cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Deni Darmawan
Contact Email
dendar@untan.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
labkom@fisip.untan.ac.id
Editorial Address
Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak 78124
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : 2442546X     EISSN : 2442546X     DOI : http://dx.doi.org/10.26418%2Fpublika.v10i2
Core Subject : Social,
Social Sciences
Publika adalah jurnal akses terbuka, dan peer-review. Tujuan utama kami adalah untuk menyebarluaskan artikel terkini dan asli dari para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah sosial dan politik kontemporer: kebijakan publik, administrasi pembangunan, manajemen publik.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 1,314 Documents
 113   114   115   116   117 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KURIKULUM 2013 SEKOLAH DASAR NEGERI 58 SEMABAK DI DESA AMBARANG KECAMATAN NGABANG KABUPATEN LANDAK Maretno Maretno; Saherimiko Saherimiko; Dhidik Apriyanto
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 3 (2022): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2022
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v11i3.2984

Abstract

Penulisan skripsi ini bertujuan sebagai bentuk perhatian dalam rangka memberikan pemahaman terhadap program kebijakan kurikulum 2013 di SDN 58 Semabak dalam rangka mengembangkan potensi sumber daya manusia (SDM) dan juga sumber daya alam (SDA) khususnya di Desa Ambarang, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses dari implementasi kebijakan kurikulum 2013 sekolah dasar negeri 58 semabak desa ambarang kecamatan ngabang kabupaten landak. Kemudian hasil dari penelitian ini penulis menjumpai adanya permasalahan yaitu kurangya sarana berupa buku perpustakaan dan ruang kelas dalam upaya mendukung penerapan kurukulum 2013 di sekolah dasar 58 semabak. Permasalahan terkait sarana berupa buku perpustakaan dan ruang kelas guna mengembangkan sumber daya manusia dan sumber daya alam ditentukan oleh penulis karena mengingat terdapat sejumlah masalah dilingkungan sekolah SDN 58 Semabak terkait kebijakan kurikulum 2013 baik itu dari segi kualitas sumber daya manusia hingga tata kelola kebijakan kurikulum 2013 yang dinilai masih kurang diterapkan dengan maksimal. Adapun upaya penerapan kebijakan kurikulum 2013 ini yang dapat dilakukan oleh SDN 58 Semabak Kabupaten Landak. serta meningkatkan kuantitas SDM maupun SDA produktif masyarakat setempat agar semakin berkembang ke arah yang lebih baik. Saran dari penulis yaitu Diharapkan pemerintah daerah kabupaten landak juga ikut berperan dalam menjalankan proses implementasi kebijakan kebijakan kurikulum 2013 dengan cara memberikan segala fasilitas terkait program kebijkan kurikulum 2013 dan dukungan orang tua siswa.Kata Kunci: Sumber Daya Manusia ,Program, Implementasi.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 06 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA PUNGGUR KAPUAS KECAMATAN KUBU KABUPATEN KUBU RAYA RUSNI RUSNI E1011161161; Ida Rochmawati; Abdul Rahim
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 10, No 3 (2021): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2021
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v10i3.2859

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan undang- undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa di desa punggur Kapuas kecamatan kakap kabupaten Kubu Raya. Hasil penelitian ini diketahui bahwa realitas pelaksanaannya di desa Punggur Kapuas dikaji dari aspek komunikasi, aspek disposisi, aspek sumber daya, aspek struktur birokrasi masih belum berjalan sebagaimana diharapkan dalam usaha mengimplementasikan kebijakan UU. No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kenyataan masih lemahnya aspek komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan UU. No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa hal ini dilihat dari adanya miskomunikasi antara aparatur pemerintah desa. Dimana disatu sisi informasi kebijakan UU desa yang sudah dipahami dan dibuat oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten, dengan pimpinan di desa ternyata tidak terkomunikasi dengan baik sampai ke tingkat bawah yang merupakan bagian dari penerima informasi kebijakan Undang- undang tentang desa. Cerminan kecenderungan atau disposisi dari beberapa realitas disposisi yaitu sikap pemahaman dan pelaksanaan kebijakan oleh aparatur pemerintahan desa maupun masyarakat desa. Dimana disposisi sikap penerimaan dan penolakan dari agen pelaksana kebijakan Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Punggur Kapuas yaitu mencerminkan adanya dua kecenderungan yang terjadi dalam musyawarah desa. Implementasi kebijakan realisasi aspek sumber daya dalam implementasi kebijakan Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di desa Punggur Kapuas belum semua terealisasi optimal dan belum tersedia sumber daya yang memadai. Aspek struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan UU. NO 6 Tahun 2014 Tentang Desa Punggur Kapuas sudah mengacu kepada peraturan perundang- undangan.Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014
PENGELOLAAN KAWASAN WATERFRONT CITY DI KOTA PONTIANAK Marsia Rita Cm; Zulkarnaen Zulkarnaen; Indah Sulisdiani
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 10, No 4 (2021): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2021
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v10i4.2909

