cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Deni Darmawan
Contact Email
dendar@untan.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
labkom@fisip.untan.ac.id
Editorial Address
Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak 78124
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : 2442546X     EISSN : 2442546X     DOI : http://dx.doi.org/10.26418%2Fpublika.v10i2
Core Subject : Social,
Social Sciences
Publika adalah jurnal akses terbuka, dan peer-review. Tujuan utama kami adalah untuk menyebarluaskan artikel terkini dan asli dari para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah sosial dan politik kontemporer: kebijakan publik, administrasi pembangunan, manajemen publik.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 1,314 Documents
 108   109   110   111   112 
IMPLEMENTASIvPERATURANvBUPATIvTENTANG PETUNJUK PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET DI KECAMATAN KAPUAS KABUPATEN SANGGAU Veronika Stephani; Hardilina Hardilina; Agus Eka
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 2 (2022): PUBLIKA, EDISI JUNI 2022
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v11i2.2945

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hasil implementasi Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 di Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan analisis kualitatif. Teori yang digunakan adalah teori hasil implementasi dari Grindle (dalam Subarsono 2013:93) yang mana terdapat dua variabel besar yaitu isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Hasil penelitian diketahui bahwa implementasi belum optimal, adapun kondisi setelah implementasi berdasarkan variabel isi kebijakan (content of policy), yaitu: 1) Kepentingan kelompok sasaran tidak terakomodasi; 2) Belum adanya manfaat yang diterima oleh target groups; 3) Perubahan yang diinginkan belum tercapai; 4) Ketepatan program kurang sesuai terkait dengan besarnya tarif pajak; 5) Implementor sudah tercantum dengan rinci; 6) Sumber daya penunjang implementasi belum optimal. Adapun berdasarkan variabel lingkungan implementasi (context of implementation),yaitu: 1) Strategi implementasi oleh implementor yaitu sosialisasi kebijakan menggunakan cara lama yang sudah tidak efektif untuk menjangkau seluruh masyarakat di Kecamatan Kapuas; 2) Institusi yang berkuasa memberikan dukungan untuk kebijakan ini dapat diimplementasikan; 3) Rendahnya kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran juga mempengaruhi implementasi kebijakan ini. Saran terkait penelitian ini adalah kiranya pemerintah dapat meningkatkan strategi berbasis elektronik dan internet sehingga kebijakan ini dapat menjangkau seluruh masyarakat terutama pengusaha sarang burung walet di desa, sehingga dapat mengoptimalkan kinerja kebijakan pemungutan pajak sarang burung walet ini. Kata kunci : Budidaya Walet, Implementasi, Pajak Sarang Burung Walet
EVALUASI KEBIJAKAN PENERTIBAN PEMBUANGAN SAMPAH DI DESA SUNGAI KAKAP KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBURAYA Ahmad Isa Al Muhajir; Ida Rochmawati; Dewi Utami
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 2 (2022): PUBLIKA, EDISI JUNI 2022
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v11i2.2964

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor kegagalan kebijakan penertiban pembuangan sampah di Desa Sungai Kakap Kecamatan Sungai Kakap. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuburaya Nomor 4 Tahun 2010. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif jenis penelitian deskriptif. Teori yang di gunakan yaitu William N. Dunn dalam Rahayu Kusuma Dewi (2016 : 203) bahwa variable terpenting guna berhasilnya dalam evaluasi kebijakan ada 5 indikator , disini peneliti mengambil 5 indikator tersebut yaitu 1) Efektivitas , kesimpulannya kebijakan yang sudah berjalan lebih dari 10 tahun belum berhasil karena masih banyaknya warga kuburaya yang membuang sampah sembarangan, 2) Efisiensi kesimpulannya masih kurangnya sumber daya manusia dan ketenagakerjaan dan membuat proses pengangkutan sampah berjalan sedikit memakan waktu, 3) Kecukupan, kesimpulannya untuk saat ini desa sungai kakap hanya memiliki 1 TPS untuk menampung sampah dan masih belum baik pelayanan persampahan, 4) Pemerataan kesimpulannya kinerja pihak dinas masih belum merata dalam sosialiasi dan masih belum terlaksana di Kuburaya, 5) Responsivitas, kebijakan yang sudah ada masih belum mendapat respon baik dari masyarakat kuburaya terhadap kebijakan yang sudah ada. Adapun saran untuk PUPR sebaiknya sebagai pelaksana kebijakan harus lebih ditingkat lagi kinerjanya terhadap kebijakan yang sudah ada supaya kebijakan tersebut sesusai dengan apa yang di harapkan dan diinginkan.Kata Kunci: Evaluasi, Kebijakan, Penertiban Sampah.
KINERJA PEGAWAI DI KANTOR CAMAT KECAMATAN RASAU JAYA KABUPATEN KUBU RAYA ANNISA DWI MAULIDIYA E1011151057; Azrita Mardhalena; Erdi Erdi
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 10, No 3 (2021): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2021
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v10i3.2851

