Articles
380 Documents
<![CDATA[Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor (Studi Kasus Di Polsek Blahbatuh, Kabupaten Gianyar) ]]>
<![CDATA[I Putu Aris Wiradinata]]>;
<![CDATA[I Nyoman Gede Sugiartha]]>;
<![CDATA[I Made Minggu Widyantara]]>
<![CDATA[ Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Warmadewa Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55637/jkh.4.1.6019.78-83
<![CDATA[Dalam kehiduan masyarakat angkat kejahtan sangat besar dan termasuk dalam gejala sosial yang akan terus dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan negara secara umum. Tindak pidana pencurian sepeda motor merupakan salah satu penyakit terbuka yang menimbulkan rasa kesengsaraan dan kegelisahan dalam kehidupan individu, maka sangat penting untuk mengambil pengamanan yang ketat dalam mengantisipasi tuntutan kepolisian baik pelaku maupun masyarakat setempat dalam mengantisipasi kejadian tersebut.Adapun rumusan masalah dari penulisan skripsi ini adalah Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tindak pidana pencurian sepeda motor di kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar? Bagaimana penanggulangan tindak pidana pencurian sepeda motor di polsek Blahbatuh, Kabupaten Gianyar? tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, yakni melakukan penelitian lapangan di polsek blahbatuh melalui wawancara dengan didukung beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Suatu tindak pidana dapat berupa perbuatan yang melanggar hukum dan perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Dalam penelitian ini, khususnya pencurian sepeda motor, kejahatan ini sangat mengerikan dan terus menerus meresahkan masyarakat, khususnya di wilayah Blahbatuh, Kabupaten Gianyar.]]>
<![CDATA[Implementasi Pengaturan Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Lingkungan Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar di Era New Normal Covid-19 ]]>
<![CDATA[I Putu Ade Setiadi]]>;
<![CDATA[Ni Komang Arini Sityawati]]>;
<![CDATA[I Wayan Arthanaya]]>
<![CDATA[ Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Warmadewa Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55637/jkh.4.1.6021.67-72
<![CDATA[Implementasi pengaturan “disiplin kerja pegawai negeri sipil pada lingkungan kantor dinas perpustakaan dan kearsipan kota Denpasar di era new normal covid-19 diatur dalam Surat Edaran nomor 58 tahun 2020 tentang sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal baru, Sistem kerja ASN akan berbeda seperti sistem sebelumnya yakni dengan mengedepankan pencegahan penularan Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimanakah implementasi penetapan standar disiplin kerja terhadap pegawai negeri sipil pada lingkungan kantor dinas perpustakaan dan kearsipan kota denpasar ? dan bagaimanakah sanksi hukum terhadap pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pelanggaran disiplin pada lingkungan kantor dinas perpustakaan dan kearsipan kota denpasar ? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris, serta sumber data primer dan sumber data sekunder. Peraturan Pemerintah No 94 Tahun 2021 dan Surat Edaran Nomor 800/2471/BKPSDM terdapat 3 klasifikasi sanksi hukum bagi pegawai pada Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 yaitu: pelanggaran disiplin ringan yang terdapat dalam Pasal 9”, pelanggaran disiplin sedang terdapat dalam Pasal 10, dan pelanggaran disiplin berat terdapat dalam Pasal 11]]>
<![CDATA[Analisis Pertanggung Jawaban Hukum PT. Pegadaian (persero) dalam hal Objek Jaminan Mengalami Kerusakan ]]>
<![CDATA[I Putu Gede Ryan Chandra Indrawan]]>;
<![CDATA[I Nyoman Sukandia]]>;
<![CDATA[Ni Made Puspasutari Ujianti]]>
<![CDATA[ Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Warmadewa Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55637/jkh.4.1.6024.84-89