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskkripsikan koordinasi yang dilaksanakan Kelurahan Benua Melayu Laut dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban pedagang kawasan Waterfront city di Kota Pontianak. Permasalahan mengenai koordinasi pihak pengelola kawasan Waterfront city ini kurangnya komunikasi yang dilakukan Kelurahan dan Satpol PP kepada pedagang kaki lima yang masih meletakan dagangan di atas fasilitas Waterfront, lambatnya pengambilan keputusan dalam menindak pedagang di kawasan Waterfront serta kurangnya koordinasi Kelurahan dan Satpol PP terkait pengawasan pedagang di kawasan Waterfront Kota Pontianak. Jenis penelitian adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menggunakan teori Hasibuan (2016,88) Kelurahan dan Satpol PP melaksanakan koordinasi dalam penertiban pedagang kaki lima menunjukan bahwa : 1) Pembagian kerja, Kelurahan dan Satpol PP sudah menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan bagian-bagian tugasnya masing-masing, setiap pengelola sudah berupaya melaksanakan pembagian kerja untuk kelancaran aktivitas di waterfront. 2). Komunikasi, Kelurahan dan Satpol PP belum optimal menyampaikan pentingnya mematuhi aturan pemerintah demi kepentingan masyarakat dan pengunjung, fasilitas waterfront city semestinya merupakan fasilitas umum tidak untuk tempat berjualan oleh pedagang kaki lima, dalam upaya penyampaian larangan kepada pedagang kaki lima tentu di sertai tindakan tegas kepada pedagang yang melanggar. 3). Kesatuan tindakan, Kelurahan dan Satpol PP sudah pada kesatuan tindakan yang sama dalam pengelolaan kawasan waterfront. 4). Disiplin, Pihak pengelola kawasan waterfront belum melakukan tindak disiplin kepada pedagang kakppi lima maupun pada pihak pengelola sendiri sangat jarang melaksanakan operasi lapangan di area waterfront dalam upaya penertiban kepada pedagang. Kata Kunci : Disiplin, Kesatuan tindakan, Komunikasi, Koordinasi, Pembagian kerja.
STRATEGI PENGEMBANGAN OBJEK WISATA DANAU SEBEDANG KECAMATAN SEBAWI KABUPATEN SAMBAS Risma Media Rahman; Lina Sunyata; Tri Hutomo
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 1 (2022): PUBLIKA, EDISI MARET 2022
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v11i1.2929

Abstract

Risma Mediarahman : Danau Sebedang merupakan kawasan wisata alam. Danau Sebedang terkenal dengan keindahan alamnya, dengan danau yang dikelilingi pegunungan dan pulau di tengahnya. Danau Sebedang juga merupakan salah satu sumber air baku PDAM untuk wilayah Kabupaten Sambas dan daerah penangkapan ikan. Meskipun merupakan kawasan wisata, namun Danau Sebedang sangat memprihatinkan karena memiliki sarana dan prasarana yang belum memadai serta potensi sebagai daya tarik wisata yang masih belum dikembangkan secara optimal dan profesional. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi pengembangan kawasan wisata Danau Sebedang Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas dengan pendekatan penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan analisis SWOT. Tahapan penelitian dimulai dari (1) Mengidentifikasi peran wisatawan, pemerintah, dan pelaku usaha dalam pengembangan Danau Sebedang dan (2) Menentukan faktor internal dan faktor eksternal Danau Sebedang. Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa (1) Kekuatan: Adanya Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten (RIPPPAR-KAB). Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dan staf untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Adanya undang-undang yang mengatur penyelenggaraan Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga. (2) Kelemahan: Terbatasnya anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana serta fasilitas di kawasan objek wisata Danau Sebedang. Sumber daya manusia belum memadai secara kuantitas maupun kualitas. Fasilitas penunjang aktivitas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Sambas sangat kurang. (3) Peluang: Pembangunan bidang Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga menjadi salah satu program prioritas RPJMD Kabupaten Sambas periode 2016-2021. Kata Kunci : Strategi, Pengembangan, Wisata
EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM SERTIFIKASI PADA KINERJA GURU DI MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 KECAMATAN MEMPAWAH TIMUR Wini Nopitasari; Dedi Kusnadi; Aliyah Nuraini Hanum
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 2 (2022): PUBLIKA, EDISI JUNI 2022
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v11i2.2948