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis indikator apa saja yang mempengaruhi Kinerja Pegawai yang berada di Kantor Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya masih rendah. Penelitian  ini menggunakan teori Dwiyanto, Agus yang terdapat lima (5) indikator didalamnya yang terdiri dari : 1) Produktivitas. Kesimpulanya adalah kinerja pada bidang pelayanan administrasi sudah terbilang kearah yang cukup baik, meskipun  masih terdapat kekurangan. Hal ini dapat dilihat dari masih kurangnya disiplin pegawai dalam mematuhi aturan jam kerja; 2) Kualitas Layanan. Kesimpulannya adalah kualitas layanan yang diberikan masih dapat dikatakan lambat dan lama proses penyelesaiannya, yang ditandai dengan adanya berbagai keluhan dari masyarakat; 3)Responsivitas. Kesimpulannya adalah  respon yang diberikan oleh pegawai Kantor Camat Rasau  Jaya sudah cukup baik, hal ini ditunjukkan dari usaha pegawai dalam memberikan respon dan  daya tanggap kepada masyarakat; 4) Responsibilitas. Kesimpulannya adalah responsibilitas yang diberikan pegawai belum  cukup baik, dilihat dari masih kurangnya rasa tanggung jawab terhadap jam  masuk kerja dan belum dapat menyelesaikan  pekerjaan dengan tepat waktu; 5) Akuntabilitas. Kata Kunci : Kinerja Pegawai, Kantor Camat Kecamatan Rasau Jaya
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTORITAS JASA KEUANGAN PADA BCA MULTIFINANCE DALAM PENYALURAN KREDIT DI KOTA PONTIANAK AGUS TRIADI E1012151018; Rusdiono Rusdiono; Dhidik Apriyanto
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 10, No 4 (2021): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2021
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v10i4.2867

Abstract

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Edward (2008, 134) yang terdiri dari  1) Komunikasi, kesimpulannya adalah komunikasi yang dilakukan oleh BCA Multifinance Kota Pontianak belum maksimal, Pihak BCA Multifinance juga masih belum memiliki solusi yang tepat mengenai permasalah penyaluran kredit sepeda motor, tetapi Pihak BCA Multifinance akan berupaya untuk mencari solusi bagaimana menyelesaikan kredit bermasalah yang terjadi, agar tidak menimbulkan kerugian kepada perusahaan; 2) Sumberdaya, kesimpulannya adalah pihak BCA Multifinance Kota Pontianak akan memberikan arahan kepada setiap implementatornya untuk menyelesaikan kredit bermasalah yang terjadi, agar tidak mempengaruhi asset perusahaan; 3) Disposisi, kesimpulannya adalah dalam proses pelaksanaan BCA Multifinance,  sudah menekankan kepada setiap implementatornya untuk melakukan tindakan secara cepat dalam proses penyelesaian kredit sepeda motor, agar tidak menimbulkan kerugian bagi perusahaan; 4) Struktur Birokrasi. kesimpulannya adalah pihak BCA Multifinance sudah menjalankan struktur organisasi sesuai dengan prosedur yang benar, hanya saja masih ada nasabah atau konsumen yang melanggar prosedur yang telah dibuat dengan sengaja sehingga mengakibatkan timbulnya kredit sepeda motor bermasalah pada perusahaan. Adapun saran yang direkomendasikan oleh peneliti terkait penyaluran kredit sepeda motor adalah  pihak BCA Multifinance harus lebih teliti lagi dalam penyaluran kredit sepeda motor agar permasalahan yang terjadi tidak terjadi kembali sehingga tidak merugikan pihak perusahaan.Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Otoritas Jasa Keuangan.
IMPLEMENTASI PERDA NO 1 TAHUN 2010 PASAL 41 TENTANG LARANGAN PENGEMIS PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PONTIANAK Nursanah Sari Wati; Lina Sunyata; Martinus Martinus
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 1 (2022): PUBLIKA, EDISI MARET 2022
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v11i1.2919

