cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Deni Darmawan
Contact Email
dendar@untan.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
labkom@fisip.untan.ac.id
Editorial Address
Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak 78124
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : 2442546X     EISSN : 2442546X     DOI : http://dx.doi.org/10.26418%2Fpublika.v10i2
Core Subject : Social,
Social Sciences
Publika adalah jurnal akses terbuka, dan peer-review. Tujuan utama kami adalah untuk menyebarluaskan artikel terkini dan asli dari para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah sosial dan politik kontemporer: kebijakan publik, administrasi pembangunan, manajemen publik.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 1,314 Documents
 107   108   109   110   111 
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS DI KOTA PONTIANAK E1011161018 Kristoper Bosco Cery; Rusdiono Rusdiono; Abdul Rahim
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 2 (2020): PUBLIKA, EDISI JUNI 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v9i2.2782

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai implementasi Peraturan Daerah oleh Pemerintah Kota Pontianak dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Pontianak. Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan dari OJones (2006:89) mengemukakan teori implementasi kebijakan yang terdiri dari tiga aktivitas utama yang sangat penting dalam implementasi kebijakan publik. Keempat indikator implementasi tersebut terdiri dari: 1) Pengorganisasian, kesimpulannya adalah Sarana dan prasarana dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan HIV/AIDS sudah sangat memadai seperti alat scrining, obat-obatan, alat medis habis pakai, serta alat kerja lengkap sebagai penunjang kerja dalam Kesekretariatan.; 2) Interpretasi, kesimpulannya adalah Komisi Penanggulangan AIDS tidak terlalu mempublis kegiatan mereka dalam sosialisasi karna terdapat stigma negatif oleh pemuka agama dan BNN; 3) Aplikasi, kesimpulannya pengaplikasianya masih saja terdapat hambatan seperti stigma yang buruk terhadap pengidap HIV/AIDS; 4) Implikasi, kesimpulannya adalah pentingnya sosialisasi tentang pemahaman khususnya dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Pontianak. Adapun saran yang dapat direkomendasikan oleh peneliti yang menjadi  penelitian ini dari segi interprestasi adalah Komisi Penanggulangan AIDS melalukan izin dan kompromi terlebih dahulu dengan pemuka agama diwilayah tempat melakukan sosialisasi. Selain itu saran-saran lainnya berupa secara manual apabila para peserta tidak memiliki atm untuk menerima uang tranfortasi dan juga Dinas Kesehatan dan KPA berkoordinasi dan berunding bersama BNN dan Pemuka agama dalam pelaksanaan program pemberian  jarum suntik steril bagi pengguna nafza suntik dan kondom untuk pekerja seks komersil, dan memberikan penjelasan terkait fungsi dan tujuan program tersebut sehingga dapat saling memaklumi dan memahami tujuan masing-masing. 
PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI WUJUD DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT OLEH PEMERINTAH KOTA PONTIANAK (Studi Kasus Pada Tuna Rungu Di Kota Pontianak) E1011131051 Stellamanda Wulandari; Sri Maryuni; Martinus Martinus
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 3 (2020): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v9i3.2797