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses evaluasi kebijakan program sertifikasi terhadap kinerja guru di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kecamatan MempawahTimur. Judul ini dipilih berdasarkan fenomena yang berkaitan dengan evalusi kebijakan program sertifikasi terhadap kinerja guru baik itu dalam perencanaan proses program belajar dan pelaksanakan proses belajar mengajar yang berdampak terhadap kinerja guru yang belum optimal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori Dunn (2003: 608) yang terdiri dari beberapa indikator yaitu; 1). Efektivitas Kebijakan dan 2). Ketepatan Program. Hasil penelitian menunjukan bahwa evaluasi kebijakan program sertifikasi terhadap kinerja guru di Madarsah Aliyah Negeri 1 sudah berjalan dengan baik diantaranya yaitu, motivasi mengajar guru meningkat, guru lebih variatif dan kreatif dalam metode mengajar, meningkatkan kesejahteraan guru, peningkatan kinerja guru. Adapun kendala yang dialami diantaranya Kendala evaluasi sertifikasi guna meningkatan kinerja guru di Madrasah Aliyah Negeri 1, sarana prasarana madrasah yang masih terbatas, dan keaktifan siswa kurang. Dampak evaluasi program sertifikasi pada kinerja guru yang belum tersertifikasi kurang jam mengajar.Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Kinerja Guru, Sertifikasi
PENGARUH KEPEMIMPINAN TERHADAP DISPLIN KERJA PEGAWAI DI KANTOR KECAMATAN JAWAI KABUPATEN SAMBAS Andhika Pradikma
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 3 (2022): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2022
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v11i3.2968

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemimpinan terhadap disiplin kerja pegawai di Kantor Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatori. Pada penelitian ini menggunakan teori Hasibuan (2009;194) mengemukakan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi displin kerja pegawai di suatu organisasi, yaitu faktor tujuan dan kemampuan, faktor kepemimpinan, faktor balas jasa, faktor keadilan, faktor waskat, faktor ketegasan, faktor sanksi hukum, dan faktor hubungan kemanusiaan. Dapat diketahui bahwa salah satu faktor yang dapat mempengaruhi disiplin kerja pegawai didalam organisasi adalah kepemimpinan. Penelitian ini dilakukan melalui uji analisis koefisien determinasi dan analisis regresi linear sederhana dengan menggunakan program IBM SPSS statistics 25. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan Camat berpengaruh terhadap disiplin kerja pegawai di Kantor Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas dengan diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,705 yang dimana angka tersebut masuk dalam kategori kuat berdasarkan kriteria yang dikemukakan oleh Sugiyono (2017,231). Selanjutnya koefisien determinasi kepemimpinan berpengaruh terhadap disiplin kerja pegawai sebesar 49,7% sedangkan sisanya 50,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti penulis. Jadi disarankan kepada Camat untuk terus meningkatkan fungsi kepemimpinan yaitu sebagai inovator, komunikator, motivator dan kontroler dalam bertindak sebagai pemimpin guna menunjang peningkatan disiplin kerja pegawai di Kantor Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas..
PERAN DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA DALAM PEMBANGUNAN OBJEK WISATA LUBUK BAJI DI KABUPATEN KAYONG UTARA ISTI KOMAH E1011161153; Isdairi Isdairi; Ida Rochmawati
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 10, No 3 (2021): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2021
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v10i3.2854

