cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nyoman Gede Sugiartha
Contact Email
konstruksihukumjurnal@gmail.com
Phone
+6281237083338
Journal Mail Official
konstruksihukumjurnal@gmail.com
Editorial Address
https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/about/editorialTeam
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Jurnal Konstruksi Hukum
Published by Universitas Warmadewa
ISSN : 27465055     EISSN : 28099648     DOI : doi.org/10.22225/jkh
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Konstruksi Hukum is a law of student journal articles for Law Science published by Warmadewa University Press. Jurnal Konstruksi Hukum has the content of research results and reviews in the field of selected studies covering various branches of Law in a broad sense. This journal is published 3 times within a year january, may and september, submitted and ready to publish scripts will be published online gradually and the printed version will be released at the end of the publishing period. The language used in this journal is Indonesian.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 380 Documents
 33   34   35   36   37 
Keberadaan Asas Ius Curia Novit dalam Perkara Perdata I Made Dera Januartha; I Made Suwitra; Ni Made Puspasutri Ujianti
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.4.3.8028.268-274

Abstract

Asas ius curia novit yaitu hakim dianggap mengetahui dan memahami segala hukum, maka tersirat makna pengadilan dilarang untuk menolak, memeriksa, dan mengadili sebuah perkara memberikan beberapa pandangan yang berbeda. Hal ini berarti bahwa dianggap mengetahui serta dapat memberi putusan pada setiap permasalahan dimasyarakat. Rumusan masalah yang dibahas yakni Bagaimana makna asas ius curia novit dalam perkara perdata? Dan Bagaimana kewenangan hakim dalam pelaksanaan asas ius curia novit?. Penelitian yang dipergunakan ialah penelitian normatif. Makna asas ius curia novit yaitu hakim dilarang untuk menolak sebuah perkara karena hakim memiliki kewenangan untuk menemukan hukumnya sesuai pasal 5 ayat (1) yang kemudian dijelaskan kembali dalam pasal 50 ayat (1) undang-undang nomor 48 tahun 2009. Unsur asas ius curia novit yaitu menerima, memeriksa, menentukan hukum, menemukan hukum dan putusan yang berpedoman dengan tujuan hukum. Wewenang hakim yaitu kekuasaan yang merdeka dan telah diatur dalam konstitusi. Hal ini bertujuan baik untuk peradilan, oleh sebab itu dengan ada kelongaran serta sikap merdeka hakim lebuis bisa memutus perkara sesuai atas hukum yang adil.
Implementasi Pemberian Upah Minimum Kabupaten Tabanan terhadap Pekerja Tetap pada PT. Wanira Tabanan I Gusti Ngurah Agung Krisna Dwipayana Pradnyan; I Nyoman Putu Budiartha; I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.4.3.8031.246-252

Abstract

Indonesia adalah sebuah negara hukum di mana seluruh perilaku masyarakatnya diatur oleh hukum positif, dan hal ini berlaku juga bagi pendatang asing yang berkunjung ke Indonesia. Upah merupakan hasil dari kerja keras seseorang, terutama para pekerja yang melaksanakan kewajiban mereka demi mendapatkan hak-haknya. Penelitian ini mengkaji pemberian upah karyawan yang dilakukan oleh suatu perusahaan gas di Kabupaten Tabanan, dengan menggunakan metode penelitian empiris yang melibatkan analisis data lapangan dan pengaitan dengan hukum positif. Kasus pemberian upah minimum yang tidak sesuai dengan standar kembali terjadi di Kabupaten Tabanan, Bali. Banyak pekerja yang mengeluhkan variasi pendapatan mereka, mulai dari yang menerima upah di bawah standar hingga yang menerima upah sesuai dengan upah minimum, namun bekerja dengan jam kerja yang melebihi standar.
Implikasi Yuridis Perceraian terhadap Hak-hak Anak dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Denpasar) Salsabillah Nilam Zahra; I Nyoman Sujana; Ni Made Puspasutari Ujianti
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.4.3.8032.253-260

