Articles
380 Documents
<![CDATA[Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penjarahan pada Saat Bencana Alam ]]>
<![CDATA[I Made Ary Supartawan]]>;
<![CDATA[Anak Agung Sagung Laksmi Dewi]]>;
<![CDATA[Ni Made Sukaryati Karma]]>
<![CDATA[ Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Warmadewa Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55637/jkh.4.1.6034.52-58
<![CDATA[Tindak pidana penjarahan dapat diklasifikasikan sesuai dengan yang terangkum pada Pasal 363 KUHP yaitu tindak pidana pencurian dengan pemberatan karena dilakukan pada saat keadaan tertentu seperti gempa bumi. Rumusan permasalahan ini, 1) Bagaimana kebijakan pengaturan hukum tindak pidana penjarahan dalam hukum pidana? dan 2) Bagaimana sanksi tindak pidana penjarahan terhadap pelaku penjarahan pada saat bencana alam gempa bumi dalam perspektif hukum pidana? Dalam penelitian ini memakai metode hukum normatif dan pendekatan perundang-undangan. Simpulan dari penelitian ini yaitu kebijakan pengaturan hukum tindak pidana penjarahan dalam hukum pidana berdasarkan Pasal 363 KUHP pihak yang berwenang menangkap berdasarkan bukti, masa waktu yang cukup dan sanksi tindak pidana penjarahan terhadap pelaku penjarahan pada saat bencana alam gempa bumi dalam perspektif hukum pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP dikenakan 7 tahun penjara. Saran dalam penelitian ini kepada pemerintah sebaiknya aturan mengenai tindak pidana penjarahan ditingkatkan kembali, dari segi sanksinya agar memberi efek jera terhadap pelaku tindak pidana penjarahan.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Data Pribadi Terhadap Penyalahgunaan Aplikasi Pedulilindungi Pasca Covid-19 ]]>
<![CDATA[Victoria Bellanique Solang]]>;
<![CDATA[I Nyoman Putu Budiartha]]>;
<![CDATA[Ni Made Puspasutari Ujianti]]>
<![CDATA[ Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Warmadewa Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55637/jkh.4.1.6035.100-105
<![CDATA[Di Indonesia banyak terjadi kasus penyalahgunaan data pribadi, beberapa kebocoran data pribadi terjadi di aplikasi Peduli Lindung. Keterangan suntikan vaksin dari presiden bisa dibilang sudah menjadi perbincangan umum, sehingga pemerintah memiliki kewajiban untuk meningkatkan keamanan sistem aplikasi agar data tersebut tidak disalahgunakan. Terbentuknya masalah ini, 1) Apa saja ketentuan hukum penyalahgunaan data pribadi melalui aplikasi PeduliLindungi? dan 2) Bagaimana pencegahan dan penanggulangan dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi? Dalam penelitian ini digunakan metode normative legal research serta menggunakan hukum doktrinal, peraturan serta pengkonsepan ahli. Pada proses meneliti hasil yang di dapat adalah ketentuan hukum penyalahgunaan data pribadi melalui aplikasi PeduliLindungi yang didasarkan oleh pasal ke 36 Permen Kominfo 20/2016 dan penerapan Undang-Undang Pencegahan dan Penanggulangan. agar data pribadi tidak disalahgunakan berdasarkan Pasal 40 UU ITE. Usulan dalam penelitian ini adalah untuk lebih menyempurnakan sistem aplikasi PeduliLindungi agar para pelaku tidak dapat menyalahgunakan data pribadi seseorang.]]>
<![CDATA[Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengalami Gangguan Kejiwaan ]]>
<![CDATA[Putu Wisesa Sagara]]>;
<![CDATA[Anak Agung Sagung Laksmi Dewi]]>;
<![CDATA[Luh Putu Suryani]]>
<![CDATA[ Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Warmadewa Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55637/jkh.4.1.6036.118-124
