cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Deni Darmawan
Contact Email
dendar@untan.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
labkom@fisip.untan.ac.id
Editorial Address
Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak 78124
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : 2442546X     EISSN : 2442546X     DOI : http://dx.doi.org/10.26418%2Fpublika.v10i2
Core Subject : Social,
Social Sciences
Publika adalah jurnal akses terbuka, dan peer-review. Tujuan utama kami adalah untuk menyebarluaskan artikel terkini dan asli dari para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah sosial dan politik kontemporer: kebijakan publik, administrasi pembangunan, manajemen publik.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 1,314 Documents
 112   113   114   115   116 
PENGARUH DISIPLIN KERJA PEGAWAI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN DI KANTOR DESA ENTIKONG KECAMATAN ENTIKONG KABUPATEN SANGGAU Putrika Ilawati; Hardilina Hardilina; Dhidik Apriyanto
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 1 (2022): PUBLIKA, EDISI MARET 2022
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v11i1.2922

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis disiplin kerja pegawai, kualitas pelayanan, dan pengaruh disiplin kerja pegawai terhadap kualitas pelayanan di Kantor Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau. Penelitian ini menggunakan teori indikator disiplin kerja dari Afandi (2017, 10) dan teori indikator kualitas pelayanan dari Zeitham dkk. (Taufiqurokhman dan Satispi, 2018, 186-187). Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis eksplanatori, teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif dengan persentase dan rata-rata, dan analisis inferensial dengan uji normalitas dan uji linieritas, uji korelasi product moment, dan analisis regresi sederhana. Populasinya seluruh masyarakat per kartu keluarga di Desa Entikong berjumlah 1952, serta sampel sebanyak 100 masyarakat per kartu keluarga. Hasil penelitian menunjukan: 1) variabel disiplin kerja mendapatkan nilai rata-rata 3,37 dengan kategori sedang atau cukup baik, hal ini berarti disiplin kerja pegawai di Kantor Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau sudah cukup baik, 2) variabel kualitas pelayanan mendapatkan nilai rata-rata 3,31 dengan kategori sedang atau cukup baik, hal ini berarti kualitas pelayanan di Kantor Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau sudah cukup baik, 3) hasil analisis menunjukan variabel disiplin kerja memiliki hubungan yang positif sebesar 0,728 dengan tinggat kekuatan hubungan yang kuat. Uji hipotesis menunjukan terdapat pengaruh disiplin kerja pegawai terhadap kualitas pelayanan di Kantor Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau dengan nilai signifikansi 0,000 dan persamaan regresi yang didapatkan adalah Y=12,69+0,591X. Kata Kunci: Disiplin, Kualitas, dan Pelayanan.
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN DI KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA PONTIANAK Suriani Nofita Aprilia; Zulkarnaen Zulkarnaen; Pardi Pardi
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 1 (2022): PUBLIKA, EDISI MARET 2022
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v11i1.2941

Abstract

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memberi pemahaman mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Agrarian dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pontianak dengan fokus penelitian yaitu Tata Cara Pemberian. Mengingat tanah adalah tempat dimana tiap-tiap manusia hidup, tumbuh, dan berkembang, serta segala urusan berada di atasnya maka penting bagi kita untuk mengetahui standar kebijakan, pelayanan, serta tujuan dari kebijakan yang dilaksanakan. Dimana pelayanan yang diberikan harus sesuai dengan kebijakan dan SOP yang ada. Pada tata cara pemberian dalam pelayanan administrasi di kantor pertanahan dimaksudkan untuk: tidak merugikan kepentingan umum, tidak saling menggangu penggunaan dan pemanfaatan tanah di sekitarnya, memenuhi azaz keadilan, memenuhi ketentuan peraturan perundangan. Masalah yang dikaji dalam skripsi ini adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 TentangPertimbangan Teknis Pertanahandi Kota Pontianak. Untuk menjawab masalah yang di kaji dalam penulisan skripsi ini peneliti menggunakan Teori Van Meter dan Van Horn sebagai landasan penelitian, dan penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti memperoleh kesimpulan bahwa impelemtasi Peraturan Menteri Agrarian dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pontianak telah berhasil.Kata Kunci: Pelayanan Publik, Administrasi, Pertanahan, Implementasi.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI KANTOR CAMATSEKADAU HILIR KABUPATEN SEKADAU Agita Carilon Sembiring; Ira Patriani Ira Patriani; Indah Sulisdiani Indah Sulisdiani
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 2 (2022): PUBLIKA, EDISI JUNI 2022
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v11i2.2960

