PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publika adalah jurnal akses terbuka, dan peer-review. Tujuan utama kami adalah untuk menyebarluaskan artikel terkini dan asli dari para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah sosial dan politik kontemporer: kebijakan publik, administrasi pembangunan, manajemen publik.
Articles
1,314 Documents
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN SINTANG ]]>
<![CDATA[E1012161128 Wenny Farida Purba]]>;
<![CDATA[Sukamto Sukamto]]>;
<![CDATA[Ira Patriani]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 10, No 1 (2021): PUBLIKA, EDISI MARET 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v10i1.2822
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisisfaktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan implementasi kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang belum optimal. Masalah dalam penelitian ini adalah Kebiasaan pembakaran hutan/lahan dalam membuka lahan disamping biayanya murah dan menghemat tenaga juga tidak memakan waktu terlalu lama, dan ketersediaan sumber daya manusia yang masih minim dan alat pemadam yang belum memadai.Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif jenis penelitian deskriptif. Teori yang digunakan adalahAda variabel yang mempengaruhi kinerja Implementasi kebijakan, menurut Van Metter dan Van Horndalam Tachjan, (2008:39) yaitu 1) Standar dan Sasaran Kebijakanbelum efektif. Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan dalam rangka mencapai tujuan kebijakan disebabkan karena kebiasaan menggunakan cara membakar dalam membuka lahan baik yang dilakukan pihak petani dan perusahaan yang tidak terkontrol dengan baik. 2) Sumber Daya. Pelaksanaan kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang ketersediaan sumber daya yang dimiliki masih belum mencukupi dan memadai baik dari sumber daya manusia, dana dan sarana prasarana. Sumber daya manusia, jumlah anggota untuk di Kabupaten Sintang 60 orang yang terbagi ke dalam empat (4) regu masing-masing beranggotakan 15 orang. Sumber daya dana juga masih belum mencukupi dan kerap mengalami kekurangan dalam pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Dan dari sumber daya sarana prasarana juga masih minim.3) Sikap Pelaksana (Disposisi) terkait implementasi kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang baik. ]]>
<![CDATA[KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PELAYANAN E-KTP DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MELAWI ]]>
<![CDATA[Yulita Pincesia Kusuma]]>;
<![CDATA[Hardilina Hardilina]]>;
<![CDATA[Martinus Martinus]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 10, No 3 (2021): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v10i2.2844
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan mengungkapkan tentang kinerja aparatur sipil negara dalam pelayanan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitan jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori Dwiyanto (2015:44) untuk mengukur kinerja organisasi publik yang terdiri dari : 1) Produktivitas, kesimpulannya kinerja pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi belum optimal karena faktor kenyamanan dan faktor kemudahan bagi masyarakat kurang diperhatikan. 2) Kualitas layanan, kesimpulannya respon aparatur terhadap kebutuhan pelayanan sejauh ini sudah bagus tetapi jaringan yang lambat dan verifikasi data yang lama oleh pusat membuat terhambatnya proses pembuatan E-KTP. 3) Responsivitas, kesimpulannya respon aparatur di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi terhadap kebutuhan pelayanan sejauh ini sudah bagus. Adapun saran yang direkomendasikan aparatur di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi dalam meningkatkan kinerja pelayanan E-KTP harus mampu menciptakan suasana kerja yang merangsang produktivitas kerja yang lebih tinggi lagi dan perlu ditingkatkan lagi kemampuan aparatur dalam menjalankan pekerjaan terutama dalam menjalankan alat teknologi. ]]>
<![CDATA[KUALITAS PELAYANAN KANTOR AREA PEGADAIAN KOTA PONTIANAK ]]>
<![CDATA[E1011151083 Dendra Yudhistira]]>;
<![CDATA[Sugito Sugito]]>;
<![CDATA[Martinus Martinus]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v9i1.2750
