cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nyoman Gede Sugiartha
Contact Email
konstruksihukumjurnal@gmail.com
Phone
+6281237083338
Journal Mail Official
konstruksihukumjurnal@gmail.com
Editorial Address
https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/about/editorialTeam
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Jurnal Konstruksi Hukum
Published by Universitas Warmadewa
ISSN : 27465055     EISSN : 28099648     DOI : doi.org/10.22225/jkh
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Konstruksi Hukum is a law of student journal articles for Law Science published by Warmadewa University Press. Jurnal Konstruksi Hukum has the content of research results and reviews in the field of selected studies covering various branches of Law in a broad sense. This journal is published 3 times within a year january, may and september, submitted and ready to publish scripts will be published online gradually and the printed version will be released at the end of the publishing period. The language used in this journal is Indonesian.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 380 Documents
 31   32   33   34   35 
Konsep Hukum pada Gugatan Kasus Perdata Wanprestasi Akibat Kredit Macet Muhammad Fadillah Ulhad; Maria Amelia
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/jkh.4.2.6108.125-130

Abstract

Lawsuit is a claim for rights that aims to obtain protection of rights provided by the court, one of the many forms of lawsuits filed is a lawsuit for default, default is a form of non-fulfillment of the obligations of what has been agreed upon in the agreement, forms of default in agreements have various kinds, one of which is bad debt. The purpose of this study is to find out the existing legal regulations regarding civil lawsuits in default cases and to know the concept of civil lawsuits regarding defaults due to bad loans contained in cases with register number 9/Pdt.G.S/2021/PN Bta. This study uses a normative juridical method, with a statute approach and a conceptual approach. This type of research was conducted qualitatively, with research specifications that are descriptive analysis in nature. The data used is secondary data obtained through library research. The conclusion of this study is that the type of lawsuit that is commonly filed in the General Court is a default lawsuit. default according to the Civil Code arises from an agreement. Then, based on a study of the legal concept of the default lawsuit case with the case register number 9/Pdt.G/2021/PN Bta, it is drawn that the fulfillment of the formal requirements and substance requirements and the fulfillment of the elements of an action to be sued play a big role in the key to the success of a lawsuit. accepted or rejected.
Kesadaran Hukum Orang Tua tentang Hak-Hak Anak: Faktor Penyebab Anak Bekerja pada Sektor Informal Orpa J. Nubatonis; Yossie M.Y. Jacob; Chatryen M. Dju Bire
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/jkh.4.2.6629.131-137

Abstract

Children have a number of rights such as getting an education, playing and socializing, having their primary needs fulfilled. His childhood must be filled with positive and useful activities for the child's life in the future. For example, playing and hanging out, following formal education and non-formal education. Thus, the child will become a human being with the ideal personality as expected. Children also have certain values ​​in the family, society, nation and state. For example, (1) children are descendants; (2) children help their parents in their old age; (3) children help complete development work programs in villages or sub-districts; (4) children as leaders in the future. In reality, not all children experience or live life as expected. The fact that is seen in society, there are quite a number of children working in the informal sector. The place where these children do their work is often very dangerous and has a very bad impact on the child's future. The child will be an uneducated person. For example, it is very difficult for them to get a decent job, or it is difficult for them to adjust to the norms that apply in society. Furthermore, this will cause many other social problems in society. If they associate with a bad environment, these children can become criminals or the dregs of society.
Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis Untuk Memajukan Sektor Pariwisata (Studi Kasus: Kantor Satpol Pp Kota Denpasar) Anak Agung Ngurah Bagus Raditya Wikananta; I Gusti Bagus Suryawan; Luh Putu Suryani
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/jkh.4.2.6789.138-143