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor faktor yang menyebabkan belum berhasilnya Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kantor Camat Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori George Edward III dengan indikator Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Hasil dari penelitian ini menunjukan dalam pelaksanaan kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Sekadau Hilir belum terealisasi dengan maksimal. Faktor yang menyebabkan belum teralisasinya kebijakan standar pelayanan dalam pelaksanaan tersebut adalah karena kurangnya informasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kantor Camat Sekadau Hilir. Selain itu kurang tanggapnya sumber daya manusia yang mengakibatkan belum optimalnya pelaksanaan tugas serta fungsi pelayanan yang ada serta sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pelayanan yang belum memadai. Adapun saran bagi Kantor Camat Sekadau Hilir terkait pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) agar dapat mengadakan evaluasi rutin yang membahas perkembangan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kantor Camat Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau. Kata kunci:Implementasi, Kebijakan, Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan  
IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI KECAMATAN PARINDU KABUPATEN SANGGAU Daniel Daniel; Ida Rochmawati; Kartika Ningtias
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 3 (2022): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2022
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v11i3.2978

Abstract

Judul penelitian ini adalah “Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau”. Implementasi ini berlandaskan hukum peraturan presiden Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik keabsahan data yang digunakan yaitu trianggulasi. Hasil penelitian ini mengenai Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau. Secara Sosialisasi; Sosialisasi yang dilakukan oleh para pihak aktor pelaksanaan sudah dilaksanakan dengan baik dan berkelanjutan yaitu sebelum diluncurkannya program BPNT melalui E-Warong di Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau. Penyaluran; penyaluran bantuan sudah berjalan dengan baik, dan penyaluran bantuan sejauh ini sudah tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial. Pemanfaatan; pemanfaatan bantuan juga sudah sejalan dengan tujuan dari program BPNT yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta untuk memenuhi kebutuhan sembako masyarakat penerima bantuan atau KPM yang membutuhkan.Kata Kunci : Implementasi, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
MANAMJEMEN BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN OLEH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH Lydia Inge Manoppo E1011161020; Martinus Martinus
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 10, No 3 (2021): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2021
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v10i3.2837

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Manajemen Mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah. Menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara dan observasi, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan teori Terry G. R. (2003:2) proses yang terdiri atas Perencanaan, Pengorganisasian, Pengarahan dan Pengawasan. Keempat indikator manajemen tersebut terdiri dari: 1) Perencanaan, kesimpulannya adalah Dalam proses upaya perencanaan penanggulangan yang dilakukan oleh BPBD dilihat dari mitigasi dalam rangka mengurangi terjadinya karthula salah satu caranya dengan inovasi pengelolaan lahan gambut; 2) Pengorganisasian, kesimpulannya adalah Pada tahapan kedua BPBD memberikan arahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencangkup pencegahan bencana penanganan tanggap darurat sesuai tupoksi yang di sahkan pada pergub Kabupaten Mempawah; 3) Pengarahan, kesimpulannya adalah Pada tahapan pengarahan yang dilakukan oleh pihak BPBD melaksanakan rapat dengan  kepala desa, gerakan pemuda, polisi, tenaga kesehatan dan masyarakat setempat. Untuk merencanakan bagaimana mencegah kebakaran hutan dan lahan agar tidak merambat ke rumah warga setempat;
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH OLEH DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KETAPANG UTARI PRATIWI E1011161163; Martoyo Martoyo; Agus Eka
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 10, No 4 (2021): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2021
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v10i4.2864

