cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nyoman Gede Sugiartha
Contact Email
konstruksihukumjurnal@gmail.com
Phone
+6281237083338
Journal Mail Official
konstruksihukumjurnal@gmail.com
Editorial Address
https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/about/editorialTeam
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Jurnal Konstruksi Hukum
Published by Universitas Warmadewa
ISSN : 27465055     EISSN : 28099648     DOI : doi.org/10.22225/jkh
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Konstruksi Hukum is a law of student journal articles for Law Science published by Warmadewa University Press. Jurnal Konstruksi Hukum has the content of research results and reviews in the field of selected studies covering various branches of Law in a broad sense. This journal is published 3 times within a year january, may and september, submitted and ready to publish scripts will be published online gradually and the printed version will be released at the end of the publishing period. The language used in this journal is Indonesian.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 380 Documents
 32   33   34   35   36 
Kekuatan Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kejahatan Teknologi Informasi (Cybercrime) I Komang Sudawirawan; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi; Putu Suwantara
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/jkh.4.2.6798.184-189

Abstract

Perkembangan zaman teknologi di berbagai era tentunya membawa hal negatif dan hal positif. Pertambahan penduduk dalam hal ini disertai peningkatan perekonomian, maka taraf perkembangan zaman ataupun teknologi akan meningkat juga. Beranjak dari konflik norma dalam KUHAP Pasal 184 ayat (1) disebutkan bahwa alat bukti yang sah ada 5, Tindak pidana cybercrime ini tidak sesederhana seperti yang ketahui lebih dalam mengenai penegakan sanksinya, dan UU cyber crime tersebut. Pengendalian teknologi elektronik serta bagaimana pengaturan yang dikendalikan oleh UU No. 19 tahun 2016 perubahan atas UU angka 11 tahun 2008. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan alat bukti digital dalam membuktikan tindak pidana cybercrime dan Bagaimanakah kekuatan alat bukti dokumen digital dalam membuktikan tindak pidana kejahatan teknologi informasi cybercrime. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif. Berdasarkan hasil penelitian setiap bukti digital dapat dibilang untuk alat bukti digital di mata aturan selama dicari dengan cara yang tidak melanggar aturan dan dapat dijadikan sebagai alat bukti di hadapan hukum.
Penerapan Awig-Awig Terhadap Krama Tamiu di Desa Adat Peladung, Karangasem. I Made Agus Widiana; Diah Gayatri Sudibya; I Ketut Sukadana
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/jkh.4.2.6802.190-195

Abstract

Keberadaan krama tamiu di Desa Adat Peladung diatur di dalam Awig-awig untuk menjaga kenyamanan dalam masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kewajiban dan hak krama tamiu di desa adat peladung, karangasem terkait dengan pungutan iuran bagi krama tamiu dan hambatan dalam penerapan awig-awig terhadap krama tamiu di desa adat peladung, Karangasem. Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan krama tamiu mengontrak tanah dikenakan 5 kg beras, yang memiliki tanah/rumah dikenakan 10 kg beras, yang mencari pekerjaan di Desa Adat Peladung dikenakan 10 kg beras. Sedangkan Hak krama tamiu, boleh menggunakan Kuburan, boleh memakai bendesa adat sebagai saksi pernikahan, boleh meminta penjagaan pecalang jika berlangsung acara adat. Hambatan internal berasal dari Desa Adat Peladung, krama desa yang menerima krama tamiu tidak melapor dalam waktu 2 x 24 jam. Hambatan eksternal saat pemungutan uang iuran krama tamiu sulitnya bertemu krama tamiu saat pembayaran iuran.
Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Ud.Citra Batu Bulan dengan Restoran Nebula Kuta dalam Bidang Supplier Buah dan Sayur Ni Kadek Erika Manggala; Ni Luh Made Mahendrawati; I Wayan Kartika Jaya Utama
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/jkh.4.2.6803.196-201