Abstract

Sektor pariwisata merupakan sektor utama yang mempengaruhi pendapatan daerah Kota Denpasar. Salah satu permasalahan yang dapat mengganggu sektor pariwisata Kota Denpasar ialah gelandangan dan pengemis yang jumlahnya semakin meningkat di kawasan Kota Denpasar. Hal ini memicu rendahnya tingkat ketertiban, keamanan, dan kenyamanan kota. Meningkatnya jumlah gelandangan dan pengemis disebabkan oleh adanya arus urbanisasi ke kota. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan satpol PP dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 mengenai Ketertiban Umum dalam menertibkan gelandangan dan pengemis guna memajukan sektor pariwisata, dan apa saja faktor penghambat yang dihadapi Satpol PP dalam menertibkan gelandangan dan pengemis di Kota Denpasar. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan tersebut, dengan melakukan kajian lanjutan dari peraturan tertulis. Berdasarkan hasil penelitian ini erat kaitannya dengan penertiban gelandangan dan pengemis yang termuat dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 mengenai ketertiban umum.
Efektivitas Pemanfaatan Zona Tradisional Teluk Gilimanuk Seksi Pengelolaan Wilayah I Taman Nasional Bali Barat Anak Agung Nia Listiari; Luh Putu Sudini; Luh Putu Suryani
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/jkh.4.2.6790.144-149

Abstract

Efektivitas adalah proses penggunaan sumber daya, sarana dan prasarana sampai batas tertentu dan ditentukan secara sadar dalam rangka menghasilkan sejumlah barang untuk keperluan kegiatan yang dilakukan dan untuk menunjukkan keberhasilan dalam hal memenuhi tujuan yang ditetapkan dalam zona tradisional seksi pengelolaan wilayah I Taman Nasional Bali Barat. Penelitian ini mengkaji dua hal yaitu ruang lingkup pemanfaatan zona tradisional SDA secara lestari, pelaksanaan pemanfaatan zona tradisional pengelolaan wilayah I Taman Nasional Bali Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dari pemanfaatan zona tradisional di seksi pengelolaan wilayah I terlaksana. Penelitian dilakukan dengan metode empiris dan pendekatan sosiologis hukum. Hasil penelitian menunjukkan keberhasilan dalam pemanfaatan yang dilakukan di zona tradisional pengelolaan wilayah I Taman Nasional Bali Barat yang bersifat kerjasama lembaga dan mendukung efektivitas serta meningkatnya pendapatan kelompok yang dibina.
Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja yang Mendapatkan Upah Tidak Sesuai Umr Pada Uluwatu Collective Company Cokorda Istri Sarawasundhari; I Nyoman Putu Budiartha; I Made Aditya Mantara Putra
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/jkh.4.2.6792.150-154

Abstract

Perusahaan Uluwatu Collective Company merupakan sebuah nama perusahaan di Badung, yang bergerak di bidang gymnasium yang terletak di Kabupaten Badung. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa pekerja di perusahaan tersebut belum mendapatkan upah sesuai dengan UMR. Hal tersebut tentu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, khususnya pada pasal 8 yang mengatur mengenai perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan. Peneliti berpandangan adanya kesenjangan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan prakteknya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan sistem pengupahan bagi pekerja di Uluwatu Collective Company dan perlindungan hukum terhadap pekerja yang mendapat upah tidak sesuai UMR di Uluwatu Collective Company. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum empiris dengan jenis pendekatan konseptual dan sosiologis. Berdasarkan hasil yang didapatkan terhadap pelaksanaan sistem pengupahan adalah perusahaan membayar upah pekerjanya setiap tanggal 7 pada minggu pertama, upah lembur dibayar per-jam. Perlindungan hukum terhadap pekerja yang mendapatkan upah tidak sesuai UMR, yakni pekerja yang sudah bekerja selama 3 bulan atau lebih mendapatkan BPJS.
Eksistensi Literasi Digital Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dewa Ayu Diah Handayani; I Nyoman Putu Budiartha; Ida Ayu Putu Widiati
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/jkh.4.2.6793.155-160