Abstract

 Penelitian ini menggunakan teori Peran Pitana dan Gayatri (2005, 95) yang terdiri dari : 1) Motivator, kesimpulannya adalah Peran Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata sebagai motivator sangat diperlukan agar masyarakat sadar akan pentingnya pariwisata. Namun dalam hal ini peran dinas dalam pembangunan objek wisata Lubuk Baji masih kurang optimal,  dalam memotivasi para pelaku usaha dan investor  masih belum terealisasikan dalam pembangunan objek wisata Lubuk Baji dan belum ada yang bisa bekerja sama dengan dinas tersebut; 2) Fasilitator, kesimpulannya Peran Dinas dalam menjalankan fungsinya sebagai fasilitator masih kurang memfasilitasi pembangunan objek wisata lubuk baji. Hal ini dapat dilihat dari kondisi objek wisata yang masih minim akan fasilitas lahan parker dan tidak ada yang menjaga kendaraan pengunjung serta belum mengajak seluruh stakeholder untuk bekerja sama; 3) Dinamisator, Kesimpulannya Peran pemerintah sebagai Dinamisator dapat dikatakan masih kurang aktif. Hal ini dapat dilihat dari peran Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kayong Utara dan Dinas Pariwisata Provinsi yang masih belum bekerjasama dengan baik. Adapun saran yang direkomendasikan oleh peneliti adalah dalam pembangunan Objek Wisata Lubuk Baji Pemerintah dapat lebih efektif dalam memotivasi pihak swasta agar kegiatan usaha dibidang Pariwisata terus berjalan dan dapat dikelola dengan baik, serta fisilitas pendukung objek wisata segera diperbaiki agar memudahkan Wisatawan Untuk Berkunjung ke Objek Wisata Lubuk Baji.Kata Kunci : Peran dinas pemuda olahraga dan pariwisata, Pembangunan objek wisata, Kayong Utara
STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA AIR PAOH DI KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN KAYONG UTARA JUMANI JUMANI E1011131118; Martoyo Martoyo; Ida Rochmawati
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 10, No 4 (2021): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2021
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v10i4.2877

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Strategi Pengembangan Wisata Air Paoh Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara dengan tujuan Mengidentifikasi strategi pengembangan yang dilakukan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata kabupaten Kayong Utara untuk mengembangkan potensi objek wisata Air Paoh. Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan informasi kualitatif sehingga lebih menekankan pada masalah proses dan makna dengan mendeskripsikan sesuatu masalah. Subjek penelitian ini yaitu Kepala Dinas, Bidang Pariwisata, Seksi Pengembangan Destinasi Wisata, Seksi Promosi Wisata dan Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kayong Utara. Kesimpulan penelitian yang telah dilakukan yakni : Terkait dengan dimensi-dimensi strategi yakni: Tujuan, Kebijakan dan Program yang dilakukan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kayong Utara termasuk ke dalam Strategi Sebagai Rencana, karena kita dapat melihat Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata yang mencoba untuk menetapkan arah organisasi menjadi lebih baik dengan berbagai perencanaan yang disusun secara matang dan segala tujuan, kebijakan dan program yang dilakukan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata yang dikembangkan secara sadar dan sengaja. Kata Kunci : Strategi,Pengembangan,Pariwisata Air Paoh
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP MAKANAN DAN MINUMAN DI KOTA PONTIANAK Putu Annisa Saraswati; Sri Maryuni; Abdul Rahim
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 1 (2022): PUBLIKA, EDISI MARET 2022
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v11i1.2923

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan perlindungan konsumen atas peredaran produk pangan tanpa izin edar oleh BBPOM Kota Pontianak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, teori yang digunakan adalah teori implementasi dari Van Metter dan Van Horn dalam (Winarno, 2014:159) dengan hasil penelitian ini menunjukkan,1) Ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan implementasi perlindungan konsumen sudah tercapai dan dipahami oleh implementor, 2) Sumber-sumber kebijakan, sumber daya manusia dari BBPOM Kota Pontianak, dan Dinkes Provinsi Kalimantan Barat masih kekurangan personil, 3) Agen pelaksana sudah menajalankan tugasnya sesuai dengan standar operasional prosedur yang sudah menjadi produser kerja, 4) Komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan, yang terjalin antar sesama agen pelaksana sudah berjalan baik, komunikasi yang terjalin antara agen pelaksana dengan masyarakat masih belum sepenuhnya behasil, 5) Kecenderungan pelaksana, implementasi yang dilakukan lembaga yang terlibat menunjukkanpemahaman dan pengetahuan yang dimilki sudah cukup bisa menjalankan kebijakan tersebut, 6) Kondisi ekonomi dan sosial pada masyarakat masih belum mendukung terhadap kebijakan, sedangkan kondisi politik pada masyarakat sudah cukup baikterhadap sebuah kabijakan. Kesimpulan dari penelitian ini, BBPOM sebagai lembaga pemerintah telah aktif namun komunikasi yang terjalin masih kurang efektif karena karena ketidaktahuan konsumen dan pelaku usaha terkait hak dan kewajibannya.Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Perlindungan Konsumen
PENGAWASAN BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PONTIANAK TERHADAP WAJIB PAJAK SARANG BURUNG WALET Syahidah Nur Auliyah; Pudjianto Pudjianto; Rasidar Rasidar
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 1 (2022): PUBLIKA, EDISI MARET 2022
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v11i1.2942