Abstract

Peneliti menganalisis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Charles O. Jones Jones (dalam Tahir, 2014:81) yang terdapat 3 aktivitas yang mempengaruhi yaitu; 1) Pengorganisasian, kesimpulannya adalah masih terdapatnya beberapa kendala yang berkaitan dengan keterbatasan anggaran. 2) Interpretasi, yang menjadi hambatan dalam proses pembangunan kepariwisataan kabupaten Ketapang, yaitu lokasi tempat wisata yang dianggap masyarakat setempat milik pribadi sehingga pemeritah daerah kesulitan untuk melakukan pembangunan karena masyarakat tidak mau melepaskan lokasi tersebut. 3) Aplikasi, menurut analisis peneliti bahwa pihak pemerintah atau masyarakat harus saling bekerja sama guna mempermudah dalam melaksanakan tugas. Adapun saran yang dapat diberikan yaitu 1) Harus lebih meningkatkan standar kebijakan dalam membangkitkan partisipasi masyarakat. 2) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ketapang agar lebih memperhatikan kebutuhan pembangunan kepariwisataan agar dapat berjalan lebih efektif lagi. 3) Mengingat banyaknya destinasi pariwisata di Kabupaten Ketapang anggaran yang ditetapkan harus lebih ditujukan untuk program yang benar-benar bisa dilaksanakan dengan efektif sehingga dapat menyesuaikan anggaran yang ada.Kata Kunci : Kepariwisataan, Implementasi , Kebijakan
MOTIVASI KERJA PEGAWAI DINAS PERHUBUNGAN KOTA PONTIANAK Nia Anjani; Arifin Arifin; Deni Darmawan
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 10, No 4 (2021): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2021
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v10i4.2915

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah ingin menggambarkan dan menganalisis komponen dasar motivasi kerja pegawai Dinas Perhubungan Kota Pontianak di Bidang Transportasi umum, dilihat dari aspek kebutuhan akan Prestasi, Kebutuhan akan afiliasi/hubungan dan Kebutuhan akan kekuasaan. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Kebutuhan akan prestasi belum mampu diwujudkan sepenuhnya oleh pegawai Dinas Perhubungan Kota Pontianak. Hal tersebut dapat dilihat dari kemampuan pegawai dalam menetapkan tugas yang bisa dikerjakan dengan baik. Hal ini berhubungan dengan pengalaman akan keberhasilan, dimana pengalaman akan keberhasilan akan bisa meningkatkan motivasi berprestasi. Disamping itu, pegawai terkadang tidak menyukai tugas dengan tingkat kesulitan moderat, melainkan menyukai tugas yang bisa dikerjakan tidak berarti menyukai tugas yang mudah atau tujuan yang mudah serta belum mampu mengurangi ketakutan akan kegagalan. (2) Kebutuhan akan afiliasi/hubungan pegawai Dinas Perhubungan Kota Pontianak sudah dilakukan namun belum berjalan maksimal. Hal tersebut dapat dilihat tindakan pegawai yang tidak senang bekerjasama dengan pegawai lain, kurang memperhatikan aspek hubungan antar pribadi, dan kurang adanya motivasi melaksanakan tugas-tugasnya secara lebih efektif bila bekerja dengan orang lain dalam suasana bekerjasama. (3) Kebutuhan akan kekuasaan belum dilaksanakan secara maksimal oleh pegawai Dinas Perhubungan Kota Pontianak. Hal tersebut terlihat kurang memiliki karakter kuat untuk memimpin dan memiliki ide-ide untuk peningkatan status dan prestise pribadi. Motif kekuasaan belum tercermin dalam perhatian pegawai untuk memahami keadaan, dan kejadian. Kata Kunci: Motivasi, Kerja, Pegawai.
IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KANTOR DISPERINDAGKOP&UKM KABUPATEN SINTANG Selvi Ramalia; Erdi Erdi; Dewi Utami
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 1 (2022): PUBLIKA, EDISI MARET 2022
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v11i1.2934