Abstract

Pada masa ini dengan adanya teknologi yang semakin canggih, khususnya dalam berpendapat, membuat seseorang bebas melakukan ujaran kebencian dalam dunia maya, dimana ujaran kebencian dalam kehidupan manusia berbentuk hasutan kebencian terhadap seseorang maupun orang lain. Jika ujaran kebencian tidak diatasi dengan aturan yang ada, akibatnya konflik sosial yang bisa sebagai tindak diskriminasi, kekerasan sampai dengan pembunuhan. Dari adanya dampak yang berbahaya terhadap korban ujaran kebencian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan ujaran kebencian dalam perspektif HAM dan UU ITE serta bagaimana perlindungan hukum terhadap korban ujaran kebencian dalam konteks literasi digital. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan pendekatan perundang-undangan yang berhubungan pada ujaran kebencian selanjutnya bahan penelitian dikaji. Berdasarkan hasil dari penelitian ini yakni perlindungan hukum korban ujaran kebencian agar memperoleh rasa aman dan bisa melindungi masyarakat yang sebagai korban ujaran kebencian.
Implementasi Tugas Pacalang Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Di Desa Adat Kabetan, Gianyar Dewa Ayu Dwi Diah Novita Dewi; I Nyoman Sukandia; Diah Gayatri Sudibya
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/jkh.4.2.6794.161-165

Abstract

Pacalang merupakan lembaga milik Desa Adat di Bali yang berperan menjaga keamanan dan ketertiban Desa Adat, termasuk Pacalang Desa Adat Kabetan, Gianyar. Penelitian ini mengkaji dua hal: implementasi tugas Pacalang dalam mencegah terjadinya tindak pidana di Desa Adat Kabetan, Gianyar dan hambatan yang dihadapi oleh Pacalang dalam mencegah terjadinya tindak pidana di Desa Adat Kabetan, Gianyar. Penelitian memiliki tujuan untuk mencermati dan memahami implementasi tugas Pacalang Desa Adat Kabetan dalam mencegah tindak pidana dan hambatan yang dihadapinya. Penelitian dilakukan secara empiris dan pendekatan secara yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan pacalang desa adat kabetan dalam mengimplementasikan tugasnya bukan saat upacara adat dan keagamaan saja, tetapi berpartisipasi dalam menjaga keamanan saat pemilu dan pemilukada. Pacalang menghadapi hambatan dari faktor internal dan faktor eksternal serta upaya penyelesaian hukum yang digunakan jika terjadi tindak pidana yaitu berdasarkan hukum adat dan hukum positif. Meskipun ditemukan hambatan dalam menjalankan tugasnya, pacalang tetap berkoordinasi dengan pihak terkait. Diharapkan peningkatan peranan dan pembinaan Pacalang serta elemen masyarakat dan pemerintah sangat diperlukan dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban wilayah di desa adat kabetan.
Optimalisasi Intelijen Kejaksaan dalam Pelaksanaan Penanganan Tangkap Buron Dpo Terpidana Tindak Pidana Narkotika dan Pencucian Uang (Studi Kasus: Kejaksaan Negeri Denpasar) Dwi Nova Indriyani; I Nyoman Gede Sugiartha; Ni Made Sukaryati Karma
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/jkh.4.2.6795.166-171