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pengawasan yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Pontianak terhadap wajib pajak sarang burung walet. Penelitian ini didasarkan atas permasalahan masih banyaknya wajib pajak sarang burung walet yang tidak melaporkan usahanya dan masih banyak yang tidak membayar pajaknya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori pengawasan langsung menurut Siagian (2012, 259) untuk mengetahui teknis pengawasan yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah (BAKUDA) Pontianak terhadap Wajib Pajak Sarang Burung Walet, terdiri dari 1) on the spot observation, kesimpulannya BAKUDA sudah melakukan pengawasan dengan cara mengamati dilapangan sesuai dengan Peraturan walikota Pontianak nomor 33 tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet namun terdapat kendala pengawasannya tidak dapat dilakukan dengan detail karena terhambat akses masuk dari wajib pajak itu sendiri; 2) on the spot report pengawasannya sudah dilakukan dengan baik berdasarkan sistem self assessment. Dengan cara memantau data-data pelaporan dari wajib pajak namun kendalanya masih banyak wajib pajak yang tidak menyerahkan surat/laporan tentang usahanya. Adapun saran/rekomendasi kepada Badan Keuangan Daerah Pontianak perlu kiranya memperhatikan pengawasan secara langsung yang tersistematis (official assessment system) dan kontinu terhadap wajib pajak sarang burung walet dalam pelaporannya. Kata kunci : Pengawasan, Sarang Burung Walet, Wajib Pajak.

Page 115 of 132 | Total Record : 1314

 113   114   115   116   117 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 2 (2024): PUBLIKA EDISI JUNI 2024 Vol 13, No 1 (2024): PUBLIKA EDISI MARET 2024 Vol 12, No 4 (2023): PUBLIKA EDISI DESEMBER 2023 Vol 12, No 3 (2023): PUBLIKA EDISI SEPTEMBER 2023 Vol 12, No 2 (2023): PUBLIKA EDISI JUNI 2023 Vol 12, No 1 (2023): PUBLIKA EDISI MARET 2023 Vol 11, No 4 (2022): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2022 Vol 11, No 3 (2022): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2022 Vol 11, No 2 (2022): PUBLIKA, EDISI JUNI 2022 Vol 11, No 1 (2022): PUBLIKA, EDISI MARET 2022 Vol 10, No 4 (2021): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2021 Vol 10, No 3 (2021): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2021 Vol 10, No 2 (2021): PUBLIKA, EDISI JUNI 2021 Vol 10, No 1 (2021): PUBLIKA, EDISI MARET 2021 Vol 9, No 4 (2020): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2020 Vol 9, No 3 (2020): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2020 Vol 9, No 2 (2020): PUBLIKA, EDISI JUNI 2020 Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020 Vol 8, No 4 (2019): PublikA, Edisi Desember 2019 Vol 8, No 3 (2019): PublikA, Edisi September 2019 Vol 8, No 2 (2019): PublikA, Edisi Juni 2019 Vol 8, No 1 (2019): PublikA, Edisi Maret 2019 Vol 7, No 4 (2018): PublikA, Edisi Desember 2018 Vol 7, No 3 (2018): PublikA, Edisi September 2018 Vol 7, No 2 (2018): PublikA, Edisi Juni 2018 Vol 7, No 1 (2018): PublikA, Edisi Maret 2018 Vol 6, No 4 (2017): PublikA, Edisi Desember 2017 Vol 6, No 3 (2017): PublikA, Edisi September 2017 Vol 6, No 2 (2017): PublikA, Edisi Juni 2017 Vol 6, No 1 (2017): PublikA, Edisi Maret 2017 Vol 5, No 4 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 4 Edisi Desember 2016 Vol 5, No 3 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016 Vol 5, No 2 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 Vol 5, No 1 (2016): PublikA, Edisi Maret 2016 Vol 4, No 4 (2015): Publika, Edisi Desember 2015 Vol 4, No 3 (2015): Publika, Edisi September 2015 Vol 4, No 2 (2015): Publika, Edisi Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): PublikA, edisi Maret 2015 Vol 3, No 4 (2014): Publika, Edisi Desember 2014 Vol 3, No 3 (2014): Publika, Edisi September 2014 Vol 3, No 2 (2014): Publika, Edisi Juni 2014 Vol 3, No 1 (2014): PublikA, Edisi Maret 2014 Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi Agustus 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi September 2013 Vol 2, No 1 (2013): PublikA, Edisi April 2013 Vol 1, No 1 (2012): PublikA, Edisi Perdana 2012 More Issue