Abstract

Penulisan skripsi ini berjudul Implementasi Perda No 1 Tahun 2010 Pasal 41 Tentang Larangan Pengemis Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak. Tujuan dalam penelitian adalah ingin mendekskripsikan dan menganalisis proses implementasi Perda No 1 Tahun 2010 khususnya larangan pengemis pasal 41 dalam menangani masalah pengemis di Kota Pontianak, dilihat dari aspek pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi. Teknis pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi serta didukung dengan alat check list, pedoman wawancara dan alat dokumentasi berupa fotocopy, arsip-arsip dan kamera. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahap keoganisasian proses implementasi perda, dimana keterlibatan unsur pelaksanaan yang mempunyai kewenangan belum optimal seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Sosial Kota Pontianak dalam menjalankan visi dan misi, SOP dan tupoksi yang menjadi landasan dalam melaksanakan fungsinya, yang berkaitan dengan penertiban umum khususnya larangan kepada pengemis. Tahap interpretasi Perda tersebut belum menunjukkan kemampuan petugas dalam memahami Perda tersebut. Hal tersebut terlihat dari pelaksanaan Perda kurang dipahami oleh masyarakat, karena kurangnya sosialisasi. Tahap aplikasi Perda dalam kegiatan penanganan pengemis belum terkoordinir secara professional, karena pelaksanaan pengemis, belum sepenuhnya mengarah kepada kegiatan preentif, preventif,responsif,dan rehabilitasiKata kunci: Implementasi, Perda, Larangan Pengemis
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN DI DESA MUNGGUK KECAMATAN SEKADAU HILIR KABUPATEN SEKADAU Soneta Kasianus; Erdi Erdi; Aliyah Nuraini Hanum
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 1 (2022): PUBLIKA, EDISI MARET 2022
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v11i1.2938

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau. Penelitian menggunakan metode kualitatif jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori konsep perencanaan pembangunan dari bawah (bottom up planning) Adisasmita (2006: 33-34) yaitu: 1) Penentuan prioritas program pembanggunan, kesimpulanya penentuan prioritas program pembangunan harus dilakukan berdasarkan kriteria yang terukur yaitu urutan besar kecinya tingkatan kepentingan/kebutuhan masyarakat, karena dana yang tersedia terbatas sedangkan program pembangunan banyak, sehingga perlu ditentukan prioritas program pembangunan yang merupakan kebutuhan masyarakat; 2) Partisipasi masyarakat, kesimpulaanya suatu prorgam perencanaan pembangunan sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat karena perencanaan atau program pembangunan yang disusun itu lebih terarah dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Adapun saran yang direkomendasikan oleh peneliti adalah penentuan prioritas program pembangunan yang dilakukan oleh kepala Desa Mungguk agar selalu memperhatikan dan mempertimbangkan usulan-usulan dari masyarakat sehingga terealisasinya pembangunan infrastruktur perdesaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.iiKata Kunci: Desa, Infrastuktur, dan Pelaksanaan
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDUDUK MUSIMAN KELURAHAN BANSIR DARAT KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA KOTA PONTIANAK TAHUN 2022 Zahid Zahid; Dedi Kusnadi; Pardi Pardi
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 2 (2022): PUBLIKA, EDISI JUNI 2022
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v11i2.2956

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Proses Implementasi Kebijakan Kartu Penduduk Musiman (KIPEM) Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Potianak Tenggara Kota Pontianak Tahun 2022. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Charles O. Jones (dalam Agustino 2016: 154), dengan tiga variabel yaitu: 1). Organisasi; Merupakan kesatuan orang-orang yang melakukan pekerjaan dalam ruang lingkup administrasi. Dalam ruang lingkup yaitu DISDUKCAPIL, Kelurahan, dan RT/RW. Itulah yang menjadi bagian dari organisasi structural dalam mengkordinir pembuatan KIPEM. Interpretasi; 2). Ialah usaha untuk mengerti apa yang dimaksud oleh pembentuk kebijakan dan mengetahui betul apa dan bagaimana tujuan akhir itu harus diwujudkan atau direalisasikan. Dengan demikian interpretasi dari para pelaksana kebijakan harus mengetahui dengan baik mengenai substansi kebijakan, makna kebijakan dan tujuan kebijakan agar penafsiran ini tidak menyimpang dari kebijakan dalam proses pembuatan Kartu Penduduk Musiman (KIPEM). Aplikasi; 3). Penerapan secara rutin belum sepenuhnya dilakukan oleh Instansi DISDUKCAPIL, kepada penduduk musiman di Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, dalam mensosiaslisasikan pembuatan Kartu Penduduk Musiman (KIPEM). Sehingga masih banyak penduk musiman di Kelurahan Bansir Darat yang masih belum membuat Kartu Identitas Penduduk Musiman. Saran yang diberikan peneliti adalah agar Sosialisasi dapat dilaksanakan secara lebih terjadwal supaya kebijakan bisa terealisasi dengan optimal dan penduduk Musiman bisa Tertib Administrasi.Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Kipem
IMPLEMENTASI PROGRAM PENYELENGGARAAN IMUNISASI DASAR LENGKAP DI PUSKESMAS SEMATA KECAMATAN NGABANG KABUPATEN LANDAK Bruno Tangkah; Dwi Haryono; Dewi Utami
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 3 (2022): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2022
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v11i3.2976