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan pada Kantor Area Pegadaian Pontianak. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu lamanya waktu yang diperlukan untuk melakukan pinjaman uang, masih sulitnya penggunaan aplikasi Pegadaian Digital Service (PDS), dan karena pengguna aplikasi PDS masih sedikit maka masih banyaknya nasabah yang datang ke outlet untuk mengantri dalam melakukan transaksi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dimana peneliti ingin menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan pada Kantor Area Pegadaian Pontianak. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori dari Moenir, 2010: 88-119 yang mengungkapkan bahwa terdapat 6 faktor yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan yaitu: (1) faktor kesadaran (2) faktor aturan (3) faktor organisasi (4) faktor kemampuan dan keterampilan (6) faktor sarana pelayanan.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS DALAM PENGELOLAAN PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT (PATBM) DIDESA PANCAROBA KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG ]]>
<![CDATA[E1012171014 Febrianus Kori]]>;
<![CDATA[Dwi Haryono]]>;
<![CDATA[Dewi Utami]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 2 (2020): PUBLIKA, EDISI JUNI 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v9i2.2771
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisa mengenai Efektivitas Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat oleh Pemeritahan Desa Pancaroba Kecamatan Sungai Ambawang. Metode yang digunakan dalam Penelitian ini metode kualitatif, dengan desain penelitian analisa deskriptif. Penelitin ini menggunakan Teori Efektivitas dari Gibson (dalam Pasalong 2004:25) yaitu Indikator Efektivitas Pengelolaan Program, yaitu, Pencapaian Tujuan kesimpulannya Program PATBM di Desa Pancaroba berusaha berjalan sesuai pedoman yang ditetapkan berdasarkan aturan yang berlaku, perlunya melakukan pendampingan oleh pihak terkait seperti Pemerintahan Desa, Dinas DP3KB, KPAID dll, kurangnya Sumber Daya Manusia menjadi permasalahan dalam Penerapan Perlindungan Anak di Desa Pancaroba, kebijakan Perlindungan Anak ditingkat desa dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat untuk pencegahan kasus kekerasaan anak. Ketepatan Waktu kesimpulanya Program PATBM di Desa Pancaroba masih berjalan sesuai keinginan masing-masih membuat kegiatan tidak terlaksana secara terstuktur membuat tujuan dan target belum tercapai secara. Manfaat kesimpulanya Program PATBM di Desa Pancaroba mulai memberikan dampak baik pada masyarakat terkait perlindungan anak, masih ada beberapa kelompok masyarakat yang belum menerima dan merasakan program ini program ini belum mampu melihat kondisi kebutuhan masayarakat secara umum.Hasil kesimpulanya Program PATBM di Desa Pancaroba dalam Penyediaan Layanan Pencegahan dan Penanganan belum memadai dan masih kurang, Aktivis masih belum mampudan cepat berdadaprasi dalam menjalankan Program Dimasa pandemic program menyesuaikan rencana kerja dalam melaksanakan kegiatan. Adapun saran dan rekomendasi oleh peneliti adalah perlunya adanya kebijakan strategis khusus Tentang Perlindungan anak agar upaya untuk meningkatkan keterlibatan partisipasi masyarakat di Desa Pancaroba yang disebut (PERDES) yang mengatur pelaksanaan Program perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat Di Desa Pancaroba.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KECAMATAN TELUK KERAMAT KABUPATEN SAMBAS ]]>
<![CDATA[E1012171012 Amalia]]>;
<![CDATA[Arifin Arifin]]>;
<![CDATA[Agus Eka]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 3 (2020): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v9i3.2787
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan ImplementasiPeraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 di Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas belumberhasil. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif jenis penelitiandeskriptif. Menurut Edward III (dalam Mulyadi 2015:68) ada 4 (empat) faktor yang mempengaruhiimplementasi kebijakan yaitu: 1) Komunikasi: komunikasi antar pelaksana sudah berjalan baik tetapikomunikasi kepada masyarakat seperti sosialisasi masih kurang. 2) Sumber daya: sumber dayamanusia dari sisi petugas pajak/staff masih kurang dan dari sisi masyarakat wajib pajak juga masihkurang sadar , dilihat dari sumber daya infrastruktur/fasilitas sudah memadai. 