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi program Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kantor Disperindagkop & UKM Kabupaten Sintang. Metode penelitiannya kualitatif deskriptif. Teori yang digunakan yaitu teori implementasi Edward III (dalam Subarsono, 2015:90-92). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program BLT UMKM di Kantor Disperindagkop & UKM Kabupaten Sintang, belum terealisasikan secara maksimal. Dari aspek komunikasi masih kurang jelas sehingga masih ada pelaku UMKM yang belum mengetahui sepenuhnya informasi BLT UMKM. Aspek sumber daya (staf) kurang memadai. Aspek disposisi baik dalam melayani pengunjung. Aspek struktur organisasi yaitu prosedur pengajuan usulan BLT UMKM tidak menyulitkan pelaku UMKM. Saran untuk penelitian ini, (1) Perlu adanya pertimbangan dari pemerintah agar pelaku UMKM yang masih memiliki pinjaman atau KUR di Bank bisa mendapatkan BLT UMKM juga, (2) Pihak implementor harus menyampaikan informasi dengan jelas, dan melalui berbagai media, (3) Meningkatkan kompetensi staf, (4) Selalu bersikap ramah, dan bersikap adil, (5) Perlu adanya Standard Operasional Procedure (SOP) yang sederhana.Kata Kunci: Implementasi, Program Bantuan Langsung Tunai, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBINAAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA PONTIANAK Yuliansyah Syahputra Widodo; Pudjianto Pudjianto; Dhidik Apriyanto
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 2 (2022): PUBLIKA, EDISI JUNI 2022
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v11i2.2953

Abstract

Penelitan ini bertujuan untuk menganalisis faktor apa saja yang menyebabkan belum optimalnya implementasi kebijakan pembinaan gelandangan dan pengemis di kota pontianak juga faktor yang mempengaruhi pengimplementasian kebijakan ini. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu masih banyaknya gelandangan dan pengemis di kota pontianak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori Edward III (dalam Winarno, 2014:177) yang terdapat 4 aktivitas yang mempengaruhi yaitu: 1) Komunikasi, kebijakan pembinaan gelandangan dan pengemis oleh Dinas Sosial Kota Pontianak belum berjalan dengan baik, karena sasaran (gelandangan dan pengemis) masih banyak di wilayah kota pontianak. 2) Sumber daya, dari Dinas Sosial sendiri masih terbilang kurang untuk mengatasi pengrazian dan pembinaan. Dari segi sumber daya manusia hanya ada 32 orang dari Dinas Sosial padahal kebijakan ini di terapkan di seluruh Kota Pontianak yang memiliki 6 kecamatan dan 29 kelurahan. 3)Struktur birokrasi, dalam mengimplementasikan kebijakan pembinaan gelandangan dan pengemis sudah jelas berdasarkan peraturan tentang kedudukan, struktur organisasi, tugas pokok, fungsi, uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pontianak. 4) Disposisi/Sikap, atau kecendrungan gelandangan dan pengemis pelaku dalam menyadari masih sedikit mengetahui tentang adanya peraturan ketertiban umum. Lalu masyarakat juga masih kurang berperan aktif dalam mendukung penerapan kebijakan ini.Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Pembinaan
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 04 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DI PASAR KEMUNING KECAMATAN PONTIANAK KOTA Aulia Nur Fateha; Pudjianto Pudjianto; Joko Triyono
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 3 (2022): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2022
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v11i3.2973

