Jurnal Preferensi Hukum (JPH)
Jurnal Preferensi Hukum is a journal of Law, provides a forum for publishing law research articles or review articles of students. This journal has been distributed by WARMADEWA PRESS started from Volume 1 Number 1 Year 2020 to present. This journal encompasses original research articles, review articles, and short communications, including Criminal Law; Government Law; Business Law and Notary; Development of Local Law; Environmental Law; Tourism Law; Procedural Law; Private Law; Law and Human Rights; International Law.
Articles
20 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Preferensi Hukum"
:
20 Documents
clear
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Hak Milik Atas Tanah Ulayat Desa Adat (Studi Kasus di Kecamatan Umalulu Kabupaten Sumba Timur) ]]>
<![CDATA[Gilbert Adytia Rohi]]>;
<![CDATA[I Ketut Kasta Arya Wijaya]]>;
<![CDATA[Luh Putu Suryani]]>
<![CDATA[ Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Preferensi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Warmadewa Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55637/jph.4.1.6420.18-22
<![CDATA[Perlindungan masyarakat hukum adat dijamin oleh Pasal 18 B Undang-Undang Dasar 1945. Namun ada penguasaan oleh PT Muria Sumba Manis (MSM) untuk mengelola tanah ulayat di desa adat, kecamatan Umalulu, kabupaten Sumba Timur sebagai perkebunan tebu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsi perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa terhadap hak milik atas tanah ulayat tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode empiris. Hasil temuan penelitian, bahwa akibat dari masuknya PT MSM, hak-hak masyarakat adat di kecamatan Umalulu, yang meliputi hutan, mata air, dan tempat ibadah kepercayaan Marapu terabaikan. Hasil investigasi hukum ditemukan bahwa Perusahaan tidak mengantongi surat resmi dari BPN mengenai HGU untuk kepentingan bisnis tebu PT MSM. Upaya penyelesaian hukum terhadap konflik ini menggunakan UUPA nomor 5 tahun 1960. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) NTT menggunakan UUPLH nomor 32 tahun 2009 dengan tahapan identifikasi, pengorganisasian, pendampingan, dan mediasi/audiensi bersama pemerintah daerah terkait persoalan agraria di Sumba Timur.]]>
<![CDATA[Pengawasan dan Sanksi Hukum Terhadap Pramuwisata Ilegal Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pramuwisata ]]>
<![CDATA[I Gusti Ayu Pryanka Nindyaprasista Putri]]>;
<![CDATA[I Nyoman Putu Budiartha]]>;
<![CDATA[Putu Ayu Sriasih Wesna]]>
<![CDATA[ Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Preferensi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Warmadewa Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55637/jph.4.1.6421.39-44
<![CDATA[Tingginya perkembangan pariwisata di Bali menimbulkan banyak yang mengambil pekerjaan dibidang pariwisata, salah satunya pramuwisata. Namun banyak yang beroperasi secara ilegal tanpa ijin yang sah bahwa warga negara asing pun ada yang berprofesi sebagai pramuwisata di Bali. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk pengawasan dan bentuk sanksi hukum bagi profesi pramuwisata di Bali. Dengan pendekatan normatif, penelitian ini menekankan pada metode analisis hukum. Bertujuan untuk mengetahui bentuk pengawasan dan sanksi hukum bagi pramuwisata. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengawasan mengenai pramuwisata yang diterapkan oleh pemerintah daerah berbentuk pengawasan preventif namun dalam bentuk pengawasan Represifnya masih kurang dijelaskan. Sedangnya mengenai bentuk sanksi hukum terhadap pramuwisata yang beroperasi secara ilegal yang sudah ditentukan oleh pemerintah daerah adalah sanksi berbentuk sanksi pidana berupa kurungan dan denda, dan juga berbentuk sanksi administratif berupa pencabutan izin.]]>
<![CDATA[Efektivitas Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Digital di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung ]]>
<![CDATA[I Kadek Bagus Hari Rama Sanjaya]]>;
<![CDATA[I Nyoman Putu Budiartha]]>;