3) Disposisi: pihakBadan Keuangan Daerah (Bakeuda) sudah menjalankan pengawasan dengan baik , tetapi pihakKecamatan dan Desa tidak pernah terlibat dalam melakukan pengawasan di lapangan dan 4) StrukturBirokrasi: Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) bekerja sama dengan pihak Kecamatan , Desa dan jugaKantor Wilayah Kecamatan Teluk Keramat kemudian dengan Bank Kalbar dan KPP PratamaSingkawang. Rekomendasi dari penelitian ini agar Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) melakukansosialisasi secara menyeluruh disetiap desa agar lebih efektif. Menambah staff atau pegawai sesuaikebutuhan agar implementasinya bisa berhasil.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI SURAT KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 363 TAHUN 2009 TENTANG PENUNJUKAN DESA FOKUS DI DESA LAYAK OMANG KECAMATAN MUKOK KABUPATEN SANGGAU ]]>
<![CDATA[E.1013161023 Elvidius A.J.D. Putra]]>;
<![CDATA[Elyta Elyta]]>;
<![CDATA[Dewi Utami]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 4 (2020): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v9i4.2804
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil Implementasi Surat Keputusan Bupati Nomor 363 Tahun 2009 Tentang Penunjukan Desa Fokus Di Desa Layak Omang Kecamatan Mukok Kabupaten Sanggau. Namun pada kenyataannya pelaksanaan tersebut belum optimal, hal tersebut dilihat dari masih adanya desa yang tidak mendapatkan bantuan karet unggul desa fokus. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan desain penelitian adalah analisis deskriptif. Teori yang digunakan adalah teori implementasi Edward III (Subarsono, 2005:90) menyebutkan 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementesai yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Komunikasi belum pemah dilakukan oleh pemerintah daerah baik komunikasi kepada masyarakat yaitu dengan sosialisasi dan komunikasi kepada instansi teknis terkait. (2) Sumber daya dalam hal ini staf/pegawai yang tidak masih kurang, sumberdaya keuangan dan peralatan tidak mencukupi. (3) Disposisi yang kurang dipahami pelaksana sampai tingkat desa tidak bisa dijalankan oleh implementor. (4) Struktur birokrasi yang mendukung implementasi kebijakan bantuan bibit karet unggul desa fokus tidak berjalan karena tidak ada pembenahan dalam bentuk penguatan kelembagaan dan penyusunan SOP (standar operasional prosedur).]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA OLEH DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT ]]>
<![CDATA[E1011161091 Tegar Oktavianus Wanday]]>;
<![CDATA[Rusdiono Rusdiono]]>;
<![CDATA[abdul Rahim]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 4 (2020): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v9i4.2816
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kinerja Implementasi Kebijakan Pembudayaan Gemar Membaca Oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu capaian kinerja dan target yang telah direncanakan tidak sesuai harapan dalam memenuhi tujuan kebijakan yang ingin meningkatkan minat baca di Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian deskriptif melalui pengumpulan data dengan caraobservasi, wawancara dan dokumentasi melalui pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori dari van Meter & van Horn dalam Leo Agustino (2016:133) yang didasarkan pada variabel-variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu 1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan, kesimpulanya masih belum mencapai tujuan meningkatan minat baca di kalimantan Barat, 2) Sumber Daya, kesimpulannya penggunaaan sumber daya yang belum berhasil mencapai tujuan kebijakan, 3) Karakteristik Agen Pelaksana, kesimpulannya pelaksana sudah melaksanakan tugas fungsi dan sesuai standar prosedur sebagaimana mestinya, 4) Sikap atau Kecenderungan Para Pelaksana, kesimpulannya sangat antusias dan menjalankan kebijakan dengan cukup baik, 5) Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana, kesimpulannya sudah menjalankan komunikasi dengan baik antar pelaksana , 6) Lingkungan Sosial, Ekonomi, Politik kesimpulannya keadaan ekonomi yang sulit mempengaruhi minat baca masyarakat. Adapun saran yang direkomendasikan oleh peneliti adalah meningkatkan kinerja dengan baik dengan maksimalkan potensi sumber-sumber daya dengan baik.]]>
<![CDATA[KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 PONTIANAK ]]>
<![CDATA[Santri Santri]]>;
<![CDATA[Dwi Haryono]]>;
<![CDATA[Isdairi Isdairi]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 10, No 2 (2021): PUBLIKA, EDISI JUNI 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v10i2.2839