Abstract

Dalam dunia bisnis, suatu kerjasama tidak bisa lepas dari perjanjian yang dibuat.Di Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara UD.Citra dengan Restoran Nebula Kuta telah terjadi perselisihan mengenai ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerjasama antara UD. Citra dengan restoran nebula kuta dalam bidang supplier buah dan sayur dan bagaimana penyelesaian perselisihan apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara UD. Citra dengan restoran nebula kuta dalam bidang supplier buah dan sayur. Metode dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan fakta. Berdasarkan hasil penelitian UD. Citra dengan Restoran Nebula Kuta membuat perjanjian berupa kontrak harga dan pembayaran yang harus dilakukan oleh Restoran Nebula Kuta selama 2 (dua) bulan sekali. Terjadinya perselisihan dikarenakan Restoran Nebula Kuta tidak memenuhi prestasi dalam hal ini yaitu tidak melakukan kewajibannya dalam melakukan pembayaran terhadap pihak UD. Citra. Penyelesaian sengketa dilakukan dengan pembuatan surat perjanjian utang piutang.
Kedudukan dan Hierarki Peraturan Desa Dalam Peraturan Per-Undang-Undangan Ni Made Faniasih; I Gusti Bagus Suryawan; Ida Ayu Putu Widiati
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/jkh.4.2.6804.202-206

Abstract

Peraturan desa merupakan peraturan perundang-undangan yang disusun oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan BPD, tetapi bukan bagian dari hierarki sistem hukum, tetapi tetap mengikat secara hukum karena ditetapkan oleh undang-undang yang lebih tinggi atau dibuat melalui pemberdayaan. Penyelidikan ini terkait dengan keadaan hukum desa dan isi undang-undang desa dalam peraturan perundang-undangan. Penjelasan tentang letak perdes dan pembahasan substantif ketentuan hukumnya dapat menjadi sumber teori bagi pengetahuan hukum di bidang hukum administrasi. Signifikansi penelitian ini adalah penelitian normatif dilakukan melalui penelitian kepustakaan, hal ini terlihat pada pemeriksaan dokumen hukum. Status Perdes bukan bagian dari hirarki hukum melainkan diantara satu peraturan perundang-undangan di tingkat desa yang diakui dan mengikat secara hukum, terkait dengan perdes, isinya mungkin tidak sesuai dengan hukum yang lebih tinggi. Pengaturan benturan kepentingan umum juga menerapkan aturan yang serupa. Pengakuan yang tegas dan langsung dari pemerintah diperlukan untuk memudahkan pelaporan kepada masyarakat.
Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Hal Debitur Wanprestasi Atas Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan (Studi Di Pt. Bank Perkreditan Rakyat Mertha Sedana Sempidi-Badung) Ni Made Yunika Andrini; I Nyoman Putu Budiartha; Putu Ayu Sriasih Wesna
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/jkh.4.2.6805.207-213

Abstract

Kredit sebagai salah satu usaha yang bisa dijalankan oleh bank dan dalam pemberian kredit, yang memiliki posisi sebagai kreditur memerlukan adanya jaminan, dan adanya objek jaminan salah satu hal yang paling penting. Jaminan yang dimaksud dapat berupa benda bergerak, seperti fidusia, atau benda tidak bergerak. Benda yang dibebani jaminan fidusia harus didaftarkan agar dapat memberikan perlindungan hukum dan hak yang memadai kepada para pihak. Tujuan dan manfaat penelitian ini adalah untuk mengkaji perlindungan hukum bagi kreditur dalam hal debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan. Pendekatan hukum empiris digunakan dalam penelitian ini. Perjanjian jaminan fidusia yang terjadi di PT. BPR Mertha Sedana merupakan yang bersifat accesoir dari perjanjian perjanjian pokoknya. Berdasarkan hasil penelitian apabila jaminan fidusia tidak didaftarkan, adapun perlindungan hukum bagi kreditur dalam permasalahan seperti ini bisa dilaksanakan berupa perlindungan hukum secara preventif dan represif. Saran penulis yaitu dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, pihak kreditur sebaiknya mendaftarkan jaminan fidusia tersebut ke kantor pendaftaran fidusia, apabila debitur wanprestasi maka pihak bank akan mendapatkan perlindungan hukum sesuai undang-undang.
Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Terkait Hak Asasi Manusia (Studi Kejaksaan Negeri Badung) Ni Putu Eka Noviyanti; I Nyoman Gede Sugiartha; I Nyoman Sutama
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/jkh.4.2.6806.214-219