Abstract

Artikel ini membahas "Implikasi Yuridis Perceraian terhadap Hak-Hak Anak dalam Perspektif Hukum Islam." Fokus utamanya adalah mengevaluasi dampak perceraian terhadap pemenuhan hak-hak anak, dilihat dari perspektif Hukum Islam, serta tindakan hukum yang dapat diambil jika hak-hak anak tersebut tidak terpenuhi dalam kerangka hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum empiris, yang bertujuan untuk menggambarkan situasi objek penelitian berdasarkan realitas yang ada. Pendekatan yang diambil mencakup aspek perundang-undangan dan sosiologis untuk memahami secara komprehensif implikasi perceraian terhadap hak-hak anak. Data untuk penelitian ini diperoleh melalui observasi serta wawancara, lalu dianalisis dan dirangkum dalam kalimat-kalimat yang mudah dipahami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak-hak anak harus tetap dipenuhi oleh kedua orang tua sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI), meskipun kedua orang tua tersebut telah bercerai. Namun, terdapat perdebatan di kalangan ahli hukum terkait eksekusi hak asuh anak, karena anak dianggap sebagai individu yang memiliki hak dan martabatnya sendiri, bukan sebagai objek. Akibatnya, belum ada peraturan yang secara komprehensif mengatur proses eksekusi hak asuh anak dan nafkah anak dalam konteks perceraian. Kondisi ini menciptakan kekosongan hukum, sehingga Hakim perlu melakukan penemuan hukum guna menyelesaikan permasalahan tersebut dengan seadil-adilnya demi kepentingan anak. Dengan demikian, perlu adanya regulasi yang lebih jelas dan terkompilasi mengenai prosedur eksekusi "hadhanah" serta penguatan peran dan tanggung jawab jurusita dalam menjalankan perintah eksekusi "hadhanah". Selain itu, para mantan suami dan istri seharusnya melakukan musyawarah lebih awal demi kepentingan terbaik anak di masa depan.
Keabsahan Jual Beli Hak atas Tanah yang Dilakukan tanpa Akta PPAT Ditinjau dari Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Ida Ayu Dinda Maharani; I Nyoman Alit Puspadma; Ni Gusti Ketut Sri Astiti
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.4.3.8036.261-267

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah terdapat akibat hukum yang sah dalam transaksi jual beli tanah jika dilakukan tanpa melibatkan akta PPAT, dengan mengambil perspektif dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Dalam konteks ini, rumusan masalah penelitian terfokus pada dua pertanyaan utama: Pertama, bagaimana pengaturan pembuatan akta jual beli oleh PPAT? Kedua, apa keabsahan jual beli hak atas tanah yang dibuat tanpa melibatkan PPAT? Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum secara normatif, yang mencermati berbagai aspek regulasi dan peraturan hukum yang berkaitan dengan transaksi tanah. Hasil dari penelitian ini mengindikasikan bahwa keabsahan dalam transaksi jual beli tanah masih dapat diperoleh meskipun tanpa pencatatan pada PPAT dalam bentuk akta jual beli. Namun, ketika penelitian ini dipandang dalam konteks Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, terdapat implikasi bahwa peralihan hak atas tanah dari pembeli kepada penjual, yang sering disebut sebagai proses "balik nama," tidak dapat terwujud jika tidak ada akta yang dibuat di hadapan pejabat pembuat akta tanah (PPAT). Hal ini menegaskan bahwa pemindahan hak atas tanah melalui transaksi jual beli harus didukung oleh akta otentik yang dikeluarkan oleh PPAT sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, keberadaan PPAT dan pembuatan akta oleh mereka memegang peran penting dalam menjaga keabsahan hukum dalam transaksi jual beli tanah di Indonesia.
Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi Online yang Melibatkan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Polres Kabupaten Tabanan) Kadek Hary Harmawan; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi; I Made Minggu Widyantara
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.4.3.8039.275-281