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Pontianak Pasal 20 tentang kesempatan kerja dengan memberikan masukan kepada  Pemerintah Kota Pontianak yaitu BKD Provinsi Kalimantan Barat selaku penyelenggara penerimaan CPNS di Kota Pontianak dalam memberdayakan penyandang disabilitas khusus tuna rungu. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan desain penelitian analisis deskriptif.Penelitian ini menggunakan teori Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowojoto (dalam Manajemen Pemberdayaan. Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat tahun 2007) yang terdiri dari tiga tahap, yaitu: 1) Tahap Penyadaran, kesimpulannya adalah target sasaran adalah masyarakat yang kurang mampu yang harus diberikan pemahaman bahwa mereka mempunyai hak untuk menjadi berada atau mampu. SDM (Sumber Daya Manusia) dari Penyandang Disabilitas lainnya selain tuna daksa ringan sendiri belum mampu untuk bersaing. Tuna daksa ringan lebih unggul daripada Penyandang Disabilitas lainnya karena terletak pada aksesbilitas saja; 2) Tahap Pengkapasitasan, kesimpulannya adalah bertujuan untuk memampukan penyandang disabilitas yang kurang mampu sehingga mereka memiliki keterampilan untuk mengelola peluang yang akan diberikan dengan memberikan pelatihan-pelatihan sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas tersebut; 3) Tahap Pendayaan, kesimpulannya adalah terutama penyandang disabilitas diberikan peluang yang disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki melalui partisipasi aktif dan berkelanjutan yang ditempuh dengan memberikan peran yang lebih besar secara bertahap, sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DESA DI DESA JUNGKAT KECAMATAN SIANTAN KABUPATEN MEMPAWAH Ridhayati Ningrum; Martoyo Martoyo; Arifin Arifin
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 10, No 2 (2021): PUBLIKA, EDISI JUNI 2021
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v10i2.2831

Abstract

Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui, memahami dan mengungkapkan karakteristik masalah, karakteristik kebijakan dan variabel lingkungan, berikut faktor penghambat implementasi kebijakan pendampingan desa di Desa Jungkat. Penelitian ini permasalahan: Implementasinya di Desa Jungkat, Pendamping Lokal Desa (PLD), dan beberapa persoalan koordinasi, pendampingan, pemantauan/ monitoring atas program/kegiatan dana desa hingga pemberdayaan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian eksploratif. Penelitian ini menggunakan teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sebatier (dalam Subarsono, 2005:43), meliputi 3 kelompok variabel yang mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan publik yaitu 1. Karakteristik masalah. Implementasi kebijakan pendampingan desa belum optimal, karena masalah area kerja PLD melingkupi 3 desa dari ideal 1 desa 1 PLD. 2. Karakteristik kebijakan/undang-undang. Amanah Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa masih sebatas obyektifikasi kontribusi pembangunan desa. 3. Variabel lingkungan. Koordinasi yang kurang efektif dengan perangkat desa menjadikan partisipasi masyarakat dalam menopang pembangunan desa tidak tumbuh semestinya. Kondisi itu ternyata tidak luput dari keterbatasan penghasilan yang diterima, dan itu dianggap tidak seimbang dari beban kerjanya, sekaligus menjadi penghalang untuk bisa dikatakan sebagai tenaga profesional desa—hanya berdasarkan surat penugasan, tidak tersertifikasi. Saran dalam penelitian ini, PLD harus komitmen dan terus melakukan evaluasi sebagai tenaga pendamping lokal desa.  
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KURIKULUM 2013 SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DI SEKOLAH DASAR NEGERI 05 TANAH PUTIH KECAMATAN KALIS KABUPATEN KAPUAS HULU E:1012131054 Depi Lispa Sumanti; Sri Haryaningsih; Dewi Utami
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v9i1.2757

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses implementasi kurikulum 2013 sesuai dengan standar pelayanan minimal pendidikan sekolah dasar di Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu. Masalah dalam penelitian ini yaitu : 1. Minimnya pengetahuan guru tentang kurikulum 2013. 2. Sumber daya manusia tidak berdasarkan lulusan. 3. Tenaga pendidik masih mengalami kesulitan dalam proses belajar mengajar menggunakan kurikulum 2013. 4. Sarana dan prasarana sebagai penunjang proses belajar mengajar belum memadai. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam peneltian ini menggunakan teori Charles O Jones (dalam Agustino, 154:2017), tentang suatu proses implementasi kebijakan yang terdiri dari : 1) Organisasi. Kesimpulannya dari keseluruhan seluruh tenaga pendidik telah menjalankan tugasnya masing-masing akan tetapi ada beberapa hal yang tidak biasa dilakukan oleh implementor tersebut. Ada beberapa permasalahan yang tidak sesuai dengan proses pengorganisasian.tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tetap menjadi kedala tersendiri. 2) Interpretasi .
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA SEMPARUK KECAMATAN SEMPARUK KABUPATEN SAMBAS E1011161053 Agustiani; Dedi Kusnadi; Indah Sulisdiani
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 2 (2020): PUBLIKA, EDISI JUNI 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v9i2.2777