<![CDATA[Pemerintah pada kinerjanya guna mencapai kemakmuran warga Indonesia secara keseluruhan sehingga didirikannya institusi perkreditan, baik institusi perkreditan perbankan maupun bukan perbankan. PT. Pegadaian (Persero) ialah BUMN yang hadir dan mewarkan berbagai metode pinjaman yang bertujuan mensejahterakan masyarakat khusus nya dalam bidang pembangunan perekonomian. Oleh karena itu penulis tertarik mengangkat judul yaitu analisis pertanggung jawaban Hukum PT. Pegadaian (Persero) dalam hal objek jaminan mengalami kerusakan. Rumusan Masalah (1) Bagaimana prosedur gadai pada PT. Pegadaian (Persero)?. (2) Bagaimana Hukum PT. Pegadaian Persero, jika objek jaminan mengalami kerusakan dalam proses gadainya sehingga membuat pengurangan nilai jual?. Dalam penerapannya, terdapat beberapa kasus kerusakan terhadap objek/ barang yang di jaminkan sehingga harus di pertanggung jawabkan kepada penerima kredit, jika murni dari kesalahan dari pihak pemberi kredit yaitu sebesar 125% dari nilai taksir dari objek yang dijaminkan untuk memperoleh kredit. PT. Pegadaian (Persero) merupakan solusi bagi warga Indonesia untuk memperoleh pinjaman dengan menjadikan barang bergerak maupun berharga sebagi jaminan untuk memperoleh kredit. PT. Pegadaian (Persero) juga menghadirkan berbagai produk dan jasa yang di tawarkan untuk meningkatkan pembangunan perekonomi bagi masyakarat. Dengan adanya produk yang di tawarkan, tentunya memiliki prosedur yang berlaku dan ketentuan khusus yang harus di penuhi nasabah untuk memperoleh kredit.]]>
<![CDATA[Perjanjian Kredit Sistem Angsuran Mikro Fidusia pada Pt. Pegadaian Kantor Cabang Bisnis Mikro Denpasar Credit Agreement Of Fiduciary Micro Installment System on PT. Pegadaian Cabang Bisnis Mikro Denpasar ]]>
<![CDATA[Putu Sintya Pratiwi Manikashanti]]>;
<![CDATA[I Nyoman Putu Budiartha]]>;
<![CDATA[Desak Gde Dwi Arini]]>
<![CDATA[ Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Warmadewa Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55637/jkh.4.1.6025.112-117
<![CDATA[Perjanjian Kredit merupakan Perjanjian pokok (prinsipil) di dalam penyaluran kredit sedangkan Jaminan Fidusia sebagai accessor yang memiliki kekuatan eksekutorial. Fidusia dengan pemberian jaminan berdasarkan kepercayaan mengalihkan kepemilikan barang milik debitur kepada kreditur, namun barang jaminan yang bersangkutan tetap dikuasai oleh debitur, selama ia memenuhi kewajibannya. Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu prosedur perjanjian kredit dan proses eksekusi terhadap debitur wanprestasi dengan jaminan fidusia. Penelitian Hukum Empiris digunakan dalam penelitian ini dengan studi kasus di lapangan berdasarkan ketentuan- ketentuan hukum dalam mengidentifikasi efektifitas hukum dalam dinamika sosial. Hasil dari penelitian setelah diatur dalam Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 15 Ayat (2), Pasal 29 Ayat (1), Pasal 31 UU. Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Eksekusi atas jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi maka dilakukan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia melalui pelelangan umum untuk melunasi piutangnya dari hasil penjualan berdasarkan titel eksekutorial.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pidana tanpa Sifat Melawan Hukum dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana ]]>
<![CDATA[Ferdinandus Kila]]>;
<![CDATA[I Nyoman Gede Sugiartha]]>;
<![CDATA[Ni Made Puspasutari Ujianti]]>
<![CDATA[ Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Warmadewa Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55637/jkh.4.1.6027.28-34
<![CDATA[Salah satu unsur dari tindak pidana adalah unsur sifat melawan hukum. Unsur tersebut merupakan suatu penilaian obyektif terhadap perbuatan. Perbuatan seseorang yang dapat dikatakan melawan hukum yaitu apabila perbuatan itu masuk dalam rumusan delik sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang, namun adakalanya perbuatan seseorang yang telah memenuhi rumusan delik (undang-undang pidana) itu tidak senantiasa bersifat melawan hukum, sebab mungkin ada hal yang menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut. Berdasarkan pokok pemikiran di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu bagaimana kebijakan hukum pidana positif terhadap asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum dan bagaimana kebijakan hukum pidana yang akan datang terhadap asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum? Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan atau Asas Kesalahan merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana dan menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana dari suatu subjek hukum pidana. Dengan kata lain sifat merlawan hukum yang formil itu ada dalam pasal-pasal perundang-undangan dan sifat melawan hukum yang materiil hanya ada dalam teori saja atau hanya terdapat di luar perundang-undangan. Serta Kebijakan Hukum Pidana Asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum dalam hukum pidana nasional yang akan datang menerapkan adanya batasan/pengertian.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Kerugian Konsumen Sebagai Akibat Kelalaian Perusahaan Daerah Air Minum ]]>
<![CDATA[I Nyoman Bangkit Sugiarta]]>;
<![CDATA[I Nyoman Putu Budiartha]]>;
<![CDATA[Ni Made Puspasutari Ujianti]]>
<![CDATA[ Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Warmadewa Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55637/jkh.4.1.6028.59-66
<![CDATA[Perlindungan hukum yang diberikan oleh PDAM kepada konsumen sebagai pengguna barang dan jasa akibat keterbatasan pasokan air bersih. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab PDAM dalam mengatasi kerugian yang dialami konsumen terhadap akibat yang timbul dari terbatasnya pasokan air bersih. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris, Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakaan landasan hukum yang pertama dan utama dalam menyelesaikan permasalahan dan kasus konsumen yang mengalami kerugian akibat pelaku usaha yang kurang menyadari hak dan kewajibannya dalam menjalankan usaha. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, PDAM bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen/pelanggan, yaitu mengganti kerugian dengan melakukan perbaikan kerusakan jaringan pipa yang dikelola oleh PDAM Denpasar yang mengakibatkan kerugian finansial bagi konsumen/pelanggan. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Minim Kota Denpasar diatur dalam Pasal 2. Dengan pembahasan yang dipermasalahkan maka dapat disarankan bagi PDAM agar perlu membuat aturan yang jelas berkaitan dengan pemberian air bersih kepada konsumen apabila terjadi kekeringan yang mengakibatkan terbatasnya sumber air baku, sehingga masyarakat tidak Kekeurangan air bersih dan kepada konsumen , jika konsumen mendapatkan debit aliran air yang kecil maka konsumen langsung melakukan komplain ke PDAM, agar PDAM segera menindaklanjuti laporan konsumen.]]>
<![CDATA[Pengaturan Hukum Terhadap Penyebaran Berita Bohong Yang Dilakukan Oleh Pers Di Indonesia ]]>
<![CDATA[I Komang Aditya Sanjaya]]>;
<![CDATA[I Nyoman Gede Sugiartha]]>;
<![CDATA[Ketut Adi Wirawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Warmadewa Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55637/jkh.4.1.6029.46-51
<![CDATA[Media telah menjadi pendukung perkembangan demokrasi di Indonesia, salah satu yang paling umum adalah penyebaran berita palsu (hoax), ketika ada kasus media. Dari segi seorang penyusun jurnal, yang menyebarkan kabar yang masih belum benar terdapat di UU 40/1999 mengenai pers, sehingga peneliti wajib menyusun kajian ilmiah disini. Dalam meneliti hal ini bertujuan agar mengetahui pengaturan hukum pidana dan pertanggungjawaban pidana penyebaran berita bohong oleh pers. Dalam meneliti suatu masalah tersebut memakai mode preskriptif yang pendekatannya legal dan konseptual. Terdapatnya suatu hasil dari proses selama penulis meneliti hal ini yakni pengaturan hukum terkenapa pemidanaan terhadap kabar-kabar yang tersebar belum benar melalui media massa secara lengkap tertuang dalam UU 40/1999 (1). Selanjutnya, kewajiban bertanggung jawab dalam hal menyebarkan kabar-kabar yang tidak benar oleh pers tertuang pada ketentuan UU 40/1999 mengenai pers lebih tepatnya pada pasal ke 4 ayat ke (1) Peraturan Dewan Pers tentang Undang-Undang Jurnalis. Etis.]]>
<![CDATA[Penerapan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terkait Pendaftaran Merek Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Denpasar ]]>
<![CDATA[Ni Luh Putu Medie]]>;