Abstract

Hukuman mati adalah suatu hukuman yang sangat berat yang bisa berikan kepada para pelaku kejahatan narkotika di Indonesia. Penerapan hukuman ini di Indonesia masih menjadi perbincangan di antara mata pihak setuju dan tidak setuju. Tujuan penelitian ini adalah Untuk memahami bagaimana penjatuhan hukuman pidana mati terhadap pelaku kejahatan pidana narkotika di Indonesia, Untuk mengetahui bagaimana jika pidana mati jika dilihat dari sudut pandang hak asasi manusia, Untuk mengetahui efektivitas penjatuhan sanksi hukuman mati terhadap pelaku kejahatan pidana narkotika di Indonesia. Penelitian ini memakai metode penelitian campuran yaitu gabungan antara metode penelitian empiris yaitu dengan melakukan wawancara ke Kejaksaan Negeri Badung dan normatif yaitu dengan mengacu kepada Undang-undang yang ada di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan keuletan pemerintah dalam hal menanggulangi kasus narkotika dengan memberlakukan hukuman mati bagi pelaku kejahatan pidana narkotika, walaupun yang nyatanya terjadi ialah semakin bertambahnya angka kasus peredaran gelap narkotika di Indonesia setiap tahunnya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pengenaan suatu hukuman mati bagi pelaku kejahatan narkotika tidak menentang suatu norma tentang perlindungan hak terhadap asasi manusia sehingga dapat dipakai di dalam hukum Indonesia.
Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian oleh Pengidap Gangguan Kepribadian (Psikopat) Ni Putu Widari Yasaputri; I Made Minggu Widyantara; Ni Made Sukaryati Karma
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/jkh.4.2.6807.220-225

Abstract

Penganiayaan yang mengakibatkan Pembunuhan ialah tindakan guna hilangkan nyawa seseorang lewat cara yang melanggar hukum, atau yang tidak menentang hukum. Bermacam motif bisa menjadi latar belakang pembunuhan, seperti politik, kecemburuan, dendam, membela diri, serta yang lain. Seorang psikopat bisa bersikap gegabah, merusak, dan kasar pada orang lain tanpa merasa bersalah. Dalam penelitian ini seorang Psikopat dapat melakukan penganiayaan berujung kematian/pembunuh hantu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum pada pelaku tindak pidana penganiayaan yang diduga memiliki gangguan kepribadian (PSIKOPAT) dan bagaimana sanksi pidana bagi pelaku penganiayaan dengan gangguan kepribadian (PSIKOPAT). Metode penelitian memakai metode penelitian hukum normatif lewat mengumpulkan data. Studi ini tujuannya guna mengetahui pengaturan hukum dan sanksi pidana penyelesaian pada tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian bagi pelaku dengan gangguan kepribadian (PSIKOPAT). Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh adalah adanya sanksi yang dikenakan kepada pelaku dengan gangguan kepribadian jika sudah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan pembunuhan. Simpulan penelitian adalah faktor penghambat sanksi pidana untuk pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian pengidap gangguan kepribadian (psikopat) adalah perlindungan dari pasal 44 ayat (1) KUHP sehingga terdapat kekaburan norma. Saran yang disampaikan diperlukan adanya batasan yang jelas dalam sanksi yang ada untuk mengakomodir tindak pidana yang dilakukan oleh pengidap gangguan kepribadian (PSIKOPAT).
Analisis Hukum Industri di Bidang Alam terhadap Limbah dan Kesehatan Lingkungan yang Merugikan Banyak Pihak Arkianti Anindita Putri; Nadia Rastika Alam; Mualina Amaliya; Hidayatul Mustafid; Herli Antoni
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/jkh.4.2.6809.226-232