Abstract

Prostitusi online adalah masalah sosial yang belum diketahui asal-usulnya secara pasti, namun tetap dilakukan baik secara ilegal maupun terbuka. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini mencakup dua pertanyaan pokok: bagaimana penanganan tindak pidana prostitusi online yang dilakukan oleh anak di bawah umur? Apa kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh Polres Tabanan untuk menangani kejahatan prostitusi online? Penelitian ini menggunakan metode empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanggulangan kejahatan terkait prostitusi anak atau anak yang menjadi korban eksploitasi seksual komersial dilakukan melalui berbagai pendekatan, termasuk sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi anak-anak yang rentan terhadap eksploitasi ekonomi dan finansial, pelecehan seksual, pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi. Selain itu, terlibat pula berbagai instansi pemerintah, korporasi, serikat pekerja, LSM, dan masyarakat dalam upaya penghapusan kekerasan finansial dan/atau seksual terhadap anak. Kebijakan dan upaya Polres Tabanan dalam menghadapi kejahatan prostitusi online, khususnya melalui kebijakan preventif, penindakan, dan tindakan pencegahan, juga telah diidentifikasi dalam penelitian ini.
Kedudukan Hukum Anak yang Dilahirkan Diluar Perkawinan Sah Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Gusti Ayu Ade Diah Gamatri; Ni Luh Made Mahendrawati; I Made Arjaya
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.4.3.8041.281-286

Abstract

Pengaruh budaya luar negeri dalam pergaulan di Indonesia telah menimbulkan berbagai permasalahan, seperti hubungan di luar perkawinan, yang pada akhirnya menyebabkan lahirnya anak-anak yang tidak sah di mata hukum negara. Rumusan masalah yang dapat diajukan adalah: bagaimana kedudukan hukum anak yang lahir di luar perkawinan sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974? Dan bagaimana upaya pemenuhan hak keperdataan anak yang dilahirkan di luar perkawinan? Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian normatif. Pengaturan hukum terkait kedudukan anak di luar perkawinan terdapat dalam pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, serta UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak yang lahir di luar perkawinan tidak memiliki status yang tercatat atau dianggap tidak memiliki kejelasan karena berasal dari hubungan yang tidak jelas, sehingga upaya pemenuhan hak keperdataan anak sulit untuk terpenuhi. Pemerintah sebaiknya melakukan sosialisasi tentang perkawinan dan dampak negatif dari hubungan di luar perkawinan.
Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilu Kadek Yogie Adi Pramata; Ida Ayu Putu Widiati; Luh Putu Suryati
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.4.3.8046.287-293

Abstract

Hak asasi manusia dan demokrasi mirip dengan dua bagian logam yang saling mendukung satu sama lain. Penyandang disabilitas adalah kelompok masyarakat yang beragam. Salah satu hak yang dilindungi oleh konstitusi adalah kesepakatan dan keselarasan martabat dalam hukum dan pemerintahan tanpa adanya perbedaan atau diskriminasi, serta memiliki hak untuk mendapatkan kebebasan dan perlakuan istimewa bagi penyandang disabilitas. Oleh karena itu, bagaimana pengaturan hak politik penyandang disabilitas? Dan bagaimana pengaturan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam pemilu? Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Dengan adanya ketetapan kebijakan tersebut, penyandang disabilitas di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat dalam memperjuangkan kesetaraan hak, terutama dalam hak politik di mana mereka memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam kedudukan umum. Bagaimana pemenuhan hak politik ini tercermin dalam kerangka hukum Indonesia yang didasarkan pada Pembukaan UUD NRI Tahun 1945? Selain itu, Undang-Undang Pemilihan Umum tidak hanya menjelaskan hak politik penyandang disabilitas, tetapi juga mengatur bahwa mereka berhak mendapatkan akses yang lebih terbuka untuk menyampaikan suara mereka.
Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Shortcut Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 di Desa Antosari Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan I Made Andi Putra Mahardika; Ida Ayu Putu Widiati; Luh Putu Suryani
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.4.3.8047.294-300