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses perencnaan pembangunan Desa diDesa Semparuk, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas. Permasalahan mengenaiperencanaan pembangunan Desa di Desa Semparuk yaitu Pembangunan Jembatan yangtidak sesuai dengan keinginan masyarakat serta perencanaan belum partisipatif dalampenetapan program pembangunan Penelitian ini menggunakan jenis penelitiandeskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan harapan dapat memberikangambaran mengenai proses perencanaan pembangunan Desa di Desa Semparuk.Peneliti menggunakan teori proses perencanaan yang dikemukakan olehListyaningsih ( 2014, 114-115), bahwa proses penyusunan dapat dibagi dalamempat tahap yaitu: 1).Evaluasi Kinerja, 2).Penyusunan Rencana, 3).PenetapanRencana, dan 4).Pengendalian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranpemerintah Desa dalam mengevaluasi kinerja pembangunan desa belummaksimal, karena banyak masyarakata sudah ikut berpartisipasi dalam kegiatanMusyarawah Rencana Pembangunan desa, akan tetapi usulan program masyarakattidak begitu di dengarkan. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalampengendalian pelaksanaan perencanaan pembangunan Desa. Jadi, disarankankepada pemerintah Desa Semparuk untuk menjaring aspirasi masyarakat sesuaidengan kebutuhan utama masyarakat dan lebih melibatkan masyarakat dalamtiap proses perencanaan pembangunan Desa di Desa Semparuk.
MANAJEMEN ASET PADA DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN SANGGAU E1011161136 Marsita Yuli; Dedi Kusnadi; Joko Triyono
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 3 (2020): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v9i3.2793

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tahapan kerja didalam manajemen aset pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sanggau dan memberikan alternatif yang lebih efektif dan efisien dalam penggunaan aset yang berupa peralatan dan mesin. Adapun jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, melalui analisis data model Miles and Huberman. Penelitian ini menggunakan teori manajemen aset Siregar (2018, 518-520) 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI DESA BALAI HARAPAN KEAMATAN TEMPUNAK KABUPATEN SINTANG Dian Ayu Pratiwi; Sukamto Sukamto; Hairil Anwar
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 3 (2022): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2022
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v11i3.2981

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor belum efektifnya implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Balai Harapan. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori dari Edward III (dalam Winarno, 2014) yang mengemukakan keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh empat variabel, yaitu 1).Komunikasi, komunikasi yang terjadi dalam pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Balai Harapan tidak berjalan dengan baik. 2).Sumber Daya, baik dalam diemsi sumber daya manusia, dana dan fasilitas yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan BPNT masih kurang maksimal dilakukan. 3).Disposisi, pelaksana program menunjukan kurangnya pengetahuan program yang mengakibatkan pelaksana memiliki kecenderungan sikap acuh tak acuh dalam pelaksanaan kebijakan. 4).Struktur Birokrasi, pelaksana sudah menjalankan tugasnya, namun secara prosedur masih kurang memahami.Saran yang diberikan peneliti adalah implementor BPNT di Desa Balai Harapan harus menguasai wawasan dan edukasi terkait program BPNT, memahami alur program BPNT. Bersikap lebih ramah dan perduli terhadap penerima manfaat program, agar terjalin hubungan baik. Dalam pelaksanaan diharapkan implementor BPNT Desa lebih menerapkan SOP yang berlaku. Kata Kunci: BPNT, Implementasi, Kebijakan
PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA SERANGGAM KECAMATAN SELAKAU TIMUR KABUPATEN SAMBAS NANA LESTARI E1011131030; Sukamto Sukamto; Joko Triyono
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 10, No 3 (2021): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2021
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v10i3.2856