<![CDATA[Ni Made Puspasutari Ujianti]]>
<![CDATA[ Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Preferensi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Warmadewa Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55637/jph.4.1.6422.28-32
<![CDATA[Dalam upaya peningkatan dalam bidang penanaman modal yang akan mempermudah para pelaku usaha Kabupaten Badung memanfaatkan system Online Single Submission (OSS), yang membuat dipermudahnya melakukan pengurusan serta pendaftaran dalam perizinan yang melibatkan kegiatan usaha seperti Izin Mendirikan Bangunan, Izin Lingkungan, dan lain sebagainya untuk badan usaha perorangan maupun non perorangan. Hal tersebut didukung oleh terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, penulisan ini didukung dengan menggunakan penelitian hukum empiris dan hasil dari penelitian dalam penulisan ini adalah efektivitas perizinan berbasis digital di Kabupaten Badung yaitu OSS RBA, namun masih banyak kendala-kendala di lapangan yang belum teratasi dengan maksimal baik dari sumber daya manusia pada pelaksana aturan ataupun masyarakat yang kurang paham dengan OSS RBA.]]>
<![CDATA[Peran Mediator Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali Terhadap Pekerja Outsourcing ]]>
<![CDATA[I Kadek Galang Taksu Ananda]]>;
<![CDATA[I Nyoman Putu Budiartha]]>;
<![CDATA[Ni Komang Arini Styawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Preferensi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Warmadewa Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55637/jph.4.1.6423.33-38
<![CDATA[Hubungan kerja merupakan hubungan yang lahir akibat adanya hubungan antara pengusaha dengan pekerja. Menurut undang – undang yang dimaksud dengan hubungan kerja merupakan hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja, yang memiliki unsur pekerjaan, upah dan perintah. Umumnya hubungan kerja rentan terhadap perselisihan antara pengusaha dengan pekerja, yang tak jarang dapat menimbulkan pemutusan hubungan kerja. Salah satu alternatif penyelesaian perselisihan ini adalah mediasi. Yang dimana mediasi merupakan suatu penyelesaian perselisihan melalui diskusi yang dipandu oleh seorang mediator yang netral. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran mediator dalam menyelesaikan kasus perselisihan serta untuk mengetahui faktor – faktor penghambat yang dialami mediator dalam menyelesaikan perselisihan. Penelitian ini menggunakan metode empiris dan pendekatan sosiologis hukum. Hasil dari penulisan ini menunjukan bahwa mediator memegang peran penting dalam menyelesaikan suatu perselisihan hubungan industrial.]]>
<![CDATA[Peranan BUMDES Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Desa Baha Kabupaten Badung ]]>
<![CDATA[I Putu Satya Guna Dharma]]>;
<![CDATA[I Gusti Bagus Suryawan]]>;
<![CDATA[I Made Aditya Mantara Putra]]>
<![CDATA[ Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Preferensi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Warmadewa Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55637/jph.4.1.6424.51-54
<![CDATA[BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. Pengembangan kesejahteraan masyarakat desa memerlukan stategi yang sesuai dengan kondisi wilayah yang meliputi semua aspek potensi wilayah atau desa. Berdasarkan latar belakang tersebut dalam penelitian ini dibahas mengenai bagaimana peranan BUMDes dalam peningkatan pendapatan asli daerah Desa Baha Kabupaten Badung dan bagaimana upaya BUMDes dalam mengatasi kendala-kendala dalam meningkatkan PAD di desa Baha Kabupaten Badung dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai perlakuan nyata. Pembentukan BUMDes merupakan cara untuk memanfaatkan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk melakukan inovasi dalam pembangunan desa. Pendirian badan usaha milik desa disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah (kabupaten/desa) yang ikut memfasilitasi dan melindungi usaha masyarakat desa dari ancaman persaingan para pemodal besar.Dengan kehadiran BUMDes pemerintah desa beserta masyarakat dapat mengoptimalkan potensi-potensi yang ada di desa secara mandiri, sehingga dapat meningkatkan perekonomian desa, serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. adanya BUMDes ini diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan sehingga perekonomian masyarakat dapat meningkat.]]>