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program Penyelenggaraan Imunisasi Dasar Lengkap di Puskesmas Semata Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, yang belum berjalan optimal, karena kurangnya antusias dan partisipasi warga dalam mendukung program imunisasi tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yang menggambarkan kejadian yang terjadi dilapangan, melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menurut teori George C. Edward III dalam Agustino (2017, 149) menunjukkan bahwa :1) Faktor komunikasi dalam mempengaruhi implementasi program penyelenggaraan imunisasi dasar lengkap di Puskesmas Semata masih dapat dikatakan kurang. Karena komunikasi secara tidak langsung yang dilakukan masih belum tepat, dimana komunikasi tersebut melalui grup whatsapp posyandu dan facebook puskesmas Semata, pada kenyataan tidak semua masyarakat dapat mengakses facebook. 2) Faktor sumberdaya dalam mempengaruhi implementasi program penyelenggaraan imunisasi dasar lengkap di Puskesmas Semata menunjukkan, masih ada kekurangan alat penunjang kegiatan imunsasi (penimbang, alat ukur tinggi badan, meja dibeberapa posyandu) yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan imunisasi. 3) Faktor disposisi dalam mempengaruhi implementasi program penyelenggaraan imunisasi dasar lengkap di Puskesmas Semata sudah cukup baik, pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan imunisasi baik tenaga kesehatan dan kader posyandu sudah mendapatkan insentif, yang diharapkan membuat para pelaksana kegiatan imunisasi menjadi semangat dalam bekerja dan memberikan pelayanan.  Kata kunci : Implementasi, Program, Imunisasi, Puskesmas
PEMBANGUNAN PASAR SEJATI PARIT BARU DI DESA PARIT BARU KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYAy Filnaria Eka Sunardi Putri; Sri Haryaningsih; Kartika Ningtias
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 3 (2022): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2022
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v11i3.2987

Abstract

Penelitian pada skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas pembangunan Pasar Sejati Parit Baru di Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori pengukuran efektivitas menurut Etzioni (dalam Indrawijaya 2010:187) yaitu 1) adaptasi, Pasar Sejati Parit Baru kurang dapat beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat karena produk yang tersedia di Pasar Sejati Parit Baru tidak lengkap, sehingga apa yang menjadi keperluan masyarakat kurang terpenuhi. 2) integrasi, sosialisasi yang dilakukan masih kurang, sehingga masih banyak pedagang kaki lima yang berjualan di dekat bahu jalan. 3) motivasi, Pemerintah mengeluarkan surat peringatan untuk segara mengisi kios/lapak, namun hingga surat peringatan kedua yang dikeluarkan masih belum terdapat perubahan. 4) produksi, pemanfaatan pasar belum dilakukan dengan optimal, belum ada tindakan yang dilakukan pemerintah dalam pengelolaan pasar. Saran untuk penelitian ini, diharapkan Pemerintah dalam melakukan pembagunan pasar dapat disesuikan dengan keadaan dan kondisi lingkungan sekitar, diharapkan agar Pemerintah melakukan pembinaan dan pemberdayaan kepada para pedagang, diharapkan pembangunan pasar dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan sebaik-baiknya agar pedagang mau kembali berjualan di Pasar Sejati, dan diharapkan agar pemerintah dapat membuat kegiatan untuk dapat menarik minat pembeli agar dapat meramaikan Pasar Sejati Parit Baru kembali.Kata Kunci: Efektivitas, Pembangunan Pasar Sejati Parit Baru, Perencanaan
IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM UPAYA MENANGGULANGI KEMISKINAN DI DESA SEBATIH KECAMATAN SENGAH TEMILA KABUPATEN LANDAK SARAH RIADI E1011131146; Sri Maryuni; Agus Eka
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 10, No 4 (2021): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2021
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v10i4.2862