Abstract

This study aims to describe and analyze the process of implementing the Pontianak City Regional Regulation Number 4 of 2011 concerning Public Service Fees, especially in dealing with market service fees at Kemuning Market, Municipal Pontianak Sub-District. The method used in this research was descriptive with a qualitative approach. This study used the theory of implementation proposed by Charles O’ John (in Widodo, 2008: 89) which consists of: 1) Organization, the conclusion is the process of implementing the Regional Regulation which is the implementer of the policy, in terms of quantity, the Office of Cooperatives, Micro Enterprises, and Trade still lacks the human resources especially the officers that collect market service fees. 2) Interpretation, the conclusion is that in understanding the purpose and policy of this market service fees, understanding the policy targets, namely vendors, has been channeled through socialization which must be carried out regularly and periodically. 3) Application stage, the conclusion is that the collection of market service fees by the Office of Cooperatives, Micro Enterprises, and Trade is carried out every day by appointed officers. The recommendations from this research are among others, that the Office of Cooperatives, Micro Enterprises, and Trade should increase its human resources, especially the fee collectors; the socialization should emphasize more on complete interpretation; and the fee determination needs to be re-evaluated.Keywords : Application, Interpretation, Organization.

Page 114 of 132 | Total Record : 1314

 112   113   114   115   116 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 2 (2024): PUBLIKA EDISI JUNI 2024 Vol 13, No 1 (2024): PUBLIKA EDISI MARET 2024 Vol 12, No 4 (2023): PUBLIKA EDISI DESEMBER 2023 Vol 12, No 3 (2023): PUBLIKA EDISI SEPTEMBER 2023 Vol 12, No 2 (2023): PUBLIKA EDISI JUNI 2023 Vol 12, No 1 (2023): PUBLIKA EDISI MARET 2023 Vol 11, No 4 (2022): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2022 Vol 11, No 3 (2022): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2022 Vol 11, No 2 (2022): PUBLIKA, EDISI JUNI 2022 Vol 11, No 1 (2022): PUBLIKA, EDISI MARET 2022 Vol 10, No 4 (2021): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2021 Vol 10, No 3 (2021): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2021 Vol 10, No 2 (2021): PUBLIKA, EDISI JUNI 2021 Vol 10, No 1 (2021): PUBLIKA, EDISI MARET 2021 Vol 9, No 4 (2020): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2020 Vol 9, No 3 (2020): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2020 Vol 9, No 2 (2020): PUBLIKA, EDISI JUNI 2020 Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020 Vol 8, No 4 (2019): PublikA, Edisi Desember 2019 Vol 8, No 3 (2019): PublikA, Edisi September 2019 Vol 8, No 2 (2019): PublikA, Edisi Juni 2019 Vol 8, No 1 (2019): PublikA, Edisi Maret 2019 Vol 7, No 4 (2018): PublikA, Edisi Desember 2018 Vol 7, No 3 (2018): PublikA, Edisi September 2018 Vol 7, No 2 (2018): PublikA, Edisi Juni 2018 Vol 7, No 1 (2018): PublikA, Edisi Maret 2018 Vol 6, No 4 (2017): PublikA, Edisi Desember 2017 Vol 6, No 3 (2017): PublikA, Edisi September 2017 Vol 6, No 2 (2017): PublikA, Edisi Juni 2017 Vol 6, No 1 (2017): PublikA, Edisi Maret 2017 Vol 5, No 4 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 4 Edisi Desember 2016 Vol 5, No 3 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016 Vol 5, No 2 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 Vol 5, No 1 (2016): PublikA, Edisi Maret 2016 Vol 4, No 4 (2015): Publika, Edisi Desember 2015 Vol 4, No 3 (2015): Publika, Edisi September 2015 Vol 4, No 2 (2015): Publika, Edisi Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): PublikA, edisi Maret 2015 Vol 3, No 4 (2014): Publika, Edisi Desember 2014 Vol 3, No 3 (2014): Publika, Edisi September 2014 Vol 3, No 2 (2014): Publika, Edisi Juni 2014 Vol 3, No 1 (2014): PublikA, Edisi Maret 2014 Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi September 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi Agustus 2013 Vol 2, No 1 (2013): PublikA, Edisi April 2013 Vol 1, No 1 (2012): PublikA, Edisi Perdana 2012 More Issue