Abstract

Pengawasan yang dilaksanakan BPD Seranggam berdasarkan aspek standar pengawasan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 melalui hak untuk meminta keterangan. Hak meminta keterangan tersebut diterjemahkan kedalam bentuk rapat evaluasi kinerja pemerintah Desa dan rapat koordinasi lintas lembaga pada 04 Desember 2019. b) Membandingkan Standar Pengawasan dengan hasil pelaksanaan pekerjaan; kesimpulannya adalah dalam mengawasi penyelenggaraan Pembangunan Desa, Pengawasan telah dilakukan dikarenakan pertama dapat terlihat dari kerja sama antara BPD dan Pemerintah Desa dan melibatkan masyarakat dalam menyusun Peraturan Desa, hal ini menunjukan adanya usaha untuk meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik. c) Tindakan Koreksi; kesimpulan penelitian adalah telah dilakukan oleh BPD. Jika terjadi penyelewengan, BPD memberikan teguran untuk pertama kali secara kekeluargaan. BPD akan mengklarifikasi dalam rapat desa yang dipimpin oleh Ketua BPD. Namun pada tahap untuk pengoreksian pelaksanaan pembangunan desa dirasakan belum melakukan pengawasan dengan maksimal. Saran untuk kedepanya Perlu adanya koordinasi dan bekerjasama dengan baik antara BPD sebagai mitra kerja masyarakat desa. Kepala Desa dan aparat desa harus mampu mengelola sumber daya Manusia (SDA) yang ada di desa.Kata Kunci : Pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa, Pembangunan Desa, Desa Seranggam.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA HILIR KANTOR KECAMATAN NGABANG KABUPATEN LANDAK SELVIANA WENI E1013161015; Isdairi Isdairi; Ira Patriani
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 10, No 4 (2021): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2021
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v10i4.2879

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak. Masalah dalam penelitian ini adalah kurangnya Sumberdaya Manusia atau petugas pendamping. Jumlah keluarga penerima manfaat tidak sesuai dengan jumlah penduduk miskin sehingga banyak penduduk miskin yang tidak menerima bantuan Program Keluarga Harapan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan desain penelitian analisis deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori George C. Edward III  dalam Agustino (2016:136-141) yang terdiri dari: 1) Komunikasi, transmisi dan konsistensi dalam penyampaian Implmentasi kebijakan Program Keluarga Harapan masih kurang, perlu adanya kosisten dan kejelasan dalam penyampaian informasi kepada masyarakat yang menerima agar lebih paham tentang PKH. 2) Sumber Daya, Staf atau petugas pendamping PKH masih kurang, hanya berjumlah 1 (satu) orang sehingga pelaksanaan PKH di Desa Hilir Kantor belum sesuai harapan. 3) Disposisi, dalam pelaksanaan PKH di Desa Hilir Kantor perlu di tingkatkan lagi dalam hal ini insentif bagi pelaksana dilapangan. 4) Struktur Birokrasi, perlu ditingkatkan lagi untuk mencapai sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Adapun saran yang direkomendasikan oleh peneliti adalah perlu adanya penambahan staf atau petugas pendamping PKH di Desa Hilir Kantor agar pelaksanaan PKH bisa sesuai harapan. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Program Keluarga Harapan
KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI PADA PASIEN BPJS DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN MUHAMMAD JAMALUDIN I SUKADANA KABUPATEN KAYONG UTARA Ranita Sugiarti; Isdairi Isdairi; Hairil Anwar
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 1 (2022): PUBLIKA, EDISI MARET 2022
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v11i1.2925