<![CDATA[Tujuan penelitian ini ingin mendeskripsikan dan menganalisis penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Pontianak. Permasalahan rendahnya peningkatan kinerja, melalui manajemen efisien baik mengenai sumber dan sistem kerja serta pengembangan sumber daya aparatur belum terlaksana secara kontinyu. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pedoman pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. ]]>
<![CDATA[PENGELOLAAN KEBUN RAYA SAMBAS OLEH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN SAMBAS ]]>
<![CDATA[E1011131076 Delima]]>;
<![CDATA[Pardi Pardi]]>;
<![CDATA[Tri Hutomo]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v9i1.2737
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana pengelolaan Kebun Raya Sambas oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Sambas. Metode yang digunakan yaitu jenis penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan ialah teori dari T. Hani Handoko (2012:79) yang terdiri dari empat indikator, yaitu: 1) menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Tujuan pembangunan Kebun Raya Sambas secara umum sudah ditetapkan, Master Plan nya juga sudah ada, jadi gambaran secara umum pembangunan Kebun Raya Sambas sudah bisa ditetapkan; 2) merumuskan keadaan saat ini. Kebun Raya Sambas sebagai Kawasan penyangga vegetasi dan konservasi hal itu penting, karena di sekeliling Kebun Raya Sambas sudah ditanami atau dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa sawit; 3) mengidentifikasikan segala kemudahan dan hambatan. Adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan Kebun Raya Sambas merupakan bentuk dukungan dari Pemerintah Daerah untuk memudahkan proses pembangunan Kebun Raya Sambas sedangkan factor penghambat pengelolaan Sarana dan prasarana masih kurang memadai, sehingga akses jalan menuju Kebun Raya Sambas memakan waktu yang lumayan lama, serta kondisi jalan menuju lokasi masih tidak baik; 4) serta mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan agar sesuai dengan rencana masih dilakukan dengan saling mengingatkan saja dikarenakan Unit Pelaksana Teknis belum dibentuk Sehingga untuk menjalankan pengelolaan sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing masih sulit dilakukan, hanya pengelolaan secara teknis saja. Saran penulis agar meningkatkan keahlian sumber daya serta penambahan anggaran untuk proses pembangunan jalan Kemudian membentuk Unit Pelaksana Teknis]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PROGRAM BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI DESA SEMANDANG KANAN KECAMATAN SIMPANG DUA KABUPATEN KETAPANG ]]>
<![CDATA[E1012161117 Monika Marila]]>;
<![CDATA[Hardilina Hardilina]]>;
<![CDATA[Martinus Martinus]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v9i1.2766
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, mengidentifikasi dan menganalisis Masyarakat Desa Semandang Kanan dalam proses pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Semandang Kanan Kecamatan Simpang Dua Kabupaten Ketapang. Adapunmetode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan desain penelitian analisis deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan dari O’ Jones (dalam Agustino 2016:154-155) yang terdiri dari : 1) Organisasi, kesimpulannya yaitu pembentukan atau penata ulang sumberdaya, unit dan metode kebijakan pada program usaha BUMDes Desa Semandang Kanan belum dapat memberikan hasil atau dampak yang baik; 2) Interpretasi yaitu kesimpulannya adalah kebijakan, rencana dan penganggaran yang di lakukan BUMDes Desa Semandang Kanan belum tepat dan belum dapat diterima serta dilaksanakan oleh masyarakat Desa Semandang Kanan dengan baik; 3) Penerapan yaitu kesimpulannya adalah ketentuan rutin dari para pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan perlengkapan program belum dapat di implementasikan dengan baik oleh pengurus BUMDes Desa Semandang Kanan Kecamatan Simpang Dua. Adapun saran yang direkomendasikan oleh peneliti adalah pengurus harus melakukan penataan ulang struktur organisasi serta program usaha BUMDes dengan memilih program kerja yang dapat memberdayakan masyarakat sesuai dengan potensi sumberdaya alam dan sumber daya manusia yang ada di Desa Semandang Kanan Kecamatan Simpang Dua sehingga masyarakat dapat ikut serta dalam proses implementasi program BUMDes dengan baik sesuai potensi yang mereka miliki. ]]>
