik pencemaran nama baik melalui media sosial terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1909 K/PID.SUS/2021 Juncto Nomor 104/PID/2020/PT BNA Juncto Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bna dan untuk Memahami urgensi pemberian amnesti dalam kasus pencemaran nama baik melalui media sosial yang dikaitkan dengan hak kebebasan berpendapat. Tulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur ilmiah yang dijalankan dalam rangka menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum yang dilihat dari sisi normatifnya.Hasil dari penelitian ini menujukkan Kewenangan amnesti merupakan salah satu hak yudikatif Presiden sebagai suatu bentuk pembagian kekuasaan (bukan pemisahan kekuasaan). Sebelum amandemen UUD 1945, seluruh hak milik Presiden adalah kewenangan absolut dari Presiden. Namun setelah hasil amandemen UUD 1945, kewenangan Presiden tersebut harus dikonsultasikan dengan DPR. Presiden memiliki kewenangan dalam memberikan amnesti terhadap SM dalam perkara pencemaran nama baik dengan dasar pertimbangan kemanusiaan dan perlindungan terhadap hak kebebasan berpendapat dan berekspresi.Pemberian amnesti oleh Presiden terhadap kasus-kasus pencemaran nama baik yang berkaitan dengan kritik terhadap jalannya roda pemerintahan sangat perlu dan mendesak di Indonesia terutama demi melindungi hakikat berdemokrasi yang menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi Kata Kunci : Pencemaraan nama baik,,Saiful Mahdi, Presiden dan Amnesti 
IMPLEMENTASI TUGAS KEJAKSAAN SEBAGAI JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM MENYELESAIKAN KASUS PERDATA DI LUAR PENGADILAN (STUDI PENELITIAN DI KEJAKSAAN NEGERI ACEH TENGAH) Sitepu, Adenan; Sulaiman, Sulaiman; Yulia, Yulia
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 12 No. 1 (2024): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2024
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v12i1.15291

Abstract

Jenis penelitian  ini adalah  dengan metode yuridis normatif, dimana rumusan penelitian adalah bagaimana pelaksanaan tugas dan kendala apa saja yang dihadapi kejaksaan dalam proses menuntaskan perkara keperdataan di luar pengadilan di Kejaksaan Negeri Aceh Tengah yang mewakili negara dalam upaya penyelesaian pelaksanaan tugas kejaksaan di luar pengadilan di bidang perdata. Hasil penelitian tentang pelaksanaan tugas Kejaksaan Negeri Aceh Tengah dalam menyelesaikan perkara di luar pengadilan sebanyak 50 perkara. Kendala yang dihadapi seperti kurangnya aturan yang baku tentang tatacara penyelesaian non litigasi, dan institusi maupun lembaga pemerintah yang tidak siap sebagai mitra kejaksaan. Metode penyelesaian perkara secara non-litigasi untuk mencapai tujuan pemulihan keuangan negara menjadi alternatif yang sangat efektif jika dibandingkan dengan metode lain. Ini karena banyaknya kasus perdata yang saat ini masuk ke Pengadilan dan membutuhkan waktu yang lama untuk putusan. Disarankan hendaknya akses kejaksaan dalam menangani hal-hal keperdataan lebih didukung lagi dengan kebijakan-kebijakan yang konkret. Pemerintah mesti memperhatikan tentang peran kejaksaan terhadap hal keperdataan dan tata usaha negara disatu sisi dan dengan peran kejaksaan disisi lainnya.
THE PROBLEM DOWN PAYMENT (DP) IN ONLINE BUYING AND SELLING AGREEMENT Rizka, Fathia Tari; Dajaan, Susilowati S.
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 12 No. 1 (2024): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2024
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v12i1.13749

Abstract

The growing fast of convenience in electronic transactions or known as E-commerce, followed by many people in Indonesia becoming more consumptive in shopping online. However, behind all the convenience and benefits obtained, there is another concern that the rise of online sellers who are not responsible for e-commerce consumers. To respect the rights of consumers, complete, accurate information, as well as regulatory regulations on the security of the online buying and selling system in this case using a down payment (DP) system is very important for the purchase of an item in upholding consumer rights. The writing method of this research uses normative juridical research and uses a statutory approach, namely Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, which focuses on consumer rights and business liability in the form of business liability for losses by consumers.
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI FAKTOR PERCERAIAN (Studi Putusan Mahkamah Syariyah Sigli Nomor 353/Pdt.G/2023/MS.Sgi) Nidal, Ahmad
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 12 No. 1 (2024): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2024
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v12i1.14865