Abstract

Pada penelitian ini mendeskripsikan tentang kualitas pelayanan administrasi pada pasien Bpjs di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Muhammad Jamaludin I Sukadana Kabupaten Kayong Utara. Motode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif dan jenis penelitiannya Deskriptif. Pada penelitian ini teori yang digunakan yaitu teori dari Zeithmal, Parasuraman dan Berry yang mengatakan bahwa ada lima indikator yang mempengaruhi kualitas pelayanan yaitu Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance, dan Empathy. Adapun hasil pada penelitian ini yaitu belum maksimalnya pelayanan yang diberikan oleh petugas, antara lain kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang pada proses pelayanan seperti alat-alat medis lumayan memadai artinya masih kurang, tempat parkiran yang sempit dan tidak rapi atau berantakan, dan juga jumlah tenaga kerja kurang yang mengakibatkan atau berdampak bagi kepuasan masyarakat yang menjadi menurun apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ingin berobat atau pasien. Selain itu, lamanya pelayanan yang diberikan petugas kepada pasien dan juga kurang tanggap terhadap pasien, serta kurangnya inisiatif petugas dalam menyampaikan efek samping dari obat yang telah diberikan, masih terdapatnya petugas yang tidak ramah, acuh dan cuek kepada pasien.  Kata Kunci : Kualitas Pelayanan, pasien BPJS

Page 109 of 132 | Total Record : 1314

 107   108   109   110   111 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 2 (2024): PUBLIKA EDISI JUNI 2024 Vol 13, No 1 (2024): PUBLIKA EDISI MARET 2024 Vol 12, No 4 (2023): PUBLIKA EDISI DESEMBER 2023 Vol 12, No 3 (2023): PUBLIKA EDISI SEPTEMBER 2023 Vol 12, No 2 (2023): PUBLIKA EDISI JUNI 2023 Vol 12, No 1 (2023): PUBLIKA EDISI MARET 2023 Vol 11, No 4 (2022): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2022 Vol 11, No 3 (2022): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2022 Vol 11, No 2 (2022): PUBLIKA, EDISI JUNI 2022 Vol 11, No 1 (2022): PUBLIKA, EDISI MARET 2022 Vol 10, No 4 (2021): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2021 Vol 10, No 3 (2021): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2021 Vol 10, No 2 (2021): PUBLIKA, EDISI JUNI 2021 Vol 10, No 1 (2021): PUBLIKA, EDISI MARET 2021 Vol 9, No 4 (2020): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2020 Vol 9, No 3 (2020): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2020 Vol 9, No 2 (2020): PUBLIKA, EDISI JUNI 2020 Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020 Vol 8, No 4 (2019): PublikA, Edisi Desember 2019 Vol 8, No 3 (2019): PublikA, Edisi September 2019 Vol 8, No 2 (2019): PublikA, Edisi Juni 2019 Vol 8, No 1 (2019): PublikA, Edisi Maret 2019 Vol 7, No 4 (2018): PublikA, Edisi Desember 2018 Vol 7, No 3 (2018): PublikA, Edisi September 2018 Vol 7, No 2 (2018): PublikA, Edisi Juni 2018 Vol 7, No 1 (2018): PublikA, Edisi Maret 2018 Vol 6, No 4 (2017): PublikA, Edisi Desember 2017 Vol 6, No 3 (2017): PublikA, Edisi September 2017 Vol 6, No 2 (2017): PublikA, Edisi Juni 2017 Vol 6, No 1 (2017): PublikA, Edisi Maret 2017 Vol 5, No 4 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 4 Edisi Desember 2016 Vol 5, No 3 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016 Vol 5, No 2 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 Vol 5, No 1 (2016): PublikA, Edisi Maret 2016 Vol 4, No 4 (2015): Publika, Edisi Desember 2015 Vol 4, No 3 (2015): Publika, Edisi September 2015 Vol 4, No 2 (2015): Publika, Edisi Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): PublikA, edisi Maret 2015 Vol 3, No 4 (2014): Publika, Edisi Desember 2014 Vol 3, No 3 (2014): Publika, Edisi September 2014 Vol 3, No 2 (2014): Publika, Edisi Juni 2014 Vol 3, No 1 (2014): PublikA, Edisi Maret 2014 Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi Agustus 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi September 2013 Vol 2, No 1 (2013): PublikA, Edisi April 2013 Vol 1, No 1 (2012): PublikA, Edisi Perdana 2012 More Issue