<![CDATA[Pelaksanaan proses peradilan pidana didasarkan pada Sistem Peradilan Pidana Terpadu (KUHAP). Tindak pidana gangguan jiwa berkaitan dengan Pasal 44 KUHP. Ilmu forensik dibutuhkan untuk pembuktian secara ilmiah terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa. Dalam hal ini penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut 1) Bagaimana Pengaturan Hukum tindak pidana yang dilaksanakan oleh pelaku dengan gangguan kejiwaan? 2) Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan gangguan kejiwaan? Metode penelitian ini yakni hukum normatif. Hasil penelitian pengaturan hukum terhadap orang dengan gangguan jiwa diatur pada pasal 44 ayat 1 dan 2 beserta pasal 49 ayat 1. Hukuman pidana tidak berlaku bagi pelaku kejahatan yang dilaksanakan oleh individu dengan gangguan jiwa. Hakim bisa menjatuhkan putusan sesuai hukum yang terungkap dan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami kejahatan gangguan kejiwaan yang diatur dalam peraturan Perundang-Undangan dan tetap memperhatikan juga hak asasi manusia yang dimiliki oleh manusia sejak lahir sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan mengenai hak asasi manusia.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Persfektif Kesadaran Hukum Masyarakat ]]>
<![CDATA[Chandra Adi Gunawan Putra]]>;
<![CDATA[I Nyoman Putu Budiartha]]>;
<![CDATA[Ni Made Puspasutari Ujianti]]>
<![CDATA[ Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Warmadewa Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55637/jkh.4.1.6180.13-19
<![CDATA[Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa makan dan minum dalam jumlah dan kualitas yang cukup, manusia tidak akan produktif dalam menjalankan aktivitasnya. Masalah pangan juga menyangkut keamanan, keselamatan dan kesehatan baik jasmani maupun rohani. Keamanan pangan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan dalam konsumsi sehari-hari. Setiap orang berhak atas makanan dan bahan yang sehat dan aman. Ini harus dilindungi oleh pemerintah dan harus dipenuhi oleh semua produsen. Namun banyak produsen yang mencari keuntungan dengan cara yang tidak baik. Bentuk perlindungan konsumen terhadap peredaran makanan dan minuman yang mengandung bahan berbahaya. Untuk menghindari dampak yang merugikan bagi keselamatan masyarakat sebagai konsumen dalam mengkonsumsi makanan dan minuman, diperlukan kesadaran masyarakat untuk melapor ketika menemukan dan menjadi korban makanan dan minuman yang mengandung bahan berbahaya. Namun kesadaran masyarakat untuk melapor ketika menemukan dan menjadi korban makanan dan minuman yang mengandung bahan berbahaya masih rendah, yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: (a) Tingkat pendidikan masyarakat relatif rendah; (b) Sistem penegakan hukum birokrasi; (c) Ketimpangan kedudukan antara produsen dan konsumen; (d) Daya beli masyarakat yang relatif rendah.]]>
<![CDATA[Restorative Justice sebagai Mediasi Penal dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga ]]>
<![CDATA[Anak Agung Gede Ryan Januar]]>;
<![CDATA[I Nyoman Gede Sugiartha]]>;
<![CDATA[Ni Made Puspasutari Ujianti]]>
<![CDATA[ Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Warmadewa Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55637/jkh.4.1.6181.7-12
<![CDATA[Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya menyangkut kekerasan yang dilakukan oleh suami, istri, dan atau terhadap orang yang hanya memiliki hubungan darah tetapi juga seseorang yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga yang tetap berada dalam rumah tangga. Rumusan masalah adalah bagaimana pengaturan nilai-nilai Restorative Justice dalam upaya penyelesaian Kekerasan dalam melakukan ketidakadilan Dalam Rumah Tangga? Bagaimana implikasi Mediasi Penal dalam upaya penyelesaian ketidakadilan KDRT yang dilakukan oleh majikan terhadap pekerja rumah tangga.? Analisis materi hukum berdasarkan logika induktif dan deduktif dan disajikan secara deskriptif analisis. Penataan nilai-nilai Restorative Justice dalam upaya penyelesaian Kekerasan melakukan ketidakadilan Dalam Rumah Tangga yaitu dengan penerapan nilai-nilai Restorative Justice melalui mekanisme mediasi penal dapat dijalankan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, Dengan demikian penyelesaian melalui mekanisme Mediasi Pidana memperoleh bentuk landasan yurisdiksi yang diharapkan dan jangkauannya. Keadilan dalam menegakkan hukum di masyarakat sehingga penyelesaian atas ketidakadilan KDRT dapat memenuhi rasa keadilan baik pelaku maupun korban (solusi win-win) yang berdampak pada ganti rugi dan penyembuhan terhadap kondisi korban akibat melakukan ketidakadilan yang dilakukan oleh pelaku. diharapkan kepada masyarakat yang memiliki kasus KDRT yang melakukan ketidakadilan masih tergolong ringan melakukan ketidakadilan sehingga diselesaikan melalui jalan keakraban (mediasi) sebelum dilaporkan ke pihak yang berwenang.]]>