<![CDATA[Pembebasan Bersyarat Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di Tengah Masa Pandemi Dalam Rangka Penanggulangan Covid-19 ]]>
<![CDATA[Made Harum Pratiwi]]>;
<![CDATA[Anak Agung Sagung Laksmi Dewi]]>;
<![CDATA[I Made Minggu Widyantara]]>
<![CDATA[ Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Preferensi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Warmadewa Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55637/jph.4.1.6430.62-67
<![CDATA[Pada tahun 2020, Indonesia diresahkan dengan kemunculan Coronavirus Disease 19 (Covid-19) yang bersumber dari Wuhan, China serta telah dinyatakan sebagai Global Pandemic. Masifnya penularan dan penyebaran virus Covid-19 menyebabkan pemerintah mengeluarkan program social distancing dan physical distancing. Namun, kebijakan ini tidak cocok diterapkan pada narapidana karena Lembaga Pemasyarakatan saat ini mengalami Overcrowding. Penelitian ini mempunyai tujuan mencari tahu, menguraikan, serta menganalisis apapun yang menjadi dasar dari diterbitkannya Permenkumham No. 10 Tahun 2020 serta bagaimana persyaratan serta prosedur pemberian pembebasan narapidana di tengah pandemi Covid-19. Akan tetapi, kebijakan ini mengundang spekulasi masyarakat karena menganggap memudahkan narapidana untuk bebas. Maka dari itu, Kemenkumham mencetuskan Permenkumham No. 32 Tahun 2020 sebagai hasil evaluasi dan penyempurnaan dari peraturan sebelumnya dan mencabut Permenkumham No. 10 Tahun 2020. Adapun penelitian yang dipergunakan yakni penelitian normatif dengan melaksanakan kajian atas Permenkumham No. 10 Tahun 2020 serta Permenkumham No. 32 Tahun 2020 dengan pendekatan Statute Approach.]]>
<![CDATA[Penerapan Asas Kehati-Hatian dalam Pembuatan Akta Otentik oleh Notaris ]]>
<![CDATA[Albertus Dicky Andrianto]]>;
<![CDATA[I Nyoman Putu Budiartha]]>;
<![CDATA[Ni Gusti Ketut Sri Astiti]]>
<![CDATA[ Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Preferensi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Warmadewa Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55637/jph.4.1.6568.23-27
<![CDATA[Notaris adalah pegawai negeri sipil yang harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam pekerjaannya agar tidak terjadi pelanggaran hukum di kemudian hari. Berdasarkan pernyataan tersebut, muncul dua permasalahan yaitu: Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengesahan dokumen? Dan apa kelemahan dan solusi penerapan asas kehati-hatian dalam akta notaris di muka umum? Untuk mengatasi masalah ini, digunakan pendekatan hukum normatif. Hasil survey menunjukkan bahwa notaris harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam bertindak, karena tidak semua orang jujur dan dalam menghadapi penipuan, notaris harus lebih berhati-hati dan tidak mempercayai klien dengan ringan, sehingga nantinya tidak terjadi pelanggaran hukum. Notaris selalu diharapkan untuk berhati-hati dalam tindakannya agar tidak melanggar hak-haknya di kemudian hari.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Tanah Digital Dikaitkan Dengan Keamanan Data Pribadi ]]>
<![CDATA[Ni Kadek Erna Dwi Juliyanti]]>;
<![CDATA[I Made Pria Dharsana]]>;
<![CDATA[Ni Made Puspasutari Ujianti]]>
<![CDATA[ Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Preferensi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Warmadewa Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55637/jph.4.1.6590.91-96