Abstract

Pencucian uang sangat erat kaitannya dengan kejahatan perdagangan gelap narkotika dan banyak kejahatan lainnya. Pencucian uang bertujuan untuk menyembunyikan sumber uang yang berasal dari kegiatan ilegal agar terlihat legal dan memperkuat posisi finansial pelakunya. Pencucian uang memiliki banyak metode dan bentuk, termasuk pemindahan uang melalui akun bank yang banyak, pembelian aset yang tidak dapat dikesan, atau melalui pembelian barang-barang mewah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui optimalisasi intelijen kejaksaan terhadap penanganan dpo terpidana tindak pidana narkotika dan pencucian uang di kejaksaan negeri denpasar dan bagaimana hambatan dalam melakukan penanganan tangkap buron terpidana tindak pidana narkotika dan pencucian uang di kejaksaan negeri denpasar. Manfaat penelitian ini untuk menambah pengetahuan mengenai tangkap buron DPO dalam bidang intelijen. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh: Pengoptimalisasian yang dilakukannya oleh intelijen kejaksaann negeri denpasar dalam proses penangkapan pelaku kasus terpidana tindak pidana narkotika dan pencucian uang dan hambatan yang dialami oleh intelijen. Dapat ditarik kesimpulan, optimalisasi intelijen kejaksaan negeri denpasar dalam melakukan pengamanan DPO dan hambatan intelijen. Saran yang disampaikan perlu dilakukan nya adanya penambahan anggota dan bekerja sama dengan pihak terkait ataupun masyarakat.
Tanggung Jawab Direksi Terkait Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Non Performing Loan Pada Bank Perkreditan Rakyat Frederika Ni Made Dwita Noviyanti; I Made Arjaya; Desak Gde Dwi Arini
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/jkh.4.2.6796.172-177

Abstract

Penerapan Good Corporate Governance menjadi tugas dan kewajiban direksi atas pengurusan perseroan Bank. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami dampak penerapan Good Corporate Governance serta tanggung jawab sebagai direksi Bank Perkreditan Rakyat. Manfaat penelitian ini untuk menambah pengetahuan mengenai penerapan Good Corporte Governance. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh: Penerapan Good Corporate Governance berdampak besar bagi kesehatan bank, dilihat dari angka persentase Non Performing Loan yang menjadi penilaian bank dan direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan internal bank. Dapat ditarik kesimpulan, dampak penerapan Good Corporate Governance dilihat dari perbedaan persentase Non Perfoming Loan pada masing-masing bank dan direksi bertanggung jawab dengan mendasarkan pada peraturan internal bank. Saran yang disampaikan: perlu dilakukan pengawasan rutin dan lebih memperhatikan prinsip Good Corporate Governance.
Penegakan Hukum Dalam Perlindungan Hutan oleh Polisi Hutan di Wilayah Kph Bali Barat Kabupaten Jembrana Gusti Ayu Nyoman Jassya Novasari; I Nyoman Gede Sugiartha; Luh Putu Suryani
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/jkh.4.2.6797.178-183

Abstract

Upaya pemerintah dalam terlindungnya hutan di negara ini tentu harus menggunakan sistem penegakan hukum yang memadai, dengan memberikan peringatan tegas berupa sanksi jika ada yang melanggar kelestarian hutan di Indonesia. Polisi kehutanan mempunyai peran besar dalam mewujudkan upaya tersebut dengan wewenang dan tugas yang mereka emban dalam melaksanakan perlindungan hutan. Perlindungan hutan yang dilakukan oleh polisi hutan KPH Bali Barat Kabupaten Jembrana dalam rangka penegakan hukum yaitu dengan melakukan patroli rutin serta upaya preemtif, preventif, dan represif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji penegakan hukum dalam perlindungan hutan serta kendala yang dihadapi oleh polisi hutan di wilayah KPH Bali Barat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dan pendekatan secara sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan polisi hutan diwilayah KPH Bali Barat belum dapat melaksanakan penegakan hukum secara optimal, jumlah polisi hutan tidak proposional serta tidak ada polisi hutan dengan kualifikasi sebagai PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Penegak hukum di negara ini seperti Polisi, Jaksa, serta organ Pengadilan memiliki tanggung jawab untuk menindak lanjuti adanya tindak pidana dalam kerusakan kelestarian hutan.

Page 33 of 38 | Total Record : 380

 31   32   33   34   35 

Filter by Year

2020 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 3 No. 3 (2022): Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 3 No. 1 (2022): Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 2 No. 3 (2021): Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 2 No. 2 (2021): Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 1 No. 2 (2020): Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 1 No. 1 (2020): Jurnal Konstruksi Hukum More Issue