<![CDATA[Peranan Bumdes dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Desa Baha Kabupaten Badung ]]>
<![CDATA[I Putu Satya Guna Dharma]]>;
<![CDATA[I Gusti Bagus Suryawan]]>;
<![CDATA[I Made Aditya Mantara Putra]]>
<![CDATA[ Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Warmadewa Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55637/jkh.4.1.6182.90-94
<![CDATA[BUMDes is a pillar of economic activity in the village that functions as a social and commercial institution. The development of the welfare of rural communities requires strategies that are in accordance with regional conditions which cover all aspects of the potential of the region or village. Based on this background, this research discusses the role of BUMDes in increasing local revenue in Baha Village, Badung Regency and how BUMDes efforts overcome obstacles in increasing PAD in Baha village, Badung Regency by using an empirical legal research method that examines law that is conceptualized as real treatment. The formation of BUMDes is a way to take advantage of laws that give authority to village governments to innovate in village development. The establishment of village-owned enterprises is accompanied by efforts to strengthen capacity and is supported by regional (district/village) policies that participate in facilitating and protecting village community businesses from the threat of competition from large investors. villages independently, so that they can improve the village economy, and can improve the welfare of the community. The existence of BUMDes is expected to reduce poverty levels so that the community's economy can increase.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum bagi Nasabah Terhadap Risiko dalam Perjanjian Kredit Bank ]]>
<![CDATA[Dewa Made Natha Dwitama]]>;
<![CDATA[Anak Agung Sagung Laksmi Dewi]]>;
<![CDATA[Ni Made Puspasutari Ujianti]]>
<![CDATA[ Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Warmadewa Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55637/jkh.4.1.6183.20-27
<![CDATA[Credit provided by banks contains risks so that in its implementation, banks must pay attention to the principles of sound credit. With this in mind, in providing credit, the bank is obliged to conduct an analysis of the debtor's ability to pay its obligations. In addition, banks are also required to review, assess and bind the collateral offered by the debtor, so that the collateral received can meet the requirements of applicable regulations. Banks in the activity of providing funds for credit must be based on a guarantee, which gives confidence to the bank on the debtor's ability to repay the credit in accordance with the agreement, and legal protection efforts for customers against risks in bank credit agreements, are pursued by means outside the court (Non litigation) through arbitration, which is carried out by making an arbitration agreement and through a general court (litigation).]]>
<![CDATA[Perlindungan Karya Digitalisasi Lontar dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ]]>
<![CDATA[Anak Agung Gede Bagastatha Dalem]]>;
<![CDATA[I Nyoman Putu Budiartha]]>;
<![CDATA[I Nyoman Subamia]]>
<![CDATA[ Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Warmadewa Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55637/jkh.4.1.6184.1-6