<![CDATA[Sertifikat elektronik merupakan kebijakan baru bagi pemegang hak atas tanah yang dikeluarkan oleh BPN sebagai bentuk transformasi digital. Namun kebijakan ini menimbulkan konflik di masyarakat terkait penarikan sertifikat analog dan jaminan keamanan sertifikat-el. Menganalisa perlindungan hukum pemegang sertifikat digital terhadap keamanan data untuk mencapai kepastian hukum menjadi tujuan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode Normatif. Dirumuskan dua permasalahan yaitu: (1) Bagaimana pengaturan pendaftaran hak atas tanah menurut Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021? (2) Bagaimana perlindungan hukum pemegang hak atas tanah terhadap keamanan data pribadi dalam sertifikat digital? Penelitian ini menemukan sertifikat elektronik dengan sertifikat analog mempunyai kedudukan yang sama di Indonesia, sertifikat-el menggunakan tanda tangan elektronik dan QR Code yang terjamin oleh BSSN. Secara umum pengaturan keamanan data diatur pada UU No.27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Secara teknis dan hukum belum mempunyai kesiapan pemberlakuan Sertifikat-el terkait keamanan data, sehingga perlu penyempurnaan norma hukum agar terlindungi haknya dan kepastian hukum terkait sertifikat-el sebagai bukti pemegang hak atas tanah.]]>
<![CDATA[Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Prostitusi Online (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.642/PID.B/2015/PN.DPS) ]]>
<![CDATA[I Made Rai Gentha Prayita]]>;
<![CDATA[I Nyoman Gede Sugiartha]]>;
<![CDATA[Ni Made Puspasutari Ujianti]]>
<![CDATA[ Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Preferensi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Warmadewa Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55637/jph.4.1.6672.68-73
<![CDATA[Prostitusi online merupakan suatu kegiatan yang menjadikan seseorang sebagai objek untuk diperdagangkan melalui media elektronik atau online, media online yang digunakan seperti website, Whatsapp, dan Facebook. Prostitusi online dilakukan dengan media karena lebih mudah, murah, praktis, dan lebih aman dari razia petugas dari pada prostitusi yang dilakukan dengan cara konvensional. Penelitian penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan bahan bahan yang terkumpul dapat ditemukan melalui media massa dan peraturan hukum positif yang berlaku saat ini. Rumusan masalah diantaranya: 1) Bagaimanakah pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku yang melakukan kegiatan prostitusi melalui sarana pemasaran prostitusi online? 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam perkara putusan no.642/pid.b/2015/PN.dps? hasil penelitian yaitu sanksi pidana prostitusi online dimana perbuatan terdakwa ini adalah perbuatan yang disengaja dan melanggar hukum positif di Indonesia dengan ketentuan Pasal 45 jo. 27 ayat (1) UU ITE dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya. Perbuatan terdakwa dalam pemasaran prostitusi melalui sarana online, seyogyanya juga dapat dijatuhi sanksi pidana sehingga dapat diperberat. Perlu kehati-hatian dari para penegak hukum untuk melakukan profesionalitasnya sehingga kebenaran materiil dari sebuah kasus dapat terungkap.]]>
<![CDATA[Implementasi Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar ]]>
<![CDATA[I Ketut Enrico Christiawan Putra]]>;
<![CDATA[Anak Agung Sagung Dewi]]>;
<![CDATA[Ni Made Puspautari Ujianti]]>
<![CDATA[ Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Preferensi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Warmadewa Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55637/jph.4.1.6673.55-61
<![CDATA[Bantuan hukum adalah layanan yang memberikan bantuan hukum dengan bertindak sebagai pengacara bagi seseorang yang terlibat dalam kasus pidana atau sebagai pengacara dalam kasus perdata atau administrasi di depan pengadilan dan/atau demi hukum cara memberikan nasihat hukum di luar pengadilan Dari beberapa pembahasan mengenai implementasi dan hasil wawancara dengan Bapak Imran, SH. selaku Ketua POSBAKUADIN PTUN Denpasar, beliau menyampaikan pada nyataannya implementasi pemberian bantuan hukum yang diterapkan oleh Pos Bantuan Hukun (POSBAKUM) sudah berjalan sesuai SOP yang berlaku, namun pemberian bantuan hukum ini di nilai masih kurang efektif dan kurang tepat sasarannya.]]>