Abstract

Dalam penelitian ini, subjek dipilih dengan menggunakan Teknik purposive sampling. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa implementasi Program Keluarga Harapan belum dapat dikatan berhasil. Masih terdapat kekurangan dalam proses implementasi PKH di Desa Sebatih, terutama pada tahap penyaluran dan pemanfaatan dana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari ketiga tahapan dalam proses implementasi, hanya tahap sosialisasi yang telah dilakukan sesuai aturan yang ada pada buku pedoman PKH. Sosialisasi adalah edukasi dan pemberian informasi kepada masyarakat tentang PKH. Penyaluran dana adalah proses pemberian dana bantuan PKH kepada masyarakat, sedangkan pemanfaatan dana adalah penggunaan dana bantuan PKH oleh masyarakat sesuai dengan peruntukannya. Sementara itu pada tahap penyaluran dan pemanfaatan dan masih perlu ditingkatkan. Penyaluran dana harus dilakukan tepat waktu dan pemanfaatan dana bantuan harus sesuai dengan tujuan dari Program keluarga Harapan. untuk meningkatkan dan memperbaiki proses implementasi PKH di Desa Sebatih harus dilakukan pengawasan terutama pada tahap penyaluran dana dan pendampingan bagi masyarakat yang mendapatkan bantuan sehingga dana yang diterima benar-benar dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan tujuan PKH. Kata kunci: Implementasi, Program Keluarga Harapan

Page 110 of 132 | Total Record : 1314

 108   109   110   111   112 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 2 (2024): PUBLIKA EDISI JUNI 2024 Vol 13, No 1 (2024): PUBLIKA EDISI MARET 2024 Vol 12, No 4 (2023): PUBLIKA EDISI DESEMBER 2023 Vol 12, No 3 (2023): PUBLIKA EDISI SEPTEMBER 2023 Vol 12, No 2 (2023): PUBLIKA EDISI JUNI 2023 Vol 12, No 1 (2023): PUBLIKA EDISI MARET 2023 Vol 11, No 4 (2022): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2022 Vol 11, No 3 (2022): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2022 Vol 11, No 2 (2022): PUBLIKA, EDISI JUNI 2022 Vol 11, No 1 (2022): PUBLIKA, EDISI MARET 2022 Vol 10, No 4 (2021): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2021 Vol 10, No 3 (2021): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2021 Vol 10, No 2 (2021): PUBLIKA, EDISI JUNI 2021 Vol 10, No 1 (2021): PUBLIKA, EDISI MARET 2021 Vol 9, No 4 (2020): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2020 Vol 9, No 3 (2020): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2020 Vol 9, No 2 (2020): PUBLIKA, EDISI JUNI 2020 Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020 Vol 8, No 4 (2019): PublikA, Edisi Desember 2019 Vol 8, No 3 (2019): PublikA, Edisi September 2019 Vol 8, No 2 (2019): PublikA, Edisi Juni 2019 Vol 8, No 1 (2019): PublikA, Edisi Maret 2019 Vol 7, No 4 (2018): PublikA, Edisi Desember 2018 Vol 7, No 3 (2018): PublikA, Edisi September 2018 Vol 7, No 2 (2018): PublikA, Edisi Juni 2018 Vol 7, No 1 (2018): PublikA, Edisi Maret 2018 Vol 6, No 4 (2017): PublikA, Edisi Desember 2017 Vol 6, No 3 (2017): PublikA, Edisi September 2017 Vol 6, No 2 (2017): PublikA, Edisi Juni 2017 Vol 6, No 1 (2017): PublikA, Edisi Maret 2017 Vol 5, No 4 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 4 Edisi Desember 2016 Vol 5, No 3 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016 Vol 5, No 2 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 Vol 5, No 1 (2016): PublikA, Edisi Maret 2016 Vol 4, No 4 (2015): Publika, Edisi Desember 2015 Vol 4, No 3 (2015): Publika, Edisi September 2015 Vol 4, No 2 (2015): Publika, Edisi Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): PublikA, edisi Maret 2015 Vol 3, No 4 (2014): Publika, Edisi Desember 2014 Vol 3, No 3 (2014): Publika, Edisi September 2014 Vol 3, No 2 (2014): Publika, Edisi Juni 2014 Vol 3, No 1 (2014): PublikA, Edisi Maret 2014 Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi Agustus 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi September 2013 Vol 2, No 1 (2013): PublikA, Edisi April 2013 Vol 1, No 1 (2012): PublikA, Edisi Perdana 2012 More Issue