<![CDATA[Digitalisasi lontar merupakan sebuah karya seni lontar yang ditempatkan pada data digital yang berhak memperoleh perlindungan khususnya dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Namun, dalam Undang-Undang tersebut belum mengatur secara pasti mengenai perlindungan karya cipta digitalisasi lontar tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperjelas perlindungan hukum hak cipta atas karya digital Lontar dan sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan yang mendigitalkan Lontar tanpa izin dari pemegang hak cipta. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum dan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan karya lontar digital dalam Pasal 40(1) UUHC tidak menyatakan atau mengkomunikasikan bahwa ada karya digital yang dilindungi oleh hak cipta. Namun, digitalisasi dapat diartikan sebagai hasil transformasi, karena digitasi lonte pertama kali dicetak lonter kemudian diubah ke dalam bentuk digital. Sanksi hukum bagi pelanggar yang mendigitalkan lontar tanpa izin pemilik hak cipta adalah hingga tiga tahun penjara dan denda, hal ini termuat dalam Pasal 113 ayat 2 UUHC serta sanksi perdata berupa ganti rugi.]]>
<![CDATA[Pemberian Fasilitas Ekspor Crude Palm Oil Oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri Ditinjau dari Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi ]]>
<![CDATA[I Kadek Yukik Okta Dwipayana]]>;
<![CDATA[I Nyoman Gede Sugiartha]]>;
<![CDATA[I Nyoman Sujana]]>
<![CDATA[ Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Warmadewa Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55637/jkh.4.1.6185.40-45
<![CDATA[The state of Indonesia is a country that has a rich culture besides that the number of its people's population which is increasing every day makes a lot of different thoughts for each person with their respective life goals. As a country of law, Indonesia has several components that specifically explore the law itself, starting from its regulation to its sanctions which make people's behavior limited by law and on the other hand with the existence of community laws become more controlled and reduce behavior that violates the norms carried out. The research conducted by the author is related to corruption crimes where corruption itself is carried out by an official who has certain authority in his field and has the full trust of the government and because of his authority makes it easier to carry out actions that harm the nation and state.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Perkara Secara Prodeo (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Denpasar) ]]>
<![CDATA[Gusti Bagus Windu Sada]]>;
<![CDATA[A.A. Sagung Laksmi Dewi]]>;
<![CDATA[I Nyoman Sutama]]>;
<![CDATA[I Nyoman Putu Budiartha]]>;
<![CDATA[I Nyoman Subamia]]>
<![CDATA[ Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Warmadewa Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55637/jkh.4.1.6186.35-39
<![CDATA[Indonesia adalah negara hukum sebagai mana bunyi pasal 1 ayat 3 undang-undang dasar 1945, yang menjamin setiap orang di hadapan hukum memiliki arti bahwa semua orang memiliki hak untuk di perlakukan sama di hadapan hukum. Persamaan perlakuan di hadapan hukum tersebut berlaku bagi setiap orang tanpa membeda-bedakan latar belakang suku, Agama, Ekonomi atau keturunan untuk memperoleh keadilan melalui lembaga peradilan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian perkara secara prodeo (studi kasus di pengadilan negeri Denpasar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum empiris. Berdasarkan hasil penelitian penyelesaian perkara secara prodeo (studi kasus di pengadilan negeri Denpasar, dalam hukum acara perdata orang yang mengajukan perkara harus membayar biaya perkara yang harus di bayar pada waktu pendaftaran, namun tidak semua orang mempunyai kemampuan ekonomi yang memadai. Dalam hukum acara perdata terdapat pengecualian bagi yang miskin dapat mengajukan perkara prodeo dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu yang di keluarkan oleh kepala desa atau lurah. Dari latar belakang tersebut permasalahannya : (1) Apakah Faktor- faktor penyebab berperkara secara berprodeo di pengadilan negeri denpasar? Dan (2) Bagaimanakah proses melakukan prodeo di pengadilan negeri denpasar? Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, menggunakan pendekatan penelitian secara langsung (Wawancara), mengkaji dari sumber data primer dan skunder.]]>