Abstract

Pengadilan Agama adalah salah satu institusi penegak hukum yang sangat berhubungan dengan penegakan berbagai perundang-undangan di atas. Pengadilan Agama adalah pintu pertama terkuaknya berbagai kekerasan dalam rumah tangga yang sebelumnya tertutup rapi di tengah rumah tangga. Hal utama yang juga menjadi kewajiban hakim adalah mandat legalnya sebagai pihak yang bertugas memutus perkara. Cerai talak hanya berlaku yaitu perceraian diajukan oleh pihak suami. Sedangkan cerai gugat yang mengajukan cerai dari pihak istri. Hukum Islam membenarkan dan mengizinkan perceraian jika perceraian itu lebih membawa kepada kondisi yang baik daripada tetap berada dalam ikatan perkawinan yang di dalamnya terdapat siksaan batin. Jenis penelitian dalam penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif, Penelitian ini bertujuan untuk mendefinisikan suatu keadaan atau fenomena secara apa adanya. Adapun jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data sebagai berikut: Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan menelusuri dan mempelajari data berupa dokumen tertulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim mengabulkan gugatan perceraian istri dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga, karena adanya ketidakharmonisan, perselisihan, dan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suami. Keputusan hakim didasarkan pada kemaslahatan dan sesuai dengan Undang-Undang serta Kompilasi Hukum Islam.
PENYEBARAN KONTEN IKHTILAT MELALUI MEDIA SOSIAL MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DI ACEH Taniro, Suhada; Nasution, Anhar; Iqbal, Muhammad; Saputra, Jummaidi; Muksalmina, Muksalmina
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 12 No. 1 (2024): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2024
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v12i1.15821

Abstract

Ikhtilat merupakan tindakan bercampur baur antara laki-laki dengan perempuan yang mengarah kepada tindakan maksiat. Tindakan tersebut idealnya tidak boleh diekspos kepada khalayak, sebab berkaitan dengan aib yang harus ditutupi. Akan tetapi, pada faktualnya, terdapat banyak konten ikhtilat disebarluaskan melalui media sosial. Untuk itu, penelitian ini hendak mengkaji permasalahan tersebut di dalam konteks hukum pidana Islam, khususnya penyeberan konten ikhtilat yang ada di Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis Penyebaran Konten Ikhtilat Melalui Media Sosial Menurut Hukum Pidana Islam di aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa penyebaran konten ikhtilat melalui media Sosial di Aceh dapat dianalisis melalui dua perspektif hukum, yaitu hukum pidana Islam dan Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dari perspektif hukum pidana Islam, penyebaran konten ikhtilat dapat dianggap sebagai tindakan yang melanggar nilai-nilai moral dan etika agama, serta dapat digolongkan sebagai tindak pidana ta'zir. Meskipun tidak ada aturan yang spesifik dalam fikih klasik mengenai penyebaran konten ikhtilat, prinsip-prinsip umum hukuman ta'zir memberikan ruang bagi pemerintah untuk menetapkan mekanisme penghukuman yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dari sisi hukum positif, UU ITE Pasal 27 Ayat (1) telah mengatur tindakan "mendistribusikan", "mentransmisikan", dan "membuat dapat diakses" informasi elektronik yang melanggar kesusilaan. Perlu Peningkatan Kesadaran Masyarakat Edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat terkait dampak negatif penyebaran konten ikhtilat perlu ditingkatkan. Melalui kampanye sosial, ceramah, dan media informasi lainnya, masyarakat dapat lebih memahami nilai-nilai agama dan etika yang melarang praktik tersebut.
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PELAKU PENYALAHGUNAAN FAKTUR PAJAK (STUDI PUTUSAN NO. 35/ PID.SUS/2022/PN. LSM Wahyudi, Rudi; Jamaluddin, Jamaluddin; Yusrizal, Yusrizal
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 12 No. 1 (2024): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2024
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v12i1.15223

Abstract

Kontribusi pajak dalam menopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahun dituntut terus mengalami peningkatan sementara maraknya kasus faktur pajak fiiktiif oleih korporasii berpotensi menggerus pendapatan negara, beragam putusan terhadap korporasi pelaku yang diminta pertanggungjawaban pidana disebabkan tidak ada aturan eksplisit dalam ketentuan umum perpajakan yang menyatakan bahwa korporasi sebagai pelaku dan subjek hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sehingga menimbulkan multi penafsiran atas doktrin atau teori pertanggungjawaban pidana. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan teori pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pelaku penyalahgunaan Faktur Pajak dikaitkan dengan   Peraturan Jaksa Agung No. 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi dalam putusan No. 35/Pid.Sus/2022/PN Lsm dan untuk mengetahui tepat atau tidaknya pertimbangan hakim pada putusan No. 35/Pid.Sus/2022/PN Lsm yang menjatuhkan pidana terhadap direktur Perseroan Terbatas  atas penggunaan  faktur pajak fiktif atau Faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya. Metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu: (1) Peraturan Jaksa Agung RI No. 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi mengatur apabila terdapat undang-undang yang tidak mengatur korporasi sebagai subjek hukum, maka pertanggungjawaban pidana dikerahkan kepada pengurus korporasi hal ini sesuai doktrin vicarious liability dalam teori pertanggunjawaban pidana (2) Pertimbangan majelis hakim dalam amar Putusan No. 35/Pid.Sus/2022/PN Lsm yang menyatakan bahwa Terdakwa Adnan Hasan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyertaan dalam tindak pidana perpajakan berdasarkan fakta persidangan telah sesuai dengan dakwaan komulatif Jaksa Penuntut Umum  berdasarkan pasal 39 A huruf a Jo Pasal 43 UU KUP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 39 ayat 1 huruf d UU KUP Jo  Pasal 43 UU KUP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERLAWANAN TEREKSEKUSI PARTIJ VERZET ATAS SITA EKSEKUSI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 16/PDT.BTH/2022/PN.KTN) Putra, Najuasah; Manfarisyah, Manfarisyah; Ramziati, Ramziati
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 12 No. 1 (2024): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2024
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v12i1.15186