<![CDATA[Ni Made Jaya Senastri]]>;
<![CDATA[Ni Made Puspasutari Ujianti]]>
<![CDATA[ Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Warmadewa Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55637/jkh.4.1.6031.106-111
<![CDATA[Seiring meningkatnya Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang menjual berbagai merek produk di Kota Denpasar maka diperlukan perlindungan terhadap merek tersebut, tetapi masih banyak Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Denpasar yang belum memahami arti pentingnya pendaftaran merek terhadap produk yang dipasarkan. Sehubungan dengan hal tersebut Bagaimana Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah terkait pendaftaran merek di Kota Denpasar? Dan Bagaimana Kendala terhadap penerapan Pendaftaran Merek bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di kota Denpasar?. Tipe penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Empiris. Berdasarkan hasil penelitian, hak dan kewajiban Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di kota Denpasar tentunya tidak jauh dari mendapatkannya perlindungan hukum apabila sudah beritikad baik dan berinisiatif dalam mendaftarkan merek dari produknya, tetapi masih banyaknya kendala yang dihadapi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam mendaftarkan mereknya baik dari segi pemerintah maupun dari Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah itu sendiri.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menonton Konten Berisikan Kata-Kata Umpatan dalam Media Sosial Youtube ]]>
<![CDATA[Ida Bagus Diwangkara]]>;
<![CDATA[I Made Minggu Widyantara]]>;
<![CDATA[Ni Made Sukaryati Karma]]>
<![CDATA[ Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Warmadewa Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55637/jkh.4.1.6032.95-99
<![CDATA[Umpatan memberikan dampak buruk kepada anak-anak. Permasalahan yang diangkat adalah Bagaimana pengaturan hukum terhadap penggunakan kata-kata umpatan oleh pembuat video konten YouTube? Dan Bagaimanakah perlindungan hukum bagi anak yang menonton video yang berisikan kata-kata umpatan berdasarkan UU ITE dan UU Perlindungan Anak dalam media sosial YouTube? Tipe penelitian hukum normatif menggunakan metode pendekatan Perundang-Undangan dan konseptual. Hasil penelitian diketahui penggunaan kata-kata umpatan melanggar kesusilaan. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usia anak serta penggunaan teknologi harus mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintah dan masyarakat memiliki peran besar dalam menjaga dan merawat anak. penggunaan kata-kata umpatan dalam video youtube bisa dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah.]]>
<![CDATA[Kedudukan Anak Astra dalam Mewaris Menurut Hukum Waris Adat Bali di Desa Adat Bengkel Tabanan ]]>
<![CDATA[I Putu Aldi Wiryatama]]>;
<![CDATA[I Nyoman Putu Budiartha]]>;
<![CDATA[Diah Gayatri Sudibya]]>
<![CDATA[ Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Warmadewa Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55637/jkh.4.1.6033.73-77
<![CDATA[Berdasarkan hukum waris bersama Bali, status hukum anak Astra mengikuti status hukum ayah mereka setelah orang tua mereka menikah secara sah. Dalam kehidupan bermasyarakat, kemunculan anak oleh perempuan yang belum menikah secara sah dapat menimbulkan masalah. 1) status hukum anak Astra dalam pengertian hukum waris adat di Bali; 2) status hukum anak Astra dalam hal pewarisan setelah sahnya perkawinan. Hukum Waris Adat Bali Orang Tua. Untuk pembahasan ini, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber primer seperti penelitian lapangan dan sumber sekunder yang ditulis oleh para ahli, dan hasil para ilmuwan diolah dan dianalisis secara deskriptif untuk mencapai kesimpulan. Penyelidikan membuktikan bahwa status hukum anak Astra setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mulai berlaku secara hukum hanyalah hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya. Hak Anak Astra dalam Hukum Adat Bali Setelah orang tua kandung menikah secara sah di Bali, setelah anak Astra lahir dalam perkawinan yang sah, hak dan statusnya didasarkan pada ayahnya (Pursa).]]>