Abstract

Tanah memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena sebagian besar kehidupan manusia bergantung pada tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah dan pembayaran ganti rugi dari pembebasan lahan masyarakat dalam pengadaan shortcut di Desa Antosari. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap masyarakat yang tanahnya diambil untuk kepentingan umum, yang secara formal telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, perlu terus ditingkatkan perwujudannya secara konsekuen dan konsisten. Ganti rugi lahan masyarakat diberikan dalam bentuk uang, meskipun terkadang juga dapat diberikan dalam bentuk barang atau jasa yang memiliki nilai yang setara dengan uang. Perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dapat diartikan sebagai penghormatan terhadap hak-hak perorangan atas tanah. Pelaksanaan pemberian ganti kerugian dalam pengadaan tanah mengalami hambatan yang berasal dari masyarakat karena adanya perbedaan pendapat antara masyarakat dan instansi, serta perbedaan keinginan dalam menentukan bentuk dan besarnya ganti kerugian.
Penyidikan Penjualan Video Porno oleh Pasangan Suami Istri (Pasutri) I Wayan Dedi Arta; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi; I Made Minggu Widyantara
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.4.3.8048.301-306

Abstract

Indonesia adalah salah satu negara yang mengalami peningkatan kasus penjualan konten pornografi selama periode pemulihan dari pandemi Covid-19. Pornografi telah berkembang seiring dengan kemajuan teknologi saat ini, di mana perkembangan teknologi yang semakin canggih telah dimanfaatkan oleh para pelaku penjualan konten pornografi melalui media sosial sebagai alat untuk melaksanakan tindakan mereka. Saat ini, kasus penjualan konten pornografi menjadi tindak pidana yang sering terjadi. Namun, karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang sifat ilegal pornografi, pelaku oknum seringkali dapat melakukan tindakan pornografi tanpa rasa khawatir, dan kegiatan penjualan konten pornografi semakin marak. Dalam menghadapi masalah ini, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan undang-undang untuk menetapkan sanksi pidana terhadap pelaku penjualan konten pornografi. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 281 dan 282 KUHP, Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta Pasal 45 dan 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Penyidikan sebagai Upaya Mengungkap Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan di Wilayah Hukum Polres Tabanan I Putu Aditya Pramana; I Nyoman Gede Sugiartha; I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.4.3.8049.307-312

Abstract

Tindak pidana percobaan pembunuhan, yang dipicu oleh perasaan sakit hati, menggambarkan bahwa pelaku berniat memberikan racun serangga kepada suaminya, tetapi yang menjadi korban adalah istri pertama. Permasalahannya adalah bagaimana proses penyidikan sebagai upaya dalam mengungkap tindak pidana percobaan pembunuhan di wilayah hukum Polres Tabanan dan apa saja hambatan pelaksanaan proses penyidikan sebagai upaya dalam mengungkap tindak pidana percobaan pembunuhan di wilayah hukum Polres Tabanan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris. Proses penyidikan dimulai dari laporan masyarakat, dilanjutkan dengan kedatangan penyidik ke lokasi kejadian, pemeriksaan saksi-saksi, dan akhirnya penyidik dapat menentukan tersangka. Hambatan internal dalam kasus percobaan pembunuhan terletak pada jumlah penyidik yang kurang memadai secara keseluruhan. Hambatan eksternalnya adalah adanya upaya untuk merahasiakan kejadian sebenarnya oleh pihak keluarga.

Page 35 of 38 | Total Record : 380

 33   34   35   36   37 

Filter by Year

2020 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 3 No. 3 (2022): Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 3 No. 1 (2022): Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 2 No. 3 (2021): Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 2 No. 2 (2021): Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 1 No. 2 (2020): Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 1 No. 1 (2020): Jurnal Konstruksi Hukum More Issue