Abstract

Perlawanan tereksekusi (partij verzet) atas sita eksekusi akan menjadi suatu perkara baru yang harus mendapatkan penyelesaian, sehingga perkara pokoknya yang sudah selesai menjadi berkepanjangan dan Putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap juga dimungkinkan untuk penundaan eksekusi, berdasarkan perlawanan tereksekusi tersebut dan disesuaikan dengan asas kasuitis dan asas eksepsional. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatif, dan bersifat preskriptif, sumber data diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap perlawanan tereksekusi (partij verzet) yang diatur dalam Pasal 207 HIR dan Pasal 225 RBg dapat dilakukan sepanjang pihak tereksekusi dapat membuktikan alas hak terhadap objek eksekusi. Perlawanan pada dasarnya tidak menangguhkan eksekusi, dan perlawanan juga harus diajukan sebelum eksekusi dijalankan. Pertimbangan hakim terhadap perlawanan tereksekusi atas sita eksekusi (studi putusan nomor: 16/Pdt.Bth/2022/PN.Ktn) menyatakan dalam amar putusannya bahwa perlawanan tereksekusi para pelawan dinyatakan sebagai pelawan yang tidak benar; maka perlawanan para pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); maka para pelawan harus dihukum untuk membayar biaya perkara;
KEWENANGAN PENUNTUT UMUM DALAM PENYITAAN HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Yadi, Insya; Sudarti, Elly; Liyus, Herry; Hartati, Hartati; Ramadani, Atifa Awdia; Raharja, Ivan Fauzani
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 12 No. 1 (2024): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2024
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v12i1.15814

Abstract

ABSTRAKBerdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf a KUHAP tersebut maka kewenangan untuk melakukan penyitaan bukan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik saja akan tetapi dapat pula dilakukan oleh Penuntut Umum. Hal itu tersirat di dalam ketentuan tersebut yaitu yang dapat dikenakan penyitaan adalah benda atau tagihan miliki terdakwa, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 ayat (1) pada huruf a KUHAP tersebut secara implisit memberikan kewenangan kepada Penuntut Umum untuk melakukan penyitaan barang bukti hasil tindak pidana korupsi. Tujuan penelitian ini adalah Untuk menganalisa pengaturan kewenangan penuntut umum dalam melakukan penyitaan terhadap benda yang diperoleh terdakwa dari hasil tindak pidana korupsi., serta Untuk mengetahui nilai pembuktian di Pengadilan terhadap benda hasil tindak pidana korupsi yang disita oleh Penuntut Umum. Penelitian ini mengunakan metode penelitian hukum normatif yaitu mengkaji studi dokumen-dokumen hukum berupa peraturan perundang-undangan, serta menganalisis hukum dari aspek yuridis normatif yang artinya meneliti peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang di teliti. Hasil penelitian ini Benda hasil tindak pidana korupsi yang disita oleh Penuntut Umum dalam pembuktian perkara di Pengadilan memiliki nilai pembuktian apabila prosedur penyitaan sebagaimana diatur menurut Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dipenuhi oleh Penyidik dalam tindakan penyitaan, dan terhadap benda yang disita telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur menurut Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Adapun salah satu peran penulis dalam penelitian permasalan ini adalah Perlu diberikan pengaturan yang memberikan jaminan kepastian hukum berkaitan dengan penyitaan yang diajukan pada pemeriksan persidangan, maka Majelis Hakim yang telah dibentuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan memiliki kewenangan dalam pemberian izin penyitaan. Keyword: Kewenangan, Penuntut Umum, Penyitaan.

Page 1 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 1 (2025): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2025 Vol. 12 No. 2 (2024): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2024 Vol. 12 No. 1 (2024): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2024 Vol. 11 No. 2 (2023): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2023 Vol 11, No 1 (2023): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2023 Vol. 11 No. 1 (2023): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2023 Vol 10, No 2 (2022): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh - Oktober 2022 Vol 10, No 1 (2022): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2022 Vol 10, No 1 (2022): Suloh Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2022 Vol 9, No 2 (2021): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2021 Vol 9, No 2 (2021): Suloh Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2021 Vol 9, No 1 (2021): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2021 Vol 9, No 1 (2021): Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 8, No 2 (2020): Edisi Khusus - Oktober 2020 Vol 8, No 1 (2020): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2020 Vol 8, No 1 (2020): Suloh Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 7, No 2 (2019): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 7, No 1 (2019): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh More Issue