Abstract

Salah satu bentuk perkembangan industri terutama di bidang alam memiliki peran utama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Ekonomi sendiri merupakan kegiatan sosial yang artinya mencakup seluruh ranah masyarakat dan berhubungan antara satu pihak dan pihak lain. Penelitian ini membahas dua masalah. Pertama, Bagaimana jaminan perlindungan lingkungan hidup terhadap limbah industri alam yang merugikan banyak pihak.kedua, apa dampak yang relevan antara keselamatan dan kesehatan serta produktivitas para pekerja. Metode penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif dalam menjelaskan data dan informasinya. Perindustrian sendiri merupakan aturan dari seluruh kegiatan yang berhubungan atau berkaitan dari pelaksanaan industri yang umumnya dikenal sebagai seluruh bentuk kegiatan ekonomi untuk mengolah suatu benda yang biasa saja menjadi barang yang dapat diperjualbelikan. Pasal 3 Undang Undang No. 3 Tahun 2014, dikatakan bahwa perindustrian sendiri bertujuan untuk membuka kesempatan bagi masyarakat dan perluasan kesempatan kerja, dan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan Industri keseluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional. Belakangan ini perindustrian khususnya yang bergerak di bidang alam banyak mengkhawatirkan masyarakat karena berakibat buruk pada segala aspek lingkungan hidup. Contohnya seperti kualitas air yang buruk, polusi yang dapat mengganggu kesehatan, lahan yang kritis sehingga dapat menyebabkan erosi, dan masih banyak dampak buruk lainnya. Akan tetapi, jaminan perlindungan lingkungan yang merugikan banyak pihak tentunya diperlukan dan perubahan signifikan terhadap keselamatan para pekerja pun perlu diawasi dan di lindungi.
Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Penganiayaan yang Dilakukan oleh Pelaku Anak Dibawah Umur di Kabupaten Pesawaran Zainudin Hasan; Putri Khailla Asia Bagus; Redhia Salsabilla; Ananda Putri Kemilau
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/jkh.4.2.7178.233-238

Abstract

Tuhan memberikan anak-anak kepada keluarga sebagai hadiah yang berharga dan mereka penting untuk masa depan negara kita. Namun, ketika anak berperilaku buruk dan menyakiti orang lain, mereka dapat menghadapi konsekuensi dari hukum. Dalam kasus ini, lima anak berusia 16 tahun didakwa dan dinyatakan bersalah menganiaya anak lain di rumah khusus. Empat di antaranya divonis satu tahun penjara, sementara satu lainnya divonis tiga tahun penjara dan denda. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum memutuskan hukuman apa yang akan diberikan kepada anak yang melakukan kejahatan seperti ini. Para peneliti berbicara dengan orang-orang yang terlibat dan melihat dokumen untuk mempelajari lebih lanjut. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan berat berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diperlukan guna memberikan jaminan atau kepastian hukum dalam perlindungan terhadap hak-hak anak. Dan ini tertuang dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan penganiayaan berat dalam sistem peradilan pidana dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 telah diatur tentang diversi berupa pengalihan. Kadang-kadang ketika anak-anak melakukan hal-hal buruk, mereka mungkin menghadapi konsekuensi dari hukum. Namun, ada juga cara untuk membantu mereka tanpa melalui proses pengadilan. Hal ini dapat terjadi pada berbagai tahap penyelidikan, dan ini disebut pengalihan. Jika seorang anak melakukan sesuatu yang sangat serius yang dapat menyakiti seseorang atau bahkan menyebabkan mereka meninggal, ada aturan khusus tentang bagaimana mereka akan dihukum. Namun secara keseluruhan, ada hukum berbeda yang berlaku bagi anak-anak yang melakukan kejahatan.
Tinjauan Sosiologi Hukum Tentang Aksi Vandalisme Terhadap Fasilitas Umum Di Kota Bandar Lampung Zainudin Hasan; Anugrah Aditya Ramadhan; Hattal Musyafa; Apta Zaki Albiruni
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/jkh.4.2.7225.239-245

Abstract

Vandalism is the destruction of someone else's property or public property. One of the articles of the Criminal Code used to identify vandalism is Article 406 of the Criminal Code which does not specifically mention writing and only uses the terms destruction and destruction. Thus, the use of the words destructive and destructive in the use of the words destructive and destructive in Article 406 of the Penal Code remains incomprehensible, since the provision does not specifically regulate writing. The study was conducted by interviewing perpetrators of crime, police and the public, and juvenile crime was seen as a concern, particularly related to freedom of expression, which was not well monitored. This is a problem that must be faced together and is the shared responsibility of both education groups, including families, schools and law enforcement officials such as the police, prosecutors and courts. The government as a determinant of security starts from the stage of security, security, and security competition, as well as community order.

Page 34 of 38 | Total Record : 380

 32   33   34   35   36 

Filter by Year

2020 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 3 No. 3 (2022): Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 3 No. 1 (2022): Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 2 No. 3 (2021): Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 2 No. 2 (2021): Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 1 No. 2 (2020): Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 1 No. 1 (2020): Jurnal Konstruksi Hukum More Issue